Kepung DPRD Kalsel, Buruh Tuntut Outsourcing dan PP Pengupahan Dicabut

BANJARMASIN, Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Kalimantan Selatan mengepung gedung DPRD Kalsel, Senin (30/4). Mereka menuntut dicabutnya PP Pengupahan yang selama ini dianggap merugikan mereka.

Demo yang dilakukan sejumlah elemen pekerja perusahaan antara lain seperti PT Surya Satrya Timur dan PT Wijaya Tri Utama Plywood ini dilakukan dalam rangka memperingati hari buruh, atau biasa disebut Mayday . Mereka mendesak pemerintah pusat segera mencabut pemberlakuan outsourcing yang merugikan karyawan kontrak dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Tak hanya, ratusan buruh ini dengan membentangkan spanduk dan poster juga menuntut agar sistem pengupahan yang tidak adil dan merugikan para pekerja. “Kami mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan segera dicabut. Kebijakan ini jelas tak pro nasib buruh dan pekerja, karena pembayaran upah yang tak adil,” ucap perwakilan buruh dalam orasinya.

Sedikitnya, ada 500 buruh yang menggelar aksi damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian gabungan Polda Kalsel dan Polresta Banjarmasin. Para buruh juga mengaku upah yang tak naik signifikan, justru dibarengi dengan harga beras, tarif listrik dan bahan bakar minyak yang melambung tinggi.

“Sedangkan, pendapatan kami belum kunjung membaik. Makanya, kami mendesak agar PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan itu dicabut,” cetus para perwakilan buruh.

Para buruh juga menyuarakan penolakan terhadap keberadaan tenaga kerja asing yang makin mempersempit lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal. Lagi-lagi, masalah outsourcing serta pekerja magang yang masih diberlakukan perusahaan dianggap SPSI Kalsel dan para buruh lainnya sangat merugikan.

Di tengah massa buruh, tampak Kapolresta Banjarmasin AKBP Sumarto menjadi mediator untuk penyampaian aspirasi para buruh kepada wakil rakyat di DPRD Kalsel.

Kemudian, perwakilan buruh dimotori Ketua SPSI Kalsel Sadin Sasau pun berdialog dengan Kepala Badan Kesbangpol Kalse Taufik Sugiono, serta beberapa anggota DPRD Kalsel Misri Syarkawi dari Fraksi Golkar, Hariyanto (FPKS), KH Abdus Syukur (FPPP) dan Yadi Ilhami dari Partai Demokrat. Hearing ini membahas seputar kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak kepada nasib para buruh. DPRD Kalsel bersedia untuk menyampaikan aspirasi para buruh ke pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel.

Nyanyi Bersama

Meski dihadiri ratusan orang, namun demo yang dilakukan para buruh tetap berlangsung tertib. Bahkan, untuk tetap menjaga situasi di lapangan tetap kondusif, mereka berjoged bersama dengn polisi.

Hal tersebut dilakukan saat mereka menunggu perwakilan massa yang sedang berdialog dengan anggota DPRD Kalsel di dalam gedung dewan. Bahkan seorang anggota Polwan ikut menyumbangkan lagu dangdut ‘Sik Asyik’ yang dipopulerkan Ayu Ting Ting!

“Kita mengapresiasi kebersamaan ini dan merupakan hal yang berbeda. Dimana pendemo dan polisibisa berjoged bersama,” tutur Ikhsan, seorang pendemo yang hadir.

Tak hanya itu, polisi juga telah menyedikan angkutan mobil untuk pulang para pendemo agar tidak mengganggu lalu lintas. Hal ini seperti disampaikan Kabid Humas Polda Kalsel, AKBP Mochammad Rifa’i. “Kita siapkan enam truk milik Polda untuk angkut pendemo pulang, biar tertib dan nyaman pulangnya,” ujarnya.

AKBP Rifa’i mengatakan, bahwa 600 personel yang diturunkan memang diintruksikan untuk melakukan pendekatan persuasif dan menciptakan suasana damai. “Anggota kita minta untuk melakukan pendekatan persuasif dan menciptakan suasana damai. Bahkan kita berusaha menghibur pengunjuk rasa supaya tidak tegang,” katanya. (ammar)