Connect with us

Politik

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalsel ‘Curhat’ ke Denny Indrayana

Diterbitkan

pada

Denny Indrayana saat menerima kunjungan MHA Kalsel Foto: ist
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BANJARBARU, Gaung pencalonan Denny Indrayana sebagai kandidat calon Gubernur dalam Pilkada Kalsel 2020 semakin terasa. Tak hanya respons dukungan partai politik seperti Gerindra yang sebelumnya menyatakan membuka pintu, tapi juga masyarakat mulai menaruh harapan pada mantan Wamenkum HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut. Giliran Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kalsel, yang bertemu Denny di Posko Pemenangan di Jl A Yani Banjarbaru, Jumat (1/11) sore.

Kedatangan puluhan perwakilan MHA Kalsel tersebut guna ‘curhat’ terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Baik menyangkit masih minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat, perlindungan hukum, hingga kesejahteraan masyarakat adat di Kalsel. Denny Indrayana menerima dengan hangat dan mendengarkan semua keluhan yang disampaikan.

Uncun, salah satu perwakilan dari masyarakat adat yang hidup di Batang Alai Timur misalnya, mengatakan selama ini perhatian pemerintah masih sangat minim. “Sejak tahun 2013, perda pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat masih belum diperhatikan. Dari sisi perhatian pemerintah, kondisi kami ini ibaratnya masih belum merasa kemerdekaan. Ada banyak krisis yang kami hadapi menyangkut soal eksistensi, SDM, hingga pendidikan belum menjadi perhatian. Kami ini seperti mendorong mobil mogok, terpercik tanah tapi tidak ada ucapan terima kasih,” katanya.

Hal sama disampaikan Syahriwan, pegiat masyarakat adat di HST. Menurutnya, bicara soal masyarakat adat tidak cukup hanya berwacana soal isu lingkungan. “Tapi juga SDM perlu diperhatikan. Kayaknya saat ini penduduk lokal sulit mendapat pekerjaan layak. Jadi honorer aja sulit, apalagi menjadi PNS dan lainnya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, banyak SDM lokal yang belum diperhatikan pemerintah. Di bidang pendidikan misalnya, seratusan tenaga kerja masyarakat adat sepertinya belum ditengok oleh pemerintah. “Soal tenaga pengajar misalnya. Pemerintah masih mengutamakan dari luar. Padahal SDM lokal ada,” katanya.

Demikian juga perhatian terhadap kalangan pemuda adat. “Kalangan pemuda juga sulit untuk akses informasi. Misalnya dari beasiswa untuk masyaraat adat dan lainnya. Mestinya masyarakat adat juga diperhatikan oeh masyaraat daerah,” harapnya.

Pun disampaikan Sahirani dari Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalsel, menyatakan keprihatinannya akan kondisi SDM Kalsel saat ini. Karena berdasar data yang diperolah, saat ini Kalsel masih menempati peringkat ke-26 dari 34 provinsi di Indonesia terkait SDM.

“Di Kotabaru misalnya, dimana ada 27 ribu pemeluk kaharingan di sana tetapi juga ditemukan bahwa angka stunting terbesar juga terjadi. Di sisi lain, saat ini masih banyak masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi terkait kasus yang berhubungan dengan lahan. Ini karena belum ada perlindungan masyarakat adat,” tegasnya.

Berkaitan berbagai keluhan tadi, MHA berharap langkah Denny Indrayana yang maju ke pencalonan Gubernur Kalsel dapat memberikan perubahan dan perlindungan bagi masyarakat adat. Faktanya di lapangan yang dialami oleh masyarakat adat adalah tekanan yang luar biasa dari masuknya industri ekstraktif ke ruang hidup mereka. Sehingga MHA sangat membutuhkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah daerah, khususnya karena peraturan di level nasional sudah cukup mendukung untuk pengakuan dan perlindungan MHA di daerah mulai dari MK 35, Permedagri 52, dan UU Desa yang mengakomodir pengakuan dan perlindungan MHA.

Yang menjadi keprihatinan juga, saat ini hanya provinsi Kalimantan Selatan yang belum ada pengakuan MHA. “Sehingga dengan terpilihnya Bapak Denny maka MHA Kalsel berharap besar adanya pengakuan dna perlindungan yang diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Daerah ttg Pengakuan dan Perlindungan MHA,” harapnya.

Sementara itu, Denny Indrayana mengatakan komitmen untuk mewujudkan perlindungan masyarakat adat tidak susah. “Yang pasti kalau mau melakukan apa-apa yang harus diluruskan pertama niatnya. Niat saya maju, tidak macam macam. Hanya agar lebih baik aja. Saya memahmi apa yang disampaikan MHA. Itu bukan tipikal Kalsel, tapi tipikal nusantara. Kenapa sulit, karena ada kepentingan. Tapi kalo orientasinya kepada masyarakat tidak akan susah,” katanya.

Denny berjanji akan menjadikan isu perlindungan dan hak masyarakat adat sebagai bagian penting dalam kebijakannya jika dipercaya masyarakat memimpin Kalsel. “Untuk itu kita perlu berjuang bersama-sama. Kita harus menjadikan Kalsel ini lebih baik dan mampu memberikan kesejahteraan juga kepada seluruh masyrakat. Termasuk juga masyarakat adat,” pungkasnya.(rls)

Reporter : Rls
Editor : Chell

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kepala Cyber Kanal Kalimantan

Advertisement

Politik

Khofifah-Risma ‘Perang’, ‘Rivalitas Politik’ yang Rugikan Rakyat

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Ilustrasi grafis Khofifah vs Risma. Foto: grafis Andy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA – Pascakejadian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini marah-marah menyebut ada sabotase terkait penanganan Covid-19 di Surabaya, beberapa pihak menyebut polemik antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mestinya bisa diselesaikan dengan duduk bersama.

Pengamat Media Rossi Rahardjo yang karib disapa Cak Rossi, mengatakan permasalahan yang ada selama ini lebih disebabkan miskomunikasi.

“Ini lebih kepada miskomunikasi dan bisa diselesaikan duduk bersama, bicara sambil ngopi-ngopi cantik,” ujar mantan Pemred  Harian Kabar Madura tersebut.

Menurut Rossi, buruknya komunikasi pemimpin dapat menyengsarakan rakyat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kuncinya komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ego pemimpin membuat rakyat jadi korban. Jumlah positif Covid-19 di Jawa Timur, terutama Surabaya terus melonjak tajam,” tambah mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya ini.

Terkait adanya dugaan persaingan jelang Pilkada Surabaya 2020, Rossi yang juga peneliti di Lembaga Kajian Pilkada Nusakom Pratama menyebut hal tersebut sangat tidak patut.

Baca juga: Kronologi Lengkap Wali Kota Risma Ngamuk sampai Gemetar Karena Mobil PCR

Menurutnya, penyebaran Covid-19 sangat cepat dan membahayakan seluruh warga harus menjadi prioritas utama semua pihak dan untuk sementara bisa mengenyampingkan syahwat politik masing-masing.

“Sangat tidak elok dan tidak etis jika ada kepentingan politik dicampuradukkan dalam penanganan Covid-19. Rakyat yang akan jadi korbannya!” imbuh pria yang sudah menerbitkan empat buah buku tersebut.

Rossi Rahardjo dalam sebuah sesi perkuliahan. Foto: dok. pribadi Rossi

Ia mengatakan, Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya tidak perlu malu menyontoh daerah lain yang berhasil menekan laju positif Covid-19 seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Tegal bisa menjadi contoh bagaimana adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarinstitusinya. Saya juga mendengar kabar jika Kota Batu juga berhasil. Mengapa Surabaya justru semakin banyak? Jawabnya karena komunikasi dan koordinasi yang buruk antara Pemprov dan Pemkot,” papar Rossi.

Menurutnya, pemimpin wajib memiliki  logical frame work yang terdiri dari visi, misi, strategi, intervensi,  dan aksi saat menghadapi ancaman. Jika pemimpin tidak dapat melakukan hal tersebut, lalu apa fungsi pemerintah sebagai institusi yang berwenang untuk melindungi rakyatnya?.

Yang dibutuhkan di Jatim-Surabaya saat ini adalah duduk bersama membahas penanganan Covid-19, bukan malah memprovokasi. Ada jembatan komunikasi yang harus dibuka, bukan malah makin disumbat dengan mobilisasi tensi melalui perang di media massa. (kanalkalimantan.com/andy)

Reporter : andy
Editor : bie

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada 2020 Akan Jadi Ajang Calon Kepala Daerah Adu Solusi Covid-19

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Pilkada akan jadi ajang cari solusi penanganan Covid-19 Foto: janushenderson.com Editor: cell
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai gelaran Pilkada serentak tahun 2020 yang rencananya digelar 9 Desember berpotensi membuat penanggulangan virus corona (Covid-19) menjadi lebih optimal di sejumlah daerah. Dia menganggap calon kepala daerah bakal saling membuat terobosan.

Para kepala daerah yang menjadi calon petahana atau incumbent juga dipastikan akan terpacu mengendalikan kasus corona di wilayahnya untuk meraih simpati publik agar kembali dipilih.

“Justru kita balik menjadi peluang untuk makin menekan Covid-19 karena seluruh daerah incumbent akan all out,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II, KPU, Bawaslu dan DKPP melalui sambungan jarak jauh, Rabu (27/5).

Dilansir cnnindonesia.com, Tito memprediksi calon petahana bakal berbuat lebih banyak dalam menangani virus corona karena penantang mencari kelemahan yang ada selama ini. Misalnya soal penyaluran bantuan sosial.

Apabila ada bansos yang tak tepat sasaran, bisa saja menjadi bahan kritik calon kepala daerah penantang. Penyebaran virus corona yang masif juga bisa menjadi bahan calon kepala daerah penantang untuk menurunkan elektabilitas calon kepala daerah petahana.

“Sebaliknya bagi penantang, mereka unlimited, bisa keluarkan gagasan ide ditawarkan ke masyarakat. Kami lihat ini justru bisa mendorong, bukan menghambat,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga mengungkapkan Pilkada Serentak 2020 berpotensi membuat semakin banyak bantuan sosial yang disalurkan kepada warga terdampak virus corona. Sumbangan semakin besar lantaran ada pihak-pihak yang ingin menaikkan elektabilitas.

“Sehingga ada semacam ekonomi yang bisa semakin hidup. Bahkan mungkin ada kerja baru, EO atau event organizer kampanye di tengah Covid-19. Ini bagaimana jaring orang tapi melalui media nonpertemuan akbar,” kata Tito.

Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Perppu berisi tentang penundaan Pilkada 2020 yang mestinya dihelat September 2020, jadi direncanakan pada 9 Desember 2020.

Sejumlah pegiat pemilu, salah satunya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menilai pilkada sebaiknya ditunda hingga 2021. Alasannya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan masyarakat. (cnnindonesia)

 

Reporter : CNN
Editor : Cell

 

a


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Politik

Pilkada Serentak 9 Desember, Mendagri Didukung Kemenkes dan Gugus Tugas

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Mendagri Tito Karnavian menegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pilkada serentak tetap dilaksakan pada 9 Desember seperti yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang penundaan Pilkada 2020.

Hal itu ia sampaikan, saat gelaran rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Dalam pemaparannya, Tito mengungkapkan 47 negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum tahun ini tetap melanjutkan. Meski ada sebagian yang menunda, tetapi penundaan hanya perpindahan bulan bukan tahun. Adapun pelaksaan pilkada serentak, nantinya tetap bakal mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19.

“Belajar dari pengalaman negara lain dan kemudian bagaimana mensiasatinya, pilkada Desember ini tetap kita laksanakan namun protokol kesehatan kita komunikasikan dan kita koordinasikan,” kata Tito, Rabu (27/5/2020) seperti dilansir suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang, Tito mengatakan telah melakukam komunikasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas Percepatan Penanganam Covid-19. Ia mengemukakan, mereka mendukung dengan catatan tahapan Pilkada harus mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkes dan Gugus Tugas, prinsipnya mereka lihat belum selesai 2021 mereka dukung 9 Desember. Namun protokol kesehatan dipatuhi, disusun dengan mengikutsertakan mereka-mereka dan waktu pelaksanaan bersama dan bisa menjadi pendorong,” ujar Tito.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, Pilkada 2020 yang direncanakan pada Desember bisa saja tetap dilaksanakan, asal dapat memenuhi sejumlah syarat agar pemungutan suara tetap memiliki integritas, meski dilangsungkan saat pandemi Covid-19.

Merujuk kepada Global Comimission on Elections, Democracy and Security, Titi mengungkapkan, untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas maka ada dua aspek yang perlu dipenuhi, yakni hak asasi manusia dan keadilan pemilu.

Ia berujar kedua aspek tersebut harus dapat dipastikan pemenuhannya apabila pemerintah ingin melangsungkan Pilkada pada Desember 2020. Sebelumnya, Titi sendiri memandang pelaksanaan Pilkada pada Desember dirasa tidak memungkinkan karena membutuhkan persiapan yang mau tidak mau dikerjakan saat masa pandemi.

“Jadi kalau Pilkada mau di tengah pandemi boleh-boleh saja toh juga negara ada yang bisa melakukan. Tetapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi hak asasi manusia dan juga electoral justice atau keadilan pemilu?” kata Titi dalam diskusi online, Minggu (17/5/2020).(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->