Connect with us

DPRD BANJARBARU

Legislatif dan Eksekutif Sepakat Tambah Dua Raperda di Propemperda 2019

Diterbitkan

pada

Usai pimpinan rapat mengetuk palu, Rapat paripurna dilanjutkan lewat penandatangan kesepakatan bersama Propemperda tambahan tahun 2019. Foto : rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan kesepakatan bersama perubahan Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2019, Senin (22/7).

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banjarbaru H AR Iwansyah dihadiri Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani dan Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan.

Ketua DPRD Banjarbaru H AR Iwansyah mengatakan, perencanaan penyusunan Perda dilaksanakan melalui Promperda yang disusun bersama oleh DPRD dan pemerintah kota. Setelah ditetapkan Propemperda tahun 2019 pada akhir tahun 2018 lalu, masih dimungkinkan bagi DPRD maupun Pemko mengajukan Rancangan Peraturan daerah (Raperda) di luar Propemperda yang telah ditetapkan.

“Tanggal 16 Juli, Bapemperda DPRD Kota Banjarbaru bersama-sama dengan bagian hukum telah membahas tentang rencana penambahan Propemperda untuk tahun 2019 dan hasil pembahasannya kita akan sampai dalam rapat hari untuk diminta persetujuannya,” katanya.

Berdasarkan hasil koordinasi Bapemperda dengan bagian hukum terhadap Propemperda yang disepakati sebelumnya yaitu sebanyak 10 Raperda, maka DPRD Banjarbaru kemudian mengusulkan penambahan dua Raperda melalui rapat paripurna.

Adapun dua Raperda tersebut adalah Raperda tentang pembentukan dana cadangan untuk pemilihan kepala daerah. Satu lainnya yakni perubahan Raperda tentang perubahan atas Perda kota Banjarbaru nomor 3 tahun 2010 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Iwansyah mengatakan, mengingat adanya urgensi untuk melakukan perubahan terhadap beberapa Perda yang telah ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah.

“Disamping itu juga perlu adanya regulasi baru yang dirasa mendesak untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah dan pembangunan,” lanjutnya.

Sementara itu, Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani mengatakan, memang sebelumnya sebelumnya hanya 10 Raperda yang menjadi skala prioritas. Namun seiring waktu, rupanya kedua Raperda yang diusulkan harus diprioritaskan untuk diproses menjadi Perda.

“Dua judul Raperda yang diusulkan, kita sepakati untuk masuk menjadi Propemperda tambahan tahun 2019,” kata Nadjmi. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

DPRD BANJARBARU

DPRD Banjarbaru Kunjungi DPRD Palangka Raya, Ini yang Dipelajari

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

DPRD Banjarbaru bersama staf ahli DPRD Palangka Raya beserta jajaran melakukan pembahasan terkait administarsi kependudukan, di Ruang Rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Sebanyak 9 anggota DPRD Kota Banjarbaru melakukan kunjungan kerja ke DPRD Palangka Raya. Agenda kunjungan kerja (Kunker) itu membahas sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, di ruang rapat Komisi DPRD Palangka Raya, Kamis (23/1/2020).

Kehadiran sejumlah wakil rakyat dari provinsi tetangga tersebut, dipimpin Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru HR Budimansyah disambut staf ahli DPRD Palangka Raya Subari beserta jajaran, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya Zulhikmah Ravieq.

HR Budimansyah menjelaskan, kedatangan pihaknya terutama menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. DPRD Kota Banjarbaru saat ini, lanjut dia, tengah menggodok rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan kependudukan, sehingga dirasakan perlu melakukan kaji banding terlebih dahulu ke wilayah lain.

“Perkembangan zaman, kepentingan dan teknologi  memaksa untuk membuat tata kelola menjadi lebih ringkas, aman dan valid, sehingga nantinya terbitlah aturan yang baru tersebut. Saya rasa seluruh pemerintah daerah juga telah mempersiapkan hal yang sama seperti kami. Selain ke Palangka Raya, kami juga Rabu (22/1) berkunjung ke DPRD Kuala Kapuas untuk membahas hal serupa,” jelas Budimansyah.

Dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 tersebut, jelas Budimansyah, banyak ornamen dari penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah disesuaikan dan diubah, sehingga perda yang terdahulu di Kota Banjarbaru pun dituntut untuk bisa menyesuaikan secepatnya.

“Misalkan salah satu contoh yakni layanan KIA (Kartu Identitas Anak) yang perlu diatur ulang, karena itu juga merupakan bagian dari ornamen penyelenggaraan kependudukan. Banyak masukan yang diberikan oleh pihak DPRD  dan Disdukcapil Kota Palangka Raya, yang akan kami bawa ke Banjarbaru untuk dbahas lebih lanjut,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv) 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Pansus DPRD Banjarbaru Kunker ke Kapuas, Studi Referensi Raperda Administrasi Kependudukan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD Kapuas (22/1/2020). foto : sekwan dprd banjarbaru
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru kunkungan kerja ke DPRD  Kapuas  (22/1/2020) mangkaji Rencana Peraturan Daerah tentang administrasi kependudukan.

Sekretaris DPRD Kapuas diwakili Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga, Agus Priadi menerima rombongan di ruang rapat gabungan komisi, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, sedangkan para petingginya lagi kegiatan dinas luar. Kedatangan rombongan dewan Banjarbaru hanya diberikan penjelasan apa adanya.

Sementara itu,  Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah menyampaikan maksud kedatangan mereka ke Kapuas.

“Agenda kami,  dalam rangka Kunker atau studi banding ke DPRD Kapuas terkait Raperda penyelenggaraan administrasi Kependudukan,” kata Fadliansyah.

Legislator dari Partai Gerindra tersebut menjelaskan, kota Banjarbaru dikenal dengan sebutan Kota Idaman -kota indah damai dan nyaman-,  serta memiliki moto ” Gawi Sabarataan”  artinya seluruh pekerjaan pembangunan dilakukan secara  bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

HR Budimansyah, Ketua Pansus 1 DPRD Kota Banjarbaru menambahkan bahwa pihaknya memahami kesibukan seluruh anggota dewan di Kapuas.

“Kita semua baik dari Dewan Banjarbaru dan seluruh anggota dewan Kabupaten Kapuas sama-sama melaksanakan tugas sebagai Pansus Raperda,” ujar Budimansyah.

Disampaikannya, sampai saat ini sama-sama menggali referensi ke luar daerah. “Jadi kami memaklumi tugas berat sebagai anggota dewan,” pungkas Budimansyah. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

DPRD BANJARBARU

Tak Bisa Sediakan Lahan SMAN 5, Wakil Ketua Kecewa Dana Rp 3 Miliar Sia-sia

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Drs H Napsiani Samandi MAP. foto : fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Kegagalan realisasi pengadaan lahan SMA Negeri 5 Banjarbaru pada tahun 2019 lalu, menimbulkan kekecewaan wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru. Padahal anggaran yang sudah disediakan untuk pengadaan lahan senilai Rp 3 miliar, justru akhirnya sama sekali tidak terpakai.

Kekecewaan ini secara terang-terangan disampaikan, Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Drs H Napsiani Samandi MAP, saat ditemui Kanalkalimantan.com, Selasa (21/1/2020) siang. Ia mengaku sangat kecewa terhadap kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarbaru, lantaran tidak berhasil mendapatkan lahan SMAN 5 Banjarbaru pada tahun 2019.

“Kecewanya begini, di tahun 2019 itu kawan-kawan DPRD Banjarbaru sudah berjuang untuk melalukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, baik Disdik Provinsi Kalsel maupun DPRD Kalsel. Di tahun itu juga, kita sudah sediakan Rp 3 miliar untuk penyediaan lahan, tapi kenyataannya Disdik Kota Banjarbaru tidak bisa merealisasi rencana itu,” ujarnya.

Pun, yang menjadi jalan keluar Disdik Kota Banjarbaru pada tahun 2020 ini, yakni menggunakan lahan aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru hanya dengan luasan lahan 1,3 hektare, tidak menyanggupi kebutuhan lahan yang ditargetkan yakni minimal seluas 2 hektare.

Lokasi lahan yang dipilih Disdik Kota Banjarbaru ini berada persis di ujung jalan Sidomulyo III yang terhubung dengan jalan Trikora, Kecamatan Landasan Ulin.

Atas gagalnya pengadaan lahan SMAN 5, Napsiani mengungkapkan bahwa anggaran Rp 3 miliar yang telah disediakan, akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD tahun 2019. Kader PPP tersebut sangat menyangkan hal ini, mengingat pendidikan adalah hajat hidup masyarakat untuk sekolah.

“Pembangunan SMAN 5 Banjarbaru di Kecamatan Landasan Ulin ini harusnya kita kebut penyelesaiaannya. Apapun yang menyangkut pendidikan itu pasti adalah hal yang urgent. Disdik Kota Banjarbaru telah gagal dalam menyikapi hal yang urgent ini. Toh, uang negara yang sudah disediakan akhirnya jadi sia-sia,” kata Napsiani.

Seperti yang diketahui, rencana pembangunan SMAN 5 Banjarbaru di Kecamatan Landasan Ulin ini merupakan solusi bagi para pelajar SMP yang ingin mendaftar ke SMA yang ada di Banjarbaru, namun terkendala sistem zonasi. Seluruh pelajar SMP yang ada di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang, dibuat kebingungan mendaftar karena hanya ada satu SMA saja yang berada di ares zonasi dua kecamatan ini, yakni SMAN 4 Banjarbaru.

Rencana lahan aset Pemkot Banjarbaru yang disediakan untuk pembangunan SMAN 5 Banjarbaru. foto: rico

Tentunya, SMAN 4 Banjarbaru ini tidak dapat menampung seluruh pelajar SMP yang ada di Kecamatan Landasan Ulin dan Liang Anggang.

Tidak seimbangnya perbandingan jumlah pelajar SMP dan fasilitas pendidikan SMA inilah yang menimbulkan banyaknya desakan terhadap pemerintah daerah untuk membangun SMA baru di Kecamatan Landasan Ulin.

Ditanya terkait sudah adakah komunikasi antara Disdik Banjarbaru dengan DPRD Banjarbaru ihwal proses hibah aset lahan? Napsiani mengatakan sampai saat ini belum ada  komunikasi apapun.

“Sampai hari ini belum komunikasi penyerahan aset dengan dewan. Harusnya ada persetujuan dengan dewan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru M Aswan mengakui bahwa pihaknya memang tidak akan melakukan komunikasi dengan DPRD Banjarbaru dalam proses hibah lahan. Alasannya, lahan yang nantinya akan dibangun SMAN 5 Banjarbaru tersebut merupakan kepentingan fasilitas publik.

“Memang kita tidak akan meminta persetujuan proses hibah tanah dengan pihak DPRD Banjarbaru. Kita sudah terima informasi dari Kabid Aset, bahwa lahan ini untuk kepentingan fasilitas publik jadi tidak perlu ke dewan,” kata Aswan.

Aswan mengatakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Banjarbaru tengah melakukan perbaikan tentang status lahan yang seluas 1,3 hektare tersebut di Badan Pertanahan Negara (BPN). Rencananya, jika perbaikan status tersebut telah selesai, maka akan diminta persetujuan dari Walikota Banjarbaru untuk dihibahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel. (kanalkalimantan.com/rico/adv)

Reporter : rico
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->