Connect with us

NASIONAL

Kementerian Riset Siapkan Modal hingga Rp 1 Miliar untuk Startup

Diterbitkan

pada

Kementerian Ristek berikan dana hibah hingga Rp 1 miliar untuk pengembangan startup Foto: antara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) memberikan dana hibah sekitar Rp 100 juta hingga Rp 1 miliar untuk pengembangan bisnis startup. Modal itu hanya diberikan kepada perusahaan rintisan yang produk inovasinya berbasis teknologi.

“Tahun ini sudah dianggarkan sampai 2021. Angkanya sekitar puluhan miliar, karena itu dibagi untuk berbagai startup,” kata Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro di Tangerang, Selasa (14/1).

Dalam program Perusahaan Lanjutan Berbasis Teknologi (PLBT), ada syarat untuk mengajukan pendanaan. Pertama, PLBT merupakan perusahaan pemula yang telah dibina oleh lembaga inkubator dan menyelesaikan masa inkubasinya. Kedua, PLBT harus memiliki status badan hukum tetap berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Ketiga, omset minimal Rp 500 juta dan menghasilkan laba bersih pada tahun terakhir.

Keempat, PLBT sudah memiliki calon investor yang akan menempatkan investasi ke bersamaan dengan pendanaan dari Kemenristek. Jika PLBT dinyatakan lolos tahap seleksi, maka akan diminta untuk membuat perjanjian penempatan investasi dengan investor.



Terakhir, PLBT yang mengajukan pendanaan harus mengajukan proposal dengan rencana kebutuhan, penggunaan dana, dan target peningkatan. Perusahaan juga harus mampu menunjukkan strategi dan peta jalan (roadmap) untuk mencapai target.

Sedangkan di bawah program Inkubasi Bisnis Teknologi (IKB), pelaku usaha bisa mengajukan pendanaan dengan 23 syarat. Seperti, produk inovasi wajib berbasis teknologi dan diajukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Produk inovasi tidak dalam tahap riset namun diperbolehkan untuk pengembangan minor. Produknya tidak sedang dan pernah mendapatkan pendanaan dari instansi pemerintah dan swasta lainnya. Tenant memiliki modal tunai minimal 10% dari total anggaran pendanaan yang diajukan. Tenant telah menjalankan usaha untuk produk yang diusulkan maksimal tiga tahun. Seluruh pengelola utama tenant diutamakan berusia maksimal 40 tahun pada saat proposal diajukan.

Setelah proposal dari startup maupun pra startup itu masuk, mereka akan melewati penilaian dari Kemenristek. Apabila dianggap layak mendapatkan bantuan, maka dana hibah berkisar Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar bisa cair. Menurut Bambang, pendanaan menjadi salah satu kendala pengembangan startup di Indonesia.

Alhasil, startup banyak mengandalkan pendanaan dari luar negeri. Ke depan, Kemenristek berfokus mendorong inovasi berbasis terknologi dan penciptaan startup baru. Pemerintah menargetkan jumlah startup tumbuh lebih dari tiga kali lipat hingga 2024. Sampai 2019, ada 1.307 startup di Indonesia. Pemerintah menargetkan 4.500 sampai 4.900 perusahaan rintisan pada 2024.(katadata)

 

Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Amnesty International Soroti 2 Eks Tim Mawar Diangkat Jadi Anak Buah Prabowo di Kemhan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Amnesti Internasional mempertanyakan pengangkatan bekas anggota Tim Mawar dianggat Prabowo sebagai pejabat di Kemhan Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Amnesty International Indonesia menyoroti pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dua nama pejabat yang ditunjuk Menhan Prabowo Subianto merupakan eks anggota Tim Mawar.

Dua nama yang disorot Amnesty International adalah Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus.

Brigjen Dadang Hendrayudha diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sementara Brigjen TNI Yulius Selvanus ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Dilansir detik, pengangkatan keduanya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan.



Keppres itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 September 2020.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, ada 11 eks anggota Tim Mawar yang dijatuhi hukuman. Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk di antaranya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai dua nama tersebut memiliki kaitannya dengan Tim Mawar dan penculikan aktivis pada 1997.

“Berikut tanggapan saya atas keputusan Menhan Prabowo yang mengangkat dua pejabat baru yang pernah terimplikasi kasus Tim Mawar,” kata Usman Hamid dalam keterangan persnya, Jumat (25/9/2020).

Dia menilai pergantian pejabat yang dilakukan Menhan Prabowo Subianto itu dinilai melanggar janji pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.

“Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini,” katanya.

“Presiden baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penghilangan paksa, oleh komisi hak asasi manusia (HAM) Indonesia sendiri.

Dan sekarang orang tersebut melanjutkannya dengan mengangkat orang-orang yang terimplikasi hukum atas Kasus penculikan yang pernah diadili di Mahkamah Militer,” sambungnya.

Lebih lanjut Usman menilai langkah yang dilakukan Prabowo itu mengirimkan sinyal sebagai upaya untuk melupakan pelanggaran HAM masa lalu.

Dia juga mengungkit Prabowo dalam tuduhan penyiksaan dan penganiayaan aktivis sebelum reformasi.

“Perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Soeharto.

Ketika Prabowo memimpin pasukan khusus, para aktivis menghilang dan banyak tuduhan penyiksaan dan penganiayaan lainnya,” kata dia.

Lebih lanjut Usman menilai pemerintah memberikan jabatan kepada orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap kejahatan HAM masa lalu. Dia menyebut pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM harusnya tidak diberi jabatan.

“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan.

Ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di Militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan,” jelas Usman.

Usman kemudian meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu serta memberikan ganti rugi kepada keluarga.

“Amnesty menyerukan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu diselidiki secara menyeluruh, diselesaikan sepenuhnya sesuai keadilan hukum, dan korban hilang dijelaskan nasib dan keberadaannya, serta diberi ganti rugi yang efektif,” katanya.

Menanggapi hal itu, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dahni Anzar Simanjuntak, mengatakan pergantian jabatan adalah hal biasa. Dia menyebut pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi.

“Pergantian tersebut hal biasa, dalam rangka penyegaran organisasi Kemhan dan tour of duty,” kata Dahnil saat dihubungi terpisah. (kanalkalimantan.com/detik)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Pemerintah Butuh Rp 70 T Buat Beli Vaksin Corona Tahun Depan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah akan menganggarkan sekitar 70 triliun untukpembelian vaksin Covid-19. Foto: cottonbro/Pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menyebut pemerintah butuh anggaran hingga Rp70 triliun untuk membeli vaksin virus Corona pada 2021 mendatang.

“Tahun depan sebetulnya harapan kita adalah bahwa nanti biaya kesehatan ini akan jauh lebih besar dari yang dianggarkan, karena akan ada tambahan mungkin biaya untuk pembelian vaksin, itu bisa mencapai Rp 50 bahkan sampai Rp 70 triliun,” kata dia.

Hal itu sekaligus menjawab mengapa pemerintah mengurangi anggaran sektor kesehatan pada tahun ini. Raden menyebut, anggaran kesehatan disesuaikan dari Rp 87,55 triliun menjadi Rp 84,02 triliun atau berkurang Rp 3,53 triliun.

Jadi, realokasi anggaran dilakukan agar anggaran yang ada bisa dialokasikan untuk hal-hal yang pada tahun ini bisa dipercepat, yakni untuk perlindungan sosial dan dukungan UMKM.



“Oleh karena itu daripada (anggaran) ini tidak terserap dengan baik, sementara perlindungan sosial menjadi perlu dan itu juga bisa menggerakkan ekonomi maka kita relokasikan ke situ (perlindungan sosial dan dukungan UMKM). Itu yang terjadi. Jadi penjelasannya adalah kesehatan itu kita kurangi sekarang tapi sebetulnya tahun depan akan meledak dia,” jelasnya.

Anggaran perlindungan sosial mengalami penambahan dari Rp 203,9 triliun menjadi Rp 242,01 triliun. Lalu dukungan UMKM naik dari Rp 123,46 triliun menjadi Rp 128,05 triliun.

“Bahwa memang perlindungan sosial ini, ini pipa-pipa di perlindungan sosial ini makin lama makin baik. Jadi yang sebelumnya kita agak lambat perlindungan sosial, sekarang makin bagus dan makin lancar makanya kita alihkan kepada yang lancar,” tambahnya.(Kanalkalimantan.com/suara)

Editor: Cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->