Connect with us

Kota Banjarmasin

Mahkamah Agung Kabulkan Gugatan Walhi Kalsel Terkait Meratus

Diterbitkan

pada

MA akhirnya mengabulkan kasasi Walhi Kalsel terkait Meratus Foto: kapanlagi.com
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARMASIN, Sempat ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, upaya banding Walhi Walhi Kalsel dalam mencabut SK Menteri ESDM Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan PKP2B PT Mantimin Coal Mining (MCM), akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan kasasi yang dilayangkan wahana lingkungan hidup tersebut. Lalu, apakah berjuangan #savemeratus otomatis sudah aman?

Dalam keterangan yang disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, perjuangan menggugat SK Menteri ESDM memakan waktu yang tak pendek. Hal tersebut dilakukan sejak awal 2017 silam.

“Sekarang kami masih menunggu salinan putusan kasasi MA. Tentunya kita memerlukan salinan tersebut untuk membelajari hasil putusan,” kata Cak Kis, sapaan Kisworo Dwi Cahyono.

Ia mengatakan, dalam amar putusan hanya mencantumkan kabul kasasi, batal, judex facti, adili sendiri, kabul gugatan dan batal objek sengketa. Hal tersebut tentunya harus ditelaah lebih lanjut oleh Walhi. Meski demikian, Cak Kis mengatakan berita yang sampai kepadanya sebagai kado manis di HUT Walhi ke-39. “Ya, ini memang sebuah kado manis,” ungkapnya.



Menurut Cak Kis, MA mengabulkan gugatan kasasi pada 15 Oktober 2019 dengan no register 369-K/TUN-LH/2019. Kasasi tersebut diajukan Walhi, setelah kalah pada gugatan pertama di PTUN Jakarta dan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Dan akhirnya pada 14 April 2019, Walhi mengajukan kasasi ke MA.

Meski saat ini MA telah mengabulkan kasasinya, menurut Cak Kis bukan berarti Meratus aman dari masuknya tambang. Ia menegaskan perjuangan menyelamatkan lingkungan masih panjang. “Sehingga seluruh elemen masyarakat harus terus berjuang untuk menjaga Meratus,” tegasnya.

Data Walhi Kalsel, area PKP2B sebesar 56 persen berada di bentang alam karst. Sementara, karst berfungsi untuk penyalur dan penampungan air pegunungan yang bakal mengalir ke masyarakat sekitar. Selain itu, sungai dan Bendungan Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) juga dikhawatirkan terdampak karena langsung bersinggungan dengan area PKP2B PT MCM.

Kawasan ini menjadi vital karena sumber aliran air untuk pertanian, air minum, dan perikanan. “Di tahun politik, kami juga mendesak para kandidat dan elit politik khususnya di Kalimantan Selatan untuk terlibat dan serius dalam gerakan penyelamatan lingkungan,” katanya. (Fikri)

 

Reporter : Fikri
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kota Banjarmasin

Bayar Denda Tapi Belum Ada Aplikasi, Perwali Protokol Kesehatan di Banjarmasin Direvisi

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Wali Kota Ibnu Sina mengakui adanya kekeliruan dalam Perwali yang mengatur penegakan protokol kesehatan. foto: fikri
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Masih dalam tahap sosialisasi, Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin No 60 tahun 2020 tentang pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 ternyata didapati masih ada kekeliruan.

Seperti tidak ada pasal 14 dalam Perwali yang telah ditandatangani Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Dimana, dari pasal 13 langsung lompat ke pasal 15. Tentunya, ini merupakan kesalahan fatal dalam pembuatan payung hukum di kota Banjarmasin.

Nah, saat dikonfirmasi Kanalkalimantan.com pada Rabu (12/8/2020) siang, Wali Kota Ibnu mengakui adanya kekeliruan dalam Perwali yang mengatur penegakan protokol kesehatan sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19.

Menurut Ibnu Sina, pasal 15 yang ada dalam Perwali tersebut, oleh Bagian Hukum Setdako Banjarmasin sudah dikoreksi menjadi pasal 14.



Dalam perkembangannya, ada instruksi dari Mendagri yang baru diterima, menyebutkan bahwa ada pengurangan isi pasal dalan Perwali itu. Semula, ada 14 pasal dan akan berkurang menjadi 12 pasal.

“Ada perubahan di template-nya. Ini terkait dengan Perwali Nomor 60 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di Kota Banjarmasin, ada pengurangan pasal dari 14 pasal menjadi 12 pasal saja, sesuai dengan format yang diterima,” beber Ibnu Sina.

Selain itu, pada pasal 12 ayat (3) menyebutkan, pemberian sanksi berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf h tentang denda administratif, harus menggunakan e-tilang melalui aplikasi Pikobar. Padahal, hingga kini Pemko Banjarmasin belum memiliki aplikasi ini.

“Terkait Pikobar itu juga ada kesalahan. Nantinya pembayaran akan langsung ke kas daerah, dan tidak melalui aplikasi Pikobar,” kata Ibnu.

Diakui Ibnu, Pemko Banjarmasin hingga kini belum memiliki aplikasi Pikobar, yang saat ini baru digunakan oleh Pemprov Jawa Barat.  “Kita juga akan revisi definisi lebih konkret terkait dengan denda administrasi,” imbuh Ibnu.

Ia sendiri sempat menerima usulan dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin bahwa denda administratif yang dimaksud tidak berupa uang tunai. Sebelumnya, Perwali menyebutkan bahwa denda administratif yang dikenakan sebesar Rp100 ribu.

“Misalnya, senilai Rp100 ribu tetapi berupa masker atau hand sanitizer misalnya. (Tetapi) di Perwali ini tetap (dengan cara) membayar. Setelah keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri, ada rencana dari Bagian Hukum untuk merevisi sesuai instruksi menteri,” lugasnya.

Nantinya, masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan denda uang tunai seperti yang telah diatur di dalam perwali. Dalam persidangan nanti akan dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) Satpol PP Kota Banjarmasin.

Ibnu menambahkan, perwali ini tengah disosialisasikan selama 14 hari, hingga 20 Agustus 2020 mendatang. Nantinya, pada 21 Agustus 2020, sudah ada penegakan hukum terkait dengan penerapan protokol kesehatan. (kanalkalimantan.com/fikri)

Reporter : fikri
Editor : bie


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Kota Banjarmasin

Cegah Karhutla, Petani Pemilik Lahan Didatangi Bhabinkamtibmas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan jajaran Polsek Banjarmasin Timur dengan memberikan imbauan kepada petani. foto: polsek banjarmasin timur
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilakukan jajaran Polsek Banjarmasin Timur dengan memberikan imbauan tentang bahaya Karhutla kepada petani.

Selain sosialisasi yang diberikan kepada para petani, upaya sosialisasi juga dilakukan dengan cara mendatangi langsung para petani di tanah garapan masing-masing.

Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Susilo mengatakan upaya “door to door” tersebut akan lebih efektif, selain imbauan yang diberikan dapat disampaikan dengan jelas, juga akan terjalin kedekatan dengan para petani.

“Kita telah petakan beberapa wilayah yang kerap jadi langganan kebakaran lahan. Lalu saya minta kepada Bhabinkamtibmas memberikan sosialisasi dan imbauan langsung kepada para petani,” ujar Kapolsek Banjarmasin Timur.



Dalam pertemuan dengan petani, melalui Bhabinkamtibmas, Kapolsek berpesan agar petani tidak membakar lahan bekas garapan padi seusai masa panen nanti.

“Kita juga meminta kepada petani untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi wilayahnya masing-masing dari kemungkinan kebakaran lahan yang disebabkan oleh alam,” jelasnya.

Ditambahkannya kegiatan yang dilakukan merupakan implementasi dari program Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr Nico Afinta dalam upaya pencegahan Karhutla. (kanalkalimantan.com/rls)

Reporter : rls
Editor : kk


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->