Masih Banyak Kota di Indonesia Belum Miliki Regulasi Bagi Difabel

BANJARMASIN, Gelaran pertemuan tingkat tinggi Walikota untuk kota inklusi ke-8 APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) resmi dihelat di Best Western Hotel Banjarmasin, Kamis (3/10) siang. Selain dihadiri oleh sejumlah walikota yang tergabung dalam APEKSI, juga dihadiri delegasi dari UNESCO di Jakarta.

Dalam jumpa pers usai pembukaan APEKSI Inklusi ke 8, Ketua Kelompok Kerja Menuju Kota Inklusif APEKSI Heroe Poerwadi mengungkapkan, hingga saat ini baru 7 kota di seluruh Indonesia yang sudah mendukung inklusif, dalam artian memperhatikan penyandang difabel.

“Sebenarnya kita sudah banyak policy tentang bagaimana kita membangun kota inklusi tetapi belum tahu inklusi itu seperti apa,” kata Wakil Walikota Yogyakarta ini.

Menurut Heroe, tugas tim APEKSI saat ini yaitu memberitahu kepada kota-kota, bahwa masih banyak kebijakan yang dibuat merupakan rangkaian dari kota inklusi. “Kita membuat kaukus ini dalam rangka untuk menguatkan apa yang digaungkan untuk menuju ke arah peta jalan yang benar,” kata Heroe.

Heroe menyayangkan, sebagian besar kota di Indonesia masih belum memiliki regulasi yang berfokus kepada penyandang difabel. “Sebagian besar yang kelemahan kota-kota di Indonesia yaitu tidak ada regulasi berupa perda maupun perwali yang berkaitan dengan itu (penyandang difabel),” tegasnya.

“Tetapi kebijakan-kebijakan pemerintah sebenarnya sudah ada, termasuk sekolah inklusi, pembangunan fisik, ada semua. Cuma memang ini yang harus kita dorong bersama supaya 22 aspek yang ada di dalam undang-undang tentang inklusi itu bisa kita jalankan semua,” papar Heroe.

Kota Banjarmasin “Unjuk Diri” pada APEKSI Inklusi ke-8

Sebagai tuan rumah, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina tentu menjadikan ajang APEKSI Inklusi ini sebagai ajang “unjuk diri” keberhasilan kota ini dalam menyediakan fasilitas publik yang ramah bagi difabel. “Banjarmasin sudah ada roadmap, dan roadmap ini sudah kita launching di tahun 2018 lalu dan berbagai kebijakan pembangunan sudah menggunakan panduan roadmap dari kota inklusi,” papar Ibnu.

Bagaimana “unjuk diri” Kota Banjarmasin sebagai kota yang ramah difabel? “Kita ingin berbagi dengan kota-kota lain. Dan mudah-mudahan dengan bertambahnya kepesertaan dari 13 kota baru yang mengikuti ini (APEKSI) totalnya menjadi 27 kota,” tambah Ibnu.

Selain itu, Ibnu mengklaim ada tiga hal yang menjadi perhatian Pemko Banjarmasin terhadap penyandang difabel. “Pertama regulasi, kedua penambahan fasilitas, dan ketiga kepedulian dan penerimaan dari masyarakat. Seluruh program tidak keluar dari tiga kerangka itu,” jelas Ibnu.

Lantas, fasilitas apa saja yang ada di Kota Banjarmasin yang ramah terhadap penyandang difabel? “Kita ada trotoar kemudian sarana-prasarana kantor pelayanan publik yang (mudah) diakses difabel, termasuk juga kampong inklusi di Kelurahan Pelambuan,” terangnya. Selain itu, Pemko Banjarmasin juga telah menyediakan angkutan pelajar gratis yang diprioritaskan untuk penyandang difabel.

Kemudian, di bidang pendidikan, Ibnu juga memaparkan keberhasilannya dalam melayani penyandang difabel untuk memperoleh hak pendidikan. “(Kalau) pendidikan sudah, di SD SMP, sudah ada 35 SD yang (telah mendukung) inklusi, kalau SMP sekitar 10 atau 11 yang sudah inklusi. Anak berkebutuhan khususnya juga dibantu dengan guru-guru yang punya keahlian di bidang anak ABK,” jelas Ibnu.

Sementara itu, Walikota Kupang Jefri R Kore yang merupakan Dewan Pengurus APEKSI menyambut baik langkah Walikota Banjarmasin dan beberapa walikota lainnya yang membantu APEKSI dalam memperhatian penyandang difabel. “Di sini sudah bertambah banyak kota yang bergabung pada kelompok ini (APEKSI Inklusi) dan berharap ke depan kota-kota di Indonesia bisa ikut program ini,” ucapnya. (fikri)