Connect with us

NASIONAL

KPK Luncurkan Aplikasi Lapor Kasus Bansos Covid-19

Diterbitkan

pada

KPK luncurkan aplikasi pelaporan bantuan bansos covid-19 Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– KPK meluncurkan aplikasi JAGA untuk pelaporan dugaan penyelewengan bantuan sosial atau bansos Covid-19.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan aplikasi JAGA sebetulnya sudah lama diluncurkan KPK untuk pelaporan kasus korupsi ke KPK. Bahkan, JAGA juga bisa menjadi ruang diskusi mengenai isu korupsi.

Kini, di tengah pandemi Covid-19 KPK menambahkan fitur pelaporan dugaan penyelewengan bansos. Aplikasi tersebut bisa diunduh di ponsel berbasis Android atau Apple dan diakses melalui situs jaga.id. “Masyarakat bisa melaporkan dugaan penyelewengan itu lewat aplikasi ini,” kata Firli Bahuri lewat kanal YouTube KPK hari ini, Jumat (29/5/2020) seperti dilansir tempo.co.

Dia menerangkan contoh kasus penyelewengan yang bisa dilaporkan seperti warga miskin namun tidak mendapatkan bansos Covid-19, pemotongan bansos, atau temuan bansos dalam kualitas buruk.

Pemerintah memberikan bansos Covid-19 dalam dua bentuk, yaitu sembako dan uang tunai. Hingga Juni 2020, nilai sembako dan uang tunai yang disalurkan berjumlah masing-masing Rp 600 ribu. Sedangkan pada Juli hingga Desember senilai Rp 300 ribu.(tempo)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

NASIONAL

Amerika Tunda Pengiriman Ventilator ke Indonesia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sebuah ventilator tampak di dekat tempat perawatan bagi pasien Covid-19. Foto: ilustrasi/Reuters via VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pembicaraan telpon dengan Presiden Indonesia Joko Widodo 25 April lalu mengatakan meningkatkan kerjasama pengadaan alat kesehatan, termasuk ventilator, yang sangat diperlukan untuk merawat pasien virus corona.

Tak lama setelah pembicaraan ini pada 4 Mei USAID telah mengontak Indonesia untuk meminta spesifikasi ventilator yang diperlukan. Indonesia pada 5 Mei langsung menjawab surat itu dan memperkirakan bantuan akan datang pada awal Juli, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam beberapa konferensi pers dengan media asing.

“KBRI di DC telah menindaklanjuti hal ini dengan Departemen Luar Negeri AS dan Dewan Keamanan Nasional tentang hal ini. Pengiriman ventilator yang berjumlah 100 unit dijadwalkan akan tiba pada awal Juli. Kemlu Indonesia akan terus bekerjasama dengan pemerintah Amerika, khususnya USAID di Jakarta, untuk memonitor pengiriman ventilator ini.”

Menlu RI Retno Marsudi (foto courtesy: Kemlu RI)

Namun Direktur Amerika di Kemlu RI, Zelda Wulan Kartika, hari Rabu (1/7) menyatakan pihak Amerika telah mengundurkan jadwal pengiriman bantuan ventilator tersebut. Ia tidak dapat memastikan kapan bantuan akan datang, termasuk alasan di balik pengunduran pengiriman bantuan ventilator itu.

UNDP Kirim 500.000 Masker Medis

Meskipun demikian bantuan alat kesehatan lain, seperti masker medis, telah tiba. United Nations Development Program (UNDP) pekan lalu telah mengirimkan 500 ribu masker medis sebagai bagian dari program di bawah koordinasi UNDP untuk menanggulangi pandemi virus corona.

Bantuan masker medis bernilai 2,4 miliar rupiah ini telah tiba pada 30 Mei lalu. Kemlu RI bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB akan mendistribusikan pasokan masker medis itu pada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Para tenaga medis mengenakan masker pelindung berdoa untuk para pasien virus corona (Covid-19) di Jakarta, 14 Mei 2020. Foto ilustrasi: Reuters via VOA

UNDP, dalam pernyataan persnya, menyatakan telah bekerjasama dengan Badan Kesehatan Dunia WHO dan Kantor Urusan Imigrasi Internasional IOM untuk juga mengirim gelombang pertama paket bantuan ventilator ke Indonesia. Tetapi belum ada kepastian tanggal pengiriman bantuan tersebut.

AS Anggarkan 11 Juta Dolar Untuk Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Departemen Luar Negeri Amerika hari Kamis (2/7) mengatakan siap mengalokasikan bantuan internasional bernilai 12,5 miliar dolar untuk membantu negara-negara sahabat mengatasi perebakan virus corona. Dari jumlah itu, 200 juta dolar dialokasikan untuk pembuatan dan distribusi ventilator.

Khusus untuk Indonesia, pemerintah Amerika berencana memberikan bantuan bernilai 11 juta dolar, termasuk sembilan juta dolar untuk mempersiapkan sistem laboratorium, mengaktifkan pelacakan dan pemantauan berbasis kasus, dan mendukung pakar-pakar teknis merespon perebakan virus mematikan ini.

Bantuan itu juga mencakup hampir 1,5 juta dolar bantuan kemanusiaan untuk pengungsi, kelompok migran yang rentan dan komunitas yang membantu mereka. Dalam 20 tahun terakhir ini pemerintah Amerika telah menginvestasikan lebih dari lima miliar dolar bantuan bagi Indonesia, termasuk lebih dari satu miliar dolar untuk bidang kesehatan. (fw/em)

Reporter : Fathiyah
Editor : VOA/Eva


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Bercanda Tak Beretika Soal Janda, Menteri Desa Dikecam Keras

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sejumlah perempuan menggunakan masker wajah antre membeli sembako murah di Banda Aceh, 14 Mei 2020. Foto: AFP via VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Sebanyak 27 persen dari total penerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, atau 2.025.672 orang, adalah perempuan kepala keluarga.

Informasi penting yang menunjukkan bertambahnya jumlah perempuan yang jatuh miskin karena perebakan virus corona di Indonesia ini disampaikan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam rapat gabungan di Komisi VIII DPR, terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan pada Rabu (1/7/2020).

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dalam rapat gabungan dengan DPR hari Rabu (1/7) tentang verifikasi dan validasi kemiskinan, yang disiarkan langsung oleh televisi dan medsos. (Foto: screenshot)

Alih-alih menjelaskan tentang feminisasi kemiskinan itu, Abdul Halim justru menambahkan kalimat “ini janda tua Pak…”. Ucapan itu langsung disambut gelak tawa sebagian yang hadir dalam rapat itu.

“Harus saya pertegas, ini janda tua,” ujar Abdul Halim mengulang lagi pernyataannya.

Nani Zulminarni/Ketua PEKKA (Foto: Courtesy)

Ketua Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Nani Zulminarni menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan dinilainya melecehkan sekelompok masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi hak-haknya.​

Tidak hanya itu, Nani menilai pernyataan Abdul Halim tidak beretika dan didasarkan pada pola pikir misoginis.

“Ia (Menteri Desa Abdul Halim.red) jelas menstigmatisasi janda sebagai objek seksual semata sehingga merasa perlu menekankan kepada para anggota DPR bahwa yang menerima BLT Dana Desa ini janda tua. Bukan yang muda dan lekat dengan stigma sebagai objek seksual,” ujar Nani ketika diwawancarai VOA, Rabu (1/7/2020) malam.

Ditambahkannya, “Ia (Abdul Halim.red) tidak menganalisa sumber kemiskinan yang makin menjerat perempuan dan mengusulkan solusinya. Ia tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud dengan ‘perempuan kepala keluarga.’ Atau perempuan lajang yang menjadi tulang punggung keluarga, mereka yang ditinggal suami merantau, mereka yang menjadi istri kesekian karena poligami atau mereka yang memang menjanda, tapi usianya di bawah 50 tahun sebagaimana data yang ada pada kami.”

“Mereka yang ditinggal suami merantau, mereka yang menjadi istri kesekian karena poligami atau mereka yang memang menjanda, tapi usianya di bawah 50 tahun sebagaimana data yang ada pada kami,” papar Nani

Hal senada disampaikan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI Mike Verawati Tangka yang mengatakan pihaknya sudah banyak mengumpulkan pernyataan-pernyataan para pejabat publik yang misoginis. Di antaranya adalah pernyataan anggota DPRD Jember, Bupati Lumajang, Menkopolhukam Mahfud MD, hingga yang terbaru Menteri Desa kemarin.

Mike Verawati Tangka, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI. (Foto: Courtesy)

“Menurut KPI ini cerminan bahwa pejabat-pejabat kita belum memiliki perspektif yang mendukung kesetaraan perempuan. Ini misoginis. Mungkin mereka menganggap itu semua guyonan, tapi ini sangat seksis dan misoginis, seperti tidak punya kontrol dan etika,” ujarnya.

Tak Berperspektif Gender

Masih lekat dalam ingatan ketika KPI menyampaikan pernyataan sikap terhadap anggota DPRD Kabupaten Jember David Handoko Seto.

Dalam rapat paripurna DPRD pada 9 Juni, David mengatakan “pejabat-pejabat perempuan yang tidak bisa memberikan statement di kantor rakyat, mulai besok pakai cuwek [cobek.red] dan wajan [penggorengan.red] saja dan masak di dapur!”

Selain KPI, sejumlah aktivis perempuan di Jember telah ikut mengkritisi pernyataan kontraproduktif itu.

Beberapa minggu sebelum itu muncul pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang dalam halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) pada 26 Mei menganalogikan virus corona sebagai istri, “yang tidak bisa ditaklukkan.”

Seorang perempuan pemulung di pinggiran jalan di Jakarta, 29 Mei 2020. (Foto: AFP)

Ada juga pernyataan Bupati Lumajang Thoriqul Haq dalam “Tadarus Anggaran: Praktik Pengawalan Pelaksanaan BLT Dana Besa” pada 9 Mei. Dalam acara itu Thoriqul mengatakan bantuan diberikan kepada janda, “tapi bukan janda muda.. karena jika janda muda dicarikan suami saja.”

“Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan minimnya etika politik dan sangat buruknya pola pikir sebagian pejabat negara kita, yang seharusnya tidak lagi berperilaku tidak bermoral seperti ini,” tegas Mike Vera Tangka. Ditambahkannya, meskipun kelihatannya kecil, sudah saatnya publik menyampaikan sikap terhadap pernyataan dan sikap seperti ini.

UUD 1945 Jamin Kesetaraan Gender

Anggota Ombudsman RI, Dr. Ninik Rahayu, sebelumnya menyatakan bahwa sebaiknya pejabat publik menyebar empati kepada masyarakat, apalagi ketika bicara di ruang publik.

Dr. Ninik Rahayu, anggota Ombudsman Indonesia. (Foto: Courtesy)

Pejabat publik, kata Ninik, seharusnya mematuhi UUD 1945 yang menjamin kedudukan dan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Juga janji untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi pada perempuan sebagaimana yang ada dalam konvensi tahun 1984. Atau malah jangan-jangan belum pernah baca?” tanya Ninik.

Lebih jauh Ninik mengatakan sudah saatnya “dalam proses rekrutmen pejabat publik mendatang, perlu dilakukan pemeriksaan ketat soal pemahaman mereka terhadap perempuan.”

Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan akan mendorong perhatian lebih serius pada pejabat-pejabat publik yang tidak berperspektif gender, tidak saja lewat pernyataan terbuka, tetapi juga menulis surat kepada menteri dan tokoh perempuan agar ikut menyoroti hal itu. Selain tentunya memperkuat pendidikan berperspektif gender dari sejak dini. (em/ft)

 

Reporter : Eva
Editor : VOA

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Harga Obat Covid-19 Remdesivir Akhirnya Rilis, Harganya Rp 33,5 Juta!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Remdesivir, obat buatan Gilead Sciences Inc yang digunakan untuk mengobati pasien virus corona COVID-19. Foto: suara/afp
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Perusahaan farmasi Gilead Sciences mengumumkan harga resmi obat Covid-19 bernama Remdisivir. Menyadur CNN pada Rabu (1/7/2020) anti-virus tersebut dipasarkan dengan harga USD 2.340 atau setara Rp 33,5 juta.

Harga ini berlaku untuk Amerika Serikat dan negara maju lainnya. Untuk pasien asuransi swasta, obat yang bisa mempersingkat masa pemulihan pasian Covid-19 ini dijual dengan harga USD 3.120 atau Rp 44,7 juta.

Harga yang dibayarkan pasien untuk obat ini bisa berbeda-beda tergantung dari tanggungan asuransi, pendapatan dan faktor lainnya. “Kami berada di wilayah yang belum dipetakan dengan menetapkan harga obat baru, obat baru, dalam pandemi,” kata kepala eksekutif Gilead, Dan O’Day.

Perilisan harga obat Covid-19 disambut dengan jeritan karena dianggap terlalu tinggi dan belum tentu ampuh menyembuhkan pasien Covid-19. Dr. Steven Nissen dari Cleveland Clinic mengatakan obat ini terlalu mahal dan belum terbukti mengurangi angka kematian.

Ia lebih setuju jika obat ini diditribusikan secara cuma-cuma, karena pengembangan obat ini menggunakan pajak rakyat. “Ini dikembangkan menggunakan dana pembayar pajak yang signifikan.”

“Remdesivir harus berada dalam domain publik karena obat tersebut menerima setidaknya USD 70 juta (Rp 1 triliun) dalam pendanaan publik untuk pengembangannya,” katanya.

Remdesivir sebelumnya dikembangkan untuk mengatasi infeksi virus Ebola dan virus Marburg yang secara struktural mirip dengan virus Covid-19. Pada pasien Ebola, obat ini tidak memberikan dampak buruk.

Obat ini diberikan melalui suntikan dan termasuk obat keras yang bekerja dengan cara mengganggu proses penggandaan (replikasi) inti virus.(suara)

 

Editor : Suara

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->