Masyarakat Adat Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara ke Tanah Bumbu

Maka itu, ia mendesak ada kajian komprehensif yang melibatkan rakyat Kalsel , baik aspek lingkungan hidup, sosial, budaya, ekonomi, keamanan, dan politik. Musababnya, ia mengantisipasi pemindahan ibu kota justru semakin menyingkirkan rakyat Kalsel. “Jangan sampai rakyat Kalsel jadi penonton, SDM juga harus dipersiapkan,” tegasnya.

Sebelumnya, saat dialog nasional wacana ibukota negara di Kalsel yang digelar di Novotel, Banjarbaru, Senin (15/7) lalu, Ketua BPH AMAN Kalsel, Yulius Tanang, juga turut mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengakui eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) di tengah wacana pemindahan ibu kota negara.

“Kalau mau pindah ibu kota, akui juga kami-kami orang Dayak di Pegunungan Meratus. Kami minta pengakuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten saja dalam bentuk peraturan daerah,” kata Yulius.

Kata Yulius, ada sekitar 171 komunitas MHA yang tersebar di 8 kabupaten di Kalsel. Meski jumlahnya ratusan, semua komunitas itu belum satu pun mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Yulius tak menolak pemindahan ibu kota, tapi mesti memperhatikan eksistensi warga adat.

“Intinya ibu kota pindah, kearifan lokalnya tetap harus dijaga. Jangan sampai (karena tidak ada perlindungan) budaya kami seperti ladang berpindah, ritual-ritual lain jadi hilang. Padahal itu merupakan hubungan kami dengan leluhur,” ujar Yulius.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain, justru belum melihat ada potensi gesekan sosial budaya di tengah masyarakat Kalsel. “Jadi, tidak perlu takut apakah nanti akan mendegradasikan wilayah keagamaan dan adat mereka,” kata Taufik.

Taufik mengatakan, pemindahan ibu kota mesti menelaah aspek demografis, sosiologis, dan antropologis. Kalaupun ibu kota dipindah, kata dia, maka ada 1,5 juta penduduk yang akan menghuni ibu kota baru plus 4,2 juta penduduk di Kalsel.

Yang perlu disiapkan adalah wilayah itu akan dihuni berapa penduduk termasuk efek migrasinya. “Terkait apakah masyarakat Banjar terbuka, tidak ada fakta atau data yang menunjukkan konflik yang besar. Mereka tidak merasa dalam kondisi yang tidak berdaya,” ujarnya.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Prawiradinata, memastikan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. “Di mana pun ibu kota baru akan dibangun, dampaknya ke seluruh Kalimantan akan signifikan.”

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Supiansyah, sepakat atas rencana pemindahan ibu kota negara ke Tanah Bumbu. Menurut dia, rencana itu akan berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru. Ia mengklaim masyarakat pasti sepakat apabila pemerintah pusat menetapkan Tanah Bumbu jadi ibu kota menggantikan Jakarta.

“Kami tidak pernah memaksakan diri, tapi muncul wacana di Tanah Bumbu. Di sini lokasinya tanah padat, pelabuhan laut sudah siap, dan bandara ada. Masyarakat tentu siap karena banyak dampak positif, kalau rugi hamper enggak ada,” kata Supiansyah.(rico/tmp/berbagai sumber)

Laman: 1 2