Connect with us

HEADLINE

Lihan Kembali Ditangkap, Asetnya Masih Ada di Luar Negeri?

Diterbitkan

pada

Lihan kembali berurusan dengan polisi karena dilaporkan menggelapkan uang. Foto : polsek banjarbaru kota
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Polsek Banjarbaru Kota menangkap Lihan, mantan pengusaha intan asal Cindai Alus, Martapura, Kalimantan Selatan, pernah dihukum berat atas kasus investasi bodong -money game- pada 2010 silam.

Kapolres Banjarbaru AKBP Kelana Jaya melalui Kapolsek Banjarbaru Kota AKP Purbo Raharjo, Minggu (22/9) membenarkan penangkapan pengusaha intan yang kasusnya menghebohkan seantero Kalsel itu.

“Lihan dijemput pada Rabu 18 September 2019 di perumahan Green Vally Residence Kav 39 Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat,” ujar Kapolsek melalui Kanit Reskrim Iptu Yuli Tetro.



Menurut Tetro, Lihan yang sudah ditetapkan tersangka melanggar pasal 378 KUHP dan ditahan di sel mapolsek untuk menjalani proses hukum lebih lanjut atas dugaan penipuan yang dilakoninya.
Disebutkan, penangkapan dilakukan atas dasar LP/53/IX/2019/Kalsel/Res Bjb/Sek Bjb Kota 9 September 2019, sehingga petugas bergerak mendatangi tersangka di tempat tinggalnya tersebut.

Pelapor atau korban yakni H Hasyim Asy’ari, warga jalan Sukarelawan Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara dan saksi atas nama Darmawan Saputra, warga Komplek Balitra Jaya Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

Laporan bermula dari kejadian pada Senin 5 September 2016 di rumah korban, tersangka Lihan mengatakan akan memasukkan uangnya di luar negeri sebesar Rp50 miliar tetapi harus ikut program Tax Amnesty.
Dalih Lihan, pengampunan pajak itu bisa diikuti dengan membayar sebesar Rp1,25 miliar dan tersangka meminta korban meminjamkan uang dengan janji segera mengembalikan uang tersebut.

Tersangka juga menjanjikan uang yang dikembalikan ditambah janji modal usaha, sehingga pelapor mengirimkan uang melalui via transfer dua bank berbeda sebanyak lima kali pengiriman ke rekening tersangka.

Sementara itu, tersangka mengirimkan bukti surat tax amnesty dikeluarkan kantor pajak Pratama Serpong Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten dan setelah diselidiki surat tax amnesty tersebut diduga palsu alias bodong.

Bukti surat tax amnesty diduga palsu diketahui setelah pemeriksaan yang dilakukan petugas ke kantor pajak Pratama Serpong dan ternyata surat itu tidak terdaftar di kantor pajak sehingga petugas menangkap Lihan.

Untuk diketahui, kasus investasi yang dijalankan Lihan menghebohkan Kalsel bahkan tanah air karena uang yang diduga dihimpunnya mencapai triliunan berasal dari dana nasabah yang jumlahnya ribuan orang.

Setelah menjalani persidangan, Lihan yang tinggal di kampung Cindai Alus Kecamatan Martapura Kota divonis penjara selama 9 tahun dan denda Rp10 miliar pada 2010 kemudian bebas bersyarat pada 2015 lalu.

Sekadar kembali meingatkan, pada 2010 warga Kalsel dihebohkan runtuhnya ‘kerajaan’ bisnis investasi -money game- Lihan dibawah payung PT Tri Abadi Mandiri di mana bisnis itu diduga melibatkan tiga ribu lebih investor dan uang terkumpul Rp817 miliar. (rico)

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Ada Paslon ‘Nyuri’ Sosialisasi di Spanduk dan Baliho, Bawaslu Minta Segera Dilepas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Dua pasangan calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Kalsel. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Temuan spanduk maupun baliho pasangan calon (paslon) kontestan Pilkada Kalsel menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel, Nur Kholis Majid mengatakan, spanduk maupun baliho hal tersebut bukan termasuk dalam kategori alat peraga kampanye (APK) yang dimaksud dalam Peraturan KPU.

Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan tindakan konkrit bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel menginventarisir alat sosialisasi paslon tersebut.

“Nanti kita koordinasikan dengan KPU untuk menghitung seluruh alat sosialisasi paslon itu,” kata Majid, Senin (28/9/2020) siang.



Ia menegaskan bahwa keberadaan alat sosialisasi paslon itu seharusnya sudah tidak boleh ada lagi. Hal ini dikarenakan, saat ini sudah memasuki tahapan kampanye.

“Ini sudah masuk rezim kampanye, jadi alat sosialisasi paslon harus dibersihkan,” tambah Majid.

Salah satu spanduk calon kepala daerah yang disebut Bawaslu Kalsel bukan alat peraga kampanye (APK) yang harus diturunkan segera. foto: fikri

Mantan Komisioner KPU Provinsi Kalsel ini menjelaskan, pihaknya akan merekomendasikan KPU Provinsi yang akan ditindaklanjuti dengan mengintruksikan hal tersebut kepada masing-masing tim pemenangan paslon.

Selain itu, Bawaslu juga sudah membuat surat himbauan kepada masing-masing pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terkait keberadaan alat sosialisasi paslon maupun spanduk atau atau baliho yang masih menampilkan calon petahana.

“Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menurunkan atau membersihkan atribut tersebut. Seharusnya tim maupun pemerintah daerah bisa memperhatikan tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU,” jelasnya.

Ia menekankan, atribut yang boleh beredar adalah APK yang dikeluarkan resmi oleh KPU dan APK milik paslon sebanyak 200% dari jumlah yang sudah ditentukan KPU Provinsi Kalsel.

“Jika masih melanggar maka terpaksa akan dikenakan sanksi administratif tentang mekanisme pemasangan alat peraga kampanye,” tandasnya. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Kampanye Paslon Gencar Via Medsos, Bawaslu Kalsel Belum Punya Rincian Aturan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Anggota Bawaslu Kalsel Nur Kholis Majid. Foto : Fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masa kampanye Pilkada di Kalsel sudah berjalan, selama 71 hari sejak Sabtu (26/9/2020) kemarin. Salah satu cara yang digunakan oleh pasangan calon (paslon) baik di Pilgub Kalsel maupun Pilbup dan Pilwali adalah kampanye melalui media sosial (medsos).

Lantas, bagaimana mekanisme pengawasan kampanye melalui medsos?

Ditemui pada Senin (28/9/2020) siang, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kalsel Nur Kholis Majid mengatakan, jika ingin berkampanye di medsos, maka harus mendaftarkan akun dan jadwal kampanye kepada KPU Provinsi Kalsel. Sehingga, memudahkan Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan pengawasan kampanye melalui media sosial.

“Kita akan lakukan kajian lebih mendalam bagaimana proses itu sendiri. Karena memang dari Peraturan Bawaslu sendiri terhadap kampanye di medsos belum dirincikan. Sehingga, langkah strategisnya yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu apabila ini terjadi (pelanggaran kampanye di medsos),” kata Majid, Senin (28/9/2020).



Jika akun yang digunakan untuk kampanye di medsos terdaftar dan bersifat publik (tidak dalam keadaan privat), maka Bawaslu akan mudah masuk untuk melakukan tracking. Ini berbeda jika akun yang digunakan adalah akun pribadi, maka Bawaslu akan mengkaji apakah termasuk unsur pelanggaran atau tidak. Jika memang didapati ada dugaan pelanggaran kampanye di medsos.

“Jika konten kampanye mengandung unsur yang melanggar seperti merendahkan calon (kepala daerah) yang lain, akan kita telaah,” imbuhnya.

Diakuinya, untuk menghimpun bukti dugaan pelanggaran kampanye di medsos, akan lebih mudah jika ada tangkapan layar (screenshot) namun berbentuk video dengan menggunakan screen recorder.

Namun, akan menjadi tantangan jika akun pribadi di media sosial merupakan akun yang dikelola pribadi, seperti aparatur sipil negara (ASN). “Harus ada proses screening,” singkatnya.

Medsos sendiri, secara praktis akan digunakan oleh paslon sebagai sarana untuk berkampanye dengan efektif. “Kalau medsos Instagram lebih mudah, karena kita bisa lakukan tracking. Jika terbuka untuk umum,” tandas Majid. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter: Fikri
Editor : Bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->