Ketua Bawaslu RI: Petugas Jangan ‘Masuk Angin’ Awasi Pilkada di Tengah Covid-19

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Dalam rangka supervisi dan pegawasan pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan, mengenjungi setiap jajaran Bawaslu di berbagai Kabupaten/Kota. Termasuk pula di Bawaslu Banjarbaru, yang dilaksanakan pada Senin (6/7/2020) siang.

Bertandang ke Bawaslu Banjarbaru, Abhan disambut hangat jjajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), seperti Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan, Ketua DPRD Fadliansyah, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso, serta Dandim 1006/Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto.

Dijelaskan Ketua Bawaslu RI, bahwa dirinya ingin menekankan kepada seluruh petugas untuk menjunjung integritas. Bahkan, dirinya juga menyinggung netralitas pegawai Bawaslu Banjarbaru agar tidak berafiliasi dengan salah satu calon kandidat.

“Saya ingatkan petugas Bawaslu Banjarbaru jangan sampai masuk angin -tidak netral-. Integritas kita harus tetap dijunjung,” kata Abhan.

Penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi Covid-19, ujar Abhan, harus memiliki kesiapan yang matang. Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya keselamatan para petugas Bawaslu dan meminta Tim Gugus Tugas untuk melakukan pengawasan yang ketat.

“Jika ada petugas Bawaslu Banjarbaru yang terindikasi Covid-19, sata minta tim gugus tuga untuk segera menindaklanjuti. Sebab, petugas kita di lapangan memang cukup rentan tertular virus,” lanjut Abhan.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru Dahtiar, menyebut apabila DPR RI telah mengambil keputusan tahapan politik, serta keluarnya peraturan teknis PKPU nomor 5 tahun 2020, maka pihaknya akan mulai melakukan tugas pengawasan tahapan Pilkada.

“Mau tidak mau, Bawaslu harus melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pilkada 2020. Bawaslu Kota Banjarbaru siap melaksanakan Pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi para petugas selama masa pandemi covid 19 belum berakhir,” akunya.

Menurut Ketua Bawaslu Banjarbaru, tingkat kerawanan penyelenggaran Pilkada di masa Pandemi ialah kapitalisasi uang rakyat yang ditujukan untuk penanganan malah disalahgunakan. Tentunya hal ini sangat berpotensi dilakukan oleh kandidat pertahana (incumbent).

“Contohnya, bantuan sosial disalahgunakan oleh kepala daerah yang kembali maju di Pilkada 2020. Jelas ini menyalahi aturan, karena bansos berasal dari uang rakyat dan untuk rakyat, jadi tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan politik,” tuturnya.

Tak hanya itu, terkhusus di Kota Banjarbaru, Dahtiar mengungkapkan ada 2 pelanggaran yang paling berpotensi terjadi saat pelaksaan pesta demokrasi nantinya. “Money politik dan netralitas ASN adalah pelanggaran yang paling rawan terjadi di Banjarbaru,” tuturnya.

Terakhir, Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan, dalam paparannya menyampaikan adanya penambahan TPS dengan jumlah saat ini mencapai 555 TPS, tersebar di 20 Kelurahan di 5 Kecamatan.

Ia mengatakan kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Banjarbaru akan diukur dengan bagimana pilkada ini bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, demokratis dan juga bermartabat. Menurutnya, hal ini yang menjadi tantangan Pemko Banjarbaru serta seluruh Forkopimda untuk menjaga keamanan terutama dari sisi kesehatan masyarakat, penyelenggara dan juga pengawas ataupun stakeholder yang terlibat pada kegiatan pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Banjarbaru.

“Kita juga harus menjaga tingkat partisipasi masyarakat afar tetap tinggi dalam menggunakan hak pilihnya di masa pandemi ini. KPU menetapkan target tingkat partisipasi masyarakat 77,5%, walaupun dimasa-masa seperti ini. Kita bisa menyakinkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS-TPS dengan perasaan aman karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat,” tuntasnya. (Kanalkalimantan.com/rico)