Connect with us

NASIONAL

KontraS Kembali Kritisi Kekerasan Aparat terhadap Demonstran UU Cipta Kerja

Diterbitkan

pada

Seorang polisi menembakkan gas air mata saat bentrok dengan para mahasiswa yang berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, 8 Oktober 2020. Foto: AP
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya menyesalkan terjadinya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, terhadap peserta aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Surabaya, pada 8 Oktober lalu.

Koordinator KontraS Surabaya, Rahmat Faisal, mengatakan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang lewat sejumlah kekerasan, penangkapan, teror, dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa yang berunjuk rasa. Polisi menangkap lebih dari 600 orang untuk dimintai keterangan, meskipun akhirnya dibebaskan kembali. Empat belas orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana sebelas di antaranya pelajar.

Rahmat mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan pendampingan terhadap tiga tersangka anak yang menyerahkan kuasa hukumnya kepada KontraS.

“KontraS sedang mengusahakan soal diversi. Mengusahakan soal pembebasan tersangka anak, mengingat mereka harus bersekolah dan mereka masih mengalami trauma, mengalami luka-luka akibat pemukulan saat penangkapan,” kata Rahmat Faisal.



Tak hanya para pengunjuk rasa, wartawan yang sedang meliput juga sempat menjadi korban kekerasan aparat. Sedikitnya ada tujuh laporan upaya perampasan alat dan penghapusan dokumen, serta intimidasi yang dialami jurnalis.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Miftah Faridl, mengatakan kekerasan dan intimidasi yang dialami jurnalis ini, tampak dilakukan secara sadar atau sengaja, terstruktur, masif, dan dilakukan berulang. Pasalnya, polisi tahu persis identitas mereka.

Salah satu jurnalis menggunakan jaket pers yang ditahan di Polda Metro Jaya saat meliput aksi tolak UU Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober 2020. (Foto:Merahputihdotcom)

Menurut Miftah, kekerasan terhadap wartawan yang meliput demo terjadi karena para jurnalis merekam banyak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap para pedemo.

“Mereka berusaha menghilangkan barang bukti itu,” ujar Miftah.

“Kenapa ini terus berulang, ini pertanyaan yang cukup sederhana sebenarnya untuk dijawab, karena adanya praktik impunitas, karena adanya praktik pengampunan, atau adanya praktik pengabaian yang dilakukan oleh negara, terhadap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan terhadap jurnalis,” tukas Miftah Faridl.

AJI Surabaya mendesak Dewan Pers ikut bertanggung jawab atas pembiaran dan terus berlangsungnya aksi kekerasan terhadap jurnalis. Dewan Pers diminta bersikap tegas dengan melayangkan protes terhadap Kepolisian maupun Presiden. Selain itu, AJI Surabaya juga membuat surat terbuka kepada publik, agar siapa saja termasuk polisi rajin belajar dan membaca, sehingga memahami tugas dan fungsi pers yang dilindungi oleh aturan hukum.

Sementara pengajar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang Perdana Wiratraman, menyebut berulangnya kekerasan oleh polisi dalam menangani aksi unjuk rasa, memperlihatkan ketidakprofesionalan polisi dalam menjalankan tugasnya. Padahal aksi unjuk rasa sebagai bentuk dari kebebasan berekspresi di negara demokrasi ini dilindungi oleh undang-undang.

Herlambang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah konkret dalam menyelamatkan konstitusi, yang semakin banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Pembiaran yang dilakukan, akan semakin menguatkan lahirnya otoritarianisme baru di Indonesia.

“Sekarang kalau pemimpin negara, Presiden bicara, kemudian itu tidak diikuti, maka sebenarnya kita sedang masuk fase barbarianism politic, politik barbar yang tidak pernah jelas ujungnya,” ujar Herlambang.

“Jadi, saya khawatir kalau ucapan atau komitmen politik dari Presiden itu, satu, tidak keluar, dua, kalau misalnya keluar tidak diikuti, maka sebenarnya kita sudah dalam fase menguatnya otoritarianisme di tanah air,” imbuhnya. (pr/em/ft)

Reporter: Petrus
Editor: VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan
Komentar

NASIONAL

Vaksin Covid-19 Memang Bisnis Besar, Fadli Zon Ingatkan Hati-hati

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

ilustrasi vaksin Covid-19. Foto: Pexels.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba melakukan uji coba vaksin Covid-19. Jika semua fase sudah berhasil dilewati, maka vaksinasi massal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, segera dimulai.

Sambil menunggu semua uji coba rampung, negara-negara di dunia sekarang juga sedang melakukan berbagai upaya untuk memastikan nanti kebagian vaksin. Di tengah berbagai persiapan itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon mengingatkan agar hati-hati dan harus dipastikan semua uji coba rampung sehingga aman serta vaksin tersebut cocok untuk masyarakat Indonesia.

Fadli Zon perlu mewanti-wanti sejak dini karena vaksin merupakan ladang bisnis yang besar. “Vaksin memang bisnis besar. Jangan sampai rakyat kita jadi kelinci percobaan vaksin yang belum jelas status dan keampuhannya. Lebih baik hati-hati untuk menimbang vaksin yang cocok bagi rakyat Indonesia,” kata Fadli Zon melalui media sosial.

Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya agar rencana pemerintah untuk melakukan pemberian vaksin COvid-19 kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik dan detail, mulai dari pengadaan, distribusi, sampai implementasi.



“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 saat libur panjang akhir Oktober 2020, Senin (19/10/2020), di Istana Merdeka, Jakarta.

Tahap implementasi merupakan titik kritis dari vaksinasi ini dan hal tersebut juga harus dijelaskan kepada masyarakat. “Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri dijelasin betul, harus detail,” kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan pentingnya persiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan, termasuk pelaksanaan pelatihan kepada para petugas yang terlibat. “Saya minta ini dilibatkan WHO Indonesia agar mereka bisa memberikan training-training sehingga standarnya itu menjadi jelas. Karena vaksin-vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik, tiap vaksin beda-beda,” kata Presiden.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Pemerintah Diminta Jangan Terlalu Mengandalkan Vaksin Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Vaksin virus corona yang dikembangkan oleh National Institutes of Health and Moderna Inc., di Binghamton, New York, 27 Juli 2020. (Foto: AP)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dr. Sugeng Ibrahim, Kepala Departemen Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran Unika Soegijapranata Semarang, meminta pemerintah untuk tidak terlalu mengandalkan vaksin dalam memerangi Covid-19 karena vaksin hanya seperenam dari modalitas untuk menangani wabah Covid-19. Hal tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk “Yakin Dengan Vaksin?” yang digelar secara virtual di Jakarta, Sabtu (17/10).

Sugeng mengingatkan vaksin Covid-19 hanya bisa diberikan kepada orang berumur 19-59 tahun dan bukan untuk anak-anak.

Sugeng mengatakan kalau keampuhan vaksinnya bagus dan pasokan lancar, maka proses vaksinasi massal di Indonesia akan memakan waktu paling tidak setahun. Jika vaksin Covid-19 dibuat dari virus yang dilemahkan maka tiap orang perlu diinjeksi dua kali. Setiap kali divaksinasinya hanya bertahan untuk lima bulan.

Seorang dokter memperlihatkan vaksin virus corona (Covid-19) di rumah sakit pendidikan Universitas Padjajaran di Bandung, Jawa Barat, 6 Juli 2020. (Foto: Timur Angin/ AFP)

“Jangan fokus di vaksin saja, fokus perubahan perilaku supaya kita pakai masker, jaga jarak. Itu lebih murah, lebih mudah,” ujar Sugeng.



Pada kesempatan tersebut, spesialis mikrobiologi dari Fakultas kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Pratiwi Sudarmono, menjelaskan hampir semua masyarakat Indonesia mengetahui saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, tapi sebagian tidak mempercayai virus itu ada dan bisa menginfeksi siapa saja.

Menurutnya, semua orang memiliki kerentanan yang sama untuk terjangkit Covid-19. Karena itu, dia menekankan selain mematuhi protokol kesehatan untuk Covid-19, orang harus menjaga kekebalan tubuhnya dengan asupan makanan bergizi dan vitamin. Juga diperlukan vaksin sebagai kekebalan tubuh buatan.

Meski demikian Pratiwi menambahkan masih ada sebagian orang percaya vaksin tidak dibutuhkan untuk kebal terhadap virus Covid-19. Terkait yakin atau tidak terhadap keampuhan vaksin Covid-19, Pratiwi melihat ada tiga kategori, yakni mereka yang memang tidak tahu, mereka yang tahu tapi menganggap perjalanan sakit dan hidup sudah diatur oleh Tuhan, mereka yang benar-benar mengharapkan vaksin segera ada.

Presiden Joko Widodo meninjau pabrikk PT Bio Farma yang akan memproduksi vaksin Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Selasa, 11 Agustus 2020. (Foto: Biro Setpres via AFP)

Pratiwi menyarankan pemerintah untuk segera dan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin Covid-19, agar saat vaksinasi dilaksanakan tidak ada lagi kelompok masyarakat yang menolak disuntik vaksin Covid-19. Pratiwi mengatakan edukasi paling sulit adalah terhadap kelompok masyarakat yang sudah memiliki pandangan sendiri mengenai vaksin.

“Ada juga yang merasa ada orang-orang yang kebal. Kita kan berdoa kepada Allah tiap hari. Kita kan berusaha untuk menghindari, kita kan juga sudah melakukan hal-hal yang baik,” kata Pratiwi.

“Orang baik tidak akan kena penyakit. Banyak sekali konsep seperti itu dan yang paling ekstrem adalah mereka yang mengatakan kita tidak mungkin mau pakai itu (vaksin) karena itu haram, tidak alamiah, dan seterusnya,” lanjutnya.

Di samping itu, lanjut Pratiwi, orang dewasa di Indonesia tidak terbiasa divaksinasi kecuali mereka yang ingin berumrah atau berhaji.

Pratiwi meminta semua pihak bersabar menunggu hasil uji klinis tahap ketiga yang akan dilakukan terhadap sejumlah bakal vaksin Covid-19. Karena di fase ketiga inilah akan diketahui tingkat keampuhan bakal vaksin Covid-19. Kalau tingkat keampuhannya di atas 50 persen atau lebih dari 80 persen, maka vaksin tersebut layak digunakan. Jika tingkat keampuhannya kurang dari 50 persen, menurutnya tidak perlu dipakai.

Dari hasil uji tahap ketiga itu juga akan diketahui berapa dosis diperlukan bagi vaksinasi Covid-19, apakah satu atau dua dosis untuk tiap orang. Selain itu, juga akan diketahui siapa saja yang aman untuk menjalani suntik vaksin Covid-19.

Pemerintah Jalankan Dua Strategi

Sedangkan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Netty Prasetiyani menjelaskan dalam konteks vaksin Covid-19, Komisi IX melihat pemerintah sedang menjalankan dua strategi, yakni berdiplomasi untuk mencari sumber-sumber vaksin dari negara lain dan inovasi, berusaha membuat vaksin sendiri.

Ampul-ampul dengan stiker “Vaksin Covid-19” dan alat suntik, 10 April 2020. (Foto: Ilustrasi/Reuters)

Netty mengingatkan pemerintah supaya jujur kepada rakyat dalam hal pengadaan vaksin Covid-19 dan proses vaksinasinya karena membutuhkan anggaran yang besar.

“Jadi jangan sekali-kali berbisnis dengan rakyat. Kenapa? Karena yang sakit tidak dapat menunggu, yang kemudian terkena dampak juga tidak diabaikan. Jangan sampai ada penumpang gelap yang ingin mengambil keuntungan dari proyek vaksin ini,” kata Netty.

Dalam kunjungan ke PT Bio Farma pada 1 Oktober, Komisi IX, lanjut Netty, menemukan Bio Farma hanya mampu memproduksi 250 juta dosis vaksin dalam setahun. Sedangkan yang akan dipakai adalah vaksin dari Sinovac, dimana tiap orang harus disuntik dua kali.

Sejauh ini, pemerintah sudah memperkirakan ada 170 juta orang Indonesia mesti disuntik vaksin Covid-19. Kalau harus dua kali suntik, berarti kebutuhan vaksinnya 340 juta dosis. Itu artinya kapasitas produksi Bio Farma belum mencukupi dan mesti bermitra dengan perusahaan-perusahaan lain.

Komisi IX juga diberitahu oleh PT Bio Farma, harga vaksin Covid-19 buatan Sinovac nantinya sekitar Rp 200 ribuan. Netty menduga harga ini akan memicu polemik di masyarakat.

Pemerintah Siap Datangkan 271,3 Juta Dosis Vaksin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan hinggga akhir kuartal keempat tahun ini, pemerintah berupaya mendatangkan 271,3 juta dosis vaksin Covid-19. Selain dengan Astra Zeneca, pemerintah menjalin kerja sama dengan Cina untuk penyediaan vaksin Sinovac dan Cansino serta dengan Uni Emirat Arab untuk pengadaan vaksin G-42.

Perusahaan Sinovac Biotech Ltd yang memproduksi vaksin Sinovac bakal memasok tiga juta dosis vaksin untuk Indonesia hingga akhir Desember 2020 dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada pekan pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada pekan pertama Desember 2020. Sinovac pun berkomitmen menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Sedangkan G42-Sinopharm akan memasok 15 juta dosis vaksin (dual dose). Sekitar lima juta dosis akan datang pada November 2020 dan sisanya masuk secara bertahap hingga akhir 2020. Untuk 2021, produsen vaksin Sinopharm mengusahakan penyediaan 50 juta dosis.

Menurut Airlangga, pemerintah akan mengejar imunisasi vaksin bagi sekitar 160 juta penduduk secara bertahap. Proses imunisasi dilakukan pada akhir 2020 sampai 2022 dan mengerahkan sekitar 11 ribu Puskesmas.

Seorang peneliti sedang melakukan penelitian sampel untuk mengembangkan vaksin virus corona (Covid-19) di laboratorium perusahaan bioteknologi, BIOCAD, di Saint Petersburg, Rusia, 11 Juni 2020. (Foto: Reuters)

Nantinya vaksin untuk pemerintah akan diprioritaskan bagi petugas di garda terdepan, seperti tenaga medis, TNI/Polri, serta aparat hukum, sebanyak 3,4 juta orang.

Vaksin akan diberikan pula kepada tokoh masyarakat seperti tokoh agama, perangkat daerah, dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,6 juta orang. Vaksin juga disuntikkan kepada seluruh tenaga pendidik sebanyak 4,3 juta orang, aparatur pemerintah sebanyak 2,3 juta orang, dan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86 juta orang. Kemudian ditambah masyarakat yang usianya 19-59 tahun sebanyak 57 juta orang. (fw/em)

Reporter: Fathiyah
Editor: Eva/VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->