Connect with us

Politik

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalsel ‘Curhat’ ke Denny Indrayana

Diterbitkan

pada

Denny Indrayana saat menerima kunjungan MHA Kalsel Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Gaung pencalonan Denny Indrayana sebagai kandidat calon Gubernur dalam Pilkada Kalsel 2020 semakin terasa. Tak hanya respons dukungan partai politik seperti Gerindra yang sebelumnya menyatakan membuka pintu, tapi juga masyarakat mulai menaruh harapan pada mantan Wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Giliran Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalsel, yang bertemu Denny di Posko Pemenangan di Jl A Yani Banjarbaru, Jumat (1/11) sore.

Kedatangan puluhan perwakilan MHA Kalsel tersebut guna ‘curhat’ terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Baik menyangkit masih minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat, perlindungan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat adat di Kalsel. Denny Indrayana menerima dengan hangat dan mendengarkan semua keluhan yang disampaikan.

Uncun, salah satu perwakilan dari masyarakat adat yang hidup di Batang Alai Timur misalnya, mengatakan selama ini perhatian pemerintah masih sangat minim. “Sejak tahun 2013, perda pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat masih belum diperhatikan. Dari sisi perhatian pemerintah, kondisi kami ini ibaratnya masih belum merasa kemerdekaan. Ada banyak krisis yang kami hadapi menyangkut soal eksistensi, SDM, hingga pendidikan belum menjadi perhatian. Kami ini seperti mendorong mobil mogok, terpercik tanah tapi tidak ada ucapan terima kasih,” katanya.

Hal sama disampaikan Syahriwan, pegiat masyarakat adat di HST. Menurutnya, bicara soal masyarakat adat tidak cukup hanya berwacana soal isu lingkungan. “Tapi juga SDM perlu diperhatikan. Kayaknya saat ini penduduk lokal sulit mendapat pekerjaan layak. Jadi honorer aja sulit, apalagi menjadi PNS dan lainnya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, banyak SDM lokal yang belum diperhatikan pemerintah. Di bidang pendidikan misalnya, seratusan tenaga kerja masyarakat adat sepertinya belum ditengok oleh pemerintah. “Soal tenaga pengajar misalnya. Pemerintah masih mengutamakan dari luar. Padahal SDM lokal ada,” katanya.

Demikian juga perhatian terhadap kalangan pemuda adat. “Kalangan pemuda juga sulit untuk akses informasi. Misalnya dari beasiswa untuk masyaraat adat dan lainnya. Mestinya masyarakat adat juga diperhatikan oeh masyaraat daerah,” harapnya.

Pun disampaikan Sahirani dari Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel, menyatakan keprihatinannya akan kondisi SDM Kalsel saat ini. Karena berdasar data yang diperolah, saat ini Kalsel masih menempati peringkat ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia terkait SDM.

“Di Kotabaru misalnya, dimana ada 27 ribu pemeluk kaharingan di sana tetapi juga ditemukan bahwa angka stunting terbesar juga terjadi. Di sisi lain, saat ini masih banyak masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi terkait kasus yang berhubungan dengan lahan. Ini karena belum ada perlindungan masyarakat adat,” tegasnya.

Berkaitan berbagai keluhan tadi, MHA berharap langkah Denny Indrayana yang maju ke pencalonan Gubernur Kalsel dapat memberikan perubahan dan perlindungan bagi masyarakat adat. Faktanya di lapangan yang dialami oleh masyarakat adat adalah tekanan yang luar biasa dari masuknya industri ekstraktif ke ruang hidup mereka. Sehingga MHA sangat membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah, khususnya karena peraturan di level nasional sudah cukup mendukung untuk pengakuan dan perlindungan MHA di daerah mulai dari MK 35, Permedagri 52, dan UU Desa yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan MHA.

Yang menjadi keprihatinan juga, saat ini hanya provinsi Kalimantan Selatan yang belum ada pengakuan MHA. “Sehingga dengan terpilihnya Bapak Denny maka MHA Kalsel berharap besar adanya pengakuan dna perlindungan yang diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Daerah ttg Pengakuan dan Perlindungan MHA,” harapnya.

Sementara itu, Denny Indrayana mengatakan komitmen untuk mewujudkan perlindungan masyarakat adat tidak susah. “Yang pasti kalau mau melakukan apa-apa yang harus diluruskan pertama niatnya. Niat saya maju, tidak macam macam. Hanya agar lebih baik aja. Saya memahmi apa yang disampaikan MHA. Itu bukan tipikal Kalsel, tapi tipikal nusantara. Kenapa sulit, karena ada kepentingan. Tapi kalo orientasinya kepada masyarakat tidak akan susah,” katanya.

Denny berjanji akan menjadikan isu perlindungan dan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dalam kebijakannya jika dipercaya masyarakat memimpin Kalsel. “Untuk itu kita perlu berjuang bersama-sama. Kita harus menjadikan Kalsel ini lebih baik dan mampu memberikan kesejahteraan juga kepada seluruh masyrakat. Termasuk juga masyarakat adat,” pungkasnya.(rls)

Reporter : Rls
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Politik

Jalan Panjang dan Berliku Pilkada Serentak di Indonesia, dari 2024 Mundur ke Tahun 2027?

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pemerintah dan DPR mewacanakan Pilkada Serentak mundur ke tahun 2027. Foto: Suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap wacana di kalangan pemerintah dan DPR untuk menggeser Pilkada serentak dari tahun 2024 ke tahun 2027. Wacana itu muncul seiring revisi UU Pilkada dan UU Pemilu.

Rencana menyerentakkan seluruh pemilihan kepala daerah di Indonesia sudah muncul sejak UU Pilkada didesain pada 2015. Awalnya, Indonesia merencanakan tujuh gelombang hingga benar-benar serentak pada 2027.

Gelombang pertama digelar 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun itu dan semester satu 2016. Lalu gelombang kedua digelar pada 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Gelombang ketiga pada 2018 untuk kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2018 dan 2019.

Gelombang keempat digelar 2020 untuk melanjutkan pilkada 2015. Begitu pula 2022 dan 2023 yang melanjutkan pilkada 2017 dan 2018. Kemudian semua daerah akan mengikuti pilkada serentak pada 2027.

Namun rencana itu tak jadi dicantumkan saat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada disahkan. Pasal 201 UU tersebut hanya mengatur rangkaian pilkada hingga 2020. Lalu UU itu direvisi setahun setelahnya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pilkada serentak digelar 2024 dengan sejumlah tahapan.

Pasal 201 UU 10/2016 menyebut pilkada serentak digelar pada 2015, 2017, dan 2018. Lalu daerah yang ikut dalam pilkada 2015 akan ikut dalam pilkada 2020. Kepala daerah terpilih hanya akan menjabat sampai 2024.

Sementara pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Daerah-daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat (pj) yang ditunjuk pemerintah hingga terpilih kepala daerah baru. Lalu pada November 2024, seluruh daerah mengikuti pilkada serentak. Pada perjalanannya, rencana dalam UU 10/2016 kembali dipertanyakan. Terutama usai insiden kematian ratusan petugas penyelenggara dalam Pemilu 2019.

Beberapa LSM, seperti Perludem dan Kode Inisiatif menyarankan agar pilkada serentak tak digelar 2024. Sebab pada tahun yang sama juga akan digelar pilpres dan pileg. Mereka menaksir beban kerja petugas akan jauh lebih berat.

Pembicaraan itu pun juga sampai ke elite pemerintahan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa membenarkan pernyataan Komisioner KPU Ilham Saputra soal wacana pengunduran pilkada serentak ke 2027.

Saan bilang wacana ini mulai didiskusikan untuk melakukan normalisasi pilkada tanpa menghilangkan pilkada 2022 dan 2023. Selain itu rencana ini tidak akan mengusik pola pemilu serentak yang sudah ada.

“Jadi pilkada itu dibuat normal tahun 2020, 2022, dan 2023 tetep ada pilkada. Kalaupun nanti mau diserentakkan, itu nanti di 2027. Itu baru wacana ya, wacana yang berkembang dibicarakan,” ucap Saan.

Meski begitu, ia mengatakan rencana ini baru wacana semata. Kemungkinan baru akan dibedah saat revisi UU Pilkada san UU Pemilu mulai dibahas setelah masa sidang bulan ini.

Untung-Rugi Pilkada Serentak

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, Djohermansyah Johan, menyampaikan salah satu keuntungan pilkada serentak adalah efisiensi waktu dan biaya. Johan juga menyebut pilkada serentak diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Dalam diskusi pada 14 September 2012 itu, Johan juga menyebut ada kelemahan. Pilkada serentak akan berdampak pada kekosongan kepemimpinan di sejumlah daerah hingga pelantikan kepla daerah baru. Selain itu, ada potensi konflik yang luas secara bersamaan akibat kontestasi politik.

Prinsip efisiensi juga diamini sejumlah kelompok masyarakat sipil. Perludem, misalnya, mendukung penyerentakan pemilihan guna efisiensi. Meski begitu, perludem tidak sepakat jika pilkada serentak digelar bersamaan dengan pilpres dan pileg pada 2024. Mereka berkaca pada insiden kematian ratusan petugas karena beban berat menyerentakkan lima pemilihan sekaligus.

“Yang kami dorong adalah serentak (pemilu) eksekutif legislatif berbarengan, tapi dua layer. Dua tingkatan. Nasional dan daerah. Itu yang kami minta,” kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini seperti dikutip dari perludem.org.

Perludem menyarankan pemilihan anggota DPR, DPD, dan presiden digelar secara serentak. Lalu dua tahun setelah gelaran itu, diadakan pemilihan anggora dprd provinak, dprd kabuoaten/kota, gubernur, bupati, dan wali kota.

Selain untuk meringankan beban penyelenggara, konsep ini diharapkan dapat meringankan beban pemilih. Titi menyoroti ketimpangan partisipasi dalam pilpres dan pileg meski digelar dalam satu waktu.

“Pemilu 5 (surat) suara terbukti membuat pemilih kesulitan memberikan suara. Datanya bisa dilihat ini. Tadi disampaikan suara tidak sah kita di pemilu lalu sangat tinggi, DPD 19 persen, DPR 11 persen. Menandakan apa? Pemilih kesulitan,” imbuhnya. (cnnindonesia/dhf/gil)

Editor : cell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Semua Berpeluang Dapatkan Dukungan PKB Paska Mundurnya Guru Khalil

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua DPC PKB Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya. Foto: IG @herujaya_pribadi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA – Arah dukungan partai politik (parpol) terhadap para kandidat yang maju di Pilkada Kabupaten Banjar masih sulit ditebak. Salah satunya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPC PKB Kabupaten Banjar, Pribadi Heru Jaya, mengatakan sampai saat ini pihaknya sama sekali belum mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap para kandidat sampai saat ini.

“Dari awal pembukaan pendaftaran, belum ada rekomendasi final dari PKB kepada kandidat,” katanya, kepada kanalkalimantan, Rabu (24/6/2020).

Memang diakui Heru, PKB sempat berkomunikasi dengan sosok H Khalillurrahman yang pada awalnya berencana maju kembali sebagai Bakal Calon Bupati.

Namun, sinyal dukungan ini meredup, setelah Guru Khalil -sapaan akrab Khalillurrahman- memutuskan mundur dari kontestasi Pilkada Banjar 2020.

“Kami memang membuka peluang untuk seluruh kandidat. Tapi kami juga meminta waktu dengan DPP PKB untuk berkomunikasi dengan Guru Khalil, karena beliau adalah sosok yang berkomitmen membesarkan PKB,” jelas dia.

Mundurnya Guru Khalil dari kontestasi calon bupati Banjar, papar Heru, dukungan dari PKB kini hanya menunggu keputusan dari DPP -pusat-.

Peluang mendapatkan dukungan dari partai berlambang sembilan bintang itu terbuka lebar bagi setiap kandidat baik kandidat di internal maupun di luar PKB.

“Memang di pusat itu banyak sudah berkomunikasi dengan kandidat lain. Jadi, sebenarnya peluang PKB terhadap para kandidat juga besar. Kemungkinan, terbitnya SK dukungan PKB antara Juli atau Agustus,” pungkas Heru.

Seperti diketahui, sejumlah nama bakal calon bupati Banjar pada pilkada 2020 ini sudah bermunculan.

Dari jalur partai, di antaranya ada nama H Rusli yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel. Diketahui H Rusli adalah kader Golkar dan sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Banjar periode 2014-2019.

Kemudian ada H Saidi Mansyur yang saat ini menjabat sebagai wakil bupati Banjar. Saidi juga menjabat sebagai Pembina Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Banjar.

Di jalur independen ada nama Mada Teruna yang menjabat sebagai Kadis Koperasi Pemkab Banjar dan Andin Sofyanoor mantan anggota DPRD Kabupaten Banjar dua periode dari partai Golkar. (kanalkalimantan.com/rico)

 

Reporter : Rico
Editor : Dhani

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Anggaran APD Pilkada 2020 Belum Pasti, Ketua KPU Khawatir Petugas Dipidana

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) mengikuti sidang sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/6/2020). Foto: antara/suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman khawatir petugas penyelenggara pemilu dalam Pilkada Serentak 2020 malah disanksi pidana kalau tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) selama bekerja. Pasalnya, hingga saat ini anggaran untuk pengadaan APD masih belum pasti.

Kekhawatirannya tersebut tidak terlepas dari adanya peringatan yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI soal sanksi apabila petugas penyelenggara pemilu tidak menggunakan APD. Sanksi itu diberikan secara bertahap dimulai dari peringatan, sanksi administratif, hingga sanksi pidana.

“Pak Abhan (Ketua Bawaslu RI) beserta timnya sudah memberi warning kira-kira kepada KPU kalau tidak menggunakan APD, karena sudah diatur oleh KPU itu diberi sanksi bertahap,” kata Arief dalam pidatonya di Kantor Bawaslu RI yang disiarkan langsung secara virtual, Selasa (23/6/2020) dilansir Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

“Saya itu khawatir kalau teman-teman tidak memakai APD sanksinya pidana ini, saya pikir kita perlu hati-hati,” tambahnya.

Dengan begitu, pihak KPU RI pun mulai merencanakan beberapa skenario untuk pengadaan APD yang harus digunakan para panitia penyelenggara pemilu. Apalagi tahapan Pilkada Serentak 2020 pun sudah akan dimulai pada Rabu (24/6/2020) esok.

Salah satu skenarionya ialah membeli APD melalui APBN. Meski demikian, jika anggaran dari APBN belum bisa dicairkan, pihaknya akan menggunakan anggaran yang bersumber dari daerah yang melaksanakan pilkada.

Arief menuturkan, kalau pihaknya menggunakan dana APBD, maka diperlukan revisi anggaran bersama pemerintah daerah atau melakukan revisi internal.

Apabila dua skenario itu tetap tidak bisa dilakukan, maka KPU RI pun berharap adanya hibah APD dari pemerintah daerah. Hibah barang itu disebutkannya sudah tercantum dalam Peraturan Mendagri (Permendagri).

“Nah, mungkin masker, face shield, atau kelengkapan awal hanya dibutuhkan tiga masker, face shield, dan sarung tangan mungkin untuk sementara bisa dihibahkan kepada teman-teman PPS,” ujarnya.(suara)

 

Editor : Suara

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->