Connect with us

HEADLINE

Komnas HAM Akan Pantau Autopsi Jenazah Jurnalis M Yusuf

Diterbitkan

pada

Komnas HAM mulai bekerja melakukan investigasi tewasnya jurnalis M Yusuf di Kotabaru Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN -  Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mulai melakukan investigasi kasus meninggalnya jurnalis M Yusuf, yang tewas di Lapas Klas IIB Kotabaru, Minggu 10 Juni lalu. Tim Investigasi yang dipimpin Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah SH, MH, Selasa (26/6) lalu telah mendatangi Kapolda Kalsel Brigjen Rachmat Mulyana. Termasuk akan turun saat autopsi jenazah M Yusuf tanggal 29 Juni nanti.

“Kami bertemu dengan Kapolda Kalsel untuk menanyakan hasil tim audit investigasi yang diturunkan mereka. Bahan yang diserahkan Kapolda Kalsel ini menjadi bahan perbandingan bagi kami untuk terjun ke lapangan,” ucap Hairansyah.

Disebutkan, Polda Kalsel telah melakukan audit investigasi internal yang dipimpin Irwasda Kombes Pol Djoko Poerbo Hadijojo, Kabid Propam Polda Kalsel AKBP Edy Suwandono, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Sofyan Hidayat dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Rizal Irawan.

“Audit internal itu disimpulkan bahwa proses penanganan perkara delik pers yang berujung tindak pidana menimpa M Yusuf itu sudah sesuai prosedur yang berlaku. Hasil kesimpulan dari tim audit investigasi Polda Kalsel tetap jadi pembanding. Insya Allah, pada 28 Juni 2018, kami akan langsung ke Kotabaru,” kata Ancah, sapaan akrab Hairansyah.



Di Kotabaru, imbuh dia, Tim Komnas HAM akan bertemu dengan istri almarhum M Yusuf, T Arvaidah serta tim kuasa hukumnya yang membela kasus itu dari proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan di Pengadilan Negeri Kotabaru. “Fakta-fakta yang dialami almarhum M Yusuf bisa digali dari keterangan istrinya dan keluarga besar, termasuk tim kuasa hukumnya. Fakta-fakta ini akan kami dalami,” ucap Ancah.

Ancah juga memastikan akan melakukan proses klarifikasi dan konfirmasi ke Polres Kotabaru, Kejari Kotabaru, Lapas Kotabaru serta PN Kotabaru.  “Pada Kamis (28/6), kami juga memantau proses persidangan di PN Kotabaru. Informasinya, meski terdakwa M Yusuf telah meninggal dunia, proses persidangan masih berlangsung. Makanya, kami pantau apakah tuntutan yang diajukan gugur demi hukum seperti aturan yang berlaku akan terungkap di persidangan,” papar Ancah.

Mantan Direktur LSM Yayasan Dalas Hangit ini pun memastikan tim investigasi Komnas HAM juga turut memantau proses autopsi jenazah M Yusuf yang dilakukan Polda Kalsel pada Jumat (29/6). “Pokoknya, keterangan dari segala pihak akan kami gali. Termasuk, pihak terkait seperti pelapor kasus yang dialami M Yusuf sebagai data tambahan. Poin besarnya, tentu adalah hasil autopsi yang bisa menggambarkan sesungguhnya,” tutur Ancah.

Dari hasil investigasi di lapangan, Ancah mengatakan selanjutnya pada Sabtu (30/6) akan dibawa hasilnya dalam sidang paripurna Komnas HAM di Jakarta, yang berlangsung pada 4-5 Juli 2018. “Nah, jika nantinya hasil lapangan ini dianggap perlu tambahan lagi, kami akan kembali turun,” ucap Ancah.

Ia mengakui proses investigasi biasanya memakan waktu dua pekan dan maksimal tiga bulan. Menurut Ancah, semua fakta, data dan informasi itu sangat tergantung pada hasil yang didapat di lapangan. “Yang pasti, semua informasi tetap kami gali. Termasuk, hasil temuan dari Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk PWI. Mungkin perspektif berbeda, tapi juga bisa sama,” tambahnya.

Magister hukum jebolan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini mengakui rekomendasi TPF PWI Pusat dan PWI Kalsel bisa menjadi bagian dari penilaian, terutama dalam menelusuri prosedur pemenuhan hak-hak asasi manusia terhadap almarhum M Yusuf.

Ancah pun menegaskan hasil investigasi Komnas HAM akan terbuka dan tidak akan ditutup-tutupi kepada publik.  Ditegaskan, kasus hukum yang mendera almarhum M Yusuf itu sudah terbuka ke publik, sehingga tak mungkin Komnas HAM justru membuat laporan tertutup.

“Dalam kasus ini, sebetulnya ada tiga hal pokok yang digali yakni proses meninggalnya M Yusuf, sengketa lahan yang memicu kasus itu serta masalah pemberitaan. Ini akan digali maksimal. Kami bertekad untuk mengusut kasus ini secara tuntas,” tandasnya.(ammar)

Reporter: Ammar
Editor: Chell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

10 ASN Pemko Banjarmasin Positif Covid-19, Wali Kota Tak Mau Disebut Klaster Perkantoran

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Kasus Covid-19 yang merebak di perkantoran rupanya tak hanya dialami di Pemko Banjarbaru dan Pemkab Banjar saja. Belakangan diketahui, beberapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Banjarmasin juga terpapar Covid-19.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kanalkalimantan.com, ada 10 ASN Pemko Banjarmasin yang positif terpapar Covid-19, berasal dari beberapa SKPD. Seperti dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan salah satu bagian di Setdako Banjarmasin.

Sayangnya, Wali Kota Banjarmasin H. Ibnu Sina belum mau membeberkan kondisi terbaru 10 orang ASN tersebut. Apakah sudah dinyatakan sembuh ataupun masih menjalani perawatan dalam karantina mandiri.

“Ada 10 orang ASN. (kondisi) yang terakhir belum disampaikan,” kata Ibnu di Balaikota Banjarmasin, Selasa (4/8/2020) sore.



Dia malah menyebut, kondisi 10 ASN yang salah satunya merupakan pejabat eselon III itu, terakhir kali disampaikan kepadanya sekitar dua hari lalu.

“(Terakhir) dua hari yang lalu. (Tetapi) tadi pagi masih menyampaikan via WA. Tapi saya tidak menanyakan detail kondisi mereka, apakah sudah sembuh atau masih dalam karantina,” bebernya.

Ia menyebutkan, pejabat eselon III yang berkantor di Balai Kota Banjarmasin ini tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar daerah. Namun, saat menjalani rapid test dan hasilnya reaktif.

“Kemudian saat di-swab hasilnya positif Covid-19. Yang bersangkutan langsung isolasi. Sedangkan dua orang di Bakeuda sudah 2 bulan lalu. Bukan kontak di kantor, tidak ada riwayat perjalanan ke luar,” imbuhnya.

Sehingga Ibnu menggarisbawahi, dengan hanya ada 10 orang ASN Pemko Banjarmasin yang terpapar Covid-19, belum dikatakan sebagai klaster perkantoran di Pemko Banjarmasin. Bahkan, Pemko sendiri tidak ada rencana melakukan penutupan kantor seperti yang dilakukan oleh Pemko Banjarbaru.

“Karena yang positif di sini hanya satu orang. Sementara yang dua lainnya itu kantornya terpisah dari Balai Kota. Seperti Bakeuda di Jalan Pramuka,” pungkasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Bie



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

WHO: Mungkin Tak Akan Pernah Ada Obat untuk Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto : Reuters/Dennis Balibouse
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTA.COM, JENEWA – Harapan dunia untuk memutus siklus penularan dan penutupan wilayah kini bertumpu pada vaksin. Tetapi dalam konferensi pers secara virtual hari Selasa, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa mengatakan pemerintah dan warga seharusnya berfokus pada apa yang diketahui ampuh yaitu testing, pelacakan kontak, jaga jarak fisik dan pemakaian masker.

“Kita semua berharap memiliki sejumlah vaksin ampuh yang bisa membantu mencegah orang tertular. Namun, tidak ada obat yang manjur saat ini – dan mungkin tidak akan pernah ada. Jadi, yang bisa dilakukan saat ini untuk menghentikan wabah adalah menerapkan dasar-dasar kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit,” ujar Tedros.

Meskipun sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama berbulan-bulan sehingga melumpuhkan ekonomi, pandemi virus corona terus meluas. Kini tercatat hampir 700.000 kematian di seluruh dunia. Di Amerika, penasihat Gedung Putih memperingatkan, virus itu “menyebar sangat luas.”

Di negara-negara yang sebelumnya berhasil mengendalikan, wabah kembali merebak, misalnya Australia. Hari Senin, PSBB baru kembali diterapkan di negara bagian Victoria yang terimbas keras. Jam malam juga diberlakukan di Melbourne, ibu kota negara bagian itu, selama enam minggu ke depan. Semua bisnis yang dinilai non-esensial ditutup, dan pesta pernikahan dilarang.



Di Filipina, pemerintah juga menerapkan kembali penutupan wilayah atau lockdown setelah jumlah penularan melampaui 100 ribu. Lebih dari 27 juta orang – termasuk di ibukota negara itu, Manila, kembali harus diam di rumah selama dua minggu mulai Selasa.

Iran, negara yang paling terimbas pandemi di Timur Tengah, melaporkan jumlah penularan tertinggi dalam satu hari dalam hampir sebulan. Pemerintah memperingatkan, sebagian besar provinsi di sana menghadapi perebakan kembali virus corona.

Tetapi, Amerika masih menjadi negara yang paling terimbas pandemi. Sejauh ini, dilaporkan 4,6 juta kasus dan hampir 155.000 kematian di Amerika.

Deborah Birx, kepala gugus tugas virus corona Gedung Putih, memperingatkan negara itu telah memasuki “fase baru”. “Apa yang kita saksikan sekarang berbeda dari apa yang terjadi pada Maret dan April,” kata Birx kepada stasiun televisi CNN. Ia menambahkan, virus ini “menyebar sangat luas.”

Kepala teknis WHO untuk tanggap COVID-19 Maria Van Kerkhove mengatakan kajian baru-baru ini memperkirakan tingkat kematian akibat virus corona adalah 0,6 persen. “Mungkin angka itu terdengar tidak besar, tetapi cukup tinggi jika memperhitungkan virus yang mudah menular, yang bisa menular dengan cepat,” katanya.

Pandemi mendorong banyak pihak bergegas membuat vaksin. Rusia hari Senin menyatakan akan meluncurkan vaksin secara massal pada September dan memproduksi “jutaan” dosis vaksin setiap bulan sebelum tahun depan. (ka/jm)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->