Connect with us

NASIONAL

Kemenhub Bantah Pemilik Sepeda Dimintai Pajak saat Gowes

Diterbitkan

pada

Bersepeda di tengah pandemi corona menjadi kegiatan yang banyak dilakukan saat ini. foto: wahyu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubunan, Budi Setiyadi mengaku tidak berbicara mengenai ide atau usulan pajak sepeda.

Para pemilik sepeda tidak akan dikenakan pajak saat gowes atau berkendara menggunakan sepeda.

“Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda, justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Budi mengemukakan, hanya memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

Pengaturan dimaksud, dia menuturkan menyangkut aspek keselamatan.

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia.

Untuk itu pengaturan tentang tatacara penggunaanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah.

Namun saat ini Kemenhub juga sedang melakukan diskusi dengan beberapa pihak terkait kemungkinan untuk merancang peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda.

“Kami masih mendiskusikan untuk merancang peraturan menteri tentang keselamatan bagi pesepeda. Contohnya tentang tata cara penggunaan pada siang dan malam hari, kalau dipakai untuk rombongan atau konvoi serta jalur khusus untuk sepeda dan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan karakter daerah,” ujarnya.

Berkaitan dengan pemberitaan satu media tentang gagasan pengenaan pajak sepeda.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Budi mengaku pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi Covid-19, salah satunya Jepang. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement
Komentar

NASIONAL

Penundaan RUU P-KS: Semakin Ditunda, Semakin Banyak Korban

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ratusan orang, perempuan dan laki-laki dari berbagai kelompok, turun ke jalan-jalan protokol di Jakarta mendesak pengesahan RUU P-KS, 8 Desember 2018. Foto: VOA/Rio Tuasikal
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Puluhan organisasi yang tergabung dalam GERAK Perempuan mengecam langkah DPR yang menunda pembahasan RUU P-KS ini. Perwakilan GERAK perempuan, Lini Zurlia, menilai bahwa DPR tidak memiliki kehendak politik dan tidak peduli dengan para korban kekerasan seksual. “Menutup mata dan nggak punya kepedulian. Ini benar-benar nggak punya kepedulian,” tegasnya kepada VOA.

Lini menduga, RUU P-KS ditunda karena dinilai tidak menguntungkan anggota dewan. Hal ini berbeda dengan pembahasan revisi UU Pertambangan dan Mineral Batubara dan Omnibus Law yang sangat cepat dan telah disahkan. “Aku sih menduganya, karena UU ini tidak menguntungkan anggota dewan dan para koleganya. Kedua, apabila RUU disahkan memang sebenarnya akan menyedot banyak dana APBN (untuk rehabilitasi korban),” tambahnya.

Tagih Komitmen Pemerintah

GERAK Perempuan juga mengkritik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang diam saja atas penundaan ini. Padahal kementerian ini telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas RUU P-KS bersama parlemen. “Seharusnya kan mendorong memberikan dorongan. Tapi ternyata begitu (RUU) ditunda, adem-adem saja tuh. Artinya memang kami melihat ini nggak ada political will dari pemerintah maupun DPR,” tegasnya.

Seorang aktivis anti-kekerasan terhadap perempuan dalam unjuk rasa memprotes pelecehan dan kekerasan perempuan di kampus, di luar kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Foto: AFP via VOA

Melihat absennya kehendak politik, GERAK Perempuan akan menggelar aksi mingguan di Jakarta dan berbagai kota. Aksi dengan protokol kesehatan ini, ujar Lini, akan dilakukan sampai DPR mengesahkan RUU itu jadi undang-undang. Hal ini penting untuk mengawasi kerja para wakil rakyat.

“Sebagai sebuah upaya untuk benar-benar mengawal proses, jadi nggak kayak DPR dilepas begitu saja. Jadi kami punya aksi mingguan setiap selasa sampai RUU ini diundangkan,” tukasnya.

Korban Tidak Bisa Menunggu

DPR menunda pembahasan RUU P-KS ini di tengah terus meningkatnya kasus kekerasan seksual. Komnas Perempuan mencatat, terdapat 4.898 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019. Sementara kasus kekerasan seksual naik hampir 8 kali lipat sejak 2007.

Kelompok pendamping korban kekerasan seksual mengatakan, semakin RUU ini ditunda, semakin banyak orang menjadi korban.

Ira Imelda dari Women Crisis Center (WCC) Pasundan Durebang di Kota Bandung, Jawa Barat, mengatakan, dengan hukum yang berlaku sekarang, susah bagi korban untuk mencari keadilan.

“Perkosaan atau pelecehan seksual itu sulit untuk menemukan bukti yang masih baru, Karena biasanya korban perkosaan itu jarang yang langsung melaporkan. Hal-hal yang kayak gitu nggak bisa kalau belum ada RUU P-KS ini,” tegasnya dihubungi terpisah.

Ira menggarisbawahi bagaimana hukum yang berlaku saat ini belum mengakomodir ragam kekerasan seperti eksploitasi seksual. Dia mencontohkan, seorang perempuan inisial PA di Garut Jawa Barat, yang merupakan korban eksploitasi seksual, malah dikriminalisasi sebagai pelaku pornografi.

“Nah yang kayak gitu, kalau misalnya tidak ada payung hukum yang benar-benar melindungi korban, maka korban akan selalu dikriminalisasi,” tambah Ira yang juga tergabung dalam Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Selain memperluas jenis kekerasan seksual, RUU P-KS juga mengatur tentang pemulihan korban. Selama ini korban kekerasan seksual harus menanggung sendiri biaya konseling atau perawatan kesehatan. Padahal, menurut Ira, negara harus membantu korban. “Kalau pun ada pelaku yang dihukum lalu denda, denda masuk kas negara. Sementara lembaga layanan masyarakat dananya terbatas. Itu harusnya jadi tanggung jawab negara,” pungkasnya.

Enam Tahun Terus Ditunda

RUU P-KS resmi masuk ke DPR pada 2014 untuk mengatasi kebuntuan hukum terkait kekerasan seksual. Selama ini kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) hanya meliputi pencabulan dan pemerkosaan. Sementara RUU P-KS akan mengatur spesifik sembilan jenis kekerasan seksual lainnya, meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Namun, dalam pembahasannya, RUU ini terus mengalami penundaan. (rt/em)

Reporter : Rio
Editor : VOA/Eva



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Tuai Kontroversi, Kalung Antivirus Corona akan Diganti Nama

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kalung antivirus coron. foto: dok Kementerian Pertanian
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementan, Fadjry Djufry angkat suara perihal polemik kalung antivirus corona yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Dalam konfrensi pers melalui video teleconference, Senin (6/7/2020) Fadjry meluruskan pemberitaan yang ada, menurut dia kalung antivirus corona ciptaan lembaganya merupakan kalung aksesoris yang berguna untuk kesehatan.

“Kalung ini sebagai aksesori kesehatan. Ini bukan jimat, tidak ada klaim antivirus di situ,” kata Fadjry.

Tak hanya itu kata Fadjry tulisan ‘Anti Virus Corona’ dalam contoh produk yang telah diperkenalkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut juga akan diganti dengan tulisan yang lain.

“Produksi massal nanti ini (tulisannya) akan diganti menjadi ‘aromaterapi eucalyptus,” kata Fadjry.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, kalung yang akan diproduksi merupakan racikan dari ramuan antivirus dengan menggunakan bahan baku dalam negeri, salah satunya pohon kayu putih. Adapun antivirus dengan bentuk kalung ini merupakan hasil riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

“Ini antivirus hasil Balitbangtan, eucalyptus, pohon kayu putih. Dari 700 jenis, satu yang bisa mematikan corona hasil lab kita. Dan hasil lab ini untuk antivirus. Dan kita yakin. Bulan depan ini sudah dicetak, diperbanyak,” ujarnya di kantor Kementerian PUPR, Jumat lalu.

Pria yang akrab disapa SYL ini mengungkapkan bahwa antivirus tersebut telah diuji coba. Menurutnya, antivirus tersebut dapat membunuh virus corona dalam waktu 15 menit.

“Kalau kontak 15 menit dia bisa membunuh 42 persen dari Corona. Kalau dia 30 menit maka dia bisa 80 persen. Ini ada roll-nya. Kalau kita kena iris pisau, berdarah, kasih ini bisa tertutup lukanya,” ucapnya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Pandemi Covid-19 Persulit Hidup Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Para pekerja mingran beristirahat di fasilitas isolasi tes usap virus corona (Covid-19) sambil menunggu hasil tes di Singapura, 15 Mei 2020. Foto: Reuters via VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dalam rekaman video, sejumlah pekerja migran menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi dalam pandemi virus corona di luar negeri.

April, pekerja migran Indonesia di Malaysia, mengatakan sudah hampir tiga bulan ia tidak bekerja. Keadaan diperparah karena April harus tetap membayar uang sewa kamar dan untuk kebutuhan makan minum sehari-hari.

“Jadi selama nggak kerja, saya memanfaatkan uang simpanan yang ada. Jangankan untuk kerja, untuk keluar rumah aja, kemarin masih was-was karena daerah rumah saya ini masuk ke dalam zona merah. Jadi setiap jalannya diblok dan dijaga oleh polisi dan tentara Malaysia,” kata April.

Pekerja migran Indonesia lainnya di Malaysia, Solahuddin, juga menyampaikan dirinya tidak bisa ke luar rumah dan bekerja karena kebijakan pembatasan mobilitas yang diterapkan pemerintah negara jiran tersebut.

“Selama lebih kurang tiga bulan itu, kami kekurangan bahan makanan dan segala macamnya. Juga kami tidak bisa bayar tempat tinggal. Itu mungkin hal yang paling berat kami rasa akibat adanya Covid-19 ini.

Seorang pekerja memanen buah kelapa sawit di tengah wabah virus cocora di Klang, Malaysia, 15 Juni 2020. Foto: Reuters via VOA

Mat Kecik, pekerja migran Indonesia di Belanda juga merasakan hal serupa. Dia pernah tidak bisa bayar uang sewa kamar Maret lalu karena tidak bekerja. Dia mengatakan sekitar 20 temannya sudah pulang ke Indonesia karena tidak memiliki pekerjaan lagi di Belanda.

Bukan hanya masalah finansial, beberapa di antaranya juga harus berpindah karena faktor kesehatan.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, lembaganya sejak Januari sudah memperingatkan pemerintah Indonesia untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki dokumen resmi.

Ketika pemerintah pusat belum melakukan apa-apa, lanjut Wahyu, para pekerja migran Indonesia di Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan telah mencoba menghubungi kepala daerah asal mereka untuk minta dikirimi masker karena ada kelangkaan masker.

Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang sifatnya baru sekadar merespons terhadap kebijakan yang diambil negara lain, misalnya mengenai pembatasan mobilitas orang. Wahyu menekankan pemerintah perlu mengambil langkah-langkah luar biasa untuk melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Dalam konteks negara pengirim dan negara penerima pekerja migran, pemerintah belum mengambil langkah signifikan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Wahyu mencontohkan pihak berwenang Malaysia masih menangkapi para pekerja migran tidak berdokumen, termasuk dari Indonesia.

“Kemudian para tangkapan ini ditaruh di pusat penahanan imigrasi, tempat penahanan itu menjadi kluster baru. Jadi pengennya menyelesaikan masalah tapi dengan pendekatan keamanan malah punya masalah lain yang itu punya kerentanan pada pekerja migran kita,” tutur Wahyu.

Para pekerja migran di layanan-layanan penting menyeberang sebuah jalan di kawasan Orchard Road di tengah wabah virus corona di Singapura, 27 Mei 2020. Foto: Reuters via VOA

Dua Kluster

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan ada dua kluster warga Indonesia di luar negeri yang terdampak oleh pandemi Covid-19, yakni awak kapal dan pembatasan mobilitas orang.

Judha menambahkan awak kapal asal Indonesia yang paling terdampak kebanyakan adalah mereka yang bekerja di kapal pesiar. Awak kapal dari Indonesia yang terjangkit Covid-19 adalah mereka yang bekerja di 24 kapal asing.

Kluster kedua adalah pembatasan mobilitas orang yang terjadi di 16 negara. Karena hampir 97 persen warga Indonesia yang tinggal di luar negeri adalah pekerja migran, yang paling terdampak oleh kebijakan pembatasan mobilitas adalah pekerja migran.

“Terutama yang paling terdampak adalah yang tidak berdokumen, lalu pekerja harian lepas yang tidak punya majikan tetap, lalu pekerja migran kita yang mendapat PHK, yang terdampar, kemudian pelajar dan mahasiswa,” kata Judha.

Menurut Judha, kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, yakni kedutaan besar dan konsulat, adalah garda terdepan yang akan memberikan respon atau perlindungan pertama terhadap warga negara Indonesia di luar yang terdampak oleh Covid-19. Beberapa kantor perwakilan juga memiliki tempat penampungan sementara kalau memang diperlukan untuk membantu warga Indonesia yang terdampak.

Para pekerja migran yang tinggal di asrama milik pabrik mengambil makanan yang didonasikan oleh sejumlah badan amal untuk Idul Fitri di tengah wabah virus corona di Singapura, 24 Mei 2020. Foto: Reuters via VOA

Selain itu, kantor perwakilan Indonesia juga memberikan bantuan hukum, membantu repatriasi, diplomasi dan menjangkau warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran melalui teknologi informasi agar mudah memberikan pelayanan dan perlindungan.

Judha mengatakan pemerintah melalui kedutaan besar dan konsulatnya telah melakukan sejumlah upaya perlindungan warga Indonesia, termasuk pekerja migran yang terdampak oleh kebijakan pembatasan mobilitas di banyak negara. Perlindungan itu berupa evakuasi yang dilakukan ketika warga Indonesia terancam jiwanya.

Repatriasi

Terkait Covid-19, pemerintah sudah dua kali melakukan evakuasi warga Indonesia, yaitu dari Wuhan, Tiongkok, dan dari kapal pesiar Diamond Princess yang waktu itu ada di Yokohama, Jepang.

Ada pula repatriasi mandiri di mana pemerintah membuka akses penerbangan agar warga Indonesia yang terdampak kebijakan pembatasan mobilitas bisa pulang ke tanah air. Hingga saat ini, pemerintah sudah memfasilitasi lebih dari sembilan ribu warga negara Indonesia yang melakukan repatriasi mandiri dari negara yang menerapkan kebijakan pembatasan orang.

Judha mencontohkan dari 26.589 awak kapal asal Indonesia bekerja di luar negeri, pemerintah telah memfasilitasi pemulangan 24.721 awak kapal. Untuk repatriasi mandiri, terdapat 9.163 warga Indonesia kembali ke tanah air dari 53 negara.

Pemerintah juga memberikan bantuan logistik kepada pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen dan pekerja harian lepas karena. Pemerintah juga memberikan hak ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia yang diberhentikan akibat lesunya ekonomi dunia gegara pandemi Covid-19.

Anak buah kapal pesiar Carnival Splendour asal Indonesia tiba di Tanjung Priok, Jakarta dan bersiap untuk tes Covid-19, 30 April 2020. Foto: AP via VOA

Hingga 3 Juli 2020, menurut Judha, kantor perwakilan Indonesia di luar negeri telah memberikan 522.846 paket bantuan logistik terhadap warga Indonesia paling terdampak Covid-19 dan paling banyak di Malaysia yakni 451. 325 paket bantuan.

Pemerintah juga melakukan diplomasi untuk memberikan perlindungan terhadap warga Indonesia di luar yang terdampak oleh Covid-19. Judha mencontohkan diplomasi yang dilakukan kepada pemerintah Malaysia sehingga memberikan izin bagi kantor perwakilan untuk membeli logistik dalam jumlah besar serta untuk menyalurkannya kepada warga Indonesia paling terdampak oleh kebijakan pembatasan mobilitas di Malaysia.

Menurut Budi Hidayat Laksana, Atase Ketenagakerjaan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Kuala Lumpur, Malaysia, berdasarkan data dari Keimigrasian Malaysia hingga April 2019, jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 705.154 orang. Mereka tersebar di sektor perladangan (206.008 orang), konstruksi (170.980 orang), pabrik atau kilang (131.040 orang), rumah tangga (87.675 orang), pertanian (73.484 orang), dan sektor jasa (35.960 orang).

Hingga 3 Juli 2020 terdapat 1.132 warga Indonesia di luar negeri yang terinfeksi virus corona Covid-19, termasuk 77 orang meninggal. Mereka tersebar di 45 negara dan 24 kapal, terutama kapal pesiar. (fw/em)

Reporter : Fathiyah
Editor : Eva/VOA



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->