Connect with us

Hukum

KPK Cium Bau Kecurangan dalam Klaim BPJS Kesehatan

Diterbitkan

pada

KPK menyampaikan kajian terhadap Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Foto: Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kajian terhadap Tata Kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/3/2020) kemarin.

Dalam kajian tersebut, KPK memberikan rekomendasi khususnya kepada Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam menutupi defisit. Apalagi defisit BPJS tahun 2018, mencapai Rp 12,2 triliun.

Langkah pertama menurut KPK meminta kepada Menkes Terawan Agus Putranto agar mempercepat Pedoman Nasional Praktik Kedokteran atau PNPK esensial.

“Prioritas penyelesaian PNPK untuk penyakit yang berisiko dan biaya tinggi serta prioritas program. Sosialisasi PNPK pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta institusi pendidikan,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Kemudian, KPK meminta kepada pemerintah dapat mengkaji opsi pembatasan manfaat untuk pelayanan menghabiskan biaya tinggi. Sekaligus, membatasi anggaran penyakit katastropik, serta melakukan pembayaran sesuai dengan kinerja rumah sakit.

Selanjutnya, Pahala meminta pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan pembagian pembiayaan atau cost sharing. Adapun rekomendasi KPK dilakukan dengan menerbitkan petunjuk teknis pelaksanaan urun biaya dengan asuransi swasta.

“Kita ambil contoh di Korea Selatan, sebetulnya klaim 20 persen bisa dicover swasta. Kami duga Rp 600 sampai 900 miliar bisa ditanggung swasta,” ujar Pahala.

Sebenarnya, Kemenkes dapat melakukan bekerja sama dalam pembayaran iuran dengan peserta. Seperti, peserta yang tergolong mampu, maka pemerintah bisa mewajibkan peserta membayar sebanyak 10 persen dari biaya.

“Kita bayangkan kalau co-payment ini dijalankan, maka sebenarnya Rp 2,2 triliun didapat oleh BPJS dalam bentuk kekurangan klaim,” ujar Pahala.

Rekomendasi selanjutnya, KPK meminta Kemenkes dan Pemerintah Daerah mengevaluasi penetapan kelas rumah sakit. Menurut Pahala, perbaikan regulasi terkait dengan klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit.

“Sebanyak empat dari empat rumah sakit tidak sesuai kelas dan mengakibatkan pemborosan pembayaran klaim sebesar Rp 33 miliar pertahun,” kata Pahala.

Hal yang turut disoroti, KPK juga meminta pemerintah untuk menindak kecurangan yang terjadi dalam klaim BPJS Kesehatan. Kata Pahala, bila si pelaku baru pertama kali melakukan kecurangan maka pemerintah bisa meminta kembali klaim tersebut.

Namun, kata Pahala, bila fraud atau penipuan sudah terjadi berulang ulang, maka pemerintah bisa melakukan pemutusan kontrak kerja sama.

“Jadi, bila terjadi (fraud) secara terus menerus, baru ditindak secara pidana,” tutup Pahala. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Bawa Sabu, Eka Diamankan Satresnarkoba Polres Kapuas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Eka, terduga pelaku tindak pidana narkotika yang diamankan Satresnarkoba Polres Kapuas. Foto: polres kapuas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALAKAPUAS – Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkotika, Minggu (31/5/2020) pukul 14.00 WIB di pelabuhan speedboat.

Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, Iptu Suherman menyampaikan, tersangka Eka (27) warga Jalan Safillah RT01 Kelurahan Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulangpisau, Kalteng.

“Eka ditangkap di pelabuhan speedboat jurusan Kapuas-Pangkoh bersama beberapa barang bukti berupa sabu,” kata Kasat Resnarkoba.

Saat di geledah, polisi menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, di dalam satu buah tas warna merah muda.

Ia menambahkan, setelah ditemukan benda haram itu Eka langsung dibawa ke Mapolres Kapuas guna penyelidikan dan mengembangkan asal narkoba yang dimiliki.

“Masih dikembangkan, dan dia (Eka) sudah ditahan sel tahanan Mapolres Kapuas dan kenakan pasal 114 (1) jo pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,” pungkas dia. (kanalkalimantan.com/agus)

Reporter : Agus
Editor : Dhani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->