Connect with us

NASIONAL

KPK Tunggu Polri Ajak Garap Bareng Kasus Djoko Tjandra

Diterbitkan

pada

Polisi membawa buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra yang ditangkap di Malaysia. Foto: Suara.com/Angga Budhiyanto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanti kepastian Polri untuk berkoordinasi mengusut pelarian buronan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra selama di Indonesia.

Dalam pelarian Djoko itu, ternyata melibatkan jenderal bintang satu di institusi Polri Prasetijo Utomo hingga Anita Kolopaking selaku pengacara Djoko yang kini telah berstatus tersangka.

Maka itu, diduga adanya indikasi dugaan suap untuk memuluskan Djoko selama di Indonesia. “Iya, kami terus berkoordinasi dan mensupervisi penanganan pelarian DT (Djoko Tjandra) oleh Polri. Sejauh ini Polri sangat terbuka dan mempersilahkan KPK untuk terus berkoordinasi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dikonfirmasi, Jumat (31/7/2020) malam.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan Kedeputian Penindakan KPK kini tengah menjalin komunikasi dengan jajaran Bareskrim Polri. “Iya benar, melalui kedeputian Penindakan sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan bareskrim Polri,” tutup Ali



Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya tak menutup kemungkinan akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menulusuri aliran dana tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan kita akan bekerjasama dengan KPK dalam rangka mengusut aliran dana dimaksud dan upaya kita dalam menerapkan undang-undang Tipikor (tindak pidana korupsi),” kata Listyo saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Buronan kakap Kejaksaan Agung itu, ditangkap di malam takbiran idul adha 1441 Hijriah. Djoko dibawa ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2020) malam.

Dia dijemput langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ke Indonesia. Sesampainya di Bandara Halim Perdanakusuma, Djoko Tjandra yang menggunakan baju tahanan, celana pendek dan tangan terikat itu langsung digelandang ke Bareskrim Polri.

Bareskrim Mabes Polri mengeksekusi buron kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung pada Jumat (31/7) malam ini. “Iya, malam ini eksekusi penyerahan Djoko Tjandra ke Kejaksaan],” kata Karopennas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiono saat dikonfirmasi, Jumat (27/7).

Perjalanan Djoko Tjandra

Perjalanan Djoko Tjandra sehingga bisa ditangkap oleh kepolisian berjalan panjang. Djoko sendiri menjadi buron polisi sekitar 11 tahun usai berhasil kabur dari jerat hukum pada 2009.

Djoko Tjandra divonis bebas karena perbuatannya dalam kasus Bank Bali bukan tindak pidana melainkan perdata pada 2000 silam. Meski demikian, Delapan tahun usai vonis bebas, Kejaksaan Agung mengajukan PK atas putusan bebas Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA) pada 2008 lalu.

MA lantas menerima PK yang diajukan oleh jaksa. Majelis hakim menyatakan Djoko dinyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Selain itu, uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546,1 miliar dirampas untuk negara.

Akan tetapi, sehari sebelum vonis tersebut, Djoko Tjandra melarikan diri. Sejumlah pihak menduga Djoko Tjandra bersembunyi di Papua Nugini. Ia lantas masuk dalam pencarian orang (DPO) alias buron.

Setelah belasan tahun dalam pelarian, Djoko Tjandra menghebohkan publik. Dia diketahui berada di Jakarta pada bulan Juni 2020 lalu. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut Djoko Tjandra datang ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK pada 8 Juni lalu.

Sebelum mendaftarkan PK, Djoko Tjandra sempat membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Meskipun demikian, keberadaan Djoko Tjandra kembali tak terdeteksi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman sempat mengungkapkan keberadaan surat jalan Polri untuk Djoko Tjandra. Dalam surat itu terungkap Djoko Tjandra melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Alhasil, kepolisian menangkap Djoko Tjandra di Malaysia pada Kamis (31/7). Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit mengatakan ada kerja sama antara Polri dengan Kepolisian Malaysia sehingga Djoko berhasil ditangkap.

Kapolri Jendral Idham Aziz menjanjikan proses hukum terhadap Djoko Tjandra akan dilakukan secara transparan dan tak akan ditutupi kepada publik. (kanalkalimantan.com/suara)

Editor: cell


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

NASIONAL

Unair Akhirnya DO Mahasiswa Pelaku Fetish Kain Jarik yang Viral di Twitter

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Unair akhirnya secara resmi men DO mahasiswa GL yang menjadi aktor kasus fetish kain jarik. Foto: grid.id
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA– Kasus fetish kain jarik yang sempat menghebohkan Twitter yang dilakukan GL- seorang mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, akhirnya disikapi pihak universitas. Unair memutuskan mendroup out (DO) GL yang telah melakukan puluhan aksi pelecehan seksual berkedok riset bungkus membungkus manusia, pada Rabu (5/8/2020).

Pihak Unair, dalam situs resminya mengatakan, telah melakukan komunikasi dengan pihak keluarga GL di Kalimantan Tengah (Kalteng), seara online pada Senin (3/8/2020). Pihak keluarga, yang diwakili ibunya, telah menyatakan minta maaf dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak kampus Unair bersama komite etik.

GL yang diketahui asal Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dinyatakan melakukan pelecehan dengan fetish kain jarik yang dibungkus kepada para korban yang notabene sesama notabanenya adalah mahasiswa.

Rektor Unair Prof Nasih bersama jajaran komite etik akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi DO kepada GL yang saat ini duduk di semester 10 dan sedang skripsi di Fakultas Ilmu Budaya (FIB). “Kasus saudara GL ini kami nilai sudah sangat merugikan nama baik dan citra Unair sebagai PTN yang mengusung nilai inti Excellence with Morality,” ungkapnya.



Putusan yang telah diberikan itu, sambung Nasih, mengacu banyak pertimbangan. Pertama dengan memperhatikan pengaduan korban yang mengaku dan merasa dilecehkan. Tidak hanya itu, tandasnya, korban juga merasa direndahkan martabat kemanusiannya oleh GL.

“Kami juga mempertimbangkan putusan setelah mendengarkan klarifikasi dari keluarga GL,” tandasnya.

Ia mengatakan, perilaku menyimpang mahasiswa angkatan 2015 yang telah merugikan banyak pihak telah mendapat balasan yang setimpal. “Perihal proses selanjutnya, baik proses hukum dan lain-lain tentu kami pihak universitas dengan sepenuhnya menyerahkan hal tersebut kepada aparat yang berwenang,” pungkasnya.

Dengan telah dikeluarkannya GL maka untuk proses selanjutnya Unair meyerahkan sepenuhnya kasus fetish kain jarik tersebut kepada pihak kepolisian. Unair juga mengimbau mahasiswanya yang pernah menjadi korban untuk segera melapor ke polisi.

Sementara itu, Polda Jawa Timur (Jatim) masih melakukan penyelidikan awal terkait kasus pelecehan seksual fetish jarik berkedok riset tersebut. Polisi menyatakan adanya keterbatasan untuk mendalami kasus tersebut karena hingga kini tidak ada pengaduan yang sah dari para saksi korban.

“Kita kan masih memiliki keterbatasan untuk adanya laporan pengaduan secara sah dari para saksi korban khususnya,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (3/8) lalu dilansir republika.co.id.

Trunoyudo mengakui, sebenarnya Polda Jatim telah menjalin kerja sama dengan pihak kampus yang telah membuka posko pengaduan. Posko pengaduan Unair telah menerima 15 aduan dari orang yang mengaku menjadi korban dalam kasus tersebut.

Namun ternyata, aduan tersebut belum bisa dijadikan dasar penyelidikan kasus lebih mendalam karena para pengadu enggan mengungkap identitasnya. “Ada sekitar 15 orang yang mengadu. Namun masih sumir karena belum mencantumkan identitasnya secara jelas dan pasti,” kata Trunoyudo.

Karena itu, lanjut Trunoyudo, penyidik dari Ditreskrimsus dan Ditreskrimum Polda Jatim membuka layanan posko pengaduan secara langsung. Trunoyudo mengimbau mereka yang merasa menjadi korban dalam kasus tersebut, agar bisa segera melapor melalui nomor kontak 082143578532.

“Ini dalam rangka untuk memberikan suatu jalur khusus pengaduan. Sehingga bisa terlindungi dan bisa dirahasiakan khususnya untuk perlindungan saksi awal dari penyidik. Nanti kita juga bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi dan korban,” ujar Trunoyudo.(Kanalkalimantan.com/putra)

Reporter : Putra
Editor : Cell



  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Politik Dinasti di Pilkada, Refleksi Praktik Dinasti Partai Politik

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, siap bertarung menjadi calon wali kota Solo. (Foto: VOA / Yudha Satriawan)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Lebih dari 20 tahun pasca reformasi, sejarah berulang. Geliat nepotisme dan politik dinasti kembali tampak dalam pemilihan kepala daerah, yang dijadwalkan berlangsung Desember nanti. Ada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang siap bertarung menjadi calon wali kota Solo, dan menantunya Bobby Nasution yang akan berebut kursi wali kota Medan, Sumatera Utara. Ada putri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi bakal kandidat wali kota Tangerang Selatan. Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Saraswati Djojohadikusumo, sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan. Juga Hanindito Himawan Pramono, putra Pramono Anung, yang siap memasuki pilkada di Kediri.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menjelaskan politik dinasti atau politik kekerabatan bukan hal yang dilarang karena dalam demokrasi setiap orang memiliki kesetaraan. Yang mesti dicegah adalah dampak buruk dari politik dinasti dan calon tunggal. Dalam diskusi virtual bertajuk Pilkada, Antara Dinasti dan Calon Tunggal, Selasa (4/8), Titi mengatakan ada beberapa hal yang menyebabkan politik dinasti dan calon tunggal adalah hal yang kontrversial dan problematik dalam demokrasi meski diakui oleh konstitusi.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. (Foto: dok. pribadi)

“Ada limitasi akses warga negara pada posisi-posisi publik melalui konstestasi pemilu. Rekrutmen calon, baik politik dinasti ataupun calon tunggal, ini dilakukan cenderung tidak demokratis. Melainkan melalui sebuah skema yang eksklusif, tidak terbuka, dan minim partisipasi dari anggota, pengurus, maupun publik,” kata Titi.

Selain itu, lanjut Titi, ada keraguan terhadap kapasitas dan kompetensi kepemimpinan calon dari dinasti politik dibandingkan calon tunggal. Juga ada kencenderungan praktek korupsi yang melibatkan calon berlatar keluarga politik dan calon tunggal.



Titi menegaskan dinasti di pilkada adalah refleksi dari praktek dinasti di partai politik. “Jadi praktik dinasti di partai dilanjutkan dengan pilkada. Biasanya berkaitan dengan penguasaan modal, lalu dia juga menguasai struktur partai dan akhirnya menentukan rekrutmen politik. Itu semua diatur oleh keluarga politik,” ujar Titi.

Titi menekankan penyelenggara pilkada mesti memastikan pelaksanaan pemilihan berjalan secara adil dan setara bagi semua calon, baik itu kandidat dinastik poltik atau calon non-dinasti politik.

20 Persen Wilayah Administrasi Dikuasai Dinasti Politik

Dalam diskusi yang sama, peneliti Yoes Kenawas mengatakan ketika pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018 terdapat 202 individu berupaya untuk membuat dinasti politik. Mereka terdiri dari 146 kepala daerah dan 56 wakil kepala daerah.

Dari jumlah tersebut, 117 orang menang dalam pilkada, yakni 82 kepala daerah dan 35 wakil kepala daerah. Sedangkan 85 orang lainnya (64 kepala daerah dan 21 wakil kepala daerah) kalah dalam pilkada.

Dari 117 orang yang menang, mereka berkuasa di 108 wilayah administrasi, baik di kabupaten/kota dan provinsi. Jumlah ini sama dengan 20 persen dari total wilayah administrasi di seluruh Indonesia.

Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, akan bertarung dalam pemilihan wali kota Medan, Sumatera Utara. (Foto: Anugrah Andriansyah/VOA)

Sementara mengenai calon tunggal dalam pilkada, lanjut Yoes, pada 2015 terdapat tiga calon tunggal, sembilan calon tunggal di 2017, dan 16 calon tunggal dalam pilkada 2018. Mereka terdapat di 28 kabupaten/kota.

Dari 28 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal itu, 68 persennya kandidat non-dinasti dan 32 persen adalah kandidat dinasti politik. Dalam pilkada 2018, ada sebelas kandidat tunggal merupakan dinasti politik yang berlaga di tujuh kabupaten dan dua kota.

Dari 202 orang berupaya membuat dinasti politik pada pilkada 2015, 2017, dan 2018, tambah Yoes, sebanyak 191 (95 persen) kandidat dinasti politik bertarung pada pilkada dengan calon lebih dari satu pasangan. Hanya 11 (5 persen) kandidat dinasti politik bertarung sebagai calon tunggal.

“Kesimpulan sementaranya adalah dinasti politik masih sulit melakukan monopoli politik atau monopoli kekuasaan secara total. Masih ada sumber-sumber oposisi di dalam masyarakat, baik itu menang digerakkan oleh elite ataupun organik dari masyarakat, yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan saat nanti pilkada 2020,” ujar Yoes.

Yoes berharap KPU mengeluarkan persyaratan untuk memudahkan calon independen ikut bertarung dalam pilkada 2020. Hal ini, menurutnya, penting, untuk mengurangi fenomena dinasti politik dan calon tunggal dalam pilkada.

Fenomena Melawan Kotak Kosong

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih Titi Marlinda menceritakan proses terjadinya calon tunggal pada pemilihan kepala daerah 2018 di Kota Prabumulih dimulai ketika di hari terakhir dua calon perseorangan gagal memenuhi syarat, termasuk mengumpulkan sepuluh persen tanda tangan dari 13.322 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Sedangkan ketika pembukaan calon dari partai politik, di hari pertama tidak ada yang mendaftar. Hingga di hari terakhir dari masa pendaftaran 8-10 Januari, hanya datang satu calon bersama sepuluh pendamping dari partai pendukung. Kemudian masa pendaftaran diperpanjang tiga hari lagi tapi tidak ada yang mendaftar.

Sehingga hanya ada calon tunggal yang merupakan petahana, yakni Wali Kota Ridho Yahya dan wakilnya Ardiansyah Fikri. Dari hasil survei, 96 persen masyarakat Prabumulih sangat senang dengan program-program yang sudah berjalan selama lima tahun kepemimpinan keduanya, 2013-2018. Masyarakat menganggap figur yang pas untuk kembali memimpin dan mengelola Kota Prabumulih.

“Contoh program-program itu adalah pembangunan perumahan untuk warga miskin, kemudian jaringan gas kota, mereka mengajak ASN (aparatur sipil negara) untuk berinfak. Yang uniknya itu, dia (Wali Kota Ridho Yahya) dalam satu hari dari jam 5-7 pagi dia mau ke kantor, menerima masyarakat 200 orang dalam sehari,” kata Titi.

Meski begitu, lanjut Titi, di masa kampanye, ada gerakan mensosialisasikan kotak kosong untuk melawan kandidat petahana. Pasangan calon petahana Wali Kota Ridho Yahya dan wakilnya Ardiansyah Fikri akhirnya menang.

Titi mengungkapkan ada sejumlah ganjalan dihadapi KPU Prabumulih dalam pemilihan kepala daerah 2018. Mereka tidak selesai mensosialisasikan tentangnya adanya calon tunggal. Selain itu, anggaran untuk pemungutan dan penghitungan suara baru turun sehari menjelang pencoblosan pukul dua siang.

Walau cuma tersisa sehari, menurut Titi, distribusi logistik untuk pemungutan suara bisa dilaksanakan. Sebab Prabumulih adalah kota kecil yang terdiri dari enam kecamatan, 22 kelurahan, dan 15 desa. (fw/em)

Reporter: Fathiyah
Editor: Eva/VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->