Connect with us

Pemprov Kalsel

Kepala BPK RI Kalsel Soroti Laporan Keuangan Pemda

Diterbitkan

pada

Kepala BPK RI Kalsel dan Pemprov Kalsel terus berupaya melakukan sinergi dalam penyusunan pelaporan keuangan di daerah. Foto: humas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Pemprov Kalsel menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019, di Aula Lantai IV BPK RI Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jumat (29/3). Tidak hanya Wagub Kalsel, sejumlah kepala daerah di Kalsel juga menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 unaudited kepada BPK, seperti Walikota Banjaasin Ibnu Sina dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Bupati A Chairiansyah.

Dengan penyerahan LKPD kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Tomande Syaifullah, berarti seluruh pemerintah daerah yakni pemprov dan pemko/pemkab di Kalsel telah resmi menyerahkan laporannya.

Wagub Kalsel Rudy Resnawan dalam sambutannya mengatakan, pemprov dan pemkab terus berupaya untuk menyajikan suatu laporan keuangan yang memadai dan dapat diandalkan melalui sistem pengendalian internal. Ia juga menuturkan, laporan keuangan perlu terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga pihaknya mengharapkan BPK selalu memberikan masukan.

”Opini BPK atas LKPD masih menjadi ukuran tingkat kepatuhan dalam pengelolaan APBD . Sinergi dan koordinasi antara pemda, DPRD dan BPK secara proporsional yang selama ini telah berjalan dengan baik harus dipertahankan,” bebernya.



Sinergi antara pemda, DPRD dan BPK menurut Rudy, dapat dilihat dari optimalisasi tugas pokok masing-masing. Berkait hal itu, pemda di Kalsel terus berupaya melakukan tata kelola LKPD yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Tornanda Syaifullah, mengatakan tujuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan opini atau pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam lairan keuangan.

Hal itu didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan kami sampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut akan diserahkan kepada DPRD Prov/Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati Walikota,” ujar Tornanda Syaifullah.

Menurut Tornanda Syaifullah ada permasalahan-permasalahan yang patut menjadi perhatian di antaranya, Kekurangan volume pada beberapa pekerjaan konstruksi, Penatausahaan persediaan dan aset tetap yang belum tertib, Ketidaklengkapan pertanggungjawaban dana hibah di antaranya berupa NPHD dan laporan penggunaan dana hibah.

“Point point itu yang perlu di perhatikan pemerintah daerah dalam pemeriksaan yang biasa terjadi,” pungkasnya.

Senada dengan Tornanda, Inspektur Provinsi Kalsel, Awi Sundari juga mengungkapkan, beberapa perbaikan pada laporan keuangan diantaranya adalah soal aset. Permasalahan aset yang sering ditemui adalah pelimpahan kewenangan dari kabupaten /kota ke provinsi. “Kadangkala, kabupaten  kota sudah menyerahkan tetapi kemudian menarik lagi,” ujarnya.

Berkait opini dari BPK, Pemprov menargetkan akan kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Apalagi Pemprov Kalsel telah 5 kali memperoleh WTP dari BPK. (Rico)

Reporter: Rico
Editor: Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Pemprov Kalsel

Jalan Baru ke Makam Datu Kelampayan Dilanjutkan, PUPR Terkendala Pembebasan Lahan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bidang Bina Marga melakukan pembangunan jalan ke arah makam Datuk Kelampayan yang telah dimulai pengerjaannya dari tahun 2019 lalu. foto: pupr kalsel
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebagai salah satu tempat tujuan wisata religi yang ada di Provinsi Kalimantam Selatan, Makam Syekh Muhammad Arsyad al Banjari atau biasa disebut Datuk Kelampayan, memiliki penziarah yang banyak. Meskipun begitu, akses jalan menuju makam nyatanya masih dirasa terlalu jauh dan memerlurkan jarak tempuh yang cukup lama jika melewati jalan A Yani.

Maka dari itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel melalui Bidang Bina Marga melakukan pembangunan jalan ke arah makam Datuk Kelampayan yang telah dimulai pengerjaannya dari tahun 2019 lalu.

“Pembangunan jalan ini selain diperuntukan bagi para penziarah, tetapi juga diharapkan dapat manjadi arus perekonomian yang baik para petani terutama sebagai jalan untuk mengangkut hasil tani ketika masa panen datang,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, M Yasin Toyib, Rabu (19/2/2020) siang.

Bidang Bina Marga melakukan pembangunan jalan ke arah makam Datuk Kelampayan yang telah dimulai pengerjaannya dari tahun 2019 lalu. foto: pupr kalsel

Dari total panjang jalan yang akan dibangun sejauh kurang lebih 5,2 Km di tahun 2019 lalu dengan anggaran Rp 19 miliar. Pengerjaan telah sampai pada penimbunan tanah 1 Km dengan lebar 29 meter. Sedangkan, untuk perkerasan jalan baru sejauh 500 meter.



Yasin menyebut untuk di tahun 2020 ini rencananya akan dilakukan pengerjaan dengan melanjutkan proses pengaspalan jalan dengan jarak 500 meter dan penimbunan tanah 1 Km. Namun begitu, dirinya mengakui pembebasan lahan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan ini.

Bidang Bina Marga melakukan pembangunan jalan ke arah makam Datuk Kelampayan yang telah dimulai pengerjaannya dari tahun 2019 lalu. foto: pupr kalsel

“Untuk lahan itu sendiri sampai sekarang masih ada beberapa kepala keluarga yang belum mau membebaskan lahannya. Kami berharap untuk masalah pembebasan lahan ini akan berjalan lancar sehingga pembangunan jalan ini akan cepat selesai juga,” aku Kabid Bina Marga.

Perlu diketahui, total pembangunan jalan alternatif menuju Datuk Kelampayan ini diperkiran akan mencapai Rp 90 miliar. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Pemprov Kalsel

Pohon Mersawa yang Ditanam Jokowi Meranggas, Ini Penjelasan Litbang LHK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pohon Mersawa yang ditanam Presiden Jokowi kondisinya meranggas. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Pohon Mersawa (anisoptera sp) di bundaran hutan pers Taman Spesies Endemik Indonesia, kawasan perkantoran Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru yang ditanam Presiden Joko Widodo, kini terlihat meranggas. Ini ditandai dengan daunnya yang mengering dan mulai berguguran.

Peneliti Litbang Kementerian LHK Banjarbaru Rusmana mengatakan ini adalah hal yang biasa terjadi pada tanaman yang baru dipindahkan.

“Apalagi, pohon yang dipindahkan relatif besar seperti ini, ya perlu waktu untuk beradaptasi,” ujar Rusmana melalui pernyataan tertulisnya, Senin (17/2/2020) kemarin.

Tindakan pemeliharaan, harus terus dilakukan untuk kelangsungan hidup pohon. Sebagaimana dijelaskan Rusmana, bila tiada hujan pohon harus disiram 2 kali sehari (pagi dan sore). Termasuk balutan pada batangnya. “Pohon disemprot pupuk daun yang mengandung ZPT (zat pengatur tumbuh) perangsang tunas dan akar, seperti pupuk daun Hantu Jimmy,” tuturnya.



Penyemprotan pupuk dimaksud Rusmana, dilakukan pada batang dan daun, cabang dan ranting pohon. “Dilakukan sekali tiap minggunya, pada sore hari setelah jam 4 sore, atau pagi hari sebelum jam 9 pagi,” jelasnya lagi. Untuk mengendalikan hama atau insektan diberikan puradan pada lantai tanah sekitar tanaman 2 minggu sekali dengan dosis 5 gram/m2.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini tanaman masih hidup. “Saya cek batang pohon masih segar dan hijau. Walaupun daun rontok, ini lebih karena transpirasi yang besar dibanding dengan daya hisap akar terhadap air dan nutrisi tanah. Artinya fungsi akar masih belum optimal, karena masih adaptasi,” tandasnya.

Terakhir, ia menyarankan agar sekeliling pohon dipasang sarlon net, dibantu dengan tiang yang menancap ke dalam tanah minimal 1 meter dan dicor. “Sarlon dengan intensitas 70 persen, bertujuan mengurangi sengatan matahari dan tiupan kencang. Selain itu berfungsi untuk menekan transpirasi pohon,” ujarnya.

Pohon Mersawa yang masih famili Dipterokarpa ini, dikenal dengan sebutan Pohon Jokowi, karena ditanam oleh Presiden Joko Widodo saat puncak acara Hari Pers Nasional (HPN 2020) awal Februari lalu. Dengan pemeliharaan yang masif, tentunya diharapkan pohon akan terus berkembang menjadi kebanggaan warga banua. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->