Letak Geografis 5 Kabupaten Jadi Potensi Konflik Pemilu di Kalsel!

BANJARBARU, Gelaran Pemilu 2019 kian mendekati harinya. Sejumlah persiapan dilakukan tidak terkecuali oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan. Hingga saat ini, Bawaslu terus meningkatkan kewaspadaan kerawanan konflik saat pelaksanaan Pemilu 2019 pada lima kabupaten di Kalsel.

Ketua Bawaslu Kalsel, Iwan Setiawan, mengungkapkan adapun lima kabupaten yang terpantau pihaknya memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tinggi dikarenakan kondisi geografis. Dijelaskan kelima kabupaten ini terdiri dari Banjar, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Kotabaru, dan Hulu Sungai Tengah.

“Khususnya di Kotabaru, ada gangguan distribusi logistik karena penduduk tinggal di gugusan Kepulauan Sembilan. Sebab pendistribusian logistik kerap dihadapkan gelombang laut dan kesulitan akses transportasi laut,” ungkapnya.

Tapi disadari bukan karena alasan kondisi geografis menjadi salah satu pemicu kerawanan pemilu dan konflik. Faktor kerawanan terjadinya pelanggaran berkaitan penduduk yang tinggal di pelosok atau pulau-pulau terpencil nantinya akan menjadi sulit untuk diawasi dan kemungkinan muncul hasutan-hasutan dari berbagai pihak.

Bawaslu melakukan berbagi upaya untuk menangani hal ini, salath satunya dengan mengintip dari suksesnya Pilkada 2018 pada empat kabupaten di tengah kerawanan geografis. Salah satu dari upaya tersebut yaitu dengan membentuk Kampung Pengawasan untuk membantu pengamanan selama tahapan Pemilu 2019.

Dijelaskan Iwan, Kampung Pengawasan merupakan tempat yang tidak tersentuh dari segala bentuk kepentingan politik demi mewujudkan pemilu damai. Perwujudan kampung ini diharapkan dapat membuat IKP Kalsel yang saat ini kategori “Sedang” masuk ke kategori “Kecil”.

Di sisi lain Ketua KPU Kalimantan Selatan, Eddy Ariansyah, mengatakan kerawanan konflik untuk saat ini belum terlihat karena menurut hal tersebut  muncul di tahapan kampanye, pemungutan suara-penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilu.

“Hingga saat ini belum ada terlihat adanya benturan sosial di Kalsel. Kami melakukan upaya kesadaran demokrasi pemilu, sosialisasi, dan membentuk Desa Sadar Pemilu sebagai posko diskusi politik dan informasi tahapan pemilu,” ucap Eddy.

Eddy juga berharap pemerintah pusat dan daerah aktif menyosialisasikan pemilu damai dan pendidikan politik ke semua lapisan masyarakat.

Usai mengikuti Rapat koordinasi pencegahan konflik sosial menjelang Pemilu 2019 di Banjarbaru, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Selatan, Taufik Sugiono, mengklaim Kalsel tergolong provinsi yang aman dari konflik sosial di Pemilu 2019. Meski begitu, ia mengakui ada potensi konflik sosial lantaran minimnya pendidikan politik.

Taufik mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat turut serta menjaga kondusivitas selama tahapan Pemilu 2019. Selain itu, pihaknya siap bersinergi dengan aparat keamanan menyosialisasikan pemilu damai. (rico)