Connect with us

HEADLINE

Mahalnya Ongkos Politik Pilkada Kalsel, ‘Sewa Parpol’ Bisa Dipatok Harga Rp 3 Miliar

Diterbitkan

pada

Biaya poitik menjadi beban tersendiri bagi kandidat yang ingin maju di Pilkada Langsung Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Wacana Mendagri Tito Karnavian mengembalikan mekanisme Pilkada menjadi tak langsung, memantik kembali persoalan mahalnya ongkos politik pemilihan langsung. Biaya puluhan hingga ratusan miliar, dibutuhkan kandidat untuk bisa berlaga di Pilkada langsung. Mahal memang! Tapi tentunya, demokrasi tak bisa surut kembali ke balakang. Lalu, seberapa mahal biaya Pilkada untuk bupati/walikota dan gubernur di Kalsel?

Besarnya biaya Pilkada inilah yang lantas menjadi pangkal sejumlah masalah turunan. Dari soal potensi korupsi, kroni di sejumlah birokrasi, hingga kebijakan. Wakil Ketua KPK  Laode M Syarif pun sempat menyorot permasalahan ini.

Dalam kajian yang dilakukan bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait uang yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah, ia mendapati mahalnya ongkos untuk menjadi seorang kepala daerah. Syarif membeberkan besaran ongkos minimal yang harus dikeluarkan untuk menjadi kepala daerah. Minimal Rp 60 miliar untuk menjadi Bupati/Walikota, minimal Rp 100 miliar untuk menjadi Gubernur. “Nah jadi ongkosnya memang mahal,” kata dia.

“Oleh karena itu, untuk memperbaiki, untuk menghilangkan apa yang disebut money politic itu penting sekali agar kita mempunyai pimpinan daerah yang berkapabilitas dan integritas yang baik,” terang dia.

Mahalnya ongkos politik Pilkada, juga disebabkan panjangnya fase dan tahapan yang mesti diikuti oleh kandidat. Dari mulai penjaringan di parpol politik ataupun independen, sosialisasi, kampanye, biaya saksi saat pengawasan di TPS (Tempat Pemungutan Suara), hingga urusan money politics, yang kerab menjadi jalan pintas untuk memenangi Pilkada! (Lihat Tabel: Tahapan Pilkada yang Sarat Biaya).

TAHAPAN PILKADA YANG SARAT BIAYA

1)Sosialisasi Pencalonan : Pemmbuatan baliho, spanduk, hingga survei sebelum kontes dimulai.
2)Mahar politik : Kontribusi kandidat kepada parpol untuk bisa diusung dalam pencalonan melalui jalur partai.
3)Kampanye : Melakukan sosialisasi program lewat berbagai aksi, penyediaan atribut, APK,  penggalangan massa dan opini. Baik di media, maupun di lapangan secara terbuka.
4)Biaya saksi di TPS : Jumlah saksi menjadi beban yang kerap harus ditanggung kandidat yang dihitung sesuai jumlah TPS.
5)Pengawalan sengketa : Ada potensi upaya para peserta pemilu memengaruhi keputusan hakim atas sengketa pemilu.

Seorang kandidat kepala daerah, kepada Kanalkalimantan.com menceritakan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk maju di Pilkada. “Ini pada tahap awal untuk bisa lolos pendaftaran di KPU saja, sudah begitu besar anggaran yang harus dikeluarkan. Bagi yang memiliki kas cekak (tak memiliki banyak uang, red) tentunya harus bisa mengatur pengeluaran dan pintar menempatkan diri,” ungkap dia.

Sebagai contoh, untuk biaya mahar partai politik. Meski di permukaan tak ada yang secara terbuka menyampaikan adanya hal tersebut, namun beberapa partai tak lantas mengobral ‘perahu’ secara gratis. “Penghitungannya tentu bisa bermacam-macam. Dan tentunya tergantung kesepakatan antara kandidat dan parpol. Seberapa mampu kandidat berkontribusi,” jelasnya.

Dalih yang sering disampaikan pun bisa beragam. Mulai biaya pengganti kursi suara pemilu 2019, hingga bantuan untuk sosialisasi kandidat. Dan hal tersebut penghitungannya bisa cukup rinci. Maka berapa kursi yang dimiliki partai di dewan, akan menentukan pula besar kecilnya mahar yang harus dikeluarkan. “Jika dihitung-hitung, biayanya bisa mencapai Rp 3 miliar! Untuk saya, darimana bisa mengeluarkan biaya demikian hanya untuk proses penjaringan di partai politik?” katanya.

Tak hanya itu, biasaya parpol juga akan menuntut imbal balik jika nanti kandidat yang diusung memenangi Pilkada. Mulai melakukan pembinaan partai sehingga bisa mempertahankan dan meningkatkan suara di pemilu berikutnya, hingga urusan kontribusi ‘jasa politik’.

Elite Partai Golkar Bambang Soesatyo pun, beberapa waktu sebelumnya dalam wawancara dengan katadata.co.id mengatakan, tak menolak adanya praktek mahar politik tersebut. Sebab selama ini  dana partai politik paling besar dibebankan kepada anggota serta sumbangan sukarela. Alasannya, dana bantuan negara melalui APBN masih cukup kecil. Bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sebesar Rp 1.000 per suara sah. Sementara, partai politik kerap kali memiliki agenda besar, seperti Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Karena keterbatasan dana, Bambang menyebut partai politik kerap mencari dana dari sumber-sumber lainnya. Salah satunya dengan memanfaatkan gelaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ini karena para kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus mendapatkan rekomendasi dari partai politik untuk bisa maju mencalonkan diri.

Bambang mengungkapkan, harga rekomendasi untuk posisi calon bupati dan calon walikota paling murah sebesar Rp 5 miliar. Untuk posisi calon gubernur, harganya bisa melambung hingga ratusan miliar rupiah. Harga paling murah rekomendasi dari partai politik untuk posisi gubernur sebesar Rp 50 miliar. “Kalau untuk eksis di parlemen paling tidak memerlukan 30 kursi, modalkan saja Rp 50 miliar,” kata Bambang.

Meski demikian, sejumlah elite partai di Kalsel menyatakan tak memberlakukan biaya atau mahar politik untuk Pilkada di Kalsel. Ketua DPD Nasdem Guntur Perwira menegaskan, partainya sudah berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar. “Tidak ada mahar politik di Partai Nasdem, dan itu sudah menjadi komitmen dari pusat sampai daerah,” tegasnya.

Hal sama juga disampaikan Ketua Harian DPD Golkar Kalsel H Supian HK yang menyebutkan tak ada mahar politik. Maka itu, kebijakan DPD Golkar Banjar yang sebelumnya menerapkan tarif pendaftaran kandidat pun langsung dibatalkan. “Tidak ada mahar di partai kami,” katanya.

Pun disampaikan Ketua DPC Gerindra Banjarbaru, Syahriani. Sempat disinggung soal mengenai adanya mahar politik yang mesti disiapkan untuk dibayar ke partai Gerindra, ia dengan tegas mengatakan itu tidak benar. “Semua persyaratan sebagaimana di formulir, apalagi yang menyangkut mahar, itu tidak ada. Baik di DPC maupun DPD,” tegasnya.

Demikian juga Ketua DPC PDIP Banjarbaru Wartono yang menegaskan tak ada mahar politik di partainya.

Di sisi lain, mahalnya biaya di parpol ini, lantas menyebabkan beberapa kandidat berpaling ke jalur independen atau perseorangan. Tapi, lagi-lagi juga terbentur soal besarnya biaya dan kerumitan yang harus dijalani.

Sebagai contoh, untuk Pilgub Kalsel calon independen harus mengumpulkan 243.880 KTP dukungan yang tersebar di 7 kabupaten, dari 13 kabupaten/kota di Kalsel. Dukungan tersebut tentunya harus terverifikasi seluruhnya. Maka mau aman saat verifikasi oleh KPU, maka setidaknya calon independen harus mengumpulkan sekitar 300-400 ribuan KTP. Ini tentunya memerlukan biaya, waktu, dan tenaga besar tim untuk membantu mengarsip dukungan tersebut.

Belum dihitung anggaran untuk foto copy sebanyak itu. Ataupun urusan materai Rp 6.000, jika jadi diterapkan atau tidak. Tapi jika jadi, maka bisa dihitung 243 ribu x Rp 6.000. Muncullah angka Rp 1,4 miliar lebih. Jika mengambil dukungan aman 300 ribu, maka tinggal dikalikan saja Rp 6.000 hingga hasilnya muncul angka Rp 1,8 miliar.

Ketua KPU Kalsel Sarmuji sebelumnya mengatakan, untuk ikut bertarung melalui jalur perseorangan dibutuhkan sedikitnya 8,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Provinsi Kalsel sebanyak 2.869.166 pemilih. Jika dikalikan, maka jumlah dukungan yang diperlukan sebanyak 243.880 pemilih. “Dari angka itulah jumlah minimal dukungan yang harus diserahkan oleh (calon) perseorangan,” kata Sarmuji.

Tim calon perseorangan sendiri diberi waktu untuk menyerahkan formulir B1-KWK kepada KPU Kalsel hingga 5 Maret 2020 mendatang. “Setelah 5 Maret, paling lambat penyerahan. Setelah itu kami melakukan verifikasi jumlah dukungan minimal,” katanya.

5 Tahapan Perlu Modal Besar

Anggota Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjrafina mengatakan, sejumlah tahapan Pilkada cukup menguras biaya kandidat. Diantara tahapan tersebut, tentu saja tahapan kampanye yang paling menguras dana. “Walau sudah diberi subsidi APBD, tapi laporan kampanye kandidat ke KPU ternyata tidak memberi dampak. Dana kampanye tetap mahal,” kata Almas.

Setidaknya, ada lima tahapan pemilu yang dianggap membutuhkan modal besar. Pertama, untuk menarik perhatian publik, partai atau bakal calon yang akan berlaga dalam pemilu membuat baliho hingga melakukan survei.

Kedua, calon tersebut juga harus menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan mahar politik. Partai politik mematok harga masing-masing.

Ketiga, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, saat kampanye merupakan tahapan termahal. Dalam Pasal 74 ayat 5 Undang-undang Pilkada, disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye perseorangan paling banyak Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta.

Meski politik uang dilarang, masing-masing calon boleh membagi-bagikan barang ke masyarakat dengan nilai tidak lebih dari Rp 25.000. “Ini membuat kandidat berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye yang tinggi,” kata Almas.

Tahapan yang juga menguras kantong adalah pendanaan saksi saat pemungutan suara. Sebagai gambaran, saat Pilpres lalu saja Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Kalsel harus menyiapkan sekitar 26 ribu saksi. Mereka bertugas untuk menjaga 13.216 TPS di Kalsel.

Kelima, persiapan dan pengawalan sengketa. Dia mengatakan, ada potensi upaya para peserta pemilu memengaruhi keputusan hakim atas sengketa pemilu dengan melakukan suap. Dengan banyaknya perkiraan dana yang harus dikeluarkan.

Mahar politik Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, mahar politik bukan menjadi sesuatu yang tabu, tetapi sulit dibuktikan. Ia mengatakan, beberapa calon kepala daerah mengaku ada sejumlah dana yang cukup besar yang diminta partai politik agar bisa meminang calon tersebut. “Saat itu bargaining position partai sangat tinggi. Konsekuensinya, siapa yang bisa dapatkan tiket dari saya adalah yang bisa sepakat jumlah uang yang sama dan punya kepentingan yang sama,” ujar Yunarto.

Biasanya, kata Yunarto, mahar diberikan dalam bentuk tunai agar tidak terlacak. Supaya bentuk fisiknya tidak mencolok, kerap diberikan juga dalam bentuk mata uang asing. Bahkan, ia menganggap jumlah mahar bisa lebih besar dari dana kampanye. (kanal)

Reporter : Kanal
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

HEADLINE

Hujan Kembali Bikin Jalan Sekumpul Tergenang, Drainase Banyak Tertutup Bangunan

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Jalan Sekumpul, Sungai Kacang, terendam air setiap hujan deras, seperti pada Rabu (15/7/2020) siang. foto: wahyu
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Hujan deras yang mengguyur kawasan Martapura pada Rabu (15/7/2020) siang, selain merendam kawasan Guntung Alaban, juga ‘menenggelamkan’ sebagian jalan Sekumpul, Sungai Kacang, Kecamatan Martapura.

Dua kawasan di kota Martapura tersebut memang kerap kali menjadi langganan banjir setelah hujan.

Imam (26), warga Sekumpul kepada Kanalkalimantan.com, kalau di sepanjang jalan Sekumpul Sungai Kacang setiap hujan deras, apalagi intensitas hujan sampai satu jam, pasti sudah merendam badan jalan.

“Yang jelas sering lah, kalau hujan tidak henti-henti dan deras, sampai satu jam lebih, kadang rumah yang berada di pinggir jalan itu terendam air dan itu sudah sering terjadi,” ujar Imam.

 

“Biarpun cuma lewat banjirnya, tapi kada nyaman aja, kawasan Sekumpul seakan tidak luput dari genangan banjir tahunan,” ujar Imam.

Gusti Marhusin, Lurah Sekumpul kepada Kanalkalimantan.com via WhatsApp mengakui, memang kawasan jalan Sekumpul terutama di Sungai Kacang banyak saluran drainase yang sudah tertutup bangunan. Kondisi itu tentu saja membuat air yang akan masuk ke saluran drainase tidak lancar, sehingga meluber ke badan jalan. Kondisi drainase dengan debit air yang datang saat hujan tidak imbang.

Jalan Sekumpul, Sungai Kacang, terendam air setiap hujan deras, seperti pada Rabu (15/7/2020) siang. foto: wahyu

“Ya kalau kondisi eksisting seperti hari ini ya, paling babarasih got (drainase), itupun banyak dibantu tim drainase PU, kondisi got jalan sekumpul itu banyak ditutupi bangunan, antara debit air dengan kondisi got kada imbang, banyak yang pampan (tertutup),  kami dari kelurahan sudah minta juga peran warga untuk sementara ini, biasanya dari kawan-kawan BPK  ikut turun tangan juga. Tapi itu hanya penanganan sementara saja sifatnya, tidak maksimal,” ujar Gusti Marhusin.

Memang diakuinya, pada tahun 2019 lalu sebenarnya Pemkab Banjar sudah melakukan kajian DED (Detail Engeneering Design) penataan drainase kawasan Sekumpul.

“Ini oleh Kemen PU kajian itu mau diperluas menjadi penataan kawasan religi Sekumpul,” kata Gusti Marhusin.

“Alhamdulillah sudah direspon oleh Pemkab, Pemprov dan juga pemerintah pusat, termasuk para wakil rakyat dapil Kalsel yang sangat mendukung rencana itu,” pungkas Gusti Marhusin. (kanalkalimantan.com/wahyu)

Reporter : wahyu
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Tim Mobile Legends AB Esport Wakil Kalsel di IES Indonesia Championship

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Tim Divisi Mobile Legends AB Esport sudah cukup kesohor. Tak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di area pulau Kalimantan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka mampu meraih banyak gelar juara dalam berbagai turnamen esport, diantaranya juara di turnamen Gamefest ML Season 1 Online Tour, Esport Kalimantan Championship Tour Online, dan Tour Dunia Games Regional Kalimantan 2018.

Berkat sederet prestasinya itu, tak heran jika tim esport bagian dari LAzone Banjarmasin ini disebut sebagai salah satu tim terbaik olahraga elektronik untuk kategori mobile legends di Pulau Borneo.

Bukti kualitas Tim Divisi Mobile Legends AB Esport yang layak diakui adalah mereka akan mewakili Kalimantan Selatan di turnamen esport antar provinsi bertajuk Indonesia Esports Series (IES) Indonesia Championship. Turnamen ini akan diikuti 21 provinsi se-Indonesia.

“Kami akan menjadi wakil Kalimantan Selatan di ajang IES Indonesia Championship. Kami terpilih karena dalam kualifikasi online se-Kalimantan Selatan bulan lalu, kami berhasil menjadi juara. Di IES Indonesia Championship nanti, tim ini akan diberi nama Tim Mobile Legends Kalsel Rivers,” ujar Budiana Ansar, Manajer Tim Divisi Mobile Legends AB Esport.

 

Tim Mobile Legends Kalsel Rivers. foto: istimewa

Tim Mobile Legends Kalsel Rivers akan mengawali langkahnya di IES Indonesia Championship pada 18 Juli mendatang. Pada tanggal tersebut, mereka akan memainkan dua pertandingan yakni melawan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Menghadapi turnamen ini, Tim Mobile Legends Kalsel Rivers akan diperkuat 6 gamers andalan AB Esport. Mereka adalah Dody Al Fayyatdh, Raz Fawwaz Al Hafizh, Ahmad Nur Wahid, Taufik Mulyana Said, Bagus Made Saputra, dan Alfiyan Noor.

“Kami tentu akan berusaha semaksimal mungkin. Target kami adalah bisa membanggakan nama Kalimantan Selatan. Semoga kami mampu memberikan hasil terbaik,” tutur Budi.

Sementara itu, Leader Tim Divisi Mobile Legends AB Esport yang merupakan bagian dari LAzone Banjarmasin, Dody Al Fayyatdh mengaku siap tempur. Ia dan rekan-rekannya akan berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik bagi Kalimantan Selatan.

“Keinginan kami sih pengen menjadi juara satu. Tetapi kami juga menyadari lawan-lawan nanti cukup berat. Yang pasti kami akan berusaha semaksimal mungkin demi mengharumkan Kalimantan Selatan,” tandasnya.

IES Indonesia Championship akan berlangsung hingga Oktober 2020 dengan memperebutkan total hadiah Rp 500 juta. Selain Mobile Legends, game-game lain yang akan dipertandingkan di ajang ini adalah PUBG Mobile, Dota 2, dan Auto Chess. (kanalkalimantan.com/rico)

Reporter : rico
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Banjir Bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 10 Tewas, 46 Hilang

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Seorang warga berjalan di antara batang-batang kayu yang terbawa air sungai yang meluap akibat banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 14 Juli 2020. (Foto: Tim SAR UNHAS Makassar)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, POSO – Hingga Selasa sore, 14 Juli 2020, tim penyelamat masih berupaya mencari korban banjir bandang yang menerjang Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam (13/7).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, Mustari, mengatakan kepada VOA, pada hari itu tim penyelamat telah mengevakuasi 10 jenazah, sedangkan 10 korban lainnya ditemukan dalam kondisi selamat dan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Masamba.

“Hari kedua, data sementara yang kami peroleh itu, yang meninggal 10 orang yang selamat atau luka-luka itu 10 orang,” jelas Mustari.

Petugas SAR dari Basarnas Makassar bersama personil TNI, mengevakuasi 2 jenazah korban banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 14 Juli 2020. (Foto: Basarnas Makassar)

Tim penyelamat yang terdiri dari Basarnas Makassar, BPBD Luwu Utara bersama TNI POLRI dan para relawan juga melakukan pencarian terhadap 46 orang yang dilaporkan hilang dalam bencana banjir bandang tersebut. Peristiwa yang dilaporkan ke Basarnas Makassar pada Senin malam (13/7) pukul 23.23 WITA itu, terjadi secara tiba-tiba saat warga umumnya sedang beristirahat di rumah.

 

Banjir bandang yang bersumber dari luapan sungai itu, menyebabkan bangunan rumah dan perkantoran serta jalan raya tertimbun lumpur. Di sejumlah tempat, ketebalan lumpur mencapai satu hingga dua meter.

Baca Juga: Diskotik Tak Boleh Buka Pub dan Karaoke Yes, Ini Penjelasan Kadisbudpar Banjarmasin

“Informasi terakhir yang kami dapat juga dari dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Luwu Utara, mudah-mudahan valid juga datanya, sekitar 200 orang KK (kepala keluarga) yang sudah mengungsi di tempat pengungsian yang ditangani oleh BPBD setempat,” jelas Mustari.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, kepada wartawan di Luwu Utara menjelaskan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan lokasi pengungsian warga untuk kebutuhan penyaluran bantuan. Pihaknya juga berharap agar jaringan listrik dan telekomunikasi dapat segera dipulihkan untuk memudahkan koordinasi penanggulangan dampak bencana banjir bandang itu.

Material lumpur bercampur batang-batang kayu, terbawa banjir bandang yang menerpa pemukiman masyarakat di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 14 Juli 2020. (Foto: Tim SAR UNHAS Makassar)

“Yang jelas teman-teman PLN kan sudah bergerak, kita lihat sendiri tadi, tapi tentu saja butuh kehati-hatian, kalau Telkom kita berharap pemerintah untuk dapat segera, karena terus terang kita mau komunikasi juga kan susah sekali,” jelas Indah Putri.

Mismayal Khaerat dari Tim SAR Universitas Hasanuddin Makassar mengatakan kebutuhan mendesak bagi korban banjir bandang adalah terpal, alas tempat tidur, bahan makanan dan pakaian.

Baca juga: Pub Disulap Diskotik? Pengelola Ngaku Mainkan Musik Progresif

“Yang ada di daerah Rada itu karena dia berada di atas gunung dan kondisinya sangat dingin jadi butuh selimut, butuh jaket untuk anak-anak yang pasti mereka itu mengungsi tidak membawa pakaian ganti, jadi mungkin sekarang ada yang kedinginan, pakaian basah dari kemarin, yang terpenting lagi popok untuk anak-anak kecil, susu dan kebutuhan air bersih. Kebutuhan perempuan pasti pembalut dan kebutuhan pakaian dalam untuk laki-laki dan perempuan,” jelas Maya.

Pendistribusian bantuan ke Masamba sendiri saat ini masih terkendala oleh putusnya jalan lintas trans Sulawesi yang tertimbun lumpur, sehingga alternatif yang memungkinkan untuk penyaluran bantuan adalah dari arah Poso, Sulawesi Tengah.

Sebuah alat berat digunakan untuk mengeruk material lumpur yang menutupi badan jalan akibat banjir bandang di Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, 14 Juli 2020. (Foto: Tim SAR UNHAS Makassar)

Raditya Jati Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran pers 14 Juli 2020 menjelaskan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB memonitor sebanyak 4.930 keluarga terdampak di enam kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu Masamba, Sabbang, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke dan Malangke Barat. Ribuan rumah terendam di kawasan terdampak.

Baca juga: Pendaftar PPDB Online Meningkat, SMK PGRI 1 Martapura Tambah Kelas Baru

PLN melakukan perbaikan jaringan listrik sejak pagi tadi (14/7). BPBD setempat bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Luwu Timur dan Kota Palopo telah melakukan kaji cepat di lapangan. Pusdalops BNPB mendapatkan informasi terkait kendala yang dihadapi pasca banjir.

Jalan lintas provinsi tertimbun material lumpur sehingga menutup akses menuju pos komando utama dan lokasi terdampak. Personel di lapangan harus menempuh jalan memutar sejauh 10 kilometer untuk bisa mengakses lokasi terdampak. Saat ini hanya provider XL yang dapat digunakan masyarakat setempat untuk berkomunikasi. (yl/ab)

 

Reporter : Yoanes
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->