Komisi V DPR Tinjau Progres Proyek Pembangunan Bandara Syamsudin Noor

BANJARBARU, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Banjarmasin dengan agenda peninjauan infrastruktur dan transportasi, Jumat (26/10). Tibanya di Banjarmasin pukul 08.30 Wita, rombongan langsung bergerak menuju Direksi Keet Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (PPBDJ) yang menjadi agenda awal kunjungan kerja mereka.

Setibanya di Direksi Keet rombongan disambut oleh Direktur Operasi PT Angkasa Pura I, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan dilanjutkan dengan rapat mengenai progres Proyek Penembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Ketua Komisi V Drs. H. Ibnu Munzir membuka rapat dengan memperkenalkan masing-masing anggota Komisi V yang hadir dalam kunjungannya kali ini. “Maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah melihat secara langsung progres pembangunan infrastruktur dan transportasi di Banjarmasin khususnya progres pembangunan Bandara, serta melihat apa saja yang dapat menghambat dalam progres tersebut. Tentunya kita semua berharap percepatan pembangunan infrastuktur dan transportasi ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang cepat dan sehat di Banjarmasin,” kata Munzir.

Pada kesempatan kali ini Direktur Operasi PT Angkasa Pura I Wendo Asrul Rose menyampaikan paparan terkait progres Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin beserta potensi hambatan dalam progres tersebut. (Lihat Pada Tabel, Red).

Dari data progres tersebut Wendo optimis realisasi pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dapat beroperasi pada Oktober 2019 mendatang.

Selanjutnya Wendo memaparkan poin pembahasan strategis mengenai infrastruktur jalan akses menuju bandara sepanjang 21 km yang menjadi kewenangan Pemprov Kalsel yang belum sepenuhnya siap (lebar dan pengerasan jalan masih bervariasi), sehingga berpotensi menggangu Bandara baru pada saat beroperasi nanti.

“Kondisi yang terjadi saat ini terdapat 10 km Jalan Lingkar Utara yang belum terselesaikan dari total panjang 21 km. Dinas PUPR Provinsi Kalsel menyampaikan bahwa dibutuhkan anggaran sekitar kurang lebih 200 miliar. Dinas PUPR Provinsi Kalsel hanya dapat menganggarkan Rp 45 miliar pada tahun 2019 guna penyelesaian jalan tersebut dengan catatan lebar jalan tidak seluruhnya 20 m (minimal 6 m) dan terhubung dengan jalan akses masuk Bandara,” ungkapnya.

Wendo menambahkan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sinergitas dengan Pemprov Kalsel dalam hal ini Dinas PUPR untuk mencari jalan keluar kekurangan anggaran sejumlah 155 miliyar melalui APBN. “Kami telah berkoordinasi dengan pihak Dinas PUPR, mengenai permasalahan ini. Pihak Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalsel juga telah mengajukan permohonan ke Menteri PUPR guna mendapatkan persetujuan anggaran,” tambahnya.

Setelah mendengar paparan dari Direktur Operasi, rombongan langsung melakukan peninjauan ke lokasi proyek. Ibnu Munzir mewakili rombongan komisi V DPR RI berharap jalan akses bandara dapat segera diselesaikan. Dia mengatakan bahwa proyek Bandara Syamsudin Noor ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kalsel Edy Suryadi mengaku pesimis realisasi pengembangan Bandara Syamsudin Noor bisa selesai tepat waktu. Dilihatnya hingga saat ini, progres pengembangan bandara baru mencapai sekitar 50 persen saja. Padahal ditargetkan pengembangannya selesai pada Tahun 2019 mendatang untuk bisa dipakai oleh masyarakat luas.

“Waktunya kurang lebih 1 tahun lagi, namun progresnya baru mencapai 50 persen. Padahal idealnya kalau waktunya sudah tinggal 1 tahun lagi, pengerjaan harusnya sudah dalam tahap finishing,” ungkap pengusaha di bidang konstruksi tersebut, Senin (22/10).

Finishing sendiri biasanya menurut Edy, adalah pengerjaan yang paling sulit dan memakan waktu lama dalam sebuah proyek. Karena itulah menurutnya untuk kasus pengerjaan bandara Bandara Syamsudin Noor yang progresnya baru sekitar 50 persen, sangat kecil kemungkinan selesai tepat waktu.

“Makanya saya berani mengatakan pesimis untuk selesai tepat waktu. Karena dalam kenyataannya progresnya untuk fisik saja belum 100 persen, belum lagi mengerjakan finishing yang biasanya memakan waktu lama,” tambahnya.

Bagi Edy, keberadaan bandara yang representatif dan berkelas internasional sudah sangatlah mendesak dan diperlukan. Hal mengingat keberadaan bandara kini dipandang sebagai salah satu gerbang ekonomi bagi sebuah daerah. “Kita kadang malu sendiri saat kolega kita di dunia usaha bertandang ke Kalsel untuk melakukan aktivitas bisnis. Padahal sudah berapa Triliun yang kita sumbangkan bagi negara melalui tambang batu bara dari Kalsel,” tegasnya.(Rico)

PROGRES PPBDJ BANDARA SEJAK 21 OKTOBER 2018:

Paket 1 Gedung Terminal

Realisasi :   3,748%

Rencana :   1,253%

Deviasi   :   2,495%

Paket 2 bangunan penunjang & apron

Realisasi :  41,360%

Rencana :  39,353%

Deviasi   :   2,007%

Total Progres

Realisasi :  18,976%

Rencana :  16,679%

Deviasi   :   2,298%