Connect with us

Kota Banjarmasin

Laporan TKP Dugaan Pencabulan di Banjarbaru, Bagaimana Oknum KPU Bertemu Korban?

Diterbitkan

pada

ilustrasi/liputan6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum KPU Banjarmasin saat ini masih diusut polisi. Dari laporan yang diterima Kanalkalimantan.com, peristiwa tersebut terjadi 25 Desember lalu, sekitar pukul 12.00 Wita di dalam lobi toilet Hotel Grand Dafam, Q Mall Banjarbaru. Lalu, bagaimana terlapor yang berdinas di Banjarmasin bisa bertemu korban di lokasi?

Sekretariat KPU Banjarmasin Husni Thamrin menegaskan bahwa KPU tidak ada agenda acara pada tanggal tersebut di Hotel Grand Dafam. Jika kemudian terlapor hadir di tempat itu, maka yang jelas bukan kegiatan yang dilakukan KPU Banjarmasin. “Kami tidak tahu. Yang pasti bukan acara KPU,” kata Husni Thamrin saat ditemui di Sekretariat KPU Kota Banjarmasin, Rabu (8/1) pagi.

Husni menyebut, tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan yang dilaksanakan pada 25 Desember 2019. Di mana, pada tanggal itulah terjadi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum pejabat tersebut. “Kan kalau tidak salah disebutkan tanggal 25 (Desember) ya. Acara KPU tidak ada (di tanggal itu),” ujar Husni.

Husni menyebut, kegiatan acara yang berkaitan dengan kepemiluan terakhir digelar tanggal 23 Desember 2019 lalu. Saat itu, diduga oknum pejabat penyelenggara pemilu itu menghadiri peluncuran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. “Tanggal 23 (Desember 2019), Senin malam itu yang berangkat sama-sama dengan kami dan komisioner yang lain. Setelah itu tidak ada acara, di luar daerah,” sebut Husni.



Namun dari hasil penelusuran, kehadiran pejabat KPU Banjarmasin di Hotel Grand Dafam guna menghadiri acara Rakerda MUI se Kalimantan. Kegitan tersebut selain diikuti pengurus MUI se Kalimatan, juga dihadiri sejumlah kepala daerah, pejabat dari berbagai instansi, dan tokoh masyarakat.

Sehingga kehadiran terlapor di kegiatan tersebut, bisa jadi karena mendapat undangan secara pribadi atau pun mewakili instansinya. Namun sejauh ini, kanalkalimantan.com masih belum berhasil mendapatkan konfirmasi dari pejabat yang dilaporkan terkait kasus ini.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Husni Thamrin mengaku, dirinya malah mengetahui kabar itu dari rekan-rekan awak media. “Kan yang lebih tahu ya kawan-kawan (wartawan) yang luas jaringannya,” katanya sembari tertawa.

Kendati begitu, Husni mengatakan, Sekretariat KPU Kota Banjarmasin memutuskan untuk menunggu perkembangan kasus yang diduga menyeret seorang pejabat penyelenggara pemilu di Kota Seribu Sungai ini. “(Kami) menunggu keterangan dari pihak berwenang, apa yang sebenarnya terjadi,” tambah Husni.

Sekretariat KPU Kota Banjarmasin tidak ingin mendahului pihak berwajib yang kini tengah melakukan penyelidikan. “Kita hargai dulu prosesnya. Infonya yang kami baca sudah berproses kan. Kita tunggu saja dulu,” tandasnya. (Fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Banjarmasin

Bayar Denda Tapi Belum Ada Aplikasi, Perwali Protokol Kesehatan di Banjarmasin Direvisi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Ibnu Sina mengakui adanya kekeliruan dalam Perwali yang mengatur penegakan protokol kesehatan. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masih dalam tahap sosialisasi, Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin No 60 tahun 2020 tentang pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 ternyata didapati masih ada kekeliruan.

Seperti tidak ada pasal 14 dalam Perwali yang telah ditandatangani Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Dimana, dari pasal 13 langsung lompat ke pasal 15. Tentunya, ini merupakan kesalahan fatal dalam pembuatan payung hukum di kota Banjarmasin.

Nah, saat dikonfirmasi Kanalkalimantan.com pada Rabu (12/8/2020) siang, Wali Kota Ibnu mengakui adanya kekeliruan dalam Perwali yang mengatur penegakan protokol kesehatan sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19.

Menurut Ibnu Sina, pasal 15 yang ada dalam Perwali tersebut, oleh Bagian Hukum Setdako Banjarmasin sudah dikoreksi menjadi pasal 14.



Dalam perkembangannya, ada instruksi dari Mendagri yang baru diterima, menyebutkan bahwa ada pengurangan isi pasal dalan Perwali itu. Semula, ada 14 pasal dan akan berkurang menjadi 12 pasal.

“Ada perubahan di template-nya. Ini terkait dengan Perwali Nomor 60 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di Kota Banjarmasin, ada pengurangan pasal dari 14 pasal menjadi 12 pasal saja, sesuai dengan format yang diterima,” beber Ibnu Sina.

Selain itu, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan, pemberian sanksi berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf h tentang denda administratif, harus menggunakan e-tilang melalui aplikasi Pikobar. Padahal, hingga kini Pemko Banjarmasin belum memiliki aplikasi ini.

“Terkait Pikobar itu juga ada kesalahan. Nantinya pembayaran akan langsung ke kas daerah, dan tidak melalui aplikasi Pikobar,” kata Ibnu.

Diakui Ibnu, Pemko Banjarmasin hingga kini belum memiliki aplikasi Pikobar, yang saat ini baru digunakan oleh Pemprov Jawa Barat.  “Kita juga akan revisi definisi lebih konkret terkait dengan denda administrasi,” imbuh Ibnu.

Ia sendiri sempat menerima usulan dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bahwa denda administratif yang dimaksud tidak berupa uang tunai. Sebelumnya, Perwali menyebutkan bahwa denda administratif yang dikenakan sebesar Rp100 ribu.

“Misalnya, senilai Rp100 ribu tetapi berupa masker atau hand sanitizer misalnya. (Tetapi) di Perwali ini tetap (dengan cara) membayar. Setelah keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri, ada rencana dari Bagian Hukum untuk merevisi sesuai instruksi menteri,” lugasnya.

Nantinya, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda uang tunai seperti yang telah diatur di dalam perwali. Dalam persidangan nanti akan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) Satpol PP Kota Banjarmasin.

Ibnu menambahkan, perwali ini tengah disosialisasikan selama 14 hari, hingga 20 Agustus 2020 mendatang. Nantinya, pada 21 Agustus 2020, sudah ada penegakan hukum terkait dengan penerapan protokol kesehatan. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarmasin

Cegah Karhutla, Petani Pemilik Lahan Didatangi Bhabinkamtibmas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan jajaran Polsek Banjarmasin Timur dengan memberikan imbauan kepada petani. foto: polsek banjarmasin timur
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan jajaran Polsek Banjarmasin Timur dengan memberikan imbauan tentang bahaya Karhutla kepada petani.

Selain sosialisasi yang diberikan kepada para petani, upaya sosialisasi juga dilakukan dengan cara mendatangi langsung para petani di tanah garapan masing-masing.

Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Susilo mengatakan upaya “door to door” tersebut akan lebih efektif, selain imbauan yang diberikan dapat disampaikan dengan jelas, juga akan terjalin kedekatan dengan para petani.

“Kita telah petakan beberapa wilayah yang kerap jadi langganan kebakaran lahan. Lalu saya minta kepada Bhabinkamtibmas memberikan sosialisasi dan imbauan langsung kepada para petani,” ujar Kapolsek Banjarmasin Timur.



Dalam pertemuan dengan petani, melalui Bhabinkamtibmas, Kapolsek berpesan agar petani tidak membakar lahan bekas garapan padi seusai masa panen nanti.

“Kita juga meminta kepada petani untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi wilayahnya masing-masing dari kemungkinan kebakaran lahan yang disebabkan oleh alam,” jelasnya.

Ditambahkannya kegiatan yang dilakukan merupakan implementasi dari program Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Nico Afinta dalam upaya pencegahan Karhutla. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->