Connect with us

NASIONAL

Masih Ada 2.288 Titik Api Karhutla, Petugas Upayakan Hujan Buatan

Diterbitkan

pada

Kebakaran hutan masih marak menjelang berakhirnya musim kemarau Foto: net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih berlanjut. Pantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), masih ada 2.288 titik api seluruh Indonesia hingga Sabtu (21/9) pukul 16.00 kemarin.

Petugas terus mengupayakan hujan buatan. “Ada enam provinsi yang menjadi prioritas pemadaman kebakaran hutan dan lahan,” kata Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Masyarakat BNPB Agus Wibowo, Minggu (22/9).

Ia menyebut, upaya pemadaman besar-besaran dilakukan di Riau (114 titik), Jambi (408 titik), Sumatera Selatan (219 titik), Kalimantan Barat (266 titik), Kalimantan Tengah (810 titik) dan Kalimantan Selatan (74 titik).

Kondisi keenam provinsi dalam keadaan berasap. Sedangkan kualitas udara berdasar konsentrasi PM10 adalah: Riau 314 (berbahaya), Jambi 238 (sangat tidak sehat), Sumatera Selatan 155 (tidak sehat), Kalimantan Barat 324 (berbahaya), Kalimantan Tengah 409 (berbahaya) dan Kalimantan Selatan 22 (baik).

“Di Sumatera angin bertiup ke arah barat laut, dari Sumsel mengarah ke Jambi dan Riau. Sehingga asap dari Sumsel dan Jambi masuk ke Riau,” kata Agus.

Menurutnya, terdapat titik api yang sangat besar asap di Desa Bayung Lencir, Kabupaten Musi Bayu Asin, Sumsel yang berdekatan dengan perbatasan Provinsi Jambi. Titik api ini sudah menyala sejak pertengahan Agustus 2019 belum bisa dipadamkan dan mengeluarkan asap sangat besar dan tertiup angin mengarah ke Jambi dan Riau.

Untuk memadamkan titik api, saat ini dikerahkan 400 personil yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat serta Mahasiswa. “Helikopter dari Jambi dan Sumsel juga akan digeser mendekati lokasi kebakaran,” ujarnya.

Berikut adalah detail upaya hujan buatan pada Sabtu (21/9) di berbagai daerah yang mengalami kabut asap: Riau: penyemaian awan sebanyak 800 kilogram dilakukan dengan pesawat Casa-212 pada pukul 12.44 sd 15.00 WIB di wilayah Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Sampai laporan ini ditulis belum ada laporan hujan. Kalimantan Barat: penyemaian awan sebanyak 800 kilogram dengan pesawat casa-212 pada pukul 14.25 sd 16.11 WIB di wilayah Pontianak, Kuburaya dan Landak.

Kepala BPBD Kalbar melaporkan terjadi hujan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Kalimantan Tengah: penyemaian awan sebanyak 2.400 kg dengan pesawat CN 295 pada pukul 14.14 sd 16.14 WIB di wilayah Kapuas, Barito Selatan dan Barito Timur. Sampai laporan ini ditulis belum ada laporan hujan.(pin/ktd)

Reporter : pin/ktd
Editor : Cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Jokowi: Pembukaan Kembali Bisnis, Tempat Ibadah, dan Sekolah Harus Lewati Tahapan Ketat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Presiden Jokowi saat meninjau kesiapan "Kenormalan Baru" di Masjid Istiqlal, Jakarta, 2 JUni 2020. Foto: Twitter/@Kemensetneg RI
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTAPresiden Joko Widodo mengakui, pemerintah masih belum bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia.

“Oleh sebab itu, pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat,” ujarnya saat meninjau Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (2/6).

Mantan Walikota Solo ini juga meminta protokol kesehatan yang ketat untuk terus diterapkan, sehingga tatanan kehidupan normal baru atau “new normal” bisa segera diterapkan ke semua sektor dan wilayah.

Saat meninjau Masjid Istiqlal, Jokowi mengatakan bahwa proses renovasinya sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan rampung awal Juli nanti. Diakuinya proses renovasi cukup terhambat akibat adanya wabah Covid-19 ini.

Meski demikian, ia mengatakan masih belum mengetahui kapan Masjid Istiqlal ini akan kembali dibuka untuk publik. Keputusan ini, kata Jokowi berada di tangan Imam Besar Masjid Istiqlal.

“Apakah setelah selesai akan dibuka? Belum kita putuskan tetapi tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Prof Nasaruddin Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal bahwa direncanakan Masjid Istiqlal akan dibuka nanti pada bulan Juli tetapi keputusannya ada nanti di Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal,” jelasnya.

Ia menginstruksikan kepada Prof Nasarudin untuk senantiasa mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menyambut kehidupan normal baru nanti, agar masyarakat bisa beribadah di Masjid ini namun tetap aman dari virus Corona.

Pemerintah Tegaskan Tidak Terapkan Herd Immunity

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan herd immunity (kekebalan kelompok) untuk menyelesaikan wabah virus corona. “Indonesia ini kelompok besar, 270 juta orang. Selain itu, dibagi-bagi dalam pulau, provinsi yang terpisah laut. Jadi kalau kita bicara herd immunity kapan terjadinya?”,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (2/6).

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Foto: Twitter/@BNPB_Indonesia

Lebih jauh ia menjelaskan herd immunity hanya bisa terjadi dalam kelompok yang cukup sering berinteraksi. Bahkan menurutnya, herd immunity tidak akan terjadi di Indonesia maupun di dunia.

Ia kembali mengingatkan bahwa sejatinya wabah virus corona ini hanya dapat ditekan dengan pola hidup yang sehat dan bersih, tetap menjaga jarak atau physical distancing, memakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, dan tidak sering menyentuh mata, hidung, dan mulut.

“Preventif yang sebenarnya ada di diri kita masing-masing adalah mencegah saja kita untuk dapat berinteraksi dengan virus itu secara langsung. Maka dengan cara melakukan, protokol kesehatan yang sudah sering diulang-ulang, kan semua sudah sadar itu,” jelasnya.

Imunisasi Tidak Boleh Dihentikan Pada Anak, Walaupun Ada Pandemi

Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr Achmad Yurianto mengatakan bahwa layanan imunisasi bagi anak-anak di berbagai fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas tidak boleh berhenti, meskipun ada wabah Covid-19.. “Kita tidak boleh hentikan sama sekali imunisasi, karena hakikatnya adalah hak asasi anak-anak kita untuk terlindungi dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mereka harus sehat,” ujar Yuri.

Menurutnya, imunisasi bisa dilakukan dengan cara berbeda.

“Tentunya kita tak bisa imunisasi dengan pola lama. Seperti ke posyandu datang bersama, berkerumun, mendengarkan penyuluhan, menimbang bayi dan seterusnya. Harus ada mekanisme yang diubah. Inilah yang dibutuhkan inovasi dari segala pihak (oleh) kader kesehatan, petugas puskesmas, orang tua balita,” paparnya.

Pada Selasa (2/6) Yuri kembali melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 27.549, setelah ada penambahan 609 kasus baru.

Adapun lima provinsi dengan jumlah kasus positif terbanyak masih diduduki oleh DKI Jakarta sebanyak 7.541, disusul dengan Jawa Timur (5.135), Jawa Barat (2.314), Jawa Tengah (1.342), dan Sulawesi Selatan (1.630).

Selain itu, juga tercatat ada 298 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 7.935. Sayangnya, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 22 orang meninggal dunia Selasa sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.663.

Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) menjadi 48.023 dan pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi 13.213. (gi/ab)

 

Reporter : Ghita
Editor : VOA


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Tangkap Nurhadi, Khairul Saleh Apresiasi Kinerja KPK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pangeran Khairul Saleh Foto: Koleksi pribadi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Penangkapan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6/2020) malam oleh KPK mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi IIIDPR Pangeran Khairul Saleh.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja KPK dalam hal ini penangkapan Nurhadi,” jelas Khairul kepada kanalkalimantan.com, Rabu (3/6/2020).

Menurut dia, sebagaimana diketahui, yang bersangkutan sudah menjadi buron atas kasus jual beli perkara. Dengan tertangkapnya Nurhadi menjadi pintu awal untuk membongkar praktek mafia di dunia hukum dan peradilan Indonesia.

“KPK sebagai lembaga independen dan terhormat memiliki marwah yang baik, saya kira kinerja seperti ini patut dipertahankan dan ditingkatkan demi terwujudnya negara yang bebas dan bersih dari tindak pidana korupsi,” tegas Bupati Banjar periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu.

Terkait proses penangkapan, dia menilai KPK menjalankan tugas sesuai prosedur.

“Dengan adanya keikutsertaan dari penyidik KPK senior, Novel Baswedan, makin memberikan kepercayaan kepada publik bahwa KPK tidak pernah lemah dan selalu melaksanakan tugasnya sesuai prosedur. Mulai dari proses putusan terhadap Nurhadi, buronnya sang koruptor pasca putusan, hingga tertangkapnya bersamaan dengan istri dan menantu.

Seperti diketahui, KPK menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono pada Senin (1/6/2020) malam, di sebuah rumah di kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Keduanya buron sejak 13 Februari 2020.

Keduanya merupakan buronan dalam kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung tahun 2011-2016 (kanalkalimantan.com/dhani)

 

Reporter : Dhani
Editor : KK

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Muka Hadap Tembok, Nurhadi dan Menantu Dipamerkan Pakai Rompi Tahanan KPK

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Penampakan Nurhadi dan menantunya mengenakan rompi tahanan dipamerkan KPK seusai ditangkap. Foto : Suara.com/Welly Hidayat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Setelah ditangkap, eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono dipamerkan KPK ke hadapan awak media saat menggelar konferensi pers pada Selasa (2/6/2020).

Pantauan Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com, Nurhadi dan menantunya terlihat memakai rompi oranye tahanan KPK dan berdiri menatap dinding. Posisi keduanya berada di belakang pimpinan KPK yang duduk sambil menyampaikan keterangan kepada jurnalis.

Ada sekitar tiga petugas KPK yang menjaga Nurhadi dan Rezky ketika Wakil Pimpinan KPK, Nurul Ghufron menyampaikan hasil penangkapan keduanya. Namun, keberadaan Nurhadi dan Rezky hanya sebentar ketika pimpnan KPK menggelar jumpa pers. Keduanya hanya dipertontonkan kepada awak media sekitar 10 menit.

Ghufron menyampaikan alasan Nurhadi dan Rezky tidak ditampilkan sampai selesai konferensi pers karena masih harus menjelani pemeriksaan intensif pasca ditangkap. “Perlu kami jelaskan dulu, kenapa para pihak yang kami tangkap itu kami kembalikan ke tempatnya, karena memang proses pemeriksaan masih berlangsung,” kata Nurul Ghufron, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Karena pemeriksaan masih berlangsung, jadi kami kembalikan ke pemeriksaan,” imbuhnya.

Menurut Nurul, KPK pastikan bahwa menangani serius penanganan perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

“Yang penting kami telah publikasi dan yang bersangkutan telah berada di KPK, ini paling penting yang bersangkutan dihadirkan,” tutup Ghufron.

Untuk diketahui, pelarian Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono akhirnya terhenti setelah ditangkap oleh tim antirasuah di rumah bilangan Simprug, Jakarta Selatan, pada Senin (1/6/2020) malam.

Nurhadi dan Rezky telah ditetapkan buron oleh KPK sejak 13 Februari 2020, dalam perkara suap dan gratifikasi sejumlah perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016.

Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Kasus suap pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.

Sedangkan kasus gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->