Kritisi Skenario Penyaluran BLT di Tengah Kenaikan BBM

KANALKALIMANTAN.COM, BANJAMASIN – Keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat turut menuai kontroversi.

Publik menyoroti langkah yang diberikan Jokowi tersebut masih kurang tepat.

Alih-alih menyikapinya dengan positif, beberapa tokoh masyarakat di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengganggap skenario pemerintah akan penyaluran BLT sebelum menaikan harga BBM hanya untuk mengalihkan dan melepaskan tanggung jawab pemerintah itu sendiri.

Seperti yang disampaikan ahli ilmu hukum dari Borneo Law Firm Banjarmasin, M Fazri, meski tujuan disalurkannya BLT tersebut sebagai pengimbang dari kenaikan BBM. Namun, yang terjadi di lapangan malah bantuan yang disalurkan kebanyakan tidak tepat sasaran.

 

 

Baca juga: Mahasiswa Kecewa, Ketua DPRD Banjarbaru Tak Bisa Ditemui

“Apalagi keadaan masyarakat pasca terdampak pandemi Covid-19, bahwa tidak tepat saran bantuan itu. Yang jadi masalah itu data kita,” ujar Pazri kepada Kanalkalimantan.com.

Menurut dia, data yang digunakan untuk penyaluran bantuan tersebut tidak sedikit yang tidak valid, yang mana data itu seharusnya berbasis kependudukan dengan mencantumkan NIK.

“Sederhana saja, jika kita turun ke pesisir sungai Alalak masih ada masyarakat yang standar nya harusnya dapat, seperti dari segi rumah dan ekonominya, tetapi malah mereka tidak dapat BLT,” jelasnya.

Hal tersebut tentu harus dievalusi, ujar Pazri, jangan sampai pemerintah hanya membuat premning yang dikemas dengan kenaikn BBM, tapi di sisi lain tidak semua bantuan dapat dirasakan masyarakat.

Pazri mengatakan bahwa sebagai ahli hukum dirinya tidak sertamerta menawarkan peraturan tersebut harus dibatalkan atau dirubah. Namun di samping itu pemerintah dapat mengurangi kebijakan-kebijakan ataupun anggaran-anggaran lainnya.

“Kalau kita kritisi pemerintah dapat mengurangi anggaran-anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas ataupun tunjangan-tunjangan, juga mengevaluasi proyek-proyek yang dirasa tidak strategis yang mana proyek itu dianggap mubazir,” sebut Pazri.

Baca juga: “Matinya Suara Rakyat” Massa Tabur Bunga di Kantor DPRD Banjarbaru

Dari situ Pazri mengkritisi bahwa pola yang diberikan pemerintah saat ini dapat dikategorikan ada dugaan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau penguasa yang bisa diuji melalui peradilan MK atau PTUN.

“Kalau pola mereka ini melepaskan, dengan seperti saat ini sekarang dugaan saya mereka lepas tanggung jawab, sebagai penyelenggara negara, ada dugaan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah atau penguasa yang bisa diuji melalui peradilan MK atau PTUN,” tandas Pazri.

Di tempat terpisah, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel, Khairul Umam menyatakan memang sudah jelas skenario pemerintah mengalihkan ke BLT. Apalagi ditemukan BLT yang disalurakan tidak tepat sasaran.

“Ya sebenarnya itu sudah jelas alasan pemerintah ingin mengalihkan kepada BLT itu, kita tidak ingin BLT menjadi alasan pemerintah untuk memotong subsidi untuk berbagai keperluan BLT,” ujar Khairul Umam, Ketua PMII Kalsel yang ditemui seusai aksi demo di depan kantor DPRD Kalsel, Selasa (6/9/2022).

Menurut Umam, kenaikan BBM akan berdampak kepada masyarakat dalam jangka panjang, sedangkan penyaluran BLT hanya berdampak jangka pendek saja.

“Imbas dari kenaikan BBM ini nantinya akan ada banyak bahan bahan pokok yang turut naik? banyak biaya transportasi yang akan naik, dan ini kan justru akan menyengsarakan masyarakat secara berkepanjangan,”

Baca juga: Rumah Warga Rusak Akibat Tambang, 23 KK di Desa Satui Barat Minta Ganti Rugi 

Pihaknya pun berkomitmen akan terus melakukan pengawalan hingga BBM diturunkan kembali.

“Pengawalan BLT ini terhadap BBM harus tetap dipertegas juga jangan sampai penyaluran di lapangan tidak sesuai dengan data data yang memang orang yang membutuhkan yang mendapatkan,” tegasnya.

“Dalam jangka waktu satu bulan ini, kita terus mengawal agar BBM harus benar benar turun bulan ini, kalo tetap tidak direalisasikan kita akan aksi lagi,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : bie