HEADLINE
Kejar PAD, Pajak THM-Pub-Bar-Karaoke di Banjarmasin Naik 40%
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Memasuki tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna tutup masa sidang I tahun 2022 dan buka masa sidang I tahun 2023.
Salah satu bahasan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin tersebut yakni persetujuan bersama penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah.
Penarikan pajak Tempat Hiburan Malam (THM) tidak luput dari pembahasan pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya tersebut.
Dari hasil rapat disepakati, besaran pajak THM dan penyedia jasa yang sejenis lainnya dikenakan pajak 40 persen.
Baca juga: Pembangunan Puskesmas Mantuil Molor, Kontraktor Didenda dan Diblacklist
“Pajak diskotek, klub malam, pub, bar, musik dengan DJ dan karaoke, termasuk karaoke keluarga besarannya 40 persen,” ujar Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya.
“Besaran pajaknya 40%, juga dikenakan terhadap tempat mandi uap dan spa,” tambahnya.
Disamping itu beberapa objek pajak juga mengalami kenaikan dengan besaran bervariasi. Seperti misalnya pajak olahraga biliar dan bowling dikenakan pajak sebesar 10 persen.
“Untuk biliar dan bowling dikenai pajak 10 persen, untuk PJU juga 10 persen, dan lainnya,” kata Harry.
Baca juga: KRONOLOGI. Lelaki ODGJ Tertabrak di Jalan Gubernur Soebarjo, Sopir Serahkan Diri ke Polisi
Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin pada rapat yang gelar Senin (2/1/2022) tersebut mengatakan, kenakan pajak daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Banjarmasin.
Pemko Banjarmasin menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin di tahun 2023 sebesar Rp 700 miliar.
“Kita menargetkan PAD tahun ini Rp 700 miliar,” ujarnya.
Ibnu mengatakan, penetapan Perda tentang pajak daerah tersebut telah mengacu kepada Undang-Undang perpajakan. (Kanalkalimantan.com/rizki)
Reporter : rizki
Editor : bie
-
Kota Banjarbaru3 hari yang lalu
Pj Wali Kota Sorong Pelajari MPP Banjarbaru
-
Kabupaten Banjar3 hari yang lalu
Lindungi Konsumen, Pelaku Usaha dan Masyarakat, DKUMPP Banjar Sosialisasikan Metrologi Lokal
-
HEADLINE3 hari yang lalu
CEK FAKTA: Pernyataan Rahmadian Noor soal Terlambatnya Sebaran Pupuk dan Kontribusi Batola 20% terhadap Produksi Beras di Kalsel
-
HEADLINE2 hari yang lalu
Petani Sumardi Divonis Bersalah, Mahasiswa Unjuk Rasa di PN Martapura
-
HEADLINE3 hari yang lalu
KPK Panggil Ketua DPRD Kalsel Saksi Kasus Suap Proyek
-
Kota Banjarbaru3 hari yang lalu
Sosialisasi Perda RTRW Banjarbaru 2024-2043, Ini Kata Pjs Wali Kota