Connect with us

Hukum

Lagi Ahmad Bikin Ulah, Berniat Terjun dari Tower BTS Setinggi 40 Meter

Diterbitkan

pada

Akhmad yang bikin heboh lantara berniat bunuh diri panjat tower BTS Foto: istimewa
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Entah apa yang ada dipikiran Ahmad Akbar (30). Pria ini nekat mau mengakhiri hidupnya dengan terjun dari atas tower BTS setinggi 40 meter. Untungnya, aksi tersebut tak jadi dilakukan dan yang bersangkutan akhirnya turun sendiri dari ketinggian tower.

Percobaan bunuh diri yang dilakukan Ahmad ini sempat menggerkan warga sekitar di TKP berdekatan dengan dok kapal milik Haji Hasan di Alalak Utara, Kamis (13/9). Menurut informasi yang beredar yang bersangkutan sudah tiga kali memanjat Tower dan ingin melakukan hal yang sama karena kabarnya Ahmad mengalami depresi atau gangguan jiwa.

Setelah mendapat laporan melalui pesan Whatsapp dan frekuensi tim emergency gabungan pun berdatangan ke TKP. Terlihat dari video live yang dilakukan oleh akun Instagram Rescue 911 tim Basarnas serta pihak Kepolisian dan ibu bersangkutan turut membujuk agar yang bersangkutan mau turun dari tower BTS tersebut.

Bahkan Kakak yang bersangkutan sudah berada di atas tower sekitar 10 meter sebelum puncak Tower BTS untuk membujuk yang bersangkutan agar segera turun. Untungnya, kali ini Ahmad tak merepotkan seperti aksi-aksi sebelumnya. Sebab ia turun sendiri menara tower yang diduga memiliki tinggi sekitar 40 meter lebih itu.

“Alhamdulillah sudah mulai turun. Dia memanjat turun sendiri. Mudah-mudahan bisa sampai ke tanah dengan selamat,” ujar seorang relawan di TKP.

Sementar Fauzi, warga yang rumahnya paling dekat dengan TKP menceritakan bahwa kejadian ini bermula dari pukul 07.00- 14.00 Wita.  Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolsek Berangas, Ipda Abdullah Akhsanun Ni’am. “Jam 7 pagi kami menerima laporan dari masyarakat. Jam 9 kami melakukan evakuasi,” ujarnya.

Pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan Tim Emergency, Basarnas, Lurah, Kepala Desa, Camat, dan warga sekitar untuk membujuk Ahmad agar turun dari menara. “Upaya evakuasi dilakukan oleh tim Basarnas. Namun gagal. Kemudian kami lakukan koordinasi dengan pihak keluarga untuk naik ke atas (menara) agar membujuk yang bersangkutan. Namun tetap tidak membuahkan hasil,” jelas Abdullah.

Sekitar pukul 12.00 WITA tim Basarnas pun turun dan lokasi sekitar menara mulai disterilkan. Setelah 2 jam, akhirnya si pelaku pun turun dengan sendirinya. Dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga dan Kepala Desa.

Hamidah, selaku ibu pelaku yang tinggal di Jalan Berangas Timur  Gang Al Badawi juga membenarkan bahwa Ahmad mengalami gangguan kejiawaan sejak tahun lalu. “Sudah setahun dia sering di rumah saja. Sering diajak ngobrol sama warga, tapi tidak menjawab. Kadang bisa membawa parang dan kabur dari rumah,” katanya.

Ini merupakan kali kedua Ahmad menaiki menara. Ia juga menaiki menara yang sama. “Cuma saat itu, tidak ada pihak kepolisian dan lain-lain. Namun dia mau disuruh turun oleh warga” cerita Hamidah.

Selama setahun pula si Ahmad sudah tidak bekerja. Sebelumnya Ahmad merupakan seorang pekerja swasta. Ia mempunyai seorang istri dan anak laki-laki berusia 1 tahun.

Pihak Kepala Desa dan keluarganya sendiri pun sudah menyetuji agar Ahmad dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Sambang Lihum. “Kami  juga tidak sanggup mengurusnya. Kadang ia bisa mengetuk rumah dan mengganggu tetangga lain” ungkap Hamidah.

Pukul 15.30 Wita tadi pihak keluarga dan Kepala Desa didampingi oleh Kepolisian mengantarkan pelaku menuju Rumah Sakit Jiwa Daerah Sambang Lihum. (mario sumampow)

Reporter: Mario
Editor: Chell

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Tiga Hakim Perempuan Memutus Presiden Melanggar Hukum Dalam Pemblokiran Internet di Papua

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Majelis hakim PTUN Jakarta yang memimpin sidang putusan gugatan internet Papua. Foto: Courtesy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika telah melanggar hukum dalam pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Persidangan ini dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin dengan dua anggotanya Baiq Yuliani dan Yeni Yeaniwilda.

Hakim Ketua Nelvy Christin juga menghukum presiden dan menteri kominfo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.457 ribu secara bersama atau tanggung renteng.

“Menghukum tergugat satu dan tergugat dua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu,” ucap Nelvy Christin saat membacakan putusan secara online pada Rabu (3/6).

Putusan majelis hakim ini sesuai dengan permohononan yang diajukan Tim Pembela Kebebasan yakni menyatakan tindakan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menolak eksepsi atau bantahan dari Kementerian Kominfo dan Presiden RI mulai dari tenggang waktu, mekanisme gugatan hingga kejelasan gugatan.

 

Sementara dalam pokok perkara, majelis hakim menilai Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) UU ITE yang dijadikan dasar pemerintah dalam memutus internet tidak tepat. Sebab, pembatasan internet, menurut pasal tersebut, hanya dapat dilakukan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, tidak mencakup pemutusan akses jaringan internet.

Majelis hakim juga menyatakan pembatasan HAM hanya dibolehkan jika sesuai undang-undang. Karena itu, pemerintah semestinya menggunakan UU tentang keadaan bahaya jika hendak melakukan pembatasan hak. Namun pada praktiknya, pemerintah tidak pernah menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU tentang Keadaan Bahaya tersebut.

Tanggapan Penggugat dan Tergugat

Tim Pembela Kebebasan Pers ini terdiri dari AJI, Safenet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam dan ICJR. Gugatan ini diajukan ke PTUN Jakarta pada 21 September 2019 setelah pemerintah tidak menanggapi keberatan TIM Pembela Kebebasan Pers.

Adapun tindakan pemblokiran yang dipersoalkan adalah pelambatan akses internet (bandwidth throttling) di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Kedua, pemblokiran layanan data atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Papua Barat, pada 21 Agustus-4 September 2019.

Dan terakhir, perpanjangan pemblokiran layanan data dan pemutusan akses internet di empat kabupaten/kota Papua dan dua kabupaten/kota di Papua Barat pada 4 September hingga 9 September 2019.

Kuasa Hukum Tim Pembela Kebebasan Pers Ade Wahyudin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menyatakan tindakan pemerintah sebagai perbuatan melanggar hukum. Ia berharap putusan ini dapat membawa iklim yang baik bagi kebebasan internet di Indonesia.

“Gugatan ini sangat baik dan akan menjadi preseden yang bagus juga untuk kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan berinternet di Indonesia. Kita dengar dalam pertimbangan hakim, pertimbangan HAM sangat mendominasi,” jelas Ade kepada VOA pada Rabu (3/6).

Ade menjelaskan gugatan dialamatkan ke presiden karena dianggap melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar hukum di Papua dan Papua Barat. VOA sudah berusaha meminta tanggapan kementerian komunikasi dan informatika, serta juru bicara presiden terkait putusan ini. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pemerintah. (sm/ab)

Reporter : Sasmito
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->