Connect with us

Hukum

Masyarakat Anti Korupsi Kalsel Cium ‘Bau’ Kolusi di Pemkab Banjar

Diterbitkan

pada

Ilustrasi korupsi kolusi nepotisme. Foto : net
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MARTAPURA, Masyarakat Anti Korupsi Kalimantan Selatan, A Ghani menyebut ada pejabat di Pemkab Banjar yang bermain proyek. Salah satu modusnya menyuruh  bawahannya membangun perusahan untuk menggarap sejumlah proyek PL.

Bentuk kolusi semacam ini sudah diketahui sejak beberapa tahun lalu. Dan sudah mencatat nama perusahan dan beberapa proyek yang dikerjakan tersebut.

“Proyek yang dikerjakan itu sudah kami lingkaran merah,  dan sudah ada kami duga ketahui itu melanggar aturan,” akunya.

Ditanya kejelasan siapa yang melakukan dugaan tersebut atau pejabat yang bersangkutan dan apa nama perusahaan yang diduga bermain proyek PL tersebut,  A Ghani masih enggan menyebutkan secara pasti.

“Nanti adalah kita bocorkan apa dan siapanya yang kita maksud ini, intinya jangan bermain sehingga merugikan masyarakat,” tegasnya.

Ditempat terpisah Sekda Banjar IGN Yudiana mengatakan terkait dugaan permainan pelanggaran yang dilakukan ASN Pemkab Banjar mengatakan, apabila yang bersangkutan memang banar terjadi agar segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Yang jelas kita pelajari dulu kebenarannya, ini yang dimaksud LSM itu atas nama siapa kita masih menerawang dan masih belum tahu siapa orangnya,” katanya.

Dirinya mengaku sebagai pembina harus mempelajari dulu temuan tersebut apabila datanya lengkap akan menindak lanjuti dan membahas soal tersebut. Apakah yang bersangkutan bersedia mencabut usahanya atau yang bersangkutan mengundurkan diri.

Sementara pihak Kejaksaan Negeri Martapura melalui Kasi Pidsus, Tri Taruna Fariadi SH mengatakan, kalau di lapangan ada temuan seperti itu, silakan laporkan kepada Kejaksaan Banjar.

Ditanya apakah proyek yang bermuatan kolusi, itu akan diproses secara hukum, “Iya, semua dugaan proyek yang ada kolusinya akan kita proses secara hukum,” tegas Tri Taruna. (rendy) 

Reporter: Rendy
Editor: Bie

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

Hukum

Pernah Tes Urine Narkoba di Basarnas Banjarmasin, Kepala Kantor Basarnas: Waktu Itu Tidak Ditemukan Ada Pegawai Positif

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin. Foto: rico
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU – Penangkapan IS (36) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Basarnas Banjarmasin atas dugaan pemakaian narkoba, mengejutkan seluruh unsur jajaran di Lembaga pemerintah non kementrian tersebut.

Kepala Kantor Basarnas Banjarmasin Sunarto mengaku tak menyangka bahwa ASN di Basarnas Banjarmasin tersebut tersandung penyalahgunaan narkotika. Mengingat, IS dalam kesehariannya berkerja selayaknya petugas yang taat aturan.

“Kesehariannya bekerja dan aktifitasnya di sini berjalan baik. Siaga piket juga selalu masuk. Memang kita tidak memonitoring secara langsung kegiatannya di luar, tapi saya tidak menduga kejadian ini,” akunya, Selasa (2/6/2020) siang.

Baca juga: BREAKING NEWS. Oknum ASN di Basarnas Banjarmasin Ditangkap, Diduga Tersandung Kasus Narkoba

Sebenarnya antisipasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, kata Sunarto, selalu dilakukan dengan melakukan tes urine. Dalam hal ini, Basarnas Banjarmasin menggandeng pihak BNN.

“Dua bulan lalu, bersama BNN kita mengadakan tes urine. Tapi saat itu hasilnya petugas kita tidak ada yang dinyatakan mengkonsumsi narkoba. Makanya, saya kaget dengan kejadian ini,” lanjut Sunarto.

Seperti yang diberitakan, IS ditangkap Satres Narkoba Polres Banjarbaru, pada Senin (1/6/2020) kemarin. Informasi yang dihimpun, IS menjabat di bidang humas Kantor Basarnas Banjarmasin, ditangkap di pinggir jalan, usai membeli serbuk kristal dari seorang pengedar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Sejumlah Perusahaan Tambang Tak Bayar Pajak Puluhan Triliun ke Negara

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Di Kalimantan Ada Penambangan Dilakukan di Belakang Kantor KPU.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Foto: Tangkapan layar live streaming Youtube Penutupan Sidang Rakyat
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengungkapkan sejumlah perusahaan tambang mineral dan batu bara menunggak pembayaran royalti, penerimaan negara bukan pajak/PNBP kepada negara. Tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tambang itu sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu hingga sekarang.

Hal tersebut dibeberkan Laode dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan dan Penutupan Sidang Rakyat dengan topik Membatalkan Undang-undang Minerba yang baru melalui live streaming, Senin (1/6/2020).

“Waktu saya di KPK masih ada puluhan triliun pajak/PNBP yang belum mereka bayar sampai sekarang,” kata Laode.

Dia mengkritisi UU Minerba yang baru hasil produk pemerintah dan DPR tersebut. Sebab Uu tersebut merugikan rakyat dan bernuansa melanggengkan perusakan lingkungan oleh perusahaan tambang minerba di tanah air.

Banyak permasalahan yang dilahirkan dari eksploitasi pertambangan selama ini. Mulai dari masalah kerusakan lingkungan, konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya.

“UU Minerba yang baru itu juga tidak menjawab masalah keadilan antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, Uu yang baru tersebut lebih menguntungkan investor pertambangan. Banyak perusahaan tambang di berbagai daerah yang izin AMDAL-nya bermasalah.

“Bahkan di Kalimantan, ada penambangan dilakukan di belakang kantor KPU. Lalu di Sulawesi lokasi tambangnya di lingkungan sekolah,” katannya.

Dia menambahkan, pada tahun lalu saat masih menjabat Wakil Ketua KPK, pihaknya menerima laporan 10 perusahaan tambang bonafit izin kontrak karyanya berakhir pada akhir 2019 dan 2020. Sementara itu Uu Minerba yang baru justru memfasilitasi dan memudahkan para perusahaan tambang tersebut untuk bebas untuk mengeksploitasi alam berikutnya.

“Jadi presiden dan DPR tidak memihak lingkungan dan kepentingan rakyat,” katanya. (suara.com)

Reporter : suara.com
Editor : kk

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Hukum

Bawa Sabu, Eka Diamankan Satresnarkoba Polres Kapuas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Eka, terduga pelaku tindak pidana narkotika yang diamankan Satresnarkoba Polres Kapuas. Foto: polres kapuas
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KUALAKAPUAS – Satresnarkoba Polres Kapuas mengamankan terduga pelaku tindak pidana narkotika, Minggu (31/5/2020) pukul 14.00 WIB di pelabuhan speedboat.

Kasat Resnarkoba Polres Kapuas, Iptu Suherman menyampaikan, tersangka Eka (27) warga Jalan Safillah RT01 Kelurahan Bahaur Hulu, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulangpisau, Kalteng.

“Eka ditangkap di pelabuhan speedboat jurusan Kapuas-Pangkoh bersama beberapa barang bukti berupa sabu,” kata Kasat Resnarkoba.

Saat di geledah, polisi menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram, di dalam satu buah tas warna merah muda.

Ia menambahkan, setelah ditemukan benda haram itu Eka langsung dibawa ke Mapolres Kapuas guna penyelidikan dan mengembangkan asal narkoba yang dimiliki.

“Masih dikembangkan, dan dia (Eka) sudah ditahan sel tahanan Mapolres Kapuas dan kenakan pasal 114 (1) jo pasal 112 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,” pungkas dia. (kanalkalimantan.com/agus)

Reporter : Agus
Editor : Dhani

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->