Kalimantan Selatan

Lagi-lagi Gagal Temui Paman Birin, Massa Aksi Hanya Bisa Telan Kecewa

Diterbitkan

2 tahun yang lalu

pada

9 November 2022

Diunggah oleh

Desy Arfianty

Massa aksi membubarkan diri dengan tetap pada tujuh tuntutan yang mereka bawa dan menunggu untuk bertemu Gubernur Kalsel. Foto : wanda

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Aksi BEM se Kalsel menggeruduk kantor Gubernur Kalsel untuk bertemu Gubernur kembali menuai kekecewaan. Ratusan mahasiswa yang beratribut almamater dan baju hitam hanya berkumpul, dan berorasi di halaman perkantoran Setda Provinsi Kalsel, Rabu (9/11/2022) sore, tanpa kedatangan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.

Di hadapan pejabat SKPD yang menemui mahasiswa, Yogi Ilmawan, Koordinator Lapangan Aksi mengatakan, tetap menginginkan untuk dihadirkannya Gubernur Kalsel.

Massa aksi pun menyampaikan rentetan kekecewaannya kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor yang mangkir dari panggilan rakyat terhitung sejak satu minggu lalu.

“Kita sudah membuat ruang untuk bertemu, tapi kenapa Paman Birin mangkir lagi, gimana rakyat ini apakah menjadi prioritas apa tidak, yang menjadi prioritas Paman Birin hanya proyek-proyeknya saja. Kami menagih janji bertemu,” ujar Yogi.

Sementara itu, menanggapi massa aksi di ialah Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, H Sulkan menyampaikan permintaan maaf karena Gubernur Kalsel memiliki agenda lain.

Ia juga ingin membacakan tujuh agenda Gubernur yang dilakukan hari ini. Namun, permintaan maaf dan penjelasan tersebut langsung dipatahkan massa aksi.

“Sekarang apakah prioritasnya jawaban 7 tuntutan ditanyakan atau hanya menanyakan Paman Birin berada, saya akan sampaikan agenda-agenda tersebut dan menyampaikan jawaban Gubernur,” ujar Sulkan.

Komunikasi yang baik ditawarkan oleh Sulkan untuk bisa menjawab semua tuntutan yang dibawa peserta aksi, namun tidak dengan dipertemukan dengan Gubernur Kalsel.

Mereka mengaku telah menerima massa aksi dengan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung di dalam BEM Se Kalsel belum lama ini. Mereka juga menyampaikan langsung kepada Gubernur Kalsel.

“Pertama kita kan sudah berkomunikasi di waktu yang dijadwalkan yaitu satu kali 24 jam bahwa saat itu Gubernur Kalsel sedang ada perjalanan ke desa untuk menjemput aspirasi masyarakat,” sebutnya.

Untuk kedua kalinya, sambung Sulkan mereka memang berjanji memfasilitasi. Mereka pun membentuk tim rangkap kedua yang langsung meminta jawaban tuntutan dari Gubernur Kalsel.

“Kedua kalinya kami menghubungi beliau ternyata beliau masih di desa sampai hari Sabtu. Tapi Gubernur mengatakan siap bersilaturahmi dengan para mahasiswa. Yang ketiga kami tentunya kami sangat menghormati kalian, buktinya kami inisiatif membentuk rangkap tim kedua untuk meminta jawaban langsung atas tuntutan kalian,” jelasnya.

Adapun dari 7 isi tuntutan yang diajukan massa aksi salah satunya sudah dipenuhi yakni dengan mengumpulkan seluruh SKPD untuk membahas tuntutan tersebut.

“Salah satunya kita sudah merapatkan seluruh SKPD untuk membahas tuntutan itu. Semua gerak yang Gubernur lakukan adalah untuk kepentingan rakyat, maka kita bisa mencipatakan titik temu dari situ,” ungkapnya.

Mereka pun mengatakan mencoba lagi bagaimana caranya bisa bersilaturahmi dengan baik bersama Gubernur agar solusi terpecahkan dan membuahkan hasil.

Pantauan media ini, hingga sore hari massa aksi geruduk kantor Gubernur Kalsel akhirnya membubarkan diri, tapi mereka tetap pada 7 tuntutan yang mereka bawa dan menunggu untuk bertemu Gubernur Kalsel.

Aksi massa ini pun dikawal ketat oleh pihak kepolisian Polda Kalsel. Di depan kantor Setda Provinsi Kalsel terpantau satu unit kendaraan taktis dan Damkar diterjunkan.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah Mahasiswa yang dipelopori oleh BEM Se-Kalsel memadati kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (9/11/2022) siang, mencari Gubernur Kalsel untuk membahas 7 tuntutan yang dibawa.

Adapun 7 tuntutan yang dibawa ialah setop izin baru pertambangan, PEBB (Penghentian Eksploitasi Skala Besar) di Kalsel, Cabut izin-izin pertambangan HTI dan HPH yang bermasalah di Kalsel.

Kemudian menuntut pemerintah daerah Provinsi Kalsel ntuk membentuk Satuan Tugas Kejahatan Tambang, kejahatan lingkungan dan kejahatan SDA yang melibatkan partisipasi masyarakat Kalimantan Selatan.

Serta tingkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kalsel, menuntut pemerintah provinsi untuk menekan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kalsel.

Dan juga mereka menuntut pemerintah Kalsel untuk menyiapkan ketahanan pangan masyarakat Kalsel dan memasifkan pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan di Kalsel. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter : wanda
Editor : cell

Dilihat 38