Lebaran 2019: Akankah “Cebong” dan “Kampret” Saling Bermaafan?

Pemilu 2019 sudah diketahui hasil akhirnya, meski masih menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Yang belum jelas apakah bisa berakhir atau tidak, adalah perseteruan pendukung kedua kubu, yang saling memanggil dengan istilah Cebong dan Kampret.

Seperti jutaan warga Indonesia lainnya, Israr memiliki masalah yang sama di lingkup keluarga besar, yaitu perbedaan pandangan politik dalam beberapa bulan terakhir. Belum tahu akan seperti apa, menurut Israr, secara pribadi dia berharap politik tidak merusak suasana silaturahmi Lebaran keluarga besarnya di Yogyakarta tahun ini.

“Paling enak sih kalau Lebaran nggak usah sama sekali bicara politik atau tokoh politik dengan keluarga besar. Salah-salah, niatan silaturahmi bisa tercederai oleh sakit hati karena ucapan salah satu dari kita. Bayangkan saja, kalau kita baru hangat bercakap, tiba-tiba ada saudara yang berkomentar negatif tentang orang yang kita anggap baik. Membekasnya bisa lama, tuh,” kata Israr kepada VOA.

Sejak kondisi politik memanas akhir tahun lalu, banyak grup keluarga di aplikasi percakapan seperti whatsapp, bubar gara-gara saling sindir dan beda pilihan. Untuk pertama kalinya pada Lebaran ini, mereka yang beda pilihan itu akan dipertemukan dalam silaturahmi keluarga setelah api Pilpres 2019 memanaskan hubungan darah. Cebong dan Kampret pun, barangkali akan terpaksa bersalaman di depan kakek-neneknya mereka.

Penulis yang juga aktivis di Jaringan Nasional Gusdurian, Kalis Mardiasih mengakui, situasi saat ini memang cukup sulit. Kalis yang aktif berbicara dalam banyak forum mengaku, sering mendengar pengakuan langsung bagaimana hubungan orang tua dan anak, adik dan kakak, dan antar sepupu bisa renggang karena politik. Kisah-kisah di media sosial juga banyak ditemukan, yang intinya memaparkan kesedihan karena rusaknya hubungan keluarga. Kesempatan silaturahmi Lebaran yang mempertemukan keluarga besar, diharapkan mampu mengawali rekonsiliasi atas semua masalah itu.

“Kita harus sama-sama menyadari, bahwa politik adalah sesuatu yang luwes dan dinamis, sangat bisa berubah. Yang punya kepentingan hanya segelintir elit. Beda dengan keluarga. Keluarga adalah hubungan darah yang ikatannya seumur hidup. Ikatan keluarga itu melampaui semua batas duniawi yang hanya berupa angka atau produk hukum. Itulah keajaiban ikatan keluarga. Karena itu, kita harus bijak menghadapi semua itu,” ujar Kalis.

Apa yang terjadi di keluarga Israr, juga dialami Kalis. Di lingkup keluarga inti, kondisinya nyaman. Tetapi di lingkaran keluarga besar, memang ada perbedaan pilihan. “Saya juga belum tahu bagaimana caranya. Soalya masih sama-sama muda. Sama-sama usia produktif yang pandangan poltiknya masih sangat idealis. Mungkin pada akhirnya mengambil jarak. Acara intinya kan salaman, ya sudah, tapi untuk ngobrol panjang mungkin masih canggung rasanya,” jawab Kalis ketika ditanya bagaimana dia akan menghadapi keluarga besar dalam silaturahmi Lebaran tahun ini.

Faktor sosial media cukup dominan memperuncing persoalan ini. Banyak yang memutus pertemanan di facebook atau meninggalkan grup WA. Kalis merinci, setidaknya ada dua sebab yang bisa dijadikan analisa awal. Pertama, adalah karena karakter sosial media yang membentuk lingkaran bagi orang-orang yang cenderung memiliki pandangan yang sama. Akibatnya, masyarakat tidak belajar untuk memahami mereka yang berbeda pandangan.

“Kedua, di medsos yang buruk adalah kita tidak bertemu langsung. Karena itu kita bisa menulis apa saja. Seolah kita pemberani, dan seolah semua orang mendukung kita. Padahal, di hidup yang nyata, kita harus menjumpai orang yang berbeda pandangan dan identitas. Rekonsiliasi yang nyata, itu ya ketika ada pertemuan, bertemu wajah, dan mengobrol. Dan ketika memutuskan untuk mengobrol, salaman, seyogyanya ego kita di nol-kan dulu,” ujar Kalis.

Jika selama ini, media sosial menjadi media perbedaan pendapat di lingkup keluarga, maka Lebaran memberi kesempatan bertemu fisik. Perjumpaan itu, kata Kalis, harus dimaknai sebagai upaya rekonsiliasi, upaya saling memaafkan. Jangan justru menjadi ajang mencari kebenaran versi sendiri, apalagi untuk kepentingan politik yang menurut Kalis jauh dari kehidupan nyata masyarakat.

Catatan penting, kata Kalis, elit politik belum memberikan contoh untuk upaya rekonsiliasi ini. padahal hajatan politik sudah selesai.

Soal peran elit politik yang minim dalam rekonsiliasi pasca Pemilu ini juga dibenarkan oleh pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hempri Suyatna. Di satu sisi, Hempri mengakui sebagian besar masyarakat Indonesia memang belum dewasa dalam perbedaan politik. Tetapi faktor yang dominan dari sikap itu adalah juga pengaruh elit politik. Hal-hal kecil dipolitisasi sehingga hubungan masyarakat yang sudah dingin, menghangat kembali.

Karena tidak bisa berharap banyak dari elit politik dalam waktu dekat, Hempri menyarankan masyarakat secara sadar memanfaatkan momentum Lebaran ini untuk rekonsiliasi.

“Lebaran ini momentum rekonsiliasi nasional yang bagus. Ini bisa menjadi gerakan yang muncul dari bawah, karena kalau kita mengharapkan dari atas belum muncul rekonsiliasi dari kedua kubu. Dari bawah harus dimulai rekonsiliasi lokal di level keluarga, untuk menjadi lebur bersama, melebur perbedaan untuk merajut masa depan,” kata Hempri.

Di tengah keluarga besar yang memiliki masalah hubungan karena politik, kata Hempri, ada pilihan apakah akan membicarakan persoalan ini bersama atau tidak. Namun tidak ada salahnya menjadikan ajang silaturahmi sebagai rekonsiliasi terbuka. Justru dengan cara itu, bisa muncul kesepakatan untuk mengakhiri hubungan panas pendukung Jokowi dan Prabowo yang masih bertali darah ini. “Perbedaan politik wajar, tetapi keluarga itu harus tetap menjadi nomor satu,” ujar Hempri memberi alasan.

Hempri meyakini, bertemunya Cebong, istilah yang dipakai untuk pendukung Jokowi, dan Kampret yang identik sebagai pendukung Prabowo di satu ruangan akan berdampak besar bagi bangsa. Apalagi jika ratusan ribu keluarga besar di Indonesia sepakat melakukan itu pada Lebaran tahun ini. Sejuknya hubungan di dunia nyata, harus diikuti dengan penurunan tensi di media sosial, termasuk kemauan untuk tidak lagi menjadi pendukung 01 atau 02.

“Salah satu buktinya nanti yang bisa dirasakan adalah ketika kita, sebagai bangsa, sepakat untuk tidak lagi mengenakan angka sebagai identitas politik. Tidak lagi ada 01 atau 02, yang ada adalah Indonesia. Juga, penting untuk berhenti menyebut saudara sendiri yang berbeda pilihan dengan sebutan Cebong dan Kampret. Itu sebutan buruk yang secara tidak sadar terus menebalkan jurang diantara kita sendiri. Kalau sudah salaman Lebaran ini, kita harus pensiun sebagai Cebong maupun Kampret,” tambah Hempri. (ns/uh/kk/voa)