Connect with us

Hukum

KontraS Kritisi Tuntutan Ringan 11 Oknum TNI Keroyok Warga hingga Tewas  

Diterbitkan

pada

Ilustrasi militer. Foto: pexels
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Dua anggota TNI dari Kesatuan Yonbekang 4/Air dipecat dan sembilan lainnya dituntut hukuman 1-2 tahun penjara lantaran diduga melakukan penyiksaan terhadap Jusni (24) di Jakarta Utara hingga meninggal dunia.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan rendahnya tuntutan yang diberikan Oditur Militer tersebut.

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti mengatakan rendahnya tuntutan yang diberikan tersebut membuktikan proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Militer II/08 itu tidak objektif dan tidak adil.

KontraS berpendapat ada fakta-fakta lainnya yang justru tidak muncul dalam persidangan.



 

Salah satu peristiwa yang diungkapkan dalam persidangan itu hanya berfokus pada penyiksaan yang terjadi di depan Masjid Jamiatul Islam. Padahal, masih ada dua lokasi lainnya yang tidak disebutkan.

“Yakni peristiwa di Jalan Enggano dan Mess Perwira Yonbekang 4/Air,” kata Fatia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2020).

KontraS juga melihat barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan fakta peristiwa. Ada dua barang bukti yang tidak dihadirkan yakni alat berupa tongkat dan gantungan atau hanger.

Tongkat diyakini KontraS dilakukan salah satu terdakwa saat menyiksa Jusni di depan Masjid Jamiatul Islam dan terekam dalam kamera pengawas atau CCTV. Sedangkan hanger diduga digunakan untuk menyiksa korban dengan cara dicambuk ke areal punggung korban saat di Mess Perwira Yonbekang 4/Air.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh korban kepada rekannya saat korban dijemput di depan Termbekang-1,” tuturnya.

KontraS juga menyoroti soal rekomendasi keringanan hukuman dari Kapusbekangad yang kemudoan dikabulkan Oditur Militer. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan ada upaya intervensi terhadap proses peradilan dan menimbulkan konflik kepentingan.

“Selain itu, hal ini juga membuktikan bahwa ada upaya perlindungan kepada para terdakwa yang melakukan penyiksaan,” ungkapnya.

Dengan penjelasan itu, KontraS mendesak agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II/08 Jakarta untuk dapat memberikan putusan maksimal kepada terdakwa. Apalagi kalau mengingat institusi TNI telah memiliki aturan pelarangan praktik-praktik penyiksaan.

“Putusan maksimal tersebut dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku, agar kedepan peristiwa serupa tidak terjadi dan dapat dijadikan pembelajaran bagi prajurit-prajurit TNI lainnya,” katanya.

Kemudian tanpa bermaksud mengintervensi proses persidangan, KontraS juga berharap agar Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi serta kedudukan pelaku sebagai alat negara yang dijadikan dasar pemberatan perbuatan dan pidana terdakwa.

“Dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban,”

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 11 prajurit TNI dari Kesatuan Yonbekang 4/Air menganiaya seorang pria bernama Jusni di Jakarta Utara, pada 9 Februari 2020 hingga meninggal dunia. Atas tindakan brutal itu, dua dari sebelas pelaku dijatuhi sanksi pemecatan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI, Achmad Riad mengatakan kasus kekerasan tersebut sudah dibawa ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sedangkan anggota lainnya dituntut.

“Sementara putusannya itu dua orang dipecat, tuntutannya, tuntutan dua dipecat, kemudian sembilan antara 1-2 tahun,” kata Achmad di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2020). (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
iklan

Komentar

Hukum

Antisipasi Kerawanan Jelang Akhir Tahun, Sipir Lapas Karang Intan Dibriefing

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Breifing petugas Lapas Narkotika Karang Intan, Rabu (2/12/2020). Foto: lapas karang intan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Sugito kumpulkan seluruh petugas briefing rutin evaluasi penguatan tugas dan fungsi (Tupoksi) pemasyarakatan menjelang akhir tahun, Rabu (2/12/2020)

Oang nomor satu di Lapas Karang Intan mengatakan, beberapa kasus berhubungan dengan Lapas, yang akhir-akhir ini terjadi.

Penangkapan tersangka pengedar narkoba yang berhubungan dengan narapidana, hingga kasus Lapas Kasongan, dimana telah terjadi kesalahpahaman antara anggota Polda Kalimantan Tengah dengan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan.

“Ada beberapa kasus yang terjadi pada minggu-minggu ini, warga binaan diperiksa Kepolisian dan BNN, juga kasus kejadian viral di Lapas Kasongan. Kasus-kasus tersebut perlu menjadi instrospeksi bersama bagi kita, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujarnya.



 

Gito menyampaikan hal tersebut sebagai koreksi, agar petugas Lapas jangan pernah terlibat narkoba, karena sanksi pemecatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) menanti di depan mata.

“Petugas Lapas Karang Intan jangan pernah tergiur dengan iming-iming warga binaan, jangan pernah terlibat dengan narkoba, adanya kasus yang terjadi di luaran sana, mari kita sikapi sebagai koreksi diri untuk kedepannya, saling mengingatkan karena bahaya sekali, dan resikonya pemecatan, juga berdampaik buruk untuk kita (Lapas) semua,” lanjutnya.

“Sebagai petugas, kita juga harus mewaspadai karena semua bisa terjadi masuknya narkoba ke dalam Lapas, untuk itu saya berpesan kepada seluruh petugas untuk meningkatkan integritas, jangan tergiur upah yang tidak seberapa namun resiko nya pemecatan,” sambung Gito.

Sugito juga berpesan kepada seluruh petugas untuk terus meningkatkan kompetensi, dengan mengupdate aturan-aturan terkait pelaksanaan tugas, serta mempelajari semua bidang tugas baru, di luar bidang tugas sehari-hari.

“Kita semua harus update aturan dalam pelaksanaan tugas, belajar semua bidang, jangan melulu bidang tugas yang itu-itu saja, sehingga siap jika nantinya terjadi rolling.

Misalnya, pegawai TU (tata usaha) belajar tentang registrasi, penghitungan ekspirasi. Saya minta kepada seluruh petugas Lapas Karang Intan untuk bisa menghitung ekspirasi warga binaan,” tegas Kalapas.

Abdillah, salah seorang petugas mengungkapkan antusiasme mengikuti briefing yang disampaikan Kalapas, karena sebagai pengingat dan mawas diri serta pemicu untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Harus memikirkan dampak-dampak yang bisa terjadi jika melakukan penyimpangan tugas, terpacu untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan diri untuk selalu siap dalam bertugas dan mengabdi sebagai aparatur negara,” ujarnya.

Pada kegiatan tersebut, Kalapas juga menyampaikan pencapaian pelaksanaan program pembinaan keterampilan bersertifikat dan program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba di Lapas Karang Intan telah berjalan dengan baik, terselenggara dengan tuntas. Pencapaian dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) Lapas Karang Intan menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), menunggu pengumuman akhir dan semoga Lapas Karang Intan dapat meraih predikat tersebut. (kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung Bertambah Tiga Orang  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Foto: humas polri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Penyidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berlanjut. Kali ini Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kebakaran tersebut.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, ketiga tersangka tersebut diantaranya peminjam bendera PT APM dan perusahaan pengadaan pembersih lantai Top Cleaner dan alumunium composite panel (ACP).

“Tersangkanya yang saat ini berkaitan ACP akseleran yang mudah terbakar sehingga kita tadi melakukan gelar perkara menetapkan tersangka baru. Penyidik menetapkan 3 tersangka yaitu MD, J, dan IS,” kata Irjen Pol Argo Yuwono di Bareskrim Polri, Jumat (13/11/2020).

Sebelumnya, berdasarkan keterangan ahli kebakaran dari Universitas Indonesia (UI) Yulianto, ACP turut menjadi salah satu penyebab api menjalar ke bagian lain gedung saat kejadian.



 

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kebakaran gedung Kejagung. Foto: humas polri

Diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kedelapan orang itu yakni, lima diantaranya kuli bangunan dengan inisial T, H, S, K dan IS.

Polisi mengatakan para tukang tersebut merokok padahal dilokasi tersebut terdapat sejumlah barang yang mudah terbakar. Akibatnya puntung rokok tersebut yang memicu kebarakan.

Polisi juga mentapkan seorang mandor berinsial UAM sebagai tersangka, lantaran tidak melakukan pengawasan pada saat para tukang melakukan pekerjaannya.

Kemudian Direktur Utama PT APM berinisial R, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kejagung berinisial NH juga dijadikan tersangka terkait pengadaan cairan pembersih lantai Top Cleaner yang mengandung senyawa solar, bensin, dan pewangi sehingga menjadi akselerator kebakaran.

Tak hanya itu polisi juga menemukan fakta bahwa cairan pembersih tersebut tidak memiliki izin edar.

Adapun dalam penetapan tersangka tersebut polisi menyatakan tidak menemukan unsur kesengajaan atau karena kealpaan.

Atas perbuatannya, seluruh tersangka pun disangka melanggar Pasal 188 KUHP tentang kealpaan Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->