Kritik Nadiem Makarim, Federasi Guru: Mendikbud Adalah Menteri Jarak Jauh

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang jarang terlihat turun menyelesaikan permasalahan pendidikan di masa pandemi virus corona Covid-19.

Satriwan mengatakan, terakhir kali dia melihat Nadiem mengurus langsung pendidikan yakni ketika mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin di SMA Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020) lalu.

“Mas Menteri selama PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) ini lebih banyak memerintah dengan metode PJJ juga, jadi saya mengatakan, mas Menteri kita ini menteri pendidikan jarak jauh karena memerintahnya dari jarak jauh juga,” kata Satriwan Salim dalam diskusi virtual, Rabu (29/8/2020).

Dia meminta Nadiem untuk turun langsung menghadapi beberapa masalah pendidikan mulai dari permasalahan fasilitas penunjang PJJ yang dikeluhkan banyak siswa hingga polemik Program Organisasi Penggerak (POP), tidak hanya berkomunikasi melalui layar.

“Mas Menteri ini justru kok menjaga jarak, kami melihat begitu, dengan organisasi guru, kita diskusi memang beberapa kali, tapi itu biasa via zoom, kalau mas Menteri satu arah, ya begitu saja, saya melihat Mendikbud adalah menteri jarak jauh,” katanya.

Satriwan menegaskan pernyataan ini bukan berarti FSGI setuju pembukaan sekolah sebagai solusi permasalahan PJJ.

FSGI menilai kajian yang tengah dilakukan Kemendikbud terkait pembukaan sekolah di zona kuning sangat berbahaya bagi anak sekolah.

Ilustrasi: kanalkalimantan/yuda

“Ini sama saja membunuh pelan-pelan para siswa dan guru kalau membuka sekolah ini, tanpa didasari kepada penelitian, tanpa didasari semacam penilaian asesmen dari ikatan dokter anak, dari KPAI, dari pemangku kepentingan pendidikan,” kata Satriwan.

Satriwan menilai pembukaan sekolah di zona kuning secara administrasi melanggar Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran TA 2020/2021 pada Masa Pandemi Covid-19 yang hanya mengatur pembukaan sekolah di zona hijau.

Selain itu, penyelenggaraan SKB 4 Menteri yang sudah dilakukan pun masih banyak catatan dalam pelaksanaannya seperti protokol kesehatan yang masih dilanggar oleh beberapa sekolah.

Oleh sebab itu, FSGI berharap Kemendikbud tidak sembarangan membuka sekolah di zona kuning sebab berpotensi menjadi klaster baru layaknya perkantoran yang saat ini meningkat kasus covid karena aktivitas dibuka kembali. (suara.com)