Connect with us

HEADLINE

Mahalnya Pesta Demokrasi, 54 Petugas KPPS dan 10 Polisi Gugur Saat Kawal Surat Suara

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Saatnya Elite Politik Dewasa dan Memberi Contoh


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Pesta Demokrasi 2019 harus dijaga dengan menunjukkan kedewasaan politik para elite. Foto : net
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Penyelenggaraan pesta demokrasi yang berlangsung 17 April 2019 lalu mahal. Bukan semata soal budget anggaran yang mencapai Rp 24,8 triliun, tapi juga tentang pengorbanan para penjaga dan pengawal demokrasi di barisan terdepan. Ya, demi terselenggaranya pemilu Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) mencatat ada 54 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia. Termasuk juga 10 anggota polisi yang gugur dalam tugas pengawalan surat suara!

Komisioner KPU, Viryan Azis menuturkan hingga kekinian dari laporan yang diterima pihaknya pada Minggu (21/4) malam total sebanyak 54 orang petugas meninggal dunia. Sedangkan, 32 orang dikabarkan sakit.

“Sebanyak 86 petugas yang mengalami musibah. Meninggal 54 orang dan sakit 32 orang,” tutur Viryan saat dihubungi, Senin (22/4).

Berkenaan dengan itu, Viryan mengatakan data tersebut masih kemungkinan berubah. Sebab, menurutnya pihaknya juga baru menerima laporan kembali pada Senin (22/4) pagi ini. “Data tadi malam, barusan masuk lagi laporan,” ungkapnya.

Di Kalsel, satu anggota polisi bahkan meninggal dunia ketika bertugas mengamankan pemungutan suara di TPS 4, 5, dan 6 Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Dia adalah Brigadir Arie Adrian Winatha (31).

Kepala Polres HSU, AKBP Ahmad Arif Sopiyan mengatakan, Brigadir Arie merupakan anggota Polda Kalsel yang mendapat tugas BKO PAM Pemilu 2019 di Polres HSU. Menurut Ahmad, almarhum menjaga tiga TPS secara bergiliran ketika pemungutan suara Pemilu 2019 pada Rabu (17/4) lalu.

Almarhum melaksanakan pengamanan penghitungan suara di TPS 4, 5, dan 6 Kelurahan Sungai Malang sampai pukul 02.00 Wita pada Kamis (18/4).  “Yang bersangkutan merasa kurang enak badan, sakit. Dan menyampaikan kepada Aiptu Amin Syaifullah,” ucap AKBP Ahmad Arif Sopiyan.

Saat itu, Aiptu Amin meminta almarhum istirahat di kantor Kelurahan Sungai Malang. Pukul 08.00 Wita, Aiptu Amin mendatangi TPS 4,5, dan 6, dan menyapa almarhum. Kepada Aiptu Amin, almarhum berkata tidak enak badan dan ingin istirahat di rumah. “Tolong jika kotak suara akan digeser ke PPK, kabari saya,” begitu AKBP Ahmad Arif menceritakan ulang kejadian. Pada Kamis (18/4) pukul 15.00 Wita, almarhum hendak ke kantor Kelurahan Sungai Malang untuk mengawal kotak suara dari TPS ke PPK Amuntai Tengah.

Petugas KPPS yang meninggal saat bertugas. Foto : net

Ketika apel konsolidasi, kata Ahmad, almarhum tiba-tiba tidak bisa hadir karena sakit. Pernyataan ini disampaikan lewat orang tuanya, Ipda Arbani Salman.  Lantaran kondisi yang makin memburuk, Ipda Arbani membawa almarhum ke Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung di Kota Amuntai pada Jumat (19/4) pukul 06.00 Wita. Almarhum sempat rawat inap sesaat, sebelum dinyatakan meninggal dunia pukul 22.30 Wita.

Menurut AKBP Ahmad, almarhum didiagnosa mengalami gejala radang ginjal dan gula darah tinggi. Almarhum lulusan SPN Banjarbaru pada 2006 silam. Jenazah almarhum dikubur di pemakaman umum, Kelurahan Sungai Malang pada Sabtu (20/4).

Atas dedikasinya, anggota Biro Operasi Polda Kalsel itupun oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta (setingkat lebih tinggi) kepada korban yang meninggal dalam tugas.

“Bapak Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani mewakili seluruh anggota dan juga Bhayangkari mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan turut berduka cita atas meninggalnya Brigadir Arie Adrian Winatha. Semoga almarhum husnul khotimah dan segala amal perbuatan baiknya diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” tutur Kabag Humas Polda Kalsel Kombes M Rifa’i.

Meninggalnya Brigadir Arie Adrian Winatha tentu menambah daftar panjang personel Polri yang gugur dalam tugas pengamanan Pemilu 2019. Sebelumnya Polri telah kehilangan 10 anggota terbaiknya karena kelelahan hingga sakit saat menjalankan tugas negara mengawal pesta demokrasi tersebut. (Lihat Tabel: Anggota Polisi Gugur Saat Pengamanan Pemilu 2019).

Anggota Polisi Gugur Saat Pengamanan Pemilu 2019

Brigjen Syaiful Zahri (Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri)
AKP Suratno (Panit Subdit II Ekonomi Ditintelkam Polda Kaltim)
Aiptu M Saepudin (Bhabinkamtibmas Cilengkrang, Polsek Cileunyi)
Aiptu M Supri (Anggota Polresta Sidoarjo)
Aiptu Jonter Siringoringo (Anggota Polres Dairi)
Aipda Stef Pekualu (Anggota Polres Kupang, Polda NTT)
Bripka Ichwanul Muslimin (Anggota Polres Lombok Tengah, Polda NTB).
Brigadir Prima Leion Nurman Sasono (Anggota Polsek Cerme, Polres Bondowoso)
Brigadir Slamet Dardiri (Anggota Polsek Tosari, Polres Pasuruan)
Brigadir Brigadir Arie Adrian Winatha (Anggota Polda Kalsel)

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si melalui Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa’I, SIK menyampaikan dukacita dan sangat menghormati jasa dan pengabdian anggota Polri yang gugur dalam mengemban tugas mulia mengamankan Pemilu Serentak 2019.

“Pengabdian dari anggota Polri yang meninggal dunia dalam tugas suksesnya Pemilu Serentak 2019 sangat luar biasa jasa dan pengabdiannya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara adalah putra terbaik bangsa,” kata Kabid Humas.

Dikaji Ulang

Sebelumnya, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menginginkan agar pemilihan anggota legislatif dan pilpres yang dilakukan serentak sejak Pemilu 2019, dikaji ulang. Pasalnya, ada banyak petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang gugur, akibat kelelahan saat menjalankan tugas.

Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd. Mahfud MD merespons usulan dari salah seorang warganet untuk melakukan kajian ulang soal pemilu serentak. “Mohon maaf @mohmahfudmd apa tidak sebaiknya pemilu serentak ini dikaji ulang? Melihat banyaknya korban berjatuhan,” kata salah seorang warganet seperti dikutip Suara.com, Sabtu (20/4).

Pemakanan anggota polisi yang meninggal saat jaga TPS. Foto : net

Mahfud MD menyetujuinya. Menurut Mahfud MD, istilah ‘serentak’ bisa ditafsirkan digelar pada hari yang berbeda, tidak harus dalam satu hari bersamaan seperti yang terjadi dalam Pemilu 2019. “Setuju. Sebenarnya istilah serentak bisa ditafsirkan tak harus harinya sama, bisa saja dipisah. Kita bisa bahas lagi, termasuk treshold,” ujar Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, pemilu serentak merupakan hasil keputusan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) saat membuat amandemen. Mahkamah Konstitusi saat itu mengabulkannya. “Itu dulu kan keputusan MPR saat membuat amandemen bahwa Pemilu dilakukan serentak dengan 5 kotak. Berdasar dokumen dan kesaksian eks anggota-anggota Panitia ad-hoc (PAH) MPR itu MK mengabulkannya,” ungkap Mahfud.

Budget Besar

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun.

Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp 16 triliun. “Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai agenda demokrasi yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan anggota legislatif 2019,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya.

Kenaikan alokasi anggaran pemilu tersebut salah satunya didorong oleh keperluan untuk meningkatkan kualitas pertahanan dan keamanan saat pesta demokrasi berlangsung di tahun 2019. Menko Polhukam Wiranto menjelaskan bahwa tantangan menjaga keamanan dan kestabilan negara saat ini semakin besar. Apalagi, perkembangan pesat teknologi siber turut memicu banyak potensi gangguan keamanan.

Dan, kini masa kontestasi Pileg dan Pilpres telah berakhir pada hari pemungutan suara 17 April lalu. Kini saatnya melakukan rekonsiliasi bagi seluruh masyarakat terutama bagi mereka yang turut dalam kompetisi baik sebagai kandidat, tim sukses, maupun pendukung.

Cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengajak para elite politik bersikap lebih arif. Azyumardi meminta para elite menahan diri untuk membuat klaim-klaim kemenangan dan bersabar menunggu hasil KPU.(rico)

Reporter : Rico
Editor : Chell

Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

HEADLINE

Genggam Surat Tugas Demokrat, Haji Denny Langsung ‘Tancap Gas’ Politik

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Haji Denny resmi mendapatkan surat tugas dari Partai Demokrat Foto: kanal/ istimewa
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Jelang pertarungan Pilgub yang tinggal beberapa bulan lagi, Denny Indrayana mendapatkan kekuatan baru dengan sokongan Partai Demokrat. Meski sebelumnya sudah diprediksi akan dukungan politik ini, namun kini kekuatan parpol pengusung sudah benar digenggaman!

DPP Partai Demokrat mengeluarkan surat tugas kepada bakal calon gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana pada Jumat (29/5/2020). Dalam surat tersebut, Denny diminta segera mencari dukungan di Pilkada 2020.

Dalam salinan surat tugas yang diterima dari Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief. Ada 6 poin arahan Demokrat kepada Denny Indrayana selaku bakal cagub Kalsel. Salah satunya Denny diminta mencari dukungan dari partai politik lain. Demikian dilansir dari detik.com.

“Melaksanakan komunikasi politik kepada partai-partai politik sahabat agar segera terpenuhi persyaratan dukungan minimal 20% partai-partai politik menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tahun 2020,” tulisnya.

“Mencari dan menetapkan calon wakil gubernur untuk menjadi pasangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020,” sebut Demokrat.

Denny Indrayana juga diminta melaporkan hasil survei terkini dan koalisi partai politik yang sudah diperoleh ke Demokrat sesuai waktu yang ditentukan. Demokrat bakal melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil survei di Kalimantan Selatan jika memang diperlukan.

Denny Indrayana diminta melaksanakan arahan dari Demokrat ini dengan penuh tanggung jawab. Ada batas waktu bagi Denny untuk menjalankannya. “Surat tugas ini berlaku selama 15 hari sejak diterbitkan,” sebut Demokrat.

Menyikapai dukungan Demokrat ini, Haji Denny yang dihubungi Kanalkalimantan.com menyampaikan rasa syukur atas komitmen dari partai besutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. “Tentunya saya berucap alhamdulillah atas dukungan ini. Dan akan secepatnya menindaklanjuti instruksi untuk mencari partai koalisi lainnya sebagai syarat untuk maju di Pilgub Kalsel 2020,” katanya.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat mendatangi sejumlah parpol. Termasuk Partai Gerindra yang sebelumnya juga memberikan sinyal kuat untuk mendukung mantan Wamenkum dan HAM ini.(Kanalkalimantan.com/detik/cel)

 

Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Belum Tunjukkan Penurunan Kasus Covid-19, Batola Resmi Tetapkan PSBB Jilid II

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Bupati Batola Noormiliyani bersama jajarannya umumkan Batolaresmi perpanjangan PSBB Foto: rdy
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARABAHAN – Menyusul berakhirnya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Tahap I, Jumat (29/05), Pemkab Barito Kuala (Batola) resmi memperpanjang penerapan PSBB ke Tahap II. Pengumuman perpanjangan PSBB ini disampaikan Bupati Hj Noormiliyani AS dalam Press Rilis kepada wartawan di Aula Selidah, Jumat (29/5/2020) siang.

Penerapan PSBB Tahap II yang dilaksanakan Pemkab Batola ini menyikapi perkembangan kasus Covid-19 yang belum juga menunjukan penurunan. Malah cenderung terjadi peningkatan tajam.

“Di kesempatan yang baik ini serta bertempatan pada hari penuh berkah ini kami memutuskan memperpanjang pemberlakuan PSBB,” papar Noormiliyani dalam Press Rilis yang dihadiri Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Dandim 1005 Marabahan Letkol Kav Sugianto SE, Kapolres Batola AKBP Bagus Suseno SIK MH, Sekda H Abdul Manaf dan Tim Gugus Tugas.

Dengan adanya pengumuman ini, maka secara resmi Pemkab Batola menerapkan PSBB Tahap II sejak 30 Mei 2020 pukul 00.01 wita. Serta berakhir 12 Juni 2020. “Sesuai aturan-aturan yang ada PSBB dapat diperpanjang seandainya masih terdapat penyebaran Covid-19,” kata Noormiliyani.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu menjelaskan, seiring pelaksanaan PSBB Tahap II pihaknya juga melaksanakan sosialisasi New Normal. Terutama terkait berbagai aktivitas kegiatan. Baik di sektor usaha, perekonomian, sosial, pendidikan, budaya, keagamaan maupun lainnya.

“PSBB Tahap II ini berbeda dengan Tahap I yang lebih banyak menekankan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan,” katanya.

Untuk itu Noormiliyani berharap kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan bisa lebih disiplin. Mengingat keberhasilan dari penerapan sangat ditentukan dari kesadaran masyarakat sendiri. Di kesempatan jumpa pers ini, bupati perempuan pertama di Kalsel itu juga menyinggung tentang perkembangan penanganan kasus Covid-19 di Batola.

Meski saat ini menempati peringkat keempat terbanyak se-Kalsel, namun Batola tidak menganggap gagal mengendalikan penyebaran. Sebaliknya menurut Noormiliyani, banyaknya kasus terjadi justru menjadi keberhasilan pencegahan. Mengingat hampir sebagian besar pasien terungkap berasal dari hasil tracking yang ditindaklanjuti pelaksanaan rapid test massal maupun perorangan.

“Kami telah melakukan rapid test kepada 900 orang dengan hasil 112 reaktif dan 788 non reaktif dan 156 di antaranya juga telah menjalani swab test,” ungkap Noormiliyani sembari menambahkan pihaknya mulai 3-13 Juni 2020 akan melaksanakan rapid tes massal.(kanalkalimantan.com/rdy)

 

Reporter : Rendy
Editor : Cell

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

HEADLINE

Terapi Plasma Konvalesen Sebuah Alternatif Penyembuhan Covid-19 ataukah Hanya Coba-coba?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Seorang pasien Covid-19 yang pulih menyumbangkan plasma darah untuk penelitian antibodi Covid-19. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images
Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Ketiadaan vaksin Covid-19 hingga kini membuat beberapa ahli medis mulai mempertimbangkan alternatif lain guna menyembuhkan pasien dan mengurangi dampak penyebaran Covid-19.

Salah satu opsi yang coba diambil adalah dengan menerapkan terapi konvalesen terhadap pasien positif Covid-19. Dilansir dari Media Indonesia opsi ini sudah mulai diinisiasi sejak medio April 2020 lalu.

Adalah Theresia Monica Rahardjo ahli genetika dan biologi molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha bersama tim yang telah mengusulkan opsi ini kepada pemerintah. Pada 18 Maret 2020, ia mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut saya mengajukan usul atau saran agar pemerintah melaksanakan Terapi Plasma Konvalesen (TPK) dalam rangka menolong rakyat sembuh dari covid-19.

Melansir The Verge, terapi plasma darah konvalesen yang sudah dipakai oleh dunia medis selama seabad itu dilakukan dengan cara menyedot darah dari pasien yang sembuh Covid-19 dan memasukkannya kembali ke orang sakit.

Apa yang Dimaksud dengan Terapi Plasma Konvalesen

Terapi plasma konvalesen (kon-vuh-LES-unt PLAZ-muh) adalah pengobatan eksperimental yang digunakan beberapa dokter untuk orang dengan penyakit coronavirus 2019 (Covid-19).

Tidak ada obat yang terbukti aman dan efektif untuk mengobati Covid-19. Administrasi Makanan dan Obat-obatan A.S. Amerika Serikat (FDA) belum menyetujui obat apa pun khusus untuk mengobati orang dengan Covid-19.

Tetapi, orang yang telah pulih dari Covid-19 memiliki antibodi – protein yang digunakan tubuh untuk melawan infeksi – terhadap penyakit dalam darah mereka. Darah dari orang yang sudah pulih disebut plasma pemulihan. Plasma adalah bagian cair dari darah.

Para peneliti berharap bahwa plasma penyembuhan dapat diberikan kepada orang-orang dengan Covid-19 parah untuk meningkatkan kemampuan mereka melawan virus.

Mengapa ini dilakukan?

Dikutip dari sebuah laman jurnal medis mayoclinic.org, terapi plasma konvalesen mungkin bermanfaat bagi orang dengan Covid-19 yang tidak dibantu oleh perawatan lain. Beberapa orang dengan Covid-19 menjadi sangat sakit dan tidak mampu merespon perawatan atau obat lain. Orang-orang ini sering mengalami sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) – kondisi paru-paru yang parah. Mereka sering membutuhkan bantuan mekanik, seperti ventilator, untuk bernafas. Orang-orang ini juga berisiko mengalami kegagalan organ.

Ini juga dapat membantu orang lain yang memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit serius, seperti orang dengan kondisi medis kronis, misalnya, penyakit jantung atau diabetes, atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Plasma konvensional dapat membantu orang-orang ini agar tidak sakit jika mereka terpapar Covid-19.

Plasma konvalesen juga dapat dipertimbangkan untuk anggota keluarga atau petugas kesehatan yang telah terpapar dari seseorang dengan Covid-19.

Risiko

Darah dan plasma telah digunakan untuk mengobati banyak kondisi lain, dan biasanya sangat aman. Risiko tertular infeksi Covid-19 dari menerima terapi plasma konvalesen belum diuji. Tetapi para peneliti percaya bahwa risikonya sangat rendah karena donor plasma telah sepenuhnya pulih dari infeksi.

Terapi plasma konvalesen membawa risiko:

Reaksi alergi

Kerusakan paru-paru dan kesulitan bernapas

Penularan infeksi, termasuk HIV dan hepatitis B dan C

Risiko infeksi ini sangat rendah, karena darah yang disumbangkan harus memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan oleh FDA. Sebelum darah yang disumbangkan dapat digunakan, harus diuji keamanannya. Kemudian melewati proses untuk memisahkan sel-sel darah sehingga yang tersisa hanyalah plasma dengan antibodi.

Meskipun banyak orang tidak mengalami gejala, yang lain memiliki komplikasi medis ringan hingga parah yang menyebabkan kematian pada beberapa orang.

WHO Imbau untuk Terapkan Prosedur Tinggi Saat Lakukan Terapi Plasma Konvalesen

WHO menyampaikan penggunaan klinis plasma darah atau serum konvalesen harus dianggap sebagai pemeriksaan penunjang. Karena keamanan dan kemanjuran plasma darah atau serum konvalesen tidak terbukti dalam pengaturan epidemi baru.

WHO mengimbau standar untuk pembuatan produk plasma harus memaksimalkan keselamatan donor dan penerima.

WHO meminta pengumpulan dan persiapan harus dilakukan oleh staf terlatih yang beroperasi di bawah prosedur operasi standar di fasilitas yang punya regulasi ketat dan bersertifikat, serta secara rutin terlibat dalam pengumpulan darah dan plasma dan persiapan sesuai dengan pedoman internasional.

Pedoman pemberian dosis, kata WHO, harus disediakan dan pertimbangan harus diberikan untuk penggunaan unit dari setidaknya dua donor yang berbeda dalam pengakuan variasi biologis dalam respon imun.

Terapi kekebalan pasif umumnya lebih efektif bila diberikan lebih awal dalam perjalanan penyakit dan dapat diberikan dengan dosis lebih rendah. Namun, WHO menegaskan tidak mengetahui apakah pengobatan dini atau lambat pada pasien akan sama efektifnya.

Seperti terapi plasma darah lainnya, WHO berkata perhatian harus diberikan untuk inkompatibilitas ABO . Inkompatibilitas ABO tidak akan menjadi perhatian utama untuk produk imunoglobulin murni yang dibuat dari kolam plasma besar.

Inkompatibilitas ABO sendiri adalah kondisi yang muncul karena pasien menerima darah yang berbeda dengan golongan darahnya. Hal itu memicu reaksi sistem kekebalan tubuh yang dapat menimbulkan beragam gejala, di antaranya adalah ikterus (penyakit kuning), pusing, dan sesak napas.

Antibodi terhadap antigen leukosit, seperti yang sering dikembangkan oleh wanita selama kehamilan dapat menimbulkan penyakit paru-paru parah yang disebut Transfusion Related Acute Cedera Paru (TRALI). Penyakit itu merupakan sindrom langka yang terjadi dalam waktu 6 jam setelah transfusi plasma darah.

Lebih dari itu, WHO menyampaikan studi ilmiah tentang kelayakan dan efektivitas medis untuk pengumpulan dan penggunaan plasma darah atau serum yang sembuh harus dieksplorasi melalui uji klinis yang dapat dilakukan bersamaan dengan penggunaan empiris mereka. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


Bagikan artikel/berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->