Connect with us

NASIONAL

KPK Hentikan 36 Penyelidikan Kasus, Sebagian Besar Terkait Suap!

Diterbitkan

pada

KPK menghentikan penyelidikan 36 kasus Foto: detik
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– KPK telah menghentikan 36 perkara ditahap penyelidikan. KPK menyebut kebanyakan perkara yang penyelidikan dihentikan itu terkait suap.

“Sebagian besar objeknya berkaitan dengan suap. Suap itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan pengurusan perkara, ada di sana. terkait dengan jual beli jabatan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2020).

Alex sebagaimana dilansir detik.com mengatakan, 36 perkara yang dihentikan KPK semua menggunakan metode penyelidikan tertutup. Alex menjelaskan penyelidikan tertutup merupakan penyelidikan kasus yang ditindaklanjuti bermula dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun, setelah ditindaklanjuti tidak temukan bukti permulaan yang cukup.

Grafis: Pinterpolitik.com

“Itu tertutup biasa terkait dengan suap. Kita dapat informasi dari masyarakat akan ada pemberian uang misal dari pengusaha untuk dapat memenangkan lelang, kita tindak lanjuti, benar nggak? Kita ikuti, kita turunkan tim. Kalau lelang sudah selesai dan kita tidak dapat bukti apapun buat apa kita teruskan nggak ada persoalan,” ucapnya.

Alex memastikan tidak ada kasus yang menggunakan metode penyelidikan terbuka yang dihentikan KPK. Alex menjelaskan penyelidikan terbuka itu yakni proses penyelidikan berdasarkan audit investigasi dan memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan.

“Penyeledikan yang kita hentikan sejumlah 36 itu semua penyelidikan tertutup bukan penyelidikan terbuka kalau terbuka itu mekanismenya melalui audit investigasi atau dengan orang itu tadi penyelidik memanggil pihak untuk memberikan keterangan untuk memenuhi dokumen,” ucapnya.

Selain itu, Alex mengatakan ada juga kasus-kasus yang proses penyelidikannya sudah dilakukan sejak lama yang kemudian dihentikan. Sebab, menurut Alex, KPK tidak menemukan bukti-bukti yang cukup dari proses penyelidikan itu.

“Sebetulnya itu yang kami hentikan sebagai besar penyelidikan tertutup dengan proses penyelidikan sebagian besar menggunakan penyadapan lama, tidak ada percakapan, dari percakapan tidak ada buktinya ya sudah, ada yang kami sadap sampai 6 bulan, 1 tahun, blank, nggak ada apa-apanya. Kami teruskan nggak mungkin juga, apalagi kegiatan itu sudah terjadi sudah lewat itu sebagian besar seperti itu, termasuk yang ditandatangani Pak Samad (Abraham Samad) dan Busro (M Busyro Muqoddas),” ujarnya.(detik)

 

 

Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Tambah 1.681 Kasus, Positif Corona RI Melonjak 75.699 Orang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 75.699 orang Foto : suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah hingga tembus 75.699 orang, Minggu (12/7/2020) hari ini. Selama 24 jam ada penambahan kasus postif sebanyak 1.681 orang.
Ribuan orang ini menambah kasus positif virus corona secara akumulatif sejak kasus pertama menjadi total 75.699 orang.

“Dari jumlah ini kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.681 orang sehingga saat ini totalnya mencapai 75.699,” kata Juru Bicara Pemerintah Khusus Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dari Kantor BNPB, Jakarta, Minggu (12/7/2020).

Yurianto memaparkan angka penambahan tersebut didapatkan dari hasil pemeriksaan 22.379 spesimen hari ini. Sehingga total spesimen yang sudah diperiksa sejak kasus pertama covid-19 hingga hari ini adalah 1.061.367 spesimen.

Spesimen ini diperiksa dengan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR), Test Cepat Melokuler (TCM) dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM).

Dari jumlah itu, Yuri menyebut ada tambahan 71 orang meninggal sehingga total menjadi 3.606 jiwa meninggal dunia. Kemudian, ada tambahan 919 orang yang sembuh sehingga total menjadi 35.638 orang lainnya dinyatakan sembuh.

Sementara Orang Dalam Pemantauan yang masih dipantau 34.486 ODP, dan PDP menjadi 14.515 orang. Yuri menegaskan semua ini tersebar merata di 34 provinsi dan 460 kabupaten/kota, tidak ada penambahan kabupaten/kota yang baru terinfeksi hari ini.

Data kemarin, ada 74.018 kasus positif, 31.798 orang di antaranya dirawat di rumah sakit, kasus sembuh 34.719 orang, dan kasus meninggal 3.535 jiwa.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Nadiem Makarim Mengaku Frustasi Urus Pendidikan Indonesia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendikbud Nadiem mengaku kerja di pemerintahan banyak sekali yang membuat frustasi. Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim mengaku selama kurang lebih satu tahun beralih profesi dari CEO perusahaan swasta ke jabatan pemerintahan membuat dirinya frustasi.

Nadiem mengatakan, kultur kerja di pemerintahan dan perusahaan swasta sangatlah berbeda. Sebab, ketika menjadi menteri, ia dihadapkan birokrasi dan administrasi yang rumit, termasuk publik yang selalu mengawasi setiap kebijakan.

“Kadang di pemerintahan banyak sekali yang membuat kita frustasi, banyak hal; birokrasi, administrasi, regulasi, ada berbagai macam hal, menjadi profil yang sangat publik di mana berbagai keputusan berat yang harus kita lakukan pasti tidak ada orang yang tidak setuju, bagaimana menghandle itu kan bagi saya dan tim saya itu merupakan tekanan yang sangat tinggi,” kata Nadiem dalam talkshow di YouTube Tempo, Sabtu (11/7/2020).

Menurut Mantan CEO Gojek itu, situasi pandemi virus corona covid-19 makin membuat dirinya harus berpikir memberikan invoasi agar pendidikan dan kebudayaan tetap berjalan. “Jadi bayangkan, pertama kali masuk pemerintah, pertama kali di sektor pendidikan, pertama kali mengalami pandemi, semuanya pada saat yang bersamaan, ya kekuatan mental harus menjadi kunci utama bagi saya dan tim saya sekarang,” katanya.

Kata dia, hanya ada dua pihak yang berhak menilai kinerjanya di Kemendikbud yakni presiden sebagai orang yang mempekerjakannya dan masyakarat Indonesia yang merasakan kebijakannya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

“Kalau saya (menilai) sih selalu tidak puas, saya waktu pertama kali berbicara dengan semua eselon 1, saya selalu memberikan peringatan kepada mereka, saya itu kalau kerja memang enggak akan pernah puas, jadi jangan harapkan saya pernah bilang puas,” imbuh Nadiem.(suara)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

LBH APIK: RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas dengan Alasan Tak Jelas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Komite Aksi Perempuan dan berbagai elemen menggelar aksi "Save Our Sister" dan "Nyalakan Tanda Bahaya." Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pengurus LBH APIK Indonesia Asnifriyanti Damanik menyayangkan dikeluarkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari daftar prolegnas prioritas 2020.

Kata dia dihapuskannya RUU PKS dengan alasan yang tidak jelas yaitu pembahasannya sulit dilakukan akibat Covid-19.

“Akhir-akhir ini kita mendengar hasil dari rapat Baleg itu dikeluarkan lagi dengan alasan yang nggak jelas juga. Artinya dikatakan itu sulit dan tergantung nanti kebijakan politiknya dari DPR apakah belum ada kepastian, apakah akan juga dimasukkan dalam prolegnas prioritas di dalam 2020 nanti yang itu proses perjalanannya RUU ini,” ujar Asnifriyanti dalam diskusi virtual denga tema “Bagaimana kabar RUU P-KS kini dan nanti, Jumat (10/7/2020).

Asnifriyanti menuturkan proses RUU PKS sudah lama diajukan pihaknya dan masyarakat sipil lainnya sejak 2012. Proses tersebut diantaranya dimulai pengumpulan data-data tentang kekerasan seksual dan melakukan kajian-kajian untuk melihat untuk beberapa banyak bentuk-bentuk kekerasan seksual.

 

Kata dia dari 2012, ditemukan 15 bentuk kekerasan seksual. “Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari kasus-kasus yang ada dan di tahun 2012 itu dari data-data kasus yang masuk itu ditemukan 15 bentuk kekerasan seksual. Yang kalau kita lihat dalam KUHP kita atau undang-undang kita hanya ada dua bentuk ya kekerasan pencabulan dan pemerkosaan,” ucap dia.

Kemudian di tahun 2014 sampai 2016, dilanjutkan penyusunan naskah akademik dan rancangan UU PKS. Adapun prosesnya melakukan dialog, diskusi, mengundang pakar dan melibatkan berbagai masyarakat

Selanjutnya pada tahun 2017, RUU PKS masuk sebagai program legislasi nasional yang akan dibahas. “Dari pihak pemerintah sendiri itu mengeluarkan Surpres dan memerintahkan 6 kelembagaan menteri untuk membahas ruu itu dengan menyusun DIM,Daftar inventaris masalah dan 2017 sampai 2019 proses pembahasan itu di Komisi 8,” kata Asnfriyanti.

Pihaknya bersama masyarakat sipil terus mendorong pembahasan RUU PKS, namun hingga akhir periode DPR 2019 RUU PKS tak kunjung dibahas. “Kita ingat waktu itu ada rapat rapat yang berbagai cara ya kalau kita lihat seperti dilulur sampai akhir periode yaitu itu tidak dibahas sama sekali dan memang itu dinyatakan akan masuk ke dalam periode berikutnya tapi tidak Carry over, artinya tidak seperti RUU KUHP yang pembahasan akan berlanjut,” tutur dia.

Karena itu ia menyesalkan sudah delapan tahun proses RUU PKS tidak ada perkembangan, malah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas. “Mulai seriusnya 2012 sampai sekarang kalau kita lihat 8 tahun itu belum ada perkembangan sama sekali malah yang yang udah masuk prolegnas prioritas malah dikeluarkan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, sepakat menarik 16 rancangan undang-undang yang sudah masuk daftar prolegnas prioritas 2020. Salah satu yang ditarik ialah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Kesepakatan itu diambil kedua belah pihak, usai melangsungkan rapat evaluasi bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Baleg DPR, Kamis (2/7/2020). “Mengurangi 16 rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional tahun 2020,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen Senayan.

Sebelumnya, penarikan soal RUU PKS disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat Baleg DPR. Ia mengusulkan agar RUU PKS dicabut sementara dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Alasannya karena pembahasannya sulit dilakukan untuk saat ini. “Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit,” kata Marwan.

Ia kemudian mengatakan agar RUU PKS digantikan dengan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Selain itu, saat ini yang menjadi fokus Komisi VIII adalah pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana.(suara)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->