Connect with us

HEADLINE

Kejari Sidik Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Banjarbaru Senilai Rp 6,7 Miliar

Diterbitkan

pada

Kajari Banjarbaru Silvia Desty Rosalina, saat menyampaikan tahapan penyidikan kasus dugaan korupsi KONI Banjarbaru. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru mengumumkan telah melalukan penyidikan tentang dugaan tindak pidana korupsi dana hibah dari Pemko Banjarbaru sebesar Rp 6,7 miliar kepada KONI Banjarbaru untuk anggaran tahun 2018.

“Dugaan penyelewengan dana bantuan atau hibah oleh KONI Banjarbaru kita naikan tahapnya dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, Silvia Desty Rosalina, saat pers rilis Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-59, Senin (22/7).

Dari tahap penyelidikan sebelumnya, pihak Kejari Banjarbaru melalui Seksi Pidana Khusus (Pidsus) memperkirakan adanya kerugian negara pada dugaan penyelewengan dana ini senilai Rp 6,7 miliar tersebut. Namun, belum disebutkan berapa total kerugian negara dari korupsi kasus ini.

Terungkapnya dugaaan korupsi oleh KONI Banjarbaru ini, bermula adanya laporan dari masyarakat terkait adanya anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan KONI.

Kepala Kejari Banjarbaru, mengatakan dalam tahap penyelidikan yang dilakukan pihaknya sudah berlangsung selama 14 hari. Bahkan, puluhan saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus ini.  “Hampir 20 orang sudah kita mintai keterangan. Untuk di tahap penyidikan ini kita usahakan cepat selesai, karena memang banyak cukup banyak yang kita mintai keterangan,” lanjut Silvia.

Namun terkait siapa saja nama-nama yang telah dipanggil, pihak Kejari Banjarbaru masih belum mau buka suara terkait hal tersebut. (Rico)

Reporter:Rico
Editor:Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Wakil Rakyat Kalsel Janji Penuhi Tuntutan Massa untuk Minta Cabut RUU HIP

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Demo, ARBAL, RUU HIP, tolak RUU HIP, DPRD Kalsel, kanalkalimantan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – DPRD Kalsel merespons tuntutan massa Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat (ARBAL) yang menggelar aksi damai menuntut dicabutnya Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Jumat (10/7/2020).

Anggota DPRD Kalsel Suripno Sumas yang menemui massa, berjanji memenuhi permintaan ARBAL untuk menyampaikan tuntutannya ke DPR RI dan MPR RI di Jakarta. Ia mengklaim, legislator yang duduk di Rumah Banjar juga tidak sependapat dengan RUU HIP yang tengah digodok di Senayan.

“Dalam kesempatan ini kami menyampaikan sikap yang disampaikan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kalsel. (Kami) ikut menolak,” kata Suripno di Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin.

Alasan Suripno, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa organisasi juga turut serta menolak RUU HIP ini. Termasuk 38 organisasi massa yang tergabung dalam ARBAL yang menyampaikan tuntutan yang sama. “Setelah ditandatangani, akan disampaikan oleh DPRD Kalsel ke DPR RI dan MPR RI. (Kapan disampaikannya) terserah Ketua, tapi saat ini sedang berproses,” ungkap legislator di Komisi I DPRD Kalsel ini.

 

Disamping itu, sebagai wujud komitmen atas penolakan RUU HIP ini, ia berjanji akan bersikap demikian pada setiap sidang paripurna. “Untuk menjadi satu agenda, langkah-langkah apa yang harus diambil. Akan kami usulkan dalam kapasitas yang lebih luas yaitu sebagai wakil rakyat Kalsel, nanti ada keputusan secara lembaga,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Jalur Zonasi PPDB Online Bermasalah, Cuma Jarak 400 Meter Burhanuddin Ditolak Masuk SMA

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Burhanuddin (kanan) calan siswa bersama sang ibu bingung syarat jalur zonasi terpenuhi tapi ditolak sistem PPDB. foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Berbagai kendala ditemukan selama proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021, yang digelar secara daring (online). Seperti halnya yang dirasakan salah seorang calon siswa Burhanuddin, kala mendaftar ke SMA Negeri 2 Banjarbaru.

Pada Jumat (10/7/2020) pagi, Burhanuddin ditemani ibunya mendatangi pihak SMAN 2 Banjarbaru untuk mengadukan keluhannya. Ia mengaku bahwa pendaftaraan di SMAN 2 Banjarbaru melalui situs PPDB telah ditolak tanpa adanya keterangan yang jelas.

Kepada Kanalkalimantan.com, sejak awal dimulainya PPDB pada 29 Juni lalu, dirinya langsung mendaftar dengan melampirkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Hingga akhirnya pada Selasa (7/7/2020) kemarin, ia baru mengetahui namanya telah ditolak dalam sistem PPDB.

“Tidak tahu pendafataran saya ditolak karena apa. Kalau misalnya ada berkas persyaratan yang kurang, bisa saya lengkapi. Tapi di website pendaftaran tidak diberikan keterangan apa-apa,” keluhnya.

 

Lebih bingung lagi ibu Burhanuddin, Sumyani, awalnya meyakini bahwa anak bungsunya tersebut memenuhi syarat untuk diterima di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Raut wajah kecewa begitu tersirat, mengingat tak ada lagi sekolah yang bisa menerima anaknya.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbilang sulit, tentu sangat memberatkan bagi Sumyani untuk memasukan anak ke sekolah-sekolah swasta. Pasalnya, ia hanya sendiri menafkahi anak-anaknya, dengan berkerja sebagai pembantu rumah tangga.

“Rumah kami masih berada satu kelurahan dengan SMAN 2 Banjarbaru. Seharusnya anakku keterima melalui jalur zonasi. Kalau gak diterima di sini, tidak tahu anakku harus mendaftar kemana. Teman-temanya sekolah semua, masa dia nggak,” beber sang ibu.

Persoalan yang dihadapi Burhannudin tersebut nyatanya telah diketahui oleh pihak sekolah. Dalam hal ini Kepala SMAN 2 Banjarbaru Eksan Wasesa mengungkapkan bahwa pihaknya telah memutuskan untuk menerima Burhannudin sebagai siswa di sekolahnya.

Ditegaskan Eksan, Burhannudin telah memenuhi syarat PPDB di SMAN 2 Banjarbaru melalui jalur zonasi. Walaupun tak sedikit masyarakat yang kurang bisa mengakses internet saat melakukan proses pendaftaran, namun dirinya tetap mempertanyakan situs PPDB online yang menolak pendaftaran Burhannudin.

“Lokasi rumah siswa dan sekolah, jaraknya 410 meter. Itu sudah masuh radius jalur zonasi. Jadi, siswa ini berhak dan kami harus menampungnya,” tegas Eksan.

Pengumuman di SMAN 2 Banjarbaru terkait penerimaan siswa baru. foto: rico

Tak hanya itu, Eksan juga menuturkan bahwa sekolah akan menanggung seluruh biaya Burhannudin. Temasuk juga mengusulkan ke pemerintah agar Burhannudin menerima beasiswa. “Selama ini, mereka tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Maka dari itu, semaksimal mungkin kita akan bantu siswa ini,” lanjutnya.

Faktanya, beberapa kasus serupa seperti yang dialami Burhannudin memang kerap kali ditemukan. Eksan mengakui ada beberapa calon siswa telah ditolak dalam sistem PPDB, padahal menurut ketentuan jalur zonasi seharusnya diterima masuk.

“Kita sudah mendapati beberapa kasus serupa. Calon siswa yang sudah memenuhi syarat jalur zonasi, seharusnya sudah pasti diterima. Untuk itu, kita pihak sekolah mengambil kebijakan khusus untuk para calon siswa yang mengalami masalah seperti ini,” lugasnya.

Perlu diketahui, pada PPDB tahun ini, SMAN 2 Banjarbaru menerima 10 rombongan belajar dengan total 324 siswa. Mengacu pada aturan pusat, dari total jumlah siswa tersebut, difokuskan penerimaan siswa pada jalur zonasi sebesar 50 persen. Lalu, disusul 30 persen jalur prestasi, 15 persen jalur afirmasi dan 5 persen untuk jalur mutasi atau perpindahan orang tua. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Menyoal Rapid Test, ‘Tarik Menarik’ Manfaat Deteksi Covid-19 dengan Tudingan Komersialisasi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan soal batasan tarif Rapid test yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Surat Edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk Covid-19 dengan biaya tertinggi hanya Rp 150 ribu, menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian menganggap aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi itu mampu meminimalisir terjadinya komersialisasi. Tapi lainnya menganggap penetapan tarif tersebut tak sesuai dengan realitas operasional di lapangan hingga menegaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi lahan bisnis.

Keluarnya SE Menkes tersebut, menyusul adanya kebijakan Terawan yang mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Kritik adanya dugaan rapid test menjadi lahan bisnis disampaikan anggota Ombudsman Alvin Lie dan Pakar Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Keduanya sepakat bahwa biaya rapid test atau tes PCR telah dikomersialkan oleh sejumlah pihak.

Alvin mengatakan seseorang yang telah melakukan rapid test tidak menjamin bahwa orang tersebut terbebas dari virus. Hal tersebut dikarenakan, rapid test antibodi ini tidak mendeteksi virus dalam tubuh seseorang. “Ini juga membuktikan bahwa rapid test itu tidak mendeteksi apakah seseorang itu tertular Covid atau tidak, hanya test antibodi,” kata Alvin kepada wartawan, Rabu (8/7/2020) seperti dilansir detik.com.

 

Sementara Pandu mengatakan, biaya Rp 150 ribu rapid test yang ditetapkan Kemenkes dinilai masih terbilang mahal. Menurutnya, harga itu hanya untuk menebus alat rapid testnya saja. “Seharusnya di bawah Rp 100 ribu kalau perlu Rp 100 ribu aja,” katanya.

Pandu mengatakan biaya Rp 150 ribu untuk sekali rapid test belum termasuk dengan biaya untuk membayar jasa pelayanan tenaga medisnya. Dia menyebut jika diakumulasikan untuk biaya rapid test tersebut bisa mencapai Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. “Nanti ada tambahan-tambahan lagi, Itu kan harga testnya aja. Ongkos petugasnya, layanannya? Jadi masih jalan untuk tetap mengkomersialkan,” katanya.

Alvin menambahkan, syarat menyertakan surat keterangan pemeriksaan PCR atau rapid test bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan di dalam negeri dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan. Seharusnya aturan tersebut hanya berlaku untuk perjalanan ke luar negeri.

“Dengan adanya ini justru kita pertanyakan apakah masih relevan melakukan test antibodi ini sebagai syarat bepergian bagi penumpang pesawat udara, kereta api, maupun kapal. Karena sebenarnya rapid test ini tidak ada gunanya untuk mencegah penularan Covid-19,” kata Alvin.

“Perlu diingat bahwa hanya di Indonesia yang mensyaratkan calon penumpang pesawat udara maupun kereta api untuk mempunya sertifikat uji Covid. Negara lain tidak ada yang mensyaratkan itu, syarat itu hanya untuk lintas negara bukan untuk penerbangan domestik atau rute dalam negeri,” lanjutnya.

Komitmen agar rapid test tak menjadi ajang bisnis juga ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan rapid test virus corona (Covid-19) tak dijadikan sebagai ajang bisnis oleh sejumlah oknum. Pemerintah pun perlu serius mengawasi agar biaya rapid test ini tak dibanderol melebihi yang sudah ditetapkan Kemenkes.

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Infografis: kanalkalimantan/yuda

Mufida mengatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan dan Agus Putranto harus turun tangan mengawasi langsung pelayanan rapid test di lapangan. Menurutnya, pemerintah bertugas memastikan rakyat mendapat pelayanan rapid test terbaik.

Mufida mengapresiasi langkah Kemenkes menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi. Namun ia meminta pemerintah serius melakukan pengawasan agar tak ada yang melanggar batasan maksimal biaya rapid test.

Setiap fasilitas kesehatan yang menggelar rapid test harus menandatangani persetujuan mematuhi aturan itu, kata Mufida. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemerintah memastikan tarif rapid test di lapangan sesuai dengan aturan.

“Monitoring bisa dilakukan secara sampling dengan sidak atau secara rutin. Bagus kalau Kemenkes dan jajaran di daerah membuka hotline pengaduan harga rapid test di lapangan,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Kalsel, Depi Hariyanto, menyatakan keberatan dengan aturan surat bebas Covid-19 untuk masuk ke suatu daerah. Sementara biaya sekali pemeriksaan, menurut Depi, sekitar Rp 500 ribu. “Itu artinya perusahaan harus menyiapkan sekitar Rp 2 juta untuk satu sopir setiap bulannya,” kata Branch Manager JNE Banjarmasin tersebut.

Syarat Rapid Test Digugat

Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dilaporkan ke Ombudsman RI terkait syarat rapid test bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi publik di tengah pandemi virus corona (covid-19). Sebelumnya ia telah menggugat aturan syarat rapid test tersebut ke Mahkamah Agung.

Syarat rapid test ini tertuang dalam Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 Tahun 2020 bagi penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat, kereta api, maupun kapal laut. “Kami mengadukan Gugus Tugas ke Ombudsman terkait aturan perubahan kewajiban rapid test bagi penumpang transportasi umum seperti diatur dalam SE Nomor 9 Gugus Tugas,” ujar pelapor, Muhammad Sholeh.

Diketahui, ketentuan dalam Surat Edaran tersebut mengubah masa berlaku rapid test yang semula 3 hari menjadi 14 hari. Ketentuan ini berlaku pula untuk masa berlaku tes PCR yang semula 7 hari menjadi 14 hari.

Sholeh tak mempermasalahkan masa berlaku tes tersebut. Namun menurutnya kewajiban rapid test itu menyusahkan penumpang yang akan bepergian. “Meski sudah diubah dari tiga hari menjadi 14 hari tetap menyusahkan penumpang. Kami menuntut dihapus kewajiban rapid test, bukan diubah masa berlakunya,” katanya.

Sholeh menilai, Gugus Tugas tak berwenang mengatur syarat penumpang. Menurutnya, ketentuan tentang penumpang yang akan bepergian di tengah pandemi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kebijakan rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan calon penumpang. Sebab tidak semua penumpang orang kaya,” ucap Sholeh.

Sholeh sebelumnya telah menggugat kewajiban rapid test ke Mahkamah Agung (MA) dengan berpedoman pada SE Gugus Tugas Nomor 7 Tahun 2020. Dalam Surat Edaran tersebut masih mengatur masa berlaku hasil rapid test negatif tiga hari dan tes PCR tujuh hari.

Tak lama muncul Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah masa berlaku hasil rapid test dan tes PCR menjadi 14 hari. (Kanalkalimantan.com/cel/dtc/suara)

 

Editor : Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->