Konsep Garuda Digarap Pematung Nyoman Nuarta yang Bikin GWK di Bali

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Polemik desain istana negara baru, ditanggapi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti.

Ia mengonfirmasi desain garuda yang beredar memang resmi dari pemerintah, namun statusnya belum final.

“Tahapan selanjutnya, basic design, lalu ada perencanaan lagi. Jadi, masih panjang prosesnya jadi kami masih mengatur itu. Karyanya sudah mendekati, finalnya itu masih proses, nanti sampai Agustus [2021],” kata Diana dilansir tempo.co.

Konsep gedung berbentuk hewan mitos sekaligus lambang negara tersebut dibuat Nyoman Nuarta, pematung yang terkenal lewat proyek triliunan Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

meme netizen komentari desain IKN baru
Foto: ist

Nyoman disebut Diana ikutan sayembara tertutup yang dihelat pemerintah dan berhasil mengalahkan ide beberapa nama arsitek tenar lain, seperti Yori Antar, Gregorius Supie Yolodi, dan Sibarani Sofian. Nama terakhir adalah kepala arsitek tim dari biro Urban+ yang merancang konsep “Nagara Rimba Nusa”.

Sayangnya, belum ada penjelasan dari otoritas mengapa bentuk istana negara dalam desain lengkap pemenang sayembara ibu kota baru kini berubah. Juga mengapa seorang pematung yang justru terpilih jadi arsitek istana negara. Diana hanya menjelaskan, Nyoman Nuarta terpilih karena ia seorang pematung yang memiliki “jiwa arsitek”.

Selain dibuat bahan bercanda oleh netizen, desain visual istana negara juga dikritik asosiasi arsitek. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI), Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI), dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) bersatu padu merilis pernyataan sikap terhadap desain istana negara.

Mengutip salah satu syarat Kementerian PUPR saat menggelar sayembara desain ibu kota baru, Ketua IAI I Ketut Rana Wiarcha mengatakan bangunan istana negara yang menyerupai garuda tidak mencirikan kemajuan peradaban bangsa Indonesia di era digital.

“Sangat tidak mencerminkan kemajuan peradaban bangsa, terutama di era digital, dan era bangunan emisi rendah dan pasca-Covid-19,” kata Rana dalam pernyataan sikap resmi koalisi ini.

“Bangunan gedung istana negara seharusnya menjadi contoh bangunan yang secara teknis sudah mencirikan prinsip pembangunan rendah karbon dan cerdas sejak perancangan, konstruksi, hingga pemeliharaan gedungnya.”

Dalam sayembara desain ibu kota baru, Kementerian PUPR menetapkan tiga syarat utama, yakni desain mencerminkan kemajuan peradaban Indonesia, ramah lingkungan, dan futuristik. Rana menambahkan, pembuatan gedung seperti ini mementingkan metafora atau citra, sebuah pendekatan yang sudah mulai ditinggalkan.

Dalam pernyataan sikap, koalisi arsitek tersebut meminta: satu, bentuk burung garuda dijadikan monumen saja, bukan bangunan istana. Dua, desain bangunan diusulkan terikat pada prinsip sayembara yang memperhatikan lingkungan dengan model bangunan sehat beremisi nol. Tiga, pembangunan titik nol ibu kota baru sebaiknya bukan dengan istana negara, namun dengan penanaman kembali lanskap hutan hujan tropis.

Anggota GBCI Prasetyoadi menyoroti bagaimana pembuat desain adalah pematung, bukan arsitek profesional. “Saya dan teman-teman profesional tentu resah karena dibangunnya istana negara ini dengan proses yang tertutup dan dirancang oleh pematung Nyoman Nuarta. Dia bukan arsitek profesional maupun [dari] disiplin-disiplin lain yang berhubungan,” kata Tiyok kepada Kompas. “Pak Nyoman Nuarta, silakan membuat simbol patung, dengan anggaran yang terpisah. Jadi, monumen jika memang diinginkan, itu merupakan keahlian beliau. Tapi, bukan jadi gedung istana negara.”

Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan Farid Nurrahman kepada Kaltim Prokal, minta kita semua lebih menahan diri. Selama anggaran belum ditetapkan, perubahan desain bangunan adalah hal yang wajar. Pemerintah sendiri, sebut Farid, masih harus membuat detail engineering design (DED), lalu dibuat anggarannya.

Anggaran ini kemudian diajukan untuk dibahas DPR RI. Saat ini DPR masih menunggu pengesahan UU Ibu Kota Negara untuk bisa mengetuk palu anggaran. “Kalau RUU IKN belum disahkan, DPR juga susah mau mengetuk palu untuk anggaran pembangunan IKN,” katanya.(Kanalkalimantan.com/berbagai sumber)

Editor cell