Korban Terdampak Banjir Alami Stroke Saat Dievakuasi dan Tak Ada Biaya Pengobatan

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sudah tiga hari Asiyah warga desa Antasan Sutun, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, hanya bisa terbaring lemah. Perempuan berusia 60 tahun ini menjadi salah satu korban terdampak bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan pada awal tahun ini.

Bukan hanya tempat tinggalnya yang teredam air setinggi lutut orang dewasa, ia juga kini menderita penyakit stroke. Kondisi pilu ini dialami Asiyah saat dirinya tengah dievakuasi dari rumahnya, pada Senin (18/1/2021) kemarin.

Asiyah ditemani anak serta cucunya kini sedang mengungsi di sebuah gedung milik Balai Latihan Kerja (BLK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di jalan P. M. Noor, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru.

Di posko pengungsian ini, Asiyah juga bersama lebih dari 300 orang lainnya yang merupakan para korban terdampak banjir di Kabupaten Banjar. Sejak menderita stroke, ia tak pernah sekalipun dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.

“Pihak keluarga beliau menolak dibawa ke rumah sakit. Kami menduga karena terkendala biaya,” ujar salah satu petugas relawan di posko pengungsian.

Posko pengungsian BLK sendiri nyatanya cukup jarang tersorot. Kanalkalimantan.com menerima infomasi bahwa beberapa kali pejabat pemerintah maupun anggota DPRD yang datang ke tempat ini hanya bertujuan untuk menyalurkan bantuan semata. Bukan menengok untuk mengetahui kondisi para pengungsi.

Namun, kini secercah harapan itu muncul. Penderitaan yang dialami Asiyah pada akhirnya terdengar oleh Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan yang Rabu (20/1/2021) siang tadi, sedang menyalurkan bantuan di pokso pengungsian BLK, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H Said Abdullah dan anggota DPRD Banjarbaru Emi Lasari.

Wali Kota Banjarbaru bersama rombongan yang melihat secara langsung kondisi Asiyah memutuskan untuk membawanya hari ini juga ke rumah sakit. Hal ini terwujud atas koordinasi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.

“Tadi, kebetulan ada pejabat Pemkab Banjar dan kita sepakat agar ibu Asiyah dirujuk ke RSUD Ratu Zaleha Martapura hari ini,” kata Jaya –sapaan akrab Wali Kota.

Situasi yang dialami Asiyah menurut anggota DPRD Banjarbaru, Emi Lasari, menjadi bukti nyata bahwa pentingnya koordinasi antar setiap pemerintah kabupaten kota Apalagi, kini Banjarbaru menjadi pusat tempat pengungsian dari para korban terdampak banjir di berbagai daerah.

“Ibu tersebut warga Kabupaten Banjar tapi mengungsinya ke Banjarbaru. Kalau kasusnya ada yang sakit seperti ini, akan sangat rentan jika terlambat sedikit saja. Di sinilah pentingnya koordinasi antar kedua pemerintah daerah. Saya harap kalau para pengungsi yang sakit, cepat dilaporkan dan segera dikoordinasikan,” pinta Emi.

Selain itu, Emi juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel untuk membantu menginventarisir kebutuhan para pengungsi luar daerah di Banjarbaru. Sebab, sebagai contoh di posko pengungsian BLK sendiri, katanya masih bergantung adanya bantuan pihak donatur.

“Saya minta Pemprov Kalsel bisa menginventarisir kebutuhan pengungsi di sini. Tadi saya dengar beberapa kepala keluarga ada yang ingin melihat kondisi rumah mereka, sekalian ingin untuk bersih-bersih. Tapi tidak ada armada yang bisa mengantar mereka. Hal-hal seperti ini harusnya bisa difasilitasi Pemprov,” tandasnya.

Ya, sejak beberapa waktu terakhir kota berjuluk Idaman telah menjadi pusat tempat pengungsian para korban banjir di wilayah tetangga. Khususnya, berasal dari warga Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Banjar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru mencatatkan jumlah pengungsi non-Banjarbaru atau warga luar daerah sebanyak 8.111 jiwa. Sementara, untuk pengungsi yang merupakan warga asli Banjarbaru justru dinyatakan nihil. (Kanalkalimantan.com/rico)