KPUD HSU Gelar Sosialisasi APK, Ajak Pemilu Damai

AMUNTAI, Pemerintah Kabutapen Hulu Sungai Utara (HSU) bersama KPU setempat menggelar sosialisasi PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019, Selasa (18/9). Sekaligus juga rapat koordinasi dengan Bupati HSU dan stakeholder lainnya di lingkungan Pemkab HSU.

Sosialisasi yang dilaksanakan di gedung arsip ini dihadiri oleh Wakil Bupati HSU, Ketua DPRD, Bawaslu, perwakilan masing-masing partai, pejabat stakeholder terkait, serta para camat.

Menurut ketua KPU HSU, Rina Mei Saputri, dalam tahapan penyelenggaraan pemilu kita sudah sampai pada tahapan kampanye.

“Jadi didalam pelaksanaan kampanye nanti kita akan di atur oleh peraturan KPU No. 23 Tahun 2018,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, sekaligus membuka acara sosialisasi PKPU No. 23 tahun 2018 tentang kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, H. Husairi Abdi, Lc, menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada KPU kabupaten Hulu Sungai Utara atas terlaksananya kegiatan ini.

“Mengingat kegiatan ini sangat penting dalam rangka suksesnya pelaksanaan pemilu 2019 khususnya di kabupaten Hulu Sungai Utara dengan memahami peraturan KPU No. 23 tahun 2018tentang kampanye dan alat peraga kampanye (APK) tahun 2019,” tutur Wabup.

Melalui kegiatan ini dirinya mengajak semua pihak memiliki komitmen sama untuk membangun kesamaan presepsi dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak ini. Husairi juga mengingatkan kembali bahwa upaya mewujudkan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lebih berkualitas, menjunjung tinggi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan tanggung jawab bersama.

“Meskipun teknis pelaksanaan pemilu tahun 2019 merupaka tanggung jawab KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota namun pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mendukung penyelenggaraan pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu dirinya juga sangat mengharapkan terjalinnya hubungan harmonis yang saling mendukung antara pemerintah dengan KPU HSU serta dukungan dari semua pemangku kepentingan. Untuk mengawal kualitas pelaksanaan pemilu serentak diperlukan pengawasan yang efektif oleh Bawaslu dan Panwaslu agar setiap tahapan berjalan tertib, aman dan lancar.

“Setiap penyimpangan dalam pelaksaan pemilu harus di atasi secara efektif baik yang berkenaan dengan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran administratif, sengketa antara penyelenggara dan peserta pemilu maupun pelanggaran atau kejahatan pidana pemilu. Dalam hal ini peran bersama antara jajaran bawaslu dalam mengawasi setiap pelanggaran pemilu,” pungkasnya.

Adapun materi yang di sampaikan pada sosialisasi ini antara lain, Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye (APK), Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Iklan Kampanye melalui media cetak, elektronik dan Terakhir juga diisi dengan kegiatan deklarasi pemilu damai.(dew)