Connect with us

HEADLINE

Lelap Dini Hari Warga Buyar, Api Lumat 24 Kios di Plaza Beringin Buntok

Diterbitkan

pada

Kebakaran yang menghabiskan 24 kios di Plaza Beringin Buntok terjadi pada Minggu (12/7/2020) dini hari. foto: digdo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BUNTOK – Sedikitnya 24 kios di Plaza Beringin Buntok habis terbakar dilalap api. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga ikut terimbas akibat kobaran api yang kurang lebih berlangsung hampir dua jam tersebut.

Kebakaran yang terjadi pada Minggu (12/7/2020) dini hari sekitar pukul 03:15 WIB, meratakan sebanyak 24 bangunan kios di Plaza Beringin Buntok dan beberapa rumah warga yang ikut terimbas.

Api membakar 24 kios itu berlangsung kurang lebih satu jam. Berselang satu jam proses pemadaman api baru bisa dikuasai Satuan Damkar Barsel, Damkar Plaza Beringin dan warga sekitar, sehingga pada pukul 05:15 WIB, api sudah berhasil dipadamkan.

Saksi mata dari warga setempat H Hasan mengatakan, dirinya tidak mengetahui begitu pasti asal api, yang ia ketahui api sudah membesar saat ia menyadari sudah adanya kebakaran.



“Saya dan warga lainnya sudah sadar ada kebakaran begitu ke luar rumah, api sudah terlihat membesar dan dibantu dengan warga lainnya bekerja sama ikut memadamkan api,” ucapnya singkat.

Puing sisa kebakaran yang menghabiskan 24 kios di Plaza Beringin Buntok, Minggu (12/7/2020) dini hari. foto: digdo

Sementara itu dari keterangan pihak kepolisian, api yang membakar Plaza Buntok itu menghabiskan sedikitnya 24 buah kios serta beberapa rumah warga sekitar.

“Kebakaran di Plaza Beringin Buntok habiskan 24 kios, kini sedang dalam pemeriksaan kita lebih lanjut,” kata Kapolsek Dusun Selatan Iptu Suranto.

Terkait asal usul api, polisi masih dalam tahap penyelidikan karena dari keterangan warga setempat, api sudah besar saat warga mengetahui.

“Dari keterangan yang kita dapat, warga sudah mengetahui api saat itu sudah membesar dari arah kios sekitar pukul tiga lewat dan langsung berusaha mulai memadamkan,” beber Suranto.

Puing sisa kebakaran yang menghabiskan 24 kios di Plaza Beringin Buntok, Minggu (12/7/2020) dini hari. foto: digdo

 “Jadi durasi kebakaran kita perkirakan berlangsung kurang lebih satu jam, kobaran api berhasil dipadamkan satu jam berselang,” jelas Suranto.

Kerugian sementara ditaksir kurang lebih ratusan juta dari jumlah 24 kios yang terbakar dan asal api masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

“Kerugian kita taksir dari jumlah bangunan yang terbakar diperkirakan ratusan juta dan asal mula api masih dalam penyelidikan,” pungkas Suranto. (kanalkalimantan.com/digdo)

Reporter : digdo
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Denny-Difri Ungkap Pelanggaran Pilgub Kalsel dalam Sidang Perdana di MK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Sidang gugatan Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi Foto: mk
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/1/2021) pagi pukul 08.00 WIB. Permohonan perkara PHP Gubernur Kalsel diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi (Denny-Difri). Demikian dilansir situs mkri.id.

Sidang perkara Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 ini dilaksanakan oleh Panel Hakim Konstitusi Aswanto (Ketua Panel) Bersama dua Anggota Panel Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Sejumlah dalil disampaikan Pasangan Denny-Difri dalam persidangan yang digelar secara daring dan luring dengan protokol kesehatan yang cukup ketat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

Pasangan Denny-Difri berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 tanggal 18 Desember yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Sahbirin Noor dan Muhidin sebagai pemenang pilkada (Sahbirin-Muhidin).



“Pemohon mempersoalkan tingkat kehadiran 100 persen di beberapa TPS di tengah partisipasi masyarakat dalam pemilu yang sedang menurun. Selain itu, ada bukti kecurangan dimana KPPS mencoblos lebih dahulu surat suara Paslon Nomor Urut 1,” kata kuasa Pemohon, TM Luthfi Yazid didampingi kuasa Pemohon lainnya Muhammad Raziv Barokah.

Pasangan Denny-Difri melalui kuasa hukumnya juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dimanfaatkan sebagai alat kampanye petahana Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, seperti bantuan tandon air untuk cuci tangan pencegahan Covid-19 yang menyebar di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kalsel yang ditempeli stiker citra diri berupa gambar dan nama “Paman Birin” ditambah tagline “Bergerak”.

Selain itu berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 Nomor 163/PL/02/6-BA.63/PROV/XII/2020, jumlah suara sah sebanyak 1.659.517 yang artinya 1,5% dari jumlah tersebut adalah 25.432 suara.

Sedangkan perolehan Pasangan Sahbirin-Muhidin sebanyak 851.822 suara dan perolehan suara Pasangan Denny-Difri sebanyak 843.695 sehingga selisih keduanya adalah 8.127 (0,4%).

“Oleh karena itu, Pemohon berpendapat selisih suara antara paslon nomor urut 1 dengan Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan sebagaimana dalam UU Pilkada,” jelas Luthfi Yazid.

Lebih lanjut Pemohon menyatakan, pelaksanan pilgub Kalsel terdapat beberapa hal yang melanggar prinsip- prinsip pemilu yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu “luber” dan “jurdil”.

Oleh karena itu menurut Pasangan Denny-Difri, seharusnya Pasangan Sahbirin-Muhidin dibatalkan dari pencalonannya. Pasangan Denny-Difri mendalilkan, pada pelaksanaan Pilgub Kalsel terdapat kecurangan, ancaman, dan intimitasi di beberapa daerah di Kalimantan Selatan seperti di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapun, Kecamatan Hatungun, kecurangan di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, serta kecurangan dan pelanggaran yang menyebabkan penambahan suara bagi Pasangan Sahbirin-Muhidin di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Sementara itu Denny Indrayana yang hadir secara daring menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara luring dalam persidangan. “Kami memohon maaf tidak bisa hadir secara langsung ke MK karena berbarengan dengan tanggap darurat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Kami memutuskan untuk hadir secara online,” kata Denny.

Denny melanjutkan, sepanjang pemahamannya, sidang hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan terkait perbaikan salah ketik dan sebagainya maupun perbaikan nonsubstansial. Dengan pemahaman itu, pihaknya memutuskan untuk tetap berada di Kalimantan Selatan.

“Sebenarnya kesempatan kami untuk menyampaikan permohonan pada sidang selanjutnya. Kami ingin menyampaikan pokok permohonan pada sidang selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para pemilih di Kalimantan Selatan,” ungkap Denny kepada Majelis Hakim.

Ketua Panel Aswanto menyatakan apa diutarakan Denny tersebut sudah diatur oleh Peraturan MK dalam perkara PHP Kada. “Di Peraturan MK sudah jelas disebutkan kesempatan kepada Pemohon untuk menjelaskan pokok permohonan. Soal perbaikan, Peraturan menyebutkan hanya satu kali perbaikan. Kalaupun ada perbaikan-perbaikan di ruang sidang, itu yang hanya sifatnya minor. Itu sudah clear di norma kita,” ujar Wakil Ketua MK Aswanto selaku Ketua Panel. (Kanalkalimantan.com/kk)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Dampak Besar Kerugian Banjir, Masyarakat Bisa Gugat ‘Class Action’ Gubernur Kalsel!

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Gubernur Sahbirin saat meninjau lokasi banjir Kalsel bersama Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setpres
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU– Meluasnya dampak banjir Kalsel yang merambah di berbagai sektor menyebabkan puluhan ribu warga menderita. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah mencatat bahwa bencana ini menyebabkan kerugian sekitar Rp 1,349 triliun yang meliputi berbagai sektor.

Terkait hal tersebut, Pemprov Kalsel bisa digugat melalui jalur class action jika ditemukan adanya kewajiban hukum yang tidak dijalankan dalam penanganan bencana.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan, masyarakat mempunyai hak menggugat pemerintah.

Terkait kebencanaan dan lingkungan hidup, masyarakat bisa bersandar pada UU HAM, UU Lingkungan Hidup, KUH Perdata, dan UU Administrasi Pemerintah.



“Dalam hukum sekarang berkembang mekanisme gugatan class action misalnya, warga bisa menggugat melalui perwakilan kelompok, atau bisa melalui citizen law suit,” ujar Isnur, beberapa waktu lalu dilansir Tirto.id.

Gugatan class action di Indonesia ada pada sejumlah undang-undang. Semisal UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Perlindungan Konsumen hingga UU Kehutanan yang terbit 1999.

Mahkamah Agung mengatur konsep class action melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 (PERMA 1/2002). Pasal 1 PERMA 1/2002 mendefinisikan gugatan class action sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Dalam gugatan class action, penggugat harus mengalami kerugian secara langsung akibat perbuatan oleh tergugat atau pemerintah. Nantinya, berbagai kerugian itu akan dikelompokkan ke dalam kelas-kelas dan dimasukkan ke dalam berkas gugatan.

Sementara citizen law suit, penggugat tidak mesti memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan pemerintah. Dengan demikian, penggugat tak bisa mengajukan ganti rugi.

Dalam menggugat, menurut Isnur, masyarakat bisa menentukan target gugatan; semisal menuntut ganti rugi atau perubahan kebijakan. “Masyarakat perlu mempersiapkan semua yang dibutuhkan dalam prosedur hukum: gugatan, bukti-bukti, dan dalil,” ujar Isnur.

Gugatan class action pernah ditempuh tiga pengacara untuk menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pengadilan pada akhir 2019. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalai dan gagal mengatasi banjir.

Kelompok masyarakat sipil pernah juga menggugat Presiden RI, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan DPRD Kalimantan Tengah; lantaran kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pada 22 Maret 2017, hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menyatakan tergugat bersalah.

Di sisi lain, kesiapan melakukan class action juga sedang dilakukan sejumlah pengacara yang tergabung dalam Young Lawyer Commite (YLC), DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banjarmasin. Ketua YLC, Muhammad Pazri mengatakan saat ini pihaknya telah menjalin komunikasi dengan rekan lainnya untuk melakukan langkah hukum tersebut.

Pazri mengatakan, dasar mengajukan class action karena tidak adanya peringatan dini yang dikeluarkan Pemprov Kalsel terkait ancaman banjir. “Ini bagian dari wujud keteledoran yang dilakukan baik oleh pemerintah. Sehingga tata cara dalam penanganan bencana tidak dijalankan di awal, begitu juga edukasi tidak dilakukan,” terangnya.

Menurut Pazri, class action bukan ditujukan pada personal Gubernur Sahbirin Noor, melainkan selaku kepala daerah. “Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap kerugian besar yang dialami,” ungkapnya.

Lalu kapan gugatan akan dilakukan?
Ia mengatakan, saat ini masih melakukan koordinasi. Termasuk nanti akan membuat posko aduan untuk menerima delegasi gugatan warga. Secara teknis, hal tersebut akan disiapkan menyusul situasi tanggap darurat bencana yang saat ini dilakukan.

Di sisi lain, terkait penanganan banjir Kalsel, Gubernur Sahbirin sebelumnya menyatakan peningkatan status Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat terkait banjir di sejumlah kabupaten/kota.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan ini menyatakan bahwa kejadian dimaksud sebagai bencana alam. Dengan ini menetapkan dan meningkatkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Gelombang Pasang menjadi Status Tanggap Darurat,” katanya, Jumat (15/1/2021) lalu.

Keputusan penetapan status tanggap darurat ini disampaikan melalui Surat Pernyataan Nomor : 360/038/Bpbd/2021 tertanggal 14 Januari 2021. Melalui surat tersebut, Gubernur menginstruksikan pihak-pihak terkait kebencanaan segera melakukan langkah-langkah nyata untuk penanggulangan bencana yang akan dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel.

Di sisi lain, Plt Kepala BPBD Provinsi Kalsel Mujiyat mengatakan keluarnya Status Tanggap Darurat oleh gubernur, sebutnya, menindaklanjuti surat pernyataan dari Bupati Kabupaten Banjar dan Keputusan Bupati Kabupaten Tanah Laut yang telah menetapkan daerah menjadi Tanggap Darurat dari Siaga Darurat.

“Dasar kita pemerintah provinsi menetapkan Tanggap Darurat apabila ada dua kabupaten/kota menetapkan Tanggap Darurat,” tegasnya.

Sementara terkait evakuasi, pemprov juga melakukan berbagai upaya dengan menggandeng relawan, TNI/Polri dan BPBD setempat. Termasuk mendirikan berbagai posko keseahatab, bantuan pangan, dan lainnya.

Sahbirin juga menyerahkan bantuan logistik dari Presiden RI Joko Widodo ke lokasi terdampak. Tak hanya menyerahkan bantuan dari Presiden Jokowi, Sahbirin Noor bahkan turut memberikan bantuan sebesar Rp 500 juta yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Bantuan ini di luar bantuan Presiden sebesar Rp 500 juta melalui BNPB. “Rumah rusak berat nanti akan dibantu oleh BNPB sebesar Rp 50 juta, Rp 25 juta untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rusak ringan,” ujarnya. (Kanalkalimantan.com/kk/berbagai sumber)

 

Reporter : Kk
Editor : Cell

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->