Komisi III Banjarbaru Minta Masterplan Mitigasi Banjir Disempurnakan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Masterplan penanganan banjir di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Banjarbaru, masih harus dilakukan penyempurnaan.

Permintaan penyempurnaan masterplan banjir disampaikan Komisi III DPRD Banjarbaru kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru.

Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari menyebutkan, pihaknya telah meminta konsultan untuk membuat satu resume berupa penyempurnaan dari hasil kajian masterplan ini.

Di antaranya adalah hasil maping terkait zona yang menjadi skala prioritas titik-titik rawan banjir.

Baca juga: Ini Penyebab Utama Crossing Drainase di Karang Anyar 1 Sering Berlubang

“Maping sumber persoalannya, pola penanganan yang tepat sesuai berdasarkan kajian topografi Kota Banjarbaru, apa saja yang menjadi rekomendasi, sehingga itu bisa menjadi dasar untuk PU berkegiatan, kemudian kita yang mengawal penganggarannya,” ujar Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari.

Sekadar diketahui, mitigasi banjir di ibu kota Kalsel oleh Pemko Banjarbaru langkah upaya yang bertujuan untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana banjir, perencanaan penanggulangan, dan sebagainya.

Menurut Ketua Komisi III ini, jika dilihat dari sisi dokumen, masterplan tersebut belum menggambarkan secara gamblang terkait sumber-sumber potensi persoalan dan solusinya.

Sejumlah solusi yang ditawarkan pun, kata dia, adalah kegiatan yang memang rutinitas yang dilakukan oleh Dinas PUPR Banjarbaru selama ini, bukan suatu terobosan baru untuk penanganan banjir.

Baca juga: Pemkab Banjar Peringati Harkitnas dan HUT ke-75 Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan

“Idealnya memang ada satu terobosan dari hasil kajian itu yang menjadi kebutuhan kita, karena banjir di Kota Banjarbaru berbeda topografinya dengan daerah lain,” ungkapnya.

“Artinya harus ada satu analisa misalnya apakah bentuk dan ukuran drainase kita itu sudah sesuai dengan kapasitas luapan air yang terjadi saat intensitas hujan tinggi,” jelas dia.

Analisa dan sumber persoalan itu lah yang ditagih oleh Komisi III. Termasuk juga pihaknya meminta seberapa jauh efektivitas penanganan banjir yang sudah dilakukan selama ini.

Seperti pembangunan embung yang dilakukan, berapa banyak embung di Banjarbaru dan sejauh mana efektivitas embung bisa mereduksi banjir di ibu kota.

Baca juga: Dirut PLN Tinjau Posko Utama Kelistrikan KTT WWF, Pastikan Sistem Kelistrikan di Bali Andal

Lalu dengan semakin tumbuhnya perumahan di Banjarbaru sebagai bagian dari perkembangan kota apa kira-kira formula yang bisa didorong.

“Seperti kawasan yang dulunya kosong dan menjadi daerah resapan, dengan dibangun perumanahan itu bagaimana agar tidak menjadi menyumbang banjir,” tutur Emi.

Dirinya menegaskan perlu gambaran penanganan yang didorong bukan hanya dari pemerintah, namun juga ada pihak lainnya.

Baca juga: Pj Bupati Erlin Hardi Hadiri Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas 2024

Masterplan mitigasi banjir Kota Banjarbaru itu berlaku 20 tahun dengan penanganan yang terbagi menjadi penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Wakil rakyat di DPRD Banjarbaru mendorong penyempurnaan lebih detail soal masterplan ini, salah satunya penanganan jangka pendek agar segera disempurnakan menjadi acuan penganggaran tahun 2025. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie