Kepala BKD Absen, Rapat Komisi I soal Kisruh Tukin Gagal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Komisi I DPRD Kota Banjarmasin memanggil Satpol PP Banjarmasin dan BKD Banjarmasin untuk mempertanyakan polemik tunjangan kinerja (tukin) yang dituntut aparat Satpol PP, pada Jum’at (21/2/2020). Sayangnya, rapat ini tak bisa dilanjutkan lantaran tidak ada satupun perwakilan dari BKD Banjarmasin yang memenuhi panggilan Komisi I. Sehingga, hanya dihadiri Sekretaris Satpol PP Banjarmasin Fachrurrazi.

Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Suyato menyayangkan ketidakhadiran BKD Banjarmasin, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang pasti soal tukin. Di samping itu, Awi -biasa ia disapa- menegaskan, Walikota Banjarmasin Ibnu Sina semestinya sigap dalam menghadapi situasi dan tidak menganggapnya sepele.

“(Sebenarnya) kami ingin mendapatkan informasi dari yang terkait, seperti BKD dan Satpol PP,” kata politisi PDIP ini.

Awi menduga, ketidakhadiran Kepala BKD Banjarmasin ini, lantaran ia bersama Walikota Ibnu tengah berada di Denpasar, Bali, untuk peluncuran event pariwisata Kota Banjarmasin. Ia menilai, Walikota mestinya menunda jam keberangkatan untuk Kepala BKD atau jika memungkinkan, dibatalkan saja. “Sebenarnya untuk BKD, mengikuti acara extravaganza kan tidak ada kaitannya,” tegas Awi.

Awi menuding, persoalan tukin yang dikeluhkan aparat penegak Perda di kota Seribu Sungai ini dianggap sepele oleh BKD Banjarmasin. Alih-alih mengedepankan kepentingan ASN Satpol PP yang menuntut kenaikan tukin, Kepala BKD Banjarmasin malah mementingkan acara extravaganza yang tidak ada hubungan sedikitpun dengan kepegawaian.

Padahal, Komisi I telah menanti kehadiran BKD Banjarmasin hingga pukul 14:30 Wita. Bahkan, Awi menyebut pihaknya berkali-kali mencoba menghubungi BKD Banjarmasin, namun sayang tidak ada respon. “Jadi kami tidak tahu ke mana orang-orangnya,” keluhnya.

Yang pasti, ia bersama jajaran Komisi I DPRD Kota Banjarmasin merasa kecewa dengan BKD Banjarmasin yang tidak memenuhi panggilan untuk mendapatkan informasi soal tukin. Termasuk kepastian kapan tukin untuk aparat ASN Satpol PP bisa dibayarkan. “Karena kami ini memanggil tidak asal-asalan memanggil,” tegas Awi.

Ditanya soal aksi demonstrasi aparat ASN Satpol PP di BKD Banjarmasin, Awi menilai itu merupakan hal yang manusiawi. Kendati demikian, ia juga menyayangkan aksi pengerusakan di kantor BKD Banjarmasin yang dilakukan oleh oknum tertentu. Semestinya, bisa saja dicarikan solusi jalan keluarnya seperti apa. Inilah menjadi alasan Komisi I memanggil BKD dan Satpol PP, karena ingin tahu kejelasan informasi.

“Kalau informasi dari Walikota katanya sudah beres, tapi kita tak tahu beresnya itu sampai mana. Begitu pula Satpol PP juga tidak tahu beresnya sampai mana. Bisa saja bilang ‘besok beres’, cuma sampai mana kita tidak tahu,” tukas Awi. (kanalkalimantan.com/fikri)