Connect with us

Politik

KPU Prediksi Anggaran Pilkada 2020 Membengkak Saat Digelar di Masa Pandemi Covid-19

Diterbitkan

pada

KPU memprediksi pembengkakan anggaran di Pilkada 2020/ilustrasi Foto: okezone
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Biaya Pilkada 2020 berpotensi membengkak dari yang sudah dianggarkan, jika dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Hal ini sebagai imbas penerapan protokol kesehatan saat berlangsungnya pemungutan suara pada Desember nanti.

“Akan ada potensi peningkatan biaya untuk membiayai Pilkada dengan standar Covid,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Selasa (26/5/2020).

Pembengkakan biaya tersebut imbas pengurangan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang mengakibatkan perlunya penambahan TPS. Hasyim mengatakan, lantaran belum ada kepastian terkait berakhirnya masa pandemi Covid-19, pelaksanaan pilkada harus disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan virus. Demikian dilansir kompas.com.

Dalam kondisi normal, satu TPS bisa menampung hingga 800 pemilih. Tapi, dalam situasi wabah yang mengharuskan adanya physical distancing, jumlah itu harus dikurangi sehingga perlu penambahan TPS. Dari satu aspek itu saja, biaya Pilkada dipastikan akan melonjak. “Kalau sekarang sudah ada desain direncanakan dan sudah muncul biaya,” ujar Hasyim.

Namun begitu, Hasyim menyebut, berdasarkan pengalaman, cukup sulit untuk merealisasikan wacana kenaikan anggaran. Apalagi, dalam hal kenaikan anggaran pilkada akibat Covid-19, diperkirakan perlu waktu yang tidak sebentar untuk membahasnya bersama para pemangku kepentingan.

“Kecenderungannya biasanya agak berat dinamika membahas ini. Apalagi protokol Covid digunakan dan kemudian punya efek peningkatan biaya itu kan tidak bisa dilakukan dalam satu dua hari pembicaraannya,” kata Hasyim.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang.

Keputusan mengenai penundaan ini tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (4/5/2020). Pasal 201A Ayat (1) mengatur bahwa pemungutan suara pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi virus corona (Covid-19) di Tanah Air.

Kemudian pada Ayat 2 disebutkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun dalam Ayat 3 diatur bahwa pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.(kompas)

 

Reporter : Kompas
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Politik

Tommy Soeharto Geruduk Munaslub Partai Berkarya yang Dituding Ilegal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Tommy Soeharto membubarkan Munaslub Partai Berkarya di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto membubarkan paksa Musyawarah Luar Biasa di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2020). Munaslub tersebut dituding ilegal karena hanya mewakili segelintir orang.

Detik-detik Tommy menggeruduk Munaslub ilegal yang digelar oleh sejumlah kader Partai Berkarya mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya atau P3B itu diunggah oleh akun YouTube Macan Idealis milik Ketua DPP Partai Berkarya Vasco Ruseimy.

Dalam video tersebut tampak Tommy Soeharto didampingi oleh Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan sejumlah kader mendatangi lokasi digelarnya Munaslub. Mereka langsung membubarkan paksa Munaslub tersebut.

“Ada pihak yang ingin memecah belah Partai Berkarya dengan menyelenggarakan Munaslub ilegal,” demikian tulisan dalam video seperti dikutip Suara.com mitra media Kanalkalimantan.com, Sabtu (11/7/2020).

 

Di lokasi acara Munaslub, Tommy meminta agar para kader yang akan menggelar Munaslub harus keluar dari hotel itu hari ini juga. Seruan Tommy tersebut disambut meriah oleh para kader gerbong Tommy yang ikut menggeruduk. “Masih ada peserta (Munaslub) yang ada di hotel ini. Hari ini mereka harus keluar dari hotel ini,” seru Tommy.

Meski demikian, Tommy mengajak kadernya untuk tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif dan tidak anarkis. Hal itu perlu dilakukan demi menjaga nama baik partainya. Dalam potongan video terpisah, tampak rombongan kader di bawah komando Tommy Soeharto masuk ke dalam gedung acara. Mereka langsung mencopot paksa banner Munaslub yang dipasang diacara tersebut.

Priyo Budi Santoso secara terpisah menegaskan, para kader Partai Berkarya yang mengatasnamakan sebagai Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Berkarya.

“Mereka yangmenamakan dirinya Presidium Penyelamat Partai akan diberhentikan bukan hanya sebagai pengurus tapi juga keanggotaan Partai Berkarya,” ungkap Priyo.(suara)

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Covid-19 Jadi Ujian di Pilkada 2020, Penantang Akan Kritisi Kebijakan Incumbent soal Pandemi!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Covid-19 akan menjadi wacana perdebatan di Pilkada 2020 Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Pandemi Covid-19 diprediksi akan menjadi ujian bagi calon petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Ini lantaran mereka akan dituntut mengendalikan laju penularan Covid-19 di daerahnya masing-masing. Selain itu dampak sosial dan dinamika politik dari pandemi juga akan jadi faktor yang dihadapi inkumben.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan jika hal itu tak disinggung, maka calon akan sulit menang dalam Pilkada. “Covid-19 ini jadi ujian bagi incumbent,” kata Ari dalam diskusi virtual, Jumat (10/7).

Ari, sebagaimana dilansir katadata.id, menilai para calon penantang dalam Pilkada 2020 akan membuka diskursus untuk mengkritisi berbagai kebijakan daerah dalam menghadapi corona. Dia berharap kampanye akan didominasi oleh gagasan yang lebih konkret.

“Peluang untuk katakanlah isu politik, SARA, pembelahan massa, segala macam, semoga bisa dikurangi dengan ini,” katanya.

 

Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Delia Wildianti pun menyampaikan hal serupa. Menurutnya, Pilkada di tengah pandemi akan membuka ruang kampanye yang lebih berbasis program. “Ini menjadi kesempatan bagi peserta Pemilu juga bagi penyelenggara untuk tanamkan trust ke depannya,” kata Delia.

Kendati demikian, Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mewaspadai potensi praktik politik uang dalam Pilkada 2020. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengatakan hal ini rentan terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah memburuk.

Dalam survei yang dilakukan SMRC dan LSI Denny JA 71% masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk ketika pandemi corona. “Jadi dia berpikir untuk mencari hidup dan kemudian kebutuhan uang akan jadi penting,” kata Alwan.

Ketua Bawaslu Abhan sebelumnya juga memperkirakan potensi politik uang di Pilkada 2020 bakal lebih tinggi dibandingkan pada beberapa pemilihan sebelumnya. Modusnya berupa bantuan sosial, alat kesehatan, hingga alat pelindung diri (APD). “Nantinya dia diminta untuk memilih. Jadi unsurnya (politik uang) terpenuhi karena ada ajakan memilih,” kata Abhan beberapa waktu lalu.(kanalkalimantan.com/cel)

 

Reporter : Cel
Editor : KK


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Jalan Panjang dan Berliku Pilkada Serentak di Indonesia, dari 2024 Mundur ke Tahun 2027?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah dan DPR mewacanakan Pilkada Serentak mundur ke tahun 2027. Foto: Suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap wacana di kalangan pemerintah dan DPR untuk menggeser Pilkada serentak dari tahun 2024 ke tahun 2027. Wacana itu muncul seiring revisi UU Pilkada dan UU Pemilu.

Rencana menyerentakkan seluruh pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah muncul sejak UU Pilkada didesain pada 2015. Awalnya, Indonesia merencanakan tujuh gelombang hingga benar-benar serentak pada 2027.

Gelombang pertama digelar 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun itu dan semester satu 2016. Lalu gelombang kedua digelar pada 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Gelombang ketiga pada 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2018 dan 2019.

Gelombang keempat digelar 2020 untuk melanjutkan pilkada 2015. Begitu pula 2022 dan 2023 yang melanjutkan pilkada 2017 dan 2018. Kemudian semua daerah akan mengikuti pilkada serentak pada 2027.

Namun rencana itu tak jadi dicantumkan saat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disahkan. Pasal 201 UU tersebut hanya mengatur rangkaian pilkada hingga 2020. Lalu UU itu direvisi setahun setelahnya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pilkada serentak digelar 2024 dengan sejumlah tahapan.

Pasal 201 UU 10/2016 menyebut pilkada serentak digelar pada 2015, 2017, dan 2018. Lalu daerah yang ikut dalam pilkada 2015 akan ikut dalam pilkada 2020. Kepala daerah terpilih hanya akan menjabat sampai 2024.

Sementara pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Daerah-daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat (pj) yang ditunjuk pemerintah hingga terpilih kepala daerah baru. Lalu pada November 2024, seluruh daerah mengikuti pilkada serentak. Pada perjalanannya, rencana dalam UU 10/2016 kembali dipertanyakan. Terutama usai insiden kematian ratusan petugas penyelenggara dalam Pemilu 2019.

Beberapa LSM, seperti Perludem dan Kode Inisiatif menyarankan agar pilkada serentak tak digelar 2024. Sebab pada tahun yang sama juga akan digelar pilpres dan pileg. Mereka menaksir beban kerja petugas akan jauh lebih berat.

Pembicaraan itu pun juga sampai ke elite pemerintahan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa membenarkan pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra soal wacana pengunduran pilkada serentak ke 2027.

Saan bilang wacana ini mulai didiskusikan untuk melakukan normalisasi pilkada tanpa menghilangkan pilkada 2022 dan 2023. Selain itu rencana ini tidak akan mengusik pola pemilu serentak yang sudah ada.

“Jadi pilkada itu dibuat normal tahun 2020, 2022, dan 2023 tetep ada pilkada. Kalaupun nanti mau diserentakkan, itu nanti di 2027. Itu baru wacana ya, wacana yang berkembang dibicarakan,” ucap Saan.

Meski begitu, ia mengatakan rencana ini baru wacana semata. Kemungkinan baru akan dibedah saat revisi UU Pilkada san UU Pemilu mulai dibahas setelah masa sidang bulan ini.

Untung-Rugi Pilkada Serentak

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, Djohermansyah Johan, menyampaikan salah satu keuntungan pilkada serentak adalah efisiensi waktu dan biaya. Johan juga menyebut pilkada serentak diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Dalam diskusi pada 14 September 2012 itu, Johan juga menyebut ada kelemahan. Pilkada serentak akan berdampak pada kekosongan kepemimpinan di sejumlah daerah hingga pelantikan kepla daerah baru. Selain itu, ada potensi konflik yang luas secara bersamaan akibat kontestasi politik.

Prinsip efisiensi juga diamini sejumlah kelompok masyarakat sipil. Perludem, misalnya, mendukung penyerentakan pemilihan guna efisiensi. Meski begitu, perludem tidak sepakat jika pilkada serentak digelar bersamaan dengan pilpres dan pileg pada 2024. Mereka berkaca pada insiden kematian ratusan petugas karena beban berat menyerentakkan lima pemilihan sekaligus.

“Yang kami dorong adalah serentak (pemilu) eksekutif legislatif berbarengan, tapi dua layer. Dua tingkatan. Nasional dan daerah. Itu yang kami minta,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini seperti dikutip dari perludem.org.

Perludem menyarankan pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden digelar secara serentak. Lalu dua tahun setelah gelaran itu, diadakan pemilihan anggora dprd provinak, dprd kabuoaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

Selain untuk meringankan beban penyelenggara, konsep ini diharapkan dapat meringankan beban pemilih. Titi menyoroti ketimpangan partisipasi dalam pilpres dan pileg meski digelar dalam satu waktu.

“Pemilu 5 (surat) suara terbukti membuat pemilih kesulitan memberikan suara. Datanya bisa dilihat ini. Tadi disampaikan suara tidak sah kita di pemilu lalu sangat tinggi, DPD 19 persen, DPR 11 persen. Menandakan apa? Pemilih kesulitan,” imbuhnya. (cnnindonesia/dhf/gil)

Editor : cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->