Connect with us

Politik

KPU Banjar Masih Tunggu Surat MK untuk Tetapkan Perolehan Kursi di DPRD

Diterbitkan

pada

Rapt pleno penetapan kursi DPRD Banjar masih tunggu hasil keputusan MK Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Pasca penundaaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjar Pemilu 2019 yang diagendakan Rabu (3/7) lalu, hingga kini KPU Kabupaten Banjar belum menjadwalkan kembali rapat pleno tersebut.

Anggota KPU Banjar, M Zain secara diplomatis hanya menjawab, pihaknya masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi. Adapun penundaan rapat pleno yang dijadwalkan diminggu pertama bulan Juli lalu terjadi di seluruh Indonesia, KPU RI pun sudah berkirim surat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 3 Juli 2019.

Surat itu ditandangangi oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman. Perihal penetapan perolehan kursi dan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota tahun 2019 pasca pencatatan nomor register perkara pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) PHPU di Mahkamah Konstitusi.

“Kabupaten Banjar tidak ada Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), tetapi penundaan tersebut tetap berlaku di seluruh Indonesia. Maka kami pun menunggu walau beberapa waktu lalu sudah terbooking hotel, daerah lain juga demikian,” kata M Zain, Senin (15/9).

Zain mengatakan, salah satu isi surat tersebut berisikan bahwa KPU telah bersurat kepada MK melalui Surat KPU Nomor 883/PY.01.1-SD/03/KPU/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, perihal permintaan data rekapitulasi permohonan perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019.

Seperti dilansir tribunnews.com, dalam surat KPU tersebut meminta kepada MK untuk menyampaikan data rekapitulasi pengajuan permohonan PHPU yang telah diajukan kepada Kepaniteraan MK, untuk dijadikan dasar atau rujukan bagi KPU, KPU provinsi/ KIP Aceh dan KPU kabupaten/kota dalam penetapan atau penundaan penetapan ambang batas perolehan kursi, serta calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota.

Bahwa surat panitera MK sebagaimana dimaksud secara tersurat menjelaskan bahwa MK akan memberikan informasi secara resmi kepada KPU RI, setelah MK melakukan pencatatan perkara dalam BRPK, namun hingga saat ini KPU RI belum menerima informasi secara resmi dalam bentuk surat dari Kepaniteraan MK.

“Kami pun saat ini masih menunggu, untuk selanjutnya bisa membuat jadwal kembali rapat pleno dengan agenda tersebut. Kemungkinan saat ini MK terlebih dulu menyelesaikan PHPU pemilu presidan dan wakil presiden beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Ditegaskan Zain, tugas KPU Banjar hanya tinggal menunggu jadwal untuk menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjar Pemilu 2019.

Ruang Ballroom Grand Dafam Hotel Banjarbaru tampak gelap, Rabu (3/7) pagi. Rencana digelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banjar Pemilu 2019, ditunda.

Padahal, KPU Banjar sudah mengirimkan undangan terkait Rapat Pleno Terbuka tersebut. Undangan dibuat tertanggal 1 Juli 2019, ditandatangani oleh Ketua KPU Banjar, Muhaimin.

Resepsionis Hotel Grand Dafam Banjarbaru ketika ditanya penundaan pelaksanaan rapat pleno KPU Banjar juga tidak mengetahui persis.

Ketua KPU Banjar, Muhaimin kala itu ketika dikonfirmasi membenarkan Rapat Pleno tersebut ditunda. Dirinya juga belum bisa memastikan kapan bisa menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Banjar Pemilu 2019.(trb)

Reporter:Trb
Editor:Cell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Jalan Panjang dan Berliku Pilkada Serentak di Indonesia, dari 2024 Mundur ke Tahun 2027?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah dan DPR mewacanakan Pilkada Serentak mundur ke tahun 2027. Foto: Suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap wacana di kalangan pemerintah dan DPR untuk menggeser Pilkada serentak dari tahun 2024 ke tahun 2027. Wacana itu muncul seiring revisi UU Pilkada dan UU Pemilu.

Rencana menyerentakkan seluruh pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah muncul sejak UU Pilkada didesain pada 2015. Awalnya, Indonesia merencanakan tujuh gelombang hingga benar-benar serentak pada 2027.

Gelombang pertama digelar 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun itu dan semester satu 2016. Lalu gelombang kedua digelar pada 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Gelombang ketiga pada 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2018 dan 2019.

Gelombang keempat digelar 2020 untuk melanjutkan pilkada 2015. Begitu pula 2022 dan 2023 yang melanjutkan pilkada 2017 dan 2018. Kemudian semua daerah akan mengikuti pilkada serentak pada 2027.

Namun rencana itu tak jadi dicantumkan saat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disahkan. Pasal 201 UU tersebut hanya mengatur rangkaian pilkada hingga 2020. Lalu UU itu direvisi setahun setelahnya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pilkada serentak digelar 2024 dengan sejumlah tahapan.

Pasal 201 UU 10/2016 menyebut pilkada serentak digelar pada 2015, 2017, dan 2018. Lalu daerah yang ikut dalam pilkada 2015 akan ikut dalam pilkada 2020. Kepala daerah terpilih hanya akan menjabat sampai 2024.

Sementara pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Daerah-daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat (pj) yang ditunjuk pemerintah hingga terpilih kepala daerah baru. Lalu pada November 2024, seluruh daerah mengikuti pilkada serentak. Pada perjalanannya, rencana dalam UU 10/2016 kembali dipertanyakan. Terutama usai insiden kematian ratusan petugas penyelenggara dalam Pemilu 2019.

Beberapa LSM, seperti Perludem dan Kode Inisiatif menyarankan agar pilkada serentak tak digelar 2024. Sebab pada tahun yang sama juga akan digelar pilpres dan pileg. Mereka menaksir beban kerja petugas akan jauh lebih berat.

Pembicaraan itu pun juga sampai ke elite pemerintahan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa membenarkan pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra soal wacana pengunduran pilkada serentak ke 2027.

Saan bilang wacana ini mulai didiskusikan untuk melakukan normalisasi pilkada tanpa menghilangkan pilkada 2022 dan 2023. Selain itu rencana ini tidak akan mengusik pola pemilu serentak yang sudah ada.

“Jadi pilkada itu dibuat normal tahun 2020, 2022, dan 2023 tetep ada pilkada. Kalaupun nanti mau diserentakkan, itu nanti di 2027. Itu baru wacana ya, wacana yang berkembang dibicarakan,” ucap Saan.

Meski begitu, ia mengatakan rencana ini baru wacana semata. Kemungkinan baru akan dibedah saat revisi UU Pilkada san UU Pemilu mulai dibahas setelah masa sidang bulan ini.

Untung-Rugi Pilkada Serentak

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, Djohermansyah Johan, menyampaikan salah satu keuntungan pilkada serentak adalah efisiensi waktu dan biaya. Johan juga menyebut pilkada serentak diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Dalam diskusi pada 14 September 2012 itu, Johan juga menyebut ada kelemahan. Pilkada serentak akan berdampak pada kekosongan kepemimpinan di sejumlah daerah hingga pelantikan kepla daerah baru. Selain itu, ada potensi konflik yang luas secara bersamaan akibat kontestasi politik.

Prinsip efisiensi juga diamini sejumlah kelompok masyarakat sipil. Perludem, misalnya, mendukung penyerentakan pemilihan guna efisiensi. Meski begitu, perludem tidak sepakat jika pilkada serentak digelar bersamaan dengan pilpres dan pileg pada 2024. Mereka berkaca pada insiden kematian ratusan petugas karena beban berat menyerentakkan lima pemilihan sekaligus.

“Yang kami dorong adalah serentak (pemilu) eksekutif legislatif berbarengan, tapi dua layer. Dua tingkatan. Nasional dan daerah. Itu yang kami minta,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini seperti dikutip dari perludem.org.

Perludem menyarankan pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden digelar secara serentak. Lalu dua tahun setelah gelaran itu, diadakan pemilihan anggora dprd provinak, dprd kabuoaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

Selain untuk meringankan beban penyelenggara, konsep ini diharapkan dapat meringankan beban pemilih. Titi menyoroti ketimpangan partisipasi dalam pilpres dan pileg meski digelar dalam satu waktu.

“Pemilu 5 (surat) suara terbukti membuat pemilih kesulitan memberikan suara. Datanya bisa dilihat ini. Tadi disampaikan suara tidak sah kita di pemilu lalu sangat tinggi, DPD 19 persen, DPR 11 persen. Menandakan apa? Pemilih kesulitan,” imbuhnya. (cnnindonesia/dhf/gil)

Editor : cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Semua Berpeluang Dapatkan Dukungan PKB Paska Mundurnya Guru Khalil

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua DPC PKB Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya. Foto: IG @herujaya_pribadi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Arah dukungan partai politik (parpol) terhadap para kandidat yang maju di Pilkada Kabupaten Banjar masih sulit ditebak. Salah satunya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPC PKB Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya, mengatakan sampai saat ini pihaknya sama sekali belum mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap para kandidat sampai saat ini.

“Dari awal pembukaan pendaftaran, belum ada rekomendasi final dari PKB kepada kandidat,” katanya, kepada kanalkalimantan, Rabu (24/6/2020).

Memang diakui Heru, PKB sempat berkomunikasi dengan sosok H Khalillurrahman yang pada awalnya berencana maju kembali sebagai Bakal Calon Bupati.

Namun, sinyal dukungan ini meredup, setelah Guru Khalil -sapaan akrab Khalillurrahman- memutuskan mundur dari kontestasi Pilkada Banjar 2020.

“Kami memang membuka peluang untuk seluruh kandidat. Tapi kami juga meminta waktu dengan DPP PKB untuk berkomunikasi dengan Guru Khalil, karena beliau adalah sosok yang berkomitmen membesarkan PKB,” jelas dia.

Mundurnya Guru Khalil dari kontestasi calon bupati Banjar, papar Heru, dukungan dari PKB kini hanya menunggu keputusan dari DPP -pusat-.

Peluang mendapatkan dukungan dari partai berlambang sembilan bintang itu terbuka lebar bagi setiap kandidat baik kandidat di internal maupun di luar PKB.

“Memang di pusat itu banyak sudah berkomunikasi dengan kandidat lain. Jadi, sebenarnya peluang PKB terhadap para kandidat juga besar. Kemungkinan, terbitnya SK dukungan PKB antara Juli atau Agustus,” pungkas Heru.

Seperti diketahui, sejumlah nama bakal calon bupati Banjar pada pilkada 2020 ini sudah bermunculan.

Dari jalur partai, di antaranya ada nama H Rusli yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel. Diketahui H Rusli adalah kader Golkar dan sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Banjar periode 2014-2019.

Kemudian ada H Saidi Mansyur yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati Banjar. Saidi juga menjabat sebagai Pembina Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Banjar.

Di jalur independen ada nama Mada Teruna yang menjabat sebagai Kadis Koperasi Pemkab Banjar dan Andin Sofyanoor mantan anggota DPRD Kabupaten Banjar dua periode dari partai Golkar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Dhani

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Anggaran APD Pilkada 2020 Belum Pasti, Ketua KPU Khawatir Petugas Dipidana

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) mengikuti sidang sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Foto: antara/suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman khawatir petugas penyelenggara pemilu dalam Pilkada Serentak 2020 malah disanksi pidana kalau tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) selama bekerja. Pasalnya, hingga saat ini anggaran untuk pengadaan APD masih belum pasti.

Kekhawatirannya tersebut tidak terlepas dari adanya peringatan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI soal sanksi apabila petugas penyelenggara pemilu tidak menggunakan APD. Sanksi itu diberikan secara bertahap dimulai dari peringatan, sanksi administratif, hingga sanksi pidana.

“Pak Abhan (Ketua Bawaslu RI) beserta timnya sudah memberi warning kira-kira kepada KPU kalau tidak menggunakan APD, karena sudah diatur oleh KPU itu diberi sanksi bertahap,” kata Arief dalam pidatonya di Kantor Bawaslu RI yang disiarkan langsung secara virtual, Selasa (23/6/2020) dilansir Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

“Saya itu khawatir kalau teman-teman tidak memakai APD sanksinya pidana ini, saya pikir kita perlu hati-hati,” tambahnya.

Dengan begitu, pihak KPU RI pun mulai merencanakan beberapa skenario untuk pengadaan APD yang harus digunakan para panitia penyelenggara pemilu. Apalagi tahapan Pilkada Serentak 2020 pun sudah akan dimulai pada Rabu (24/6/2020) esok.

Salah satu skenarionya ialah membeli APD melalui APBN. Meski demikian, jika anggaran dari APBN belum bisa dicairkan, pihaknya akan menggunakan anggaran yang bersumber dari daerah yang melaksanakan pilkada.

Arief menuturkan, kalau pihaknya menggunakan dana APBD, maka diperlukan revisi anggaran bersama pemerintah daerah atau melakukan revisi internal.

Apabila dua skenario itu tetap tidak bisa dilakukan, maka KPU RI pun berharap adanya hibah APD dari pemerintah daerah. Hibah barang itu disebutkannya sudah tercantum dalam Peraturan Mendagri (Permendagri).

“Nah, mungkin masker, face shield, atau kelengkapan awal hanya dibutuhkan tiga masker, face shield, dan sarung tangan mungkin untuk sementara bisa dihibahkan kepada teman-teman PPS,” ujarnya.(suara)

 

Editor : Suara

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->