Connect with us

DPRD BANJARBARU

KUA PPAS Diajukan ke DPRD Banjarbaru, Nadjmi: Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Informasi

Diterbitkan

pada

DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna di ruang Graha Paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (9/7). Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna di ruang Graha Paripurna lantai 3 gedung DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (9/7). Agenda yang dibahas adalah penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru H AR Iwansyah dihadiri Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan, Kepala SKPD, camat dan lurah, serta undangan lainnya. Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani menyampaikan, rancangan APBD tahun 2020 diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memanfaatkan teknologi informasi. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan Kota Banjarbaru sebagai Smart City yang juga memperhatikan pembangunan sektor lainnya.

Adapun agenda besar yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan memerlukan perhatian semua sebagai prioritas, Nadjmi Adhani menuturkan, diantaranya adalah pelaksanaan Pilkada tahun 2020, pembangunan pasar tradisional modern, pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan layanan publik, serta pelayanan angkutan transsportasi Banjarbaru.

Usai rapat paripurna, Nadjmi Adhani mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan PPAS tahun 2020. “Ada tiga hal yang kita sampaikan, yang pertama tentang pendapatan, sisi belanja kita, kemudian tentang sisi prioritas,” kata Nadjmi  Adhani.

Pada tahun 2020, Nadjmi Adhani menuturkan, terkait pembangunan, Pemko Banjarbaru mengusung penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis IT dan juga penguatan pelayanan.

“Kemudian pendapatan kita juga diproyeksikan di angka 1,1 triliun. Sementara di belanja, baik belanja langsung atau tidak langsung senilai 1,2 triliun lebih. Berarti tahun depan kita ada defisit, bagaimana menutup defisit anggaran, yaitu tadi dengan beberapa hal,” katanya. (rico)

Reporter :Rico
Editor :Bie

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

DPRD BANJARBARU

DPRD Banjarbaru Kunjungi DPRD Palangka Raya, Ini yang Dipelajari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

DPRD Banjarbaru bersama staf ahli DPRD Palangka Raya beserta jajaran melakukan pembahasan terkait administarsi kependudukan, di Ruang Rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 9 anggota DPRD Kota Banjarbaru melakukan kunjungan kerja ke DPRD Palangka Raya. Agenda kunjungan kerja (Kunker) itu membahas sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, di ruang rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020).

Kehadiran sejumlah wakil rakyat dari provinsi tetangga tersebut, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru HR Budimansyah disambut staf ahli DPRD Palangka Raya Subari beserta jajaran, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya Zulhikmah Ravieq.

HR Budimansyah menjelaskan, kedatangan pihaknya terutama menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. DPRD Kota Banjarbaru saat ini, lanjut dia, tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kependudukan, sehingga dirasakan perlu melakukan kaji banding terlebih dahulu ke wilayah lain.

“Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi  memaksa untuk membuat tata kelola menjadi lebih ringkas, aman dan valid, sehingga nantinya terbitlah aturan yang baru tersebut. Saya rasa seluruh pemerintah daerah juga telah mempersiapkan hal yang sama seperti kami. Selain ke Palangka Raya, kami juga Rabu (22/1) berkunjung ke DPRD Kuala Kapuas untuk membahas hal serupa,” jelas Budimansyah.

Dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tersebut, jelas Budimansyah, banyak ornamen dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah disesuaikan dan diubah, sehingga perda yang terdahulu di Kota Banjarbaru pun dituntut untuk bisa menyesuaikan secepatnya.

“Misalkan salah satu contoh yakni layanan KIA (Kartu Identitas Anak) yang perlu diatur ulang, karena itu juga merupakan bagian dari ornamen penyelenggaraan kependudukan. Banyak masukan yang diberikan oleh pihak DPRD  dan Disdukcapil Kota Palangka Raya, yang akan kami bawa ke Banjarbaru untuk dbahas lebih lanjut,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv) 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Pansus DPRD Banjarbaru Kunker ke Kapuas, Studi Referensi Raperda Administrasi Kependudukan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD Kapuas (22/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD  Kapuas  (22/1/2020) mangkaji Rencana Peraturan Daerah tentang administrasi kependudukan.

Sekretaris DPRD Kapuas diwakili Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga, Agus Priadi menerima rombongan di ruang rapat gabungan komisi, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, sedangkan para petingginya lagi kegiatan dinas luar. Kedatangan rombongan dewan Banjarbaru hanya diberikan penjelasan apa adanya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Kapuas.

“Agenda kami,  dalam rangka Kunker atau studi banding ke DPRD Kapuas terkait Raperda penyelenggaraan administrasi Kependudukan,” kata Fadliansyah.

Legislator dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan, kota Banjarbaru dikenal dengan sebutan Kota Idaman -kota indah damai dan nyaman-,  serta memiliki moto ” Gawi Sabarataan”  artinya seluruh pekerjaan pembangunan dilakukan secara  bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

HR Budimansyah, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Banjarbaru menambahkan bahwa pihaknya memahami kesibukan seluruh anggota dewan di Kapuas.

“Kita semua baik dari Dewan Banjarbaru dan seluruh anggota dewan Kabupaten Kapuas sama-sama melaksanakan tugas sebagai Pansus Raperda,” ujar Budimansyah.

Disampaikannya, sampai saat ini sama-sama menggali referensi ke luar daerah. “Jadi kami memaklumi tugas berat sebagai anggota dewan,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Tak Bisa Sediakan Lahan SMAN 5, Wakil Ketua Kecewa Dana Rp 3 Miliar Sia-sia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Drs H Napsiani Samandi MAP. foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kegagalan realisasi pengadaan lahan SMA Negeri 5 Banjarbaru pada tahun 2019 lalu, menimbulkan kekecewaan wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru. Padahal anggaran yang sudah disediakan untuk pengadaan lahan senilai Rp 3 miliar, justru akhirnya sama sekali tidak terpakai.

Kekecewaan ini secara terang-terangan disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Drs H Napsiani Samandi MAP, saat ditemui Kanalkalimantan.com, Selasa (21/1/2020) siang. Ia mengaku sangat kecewa terhadap kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, lantaran tidak berhasil mendapatkan lahan SMAN 5 Banjarbaru pada tahun 2019.

“Kecewanya begini, di tahun 2019 itu kawan-kawan DPRD Banjarbaru sudah berjuang untuk melalukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, baik Disdik Provinsi Kalsel maupun DPRD Kalsel. Di tahun itu juga, kita sudah sediakan Rp 3 miliar untuk penyediaan lahan, tapi kenyataannya Disdik Kota Banjarbaru tidak bisa merealisasi rencana itu,” ujarnya.

Pun, yang menjadi jalan keluar Disdik Kota Banjarbaru pada tahun 2020 ini, yakni menggunakan lahan aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru hanya dengan luasan lahan 1,3 hektare, tidak menyanggupi kebutuhan lahan yang ditargetkan yakni minimal seluas 2 hektare.

Lokasi lahan yang dipilih Disdik Kota Banjarbaru ini berada persis di ujung jalan Sidomulyo III yang terhubung dengan jalan Trikora, Kecamatan Landasan Ulin.

Atas gagalnya pengadaan lahan SMAN 5, Napsiani mengungkapkan bahwa anggaran Rp 3 miliar yang telah disediakan, akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2019. Kader PPP tersebut sangat menyangkan hal ini, mengingat pendidikan adalah hajat hidup masyarakat untuk sekolah.

“Pembangunan SMAN 5 Banjarbaru di Kecamatan Landasan Ulin ini harusnya kita kebut penyelesaiaannya. Apapun yang menyangkut pendidikan itu pasti adalah hal yang urgent. Disdik Kota Banjarbaru telah gagal dalam menyikapi hal yang urgent ini. Toh, uang negara yang sudah disediakan akhirnya jadi sia-sia,” kata Napsiani.

Seperti yang diketahui, rencana pembangunan SMAN 5 Banjarbaru di Kecamatan Landasan Ulin ini merupakan solusi bagi para pelajar SMP yang ingin mendaftar ke SMA yang ada di Banjarbaru, namun terkendala sistem zonasi. Seluruh pelajar SMP yang ada di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang, dibuat kebingungan mendaftar karena hanya ada satu SMA saja yang berada di ares zonasi dua kecamatan ini, yakni SMAN 4 Banjarbaru.

Rencana lahan aset Pemkot Banjarbaru yang disediakan untuk pembangunan SMAN 5 Banjarbaru. foto: rico

Tentunya, SMAN 4 Banjarbaru ini tidak dapat menampung seluruh pelajar SMP yang ada di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Tidak seimbangnya perbandingan jumlah pelajar SMP dan fasilitas pendidikan SMA inilah yang menimbulkan banyaknya desakan terhadap pemerintah daerah untuk membangun SMA baru di Kecamatan Landasan Ulin.

Ditanya terkait sudah adakah komunikasi antara Disdik Banjarbaru dengan DPRD Banjarbaru ihwal proses hibah aset lahan? Napsiani mengatakan sampai saat ini belum ada  komunikasi apapun.

“Sampai hari ini belum komunikasi penyerahan aset dengan dewan. Harusnya ada persetujuan dengan dewan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru M Aswan mengakui bahwa pihaknya memang tidak akan melakukan komunikasi dengan DPRD Banjarbaru dalam proses hibah lahan. Alasannya, lahan yang nantinya akan dibangun SMAN 5 Banjarbaru tersebut merupakan kepentingan fasilitas publik.

“Memang kita tidak akan meminta persetujuan proses hibah tanah dengan pihak DPRD Banjarbaru. Kita sudah terima informasi dari Kabid Aset, bahwa lahan ini untuk kepentingan fasilitas publik jadi tidak perlu ke dewan,” kata Aswan.

Aswan mengatakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Banjarbaru tengah melakukan perbaikan tentang status lahan yang seluas 1,3 hektare tersebut di Badan Pertanahan Negara (BPN). Rencananya, jika perbaikan status tersebut telah selesai, maka akan diminta persetujuan dari Walikota Banjarbaru untuk dihibahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->