Connect with us

Politik

KPU Kalsel Distribusi 6.895 Boks Kotak Suara Pemilu Berbahan Karton Dupleks

Diterbitkan

pada

KPU Kalsel menerima pengiriman kotak suara untuk diidtribusikan ke kabupaten/kota Foto: net

BANJARMASIN, KPU Kalsel mulai mendistribusikan logistik pemilu ke sejumlah kabupaten/kota jelang perhelatan Pemilu 2019. Sebanyak 6.895 boks kotak dan bilik suara yang sebelumnya diangkut menggunakan 18 kontainer di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Senin (22/10) dibongkar dan disitribusikan. Berbeda dengan sebelumnya, kotak suara ini tak menggunakan bahan aluminium tapi karton dupleks.

Ketua KPU Kalsel Edy Ariansyah mengatakan, pihaknya telah mendapatkan 6.895 box dengan total keseluruhan sebanyak 34.478 kotak suara untuk 6 kabupaten. Dengan rincian, Kabupaten Tapin 599 boks, Hulu Sungai Selatan (HSS) 325 boks, Hulu Sungai Tengah (HST) 1469 boks, Hulu Sungai Utara (HSU) 740 boks, Balangan 447 boks, Tanah Laut 1055 boks, Kotabaru 1154 boks, dan Barito Kuala 1107 boks.

“Ini merupakan pengiriman tahap pertama, untuk 5 kabupaten lainnya sedang dalam perjalanan sejak tanggal 18 Oktober lalu,” katanya.

Dia mengatakan, untuk Kalsel total kebutuhan kotak suara ada 65.385 kotak suara dari 13.077 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 13 kabupaten/kota. Edy berharap untuk distribusian 12 jenis logistik kebutuhan pesta demokraksi 5 tahunan oleh KPU RI ini, bisa selesai pada Maret 2019 mendatang.

Edy mengatakan, pihaknya sudah mengkoordinasikan pengawalan dengan personel kepolisian dari Polda Kalsel dalam membantu pengamanan terkait dengan distribusi kotak bilik suara. “Untuk pengamanan kami serahkan kepada kepolisian,” ucapnya.

Kotak yang diterima KPU menggunakan material kertas karton dupleks 250 gram. Kotak suara didominasi warna putih, serta terdapat tulisan ‘KPU’ berwarna hitam disisi kanan dan kirinya.  Di bagaian depan kotak dilengkapi keterangan nomor kotak, nomor TPS, nama PPS, Nama PPK, Kab/Kota, serta Provinsi.

Terdapat pula jendela yang berfungsi untuk melihat kondisi di dalam kotak yang berukuran 40 cm x 40 cm x 60 cm tersebut.  Saat dijajal ketahannya, kotak yang dicat dengan bahan tahan air tersebut mampu menahan bobot Komisioner KPU Ilham Saputra, yang memiliki berat badan 107 Kg.

Dilengkapi lubang kecil di kedua sisinya yang berfungsi untuk mempermudah pengangkatan, kotak surat yang digunakan  pemilu 2019 ini juga dibuat mengikuti geografis di Indonesia.

Dengan pengalihan bahan itu, terjadi efisiensi anggaran hingga Rp 663 miliar lebih untuk kotak suara dan Rp 136 miliar lebih untuk bilik suara. Pun bahan baku karton tidak membutuhkan ruang besar untuk penyimpanan, karena bisa dilipat hingga dimensi terkecil. Harga satuan kotak suara digabung distribusi mencapai Rp 57.500-62.500. Sedangkan bila menggunakan jenis plastik transparan sesuai amanat undang-undang, bisa mencapai Rp 200.000 per unit.

Nah, sebagai jalan tengahnya, kata dia, maka desain kotak suara yang dibelanjakan KPU mengadopsi kombinasi kertas karton dengan jendela plastik transparan pada salah satu sisinya. (mario)

Reporter : Mario
Editor : Abi Zarrin Al Ghifari

Politik

Lahir di Tengah Pandemi Covid-19, Partai Gelora Indonesia Raih SK Kemenkumham

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Partai Golora Indonesia mendapatkan SK Kemenkumham sebagai partai politik Foto: DPW Partai Gelora Kalsel for Kanal

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Setelah satu setengah bulan menjalani proses verifikasi administratif dan faktual, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia pada Selasa (19/5/200) telah mendapatkan surat keputusan (SK) Kemenkumham RI sebagai badan hukum partai politik.

Pengesahan badan hukum Partai Gelora Indonesia ini, tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH- 11.AH.11.01 2020 Tahun 2020. Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly ini mengesahkan pengakuan Gelora Indonesia sebagai salah satu Partai Politik.

“Alhamdulillah, di 10 hari terakhir bulan Ramadhan ini, kami mendapatkan kabar dari Pak Menkumham Yasonna H. Laoly bahwa SK Menkumham untuk Partai Gelora sudah ditandatangani,” ujar Sekjen Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, baru-baru ini.

“Insya Allah setelah lebaran, akan dilakukan seremoni penyerahan SK dari Menkumham kepada Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, M. Anis Matta,” imbuh dia.

Sebelumnya, pada 31 Maret 2020, Partai Gelora Indonesia telah secara resmi mendaftarkan diri ke Kemenkumham sebagai partai politik. Selain kepengurusan pusat, juga didaftarkan kepengurusan untuk 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 484 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 4394 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Terpisah, Ketua Gelora Indonesia Kalimantan Selatan H Riswandi mengungkapkan dengan pengesahan ini, tentunya akan membakar semangat pengurus dan sahabat Gelora di wilayahnya.

Menurut Riswandi, partai ini lahir saat di tengah krisis, apalagi saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Ia menambahkan, SK-nya ditandatangani menjelang malam Lailatul Qadar, yang tentunya membuat dia optimis untuk menatap ke depan dan dapat membawa rakyat untuk keluar dari krisis.

“Kami sangat optimis untuk menatap ke depan dan membuka jejaring seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung untuk mampu membawa Indonesia menuju kekuatan utama dunia” kata Riswandi, Kamis (21/5/2020) sore.(Kanalkalimantan.com/fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 

Lanjutkan membaca

Politik

DPR Sepakat Usul Pemerintah Tunda Pilkada Serentak Jadi 9 Desember 2020

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada serentak 2020. Foto: Grafis Ilustrasi KPU RI

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Persetujuan DPR itu disampaikan Ketua Komisi II Ahmad Doli dalam kesimpulan usai rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri. “Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ujar Doli, Selasa (14/4/2020).

“Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020, komisi II DPR RI bersama mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi covid 19, sekaligus memperhatian kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada serentak tahun 2020,” Doli menambahkan seperti dilansir Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com

Selain mengenai pelaksanaan Pilkada, Doli menyarankan agar pemerintah dapat mengembalikan waktu pelaksanaan Pilkada sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No:55/PUU-XVII/2019.

“Maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun, yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU No. 10 tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu,” tandasnya.(suara)

 

Lanjutkan membaca

Politik

Khairul Saleh Kini Jabat Waket Komisi III DPR

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin melantik Pangeran Khairul Saleh (F-PAN) menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan Mulfachri Harahap di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020). Foto: dpr.go.id/mario/man

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Kiprah urang Banua, Pangeran Khairul Saleh di legislatif makin cemerlang. Kali ini anggota DPR RI dari Fraksi PAN itu dilantik menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI menggantikan rekan satu fraksinya, Mulfachri Harahap.

Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020).

“Rotasi alat kelengkapan Dewan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)  itu tertuang dalam surat bernomor 01.027/K-S/FPAN/DPR RI/III/2020. Surat ‘Penetapan Ketua Komisi III F-PAN DPR RI’ yang dikeluarkan Rabu, 27 Maret 2020,” ungkap Azis, seperti yang dikutip dari Parlementaria Terkini di dpr.go.id.

Usai membacakan surat penetapan Pangeran Khairul Saleh sebagai Pimpinan Komisi III DPR RI, Azis melanjutkan sidang dengan menyerahkan palu sidang kepada Khairul Saleh sebagai simbol disetujuinya keputusan pergantian Pimpinan Komisi III DPR RI tersebut.

“Sebagai kader saya siap melaksanakan perintah pimpinan,” ujar mantan Bupati Banjar dua periode itu saat dihubungi Kanalkalimantan.com via whatsapp.

Sebelumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI telah mengajukan pergantian Wakil Ketua Komisi III DPR RI ke Sekretariat DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap dengan nomor anggota 479 digantikan Pangeran Khairul Saleh dengan nomor anggota 514. (kanalkalimantan.com/dhani)

Reporter : dhani
Editor : bie

 

Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->
Share via
Copy link
Powered by Social Snap