Connect with us

POLITIK BANJARMASIN

KPU Kalsel Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada 2020, Termasuk Jalur Independen!

Diterbitkan

pada

KPU Kalsel menunda sejumlah tahapan Pilkada 2020 Foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – KPU Kalsel menunda sejumlah tahapan Pilkada 2020, terutama terkait proses pendaftaran jalur independen atau perorangan. Hal ini ditegaskan Ketua KPU Kalsel Sarmuji di Banjarmasin, Rabu (3/6/2020) pagi.

“Yang tertunda ini adalah proses jalur perseorangan. Jadi, untuk memenuhi agar bisa mendaftar sebagai peserta itu harus punya dukungan minimal,” kata Sarmuji.

Di samping dukungan minimal, lanjut Sarmuji, juga harus dibuktikan dengan verifikasi faktual di lapangan lewat mengecek langsung KTP sebagai bukti dukungan. Meski di Pilgub Kalsel 2020 tidak ada bakal calon perseorangan yang ikut bertarung, tapi dari tujuh kabupaten dan kota di Kalsel yang menyelenggarakan Pilkada terdapat beberapa calon jalur perseorangan. Nah, calon-calon jalur perseorangan di pilbup dan pilwali inilah yang akan menjalani tahapan verifikasi faktual.

“Soal PKPU tentang tahapan program dan jadwal dikeluarkan, (serta) kapan waktunya, kita akan lakukan verifikasi faktual berkenaan dengan jalur perseorangan,” singkatnya.

Tak hanya verifikasi faktual, beberapa tahapan Pilkada 2020 lainnya juga mengalami penundaan. Seperti pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih.

“Jadi empat tahapan itu yang kita tunda. Nanti kapan KPU RI mengeluarkan PKPU tentang tahapan tahapan jadwal program kita laksanakan,” jelas Sarmuji.

Nantinya, jika PKPU yang mengatur tahapan jadwal program, KPU Kalsel akan mengikutinya langsung. Saat ini, menurut Sarmuji, kendati di tengah pandemi Covid-19, jajarannya terus melakukan persiapan-persiapan untuk pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan Pilkada 2020. Terutama, bagi yang telah lulus seleksi badan ad hoc masih memenuhi persyaratan.

“Karena kita tidak tahu bagaimana kawan-kawan yang belum dilantik ini, apakah mereka masih memenuhi syarat. Kita berharap mereka masih bersedia untuk dilantik dan memenuhi persyaratan. Seperti kesehatan, dan mudah-mudahan tidak ada yang terkena,” pungkas Sarmuji. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

POLITIK BANJARMASIN

Serahkan Berkas Syarat Dukungan dan APD, Tahapan Verifikasi Faktual Dimulai

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penyerahan berkas syarat dukungan dan APD dari KPU Kota Banjarmasin kepada panitia pemungutan suara (PPS) Kecamatan Banjarmasin Timur di Aula Kecamatan Banjarmasin Timur, Rabu (24/6/2020) sore. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – KPU Kota Banjarmasin secara resmi menyerahkan berkas syarat dukungan bakal calon (balon) Wali Kota Banjarmasin jalur perseorangan, di aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur, Rabu (24/6/2020) sore. Ini menandakan bahwa verifikasi faktual yang merupakan salah satu tahapan Pilkada Serentak 2020 resmi dimulai.

Kepada awak media, Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah mengungkapkan, berkas syarat dukungan akan diverifikasi oleh panitia pemungutan suara (PPS) guna memastikan dukungan yang tertera pada berkas balon wali kota jalur perseorangan. Tahapan verifikasi faktual sendiri resmi dimulai hari ini, hingga 12 Juli 2020 mendatang.

“Kita mengambil start-nya pada hari ini di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah,” kata Rahmiyati.

Tak hanya menyerah berkas syarat dukungan balon wali kota perseorangan. KPU Kota Banjarmasin juga menyerahkan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan oleh PPS selama menjalani tahapan verifikasi faktual di lapangan.

“Karena ada surat dari KPU RI yang mana di tengah pandemi Covid-19 ini, kita harus menyiapkan jajaran kita untuk selalu waspada dengan Covid-19. Jadi kita serahkan APD di sini, seperti masker, sarung tangan, hand sanitizer dan face shield,” ungkap Rahmiyati.

Diakuinya, karena waktu yang cukup mepet, maka untuk pengadaan APD jajarannya harus merevisi anggaran yang ada. Karena, untuk anggaran yang bersumber dari APBN belum diturunkan.

Ketika ditanya berapa besarannya, Rahmiyati mengaku tidak ingat secara persis. “Tetapi per tahapan ya. Kita meminta yang dari APBN itu sebesar Rp7,7 miliar. Jadi dipilah-pilah per tahapan,” lugasnya.

Dijadwalkan pada Kamis (25/6/2020) esok, kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di tiga kecamatan lainnya. Yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Selatan. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

POLITIK BANJARMASIN

Terganjal Aturan KPU, Nasib Duet ‘Seumur Jagung’ Anang-Daus di Pilkada Banjarmasin

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pasangan Anang-Daus saat menyerahkan berkas dukungan di KPU Banjarmasin. Foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Pasca mundurnya Ahmad Firdaus sebagai bakal calon (balon) Wakil Wali Kota Banjarmasin, yang merupakan pasangan Anang Misran, praktis peserta bakal calon Wali Kota Banjarmasin jalur perseorangan ini ikut terhenti. Otomatis, umur duet pasangan ini hanya berlangsung ‘seumuran jagung’ sejak resmi menyerahkan berkas dukungan di KPU Banjarmasin Rabu (19/2/2020) silam.

Ketua Komisi Pemilihann Umum (KPU) Banjarmasin Rahmiyati Wahdah mengungkapkan, pihaknya sudah menyikapi surat pengunduran diri Ahmad Firdaus.  Menurut PKPU 1 tahun 2020 pasal 33 ayat 1 menyebutkan, apabila bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon mengundurkan diri pada saat verifikasi administrasi sampai rekapitulasi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat digantikan dengan yang lain.

Artinya, mundurnya Firdaus otomatis menggugurkan kedua pasangan tersebut untuk meneruskan langkah di Pilwali Banjarmasin. “Apabila mundur salah satu pasangan maka keduanya akan gugur sebagai pencalonan. Karena mereka itu satu paket, satu yang mundur dianggap membatalkan pencalonan,” tutur Rahmiyati, Selasa (23/6/2020).

Rahmi melanjutkan, Ahmad Firdaus resmi mengundurkan diri kepada KPU sejak 16 Juni 2020 lalu. Sehingga, saat ini praktis hanya pasangan Khairul Saleh – Habib Ali yang menjadi pasangan tunggal yang masih maju sebagai calon perseorangan.

Dalam dekat ini, Rahmiyati menerangkan, pihaknya akan melakukan verifikasi faktual terhadap berkas dari pasangan Khairul Saleh – Habib Ali. Tahapan verifikasi faktual sendiri akan dimulai dari 24 Juni hingga 12 Juli mendatang.

Seperti diketahui, pada Selasa (16/6/2020) silam, Ahmad Firdaus menyatakan secara resmi untuk mundur dari ajang perebutan kursi balon wakil wali kota Banjarmasin.Daus -biasa ia disapa- yang merupakan pasangan dari Anang Misran memutuskan tak lagi melanjutkan langkahnya dalam menghadapi Pilwali Banjarmasin.

Padahal, tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan bakal kembali dilanjutkan pada 24 Juni besok.  Kendati demikian, Daus menyebut keputusan tersebut sudah menjadi pilihannya. Hal itu karena menurutnya, apabila dirinya mengundurkan diri pada saat sudah penetapan calon, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima.

“Alhamdulillah suratnya sudah diterima. Surat pengunduran diri saya dari proses penyerahan dukungan jalur perseorangan,” ucap Daus di Banjarmasin, Selasa (16/6/2020).

Daus mengakui, pengunduran dirinya sebagai salah satu bursa Pilwali Banjarmasin merupakan keinginannya sendiri. Ia menegaskan tak ada pihak yang memaksanya untuk mundur. Ia mengungkapkan, langkah yang sudah diambilnya saat ini merupakan restu dari orang tuanya sendiri. Sewaktu mencalonkan diri, ia telah meminta izin orangtua. “Dan saya mengundurkan diri juga atas restu orangtua,” ujarnya.

Sementara menyikapi hal tersebut, sebelumnya Anang Misran mengaku kecewa. “Jujur saya sangat kecewa mundurnya Pak Firdaus yang sudah berjanji maju di Pilkada 2020,” katanya kepada awak media ketika itu.

Sebelumnya dia juga menegaskan akan tetap maju jika aturannya masih memungkinkan. “Saya akan maju dan jika masih bisa diupayakan, pantang mundur,” katanya ketika itu. Tapi, dengan ketentuan yang disampaikan KPU, maka tekad pencalonan Anang pun harus berakhir di tengah jalan.

Dengan gagalnya duet Anang-Daus, maka saat ini, calon perseorangan di  Pilkada Banjarmasin hanya diisi pasangan Khairul Saleh-Habib Ali. (Kanalkalimantan.com/fikri)

 

 

Reporter : fikri
Editor : cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

POLITIK BANJARMASIN

Tahapan Verifikasi Faktual, KPU Banjarmasin Usulkan APD untuk Petugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah memberikan keterangan resmi kepada awak media terkait dengan Sosialisasi Lanjutan Tahapan Pemilu Serentak 2020, Rabu (17/6/2020). Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Tahapan pemilu serentak 2020 kembali dilanjutkan, setelah tertunda akibat pandemi Covid-19. Saat ini, tahapan pemilu yang akan dilaksanakan sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yaitu verifikasi faktual sebagai syarat dukungan calon perseorangan.

Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati Wahdah menjelaskan, di tengah kondisi pandemi Covid-19, tahapan verifikasi faktual tetap berjalan. Hanya saja, jajarannya harus menyiapkan alat pelindung diri (APD).

“APD yang standar saja, bukan seperti robot. Tetapi seperti masker, hand sanitizer, telah diusulkan,” kata Rahmiyati di sela Sosialisasi Lanjutan Tahapan Pemilu Serentak 2020 di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin, Rabu (17/6/2020) siang.

KPU Kota Banjarmasin sendiri telah mengusulkan pengadaan APD untuk petugasnya yang akan melaksanakan tahapan verifikasi faktual di lapangan. Akan tetapi, dananya masih dikelola oleh KPU RI, atau dana yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara).

Rahmiyati menyebutkan jajarannya sebatas mengusulkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menunjukkan keperluan di setiap tahapan pilkada. Ia menambahkan, saat ini tengah berlangsung pertemuan melalui daring dengan KPU RI, sehingga ia belum bisa memastikan. Karena di saat yang bersamaan, ia harus menghadiri sosialisasi lanjutan tahapan pilkada serentak

“Sampai saat ini belum ada kepastian. (Jumlah) dananya belum diketahui. Sedangkan keperluannya sudah kita list (daftarkan) semua,” ujarnya.

Rahmiyati sendiri belum bisa memastikan apakah nantinya akan berbentuk barang (APD, hand sanitizer dan lain-lain) atau uang tunai. Jika menggunakan uang tunai, artinya jajarannya harus melakukan pengadaan, sementara tahapan verifikasi faktual dimulai dalam waktu dekat ini, yaitu pada 24 Juni 2020 mendatang. “Kalau (berupa) uang artinya kita harus melakukan pengadaan lagi, apakah cukup waktunya,” tutur Rahmiyati.

Ditanya soal jaminan keselamatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) maupun panitia pemungutan suara (PPS), Rahmiyati menyebutkan sudah menganggarkan santunan, kendati ia lupa berapa persen besarannya.

Perlu diketahui, dana hibah atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Banjarmasin dianggarkan sebesar Rp32 miliar.

“Di anggarkan dari dana hibah itu berapa persen untuk santunan. Kita siapkan, tetapi kita belum tahu persiapan yang ada ini hanyalah untuk pileg kemarin. Di saat wabah seperti ini, kita belum tahu karena juknis (petunjuk teknis) belum turun. Jadi kita menunggu juknis juga,” pungkas Rahmiyati. (Kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : Fikri
Editor : Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->