Connect with us

NASIONAL

Mau Amaliyah Pakai Bom High Eksplosive, Jaringan Abu Zee Dicokok Densus

Diterbitkan

pada

Sejumlah teroris yang berhasil diamankan Densus hari ini Foto: suara
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA, Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror terus memburu anggota teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daullah (JAD) pasca terjadinya aksi penusukan yang dilakukan Abu Rara kepada Menkopolhukam Wiranto.

Terbaru, aparat Densus meringkus empat orang yang diduga merupakan anggota JAD, Kamis (17/10). Keempatnya adalah A alias Aulia alias Gondrong, W, OA, dan A. Penangkapan dilakukan di sejumlah wilayah seperti Cirebon, Bekasi, dan Bandung. Demikian dilansir Suara.com, mitra Kanalkalimantan.com.

“Di Bandung ditangkap inisial OA, kemudian di Cirebon inisial W dan A, dan di Bekasi atas nama A alias Aulia alias Gondrong,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Humas Mabes Polri, Kamis (17/10).

Dijelaskan Dedi, mereka berempat sudah bersiap melakukan aksi amaliyah di tempat ibadah dan Mako Polri. Dalam melancarkan aksinya, mereka juga terkoneksi dengan teroris lainnya melalui aplikasi Telegram.

Aulia alias Gondrong ternyata masih satu jaringan dengan teroris yang sebelumnya diringkus Densus, yakni Abu Zee. Mereka ditangkap lantaran dianggap telah menyiapkan bom dengan daya ledak tinggi untuk melakukan aksi amaliyah. “Mereka ini telah menyiapkan bom rakitan dengan daya ledak high eksplosive,” sambungnya.

Saat penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari alat komunikasi, buku mengenai ISIS, senjata tajam, bahan peledak, switching bom, dan paku.(suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Advertisement

NASIONAL

Rasisme Terhadap Orang Papua akan Diangkat ke PBB

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Para pengunjuk rasa Papua mengangkat tangan mereka saat rapat umum menyerukan kemerdekaan di Jayapura, Papua,16 Oktober 2008. Foto: Reuters/Oka Daud Barta via VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, PAPUA -Berbagai kekerasan dan rasisme terhadap orang Papua akan diangkat ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bulan Juni ini. Organisasi masyarakat sipil berharap, berbagai pelanggaran HAM itu bisa dihapuskan.

Bagi mahasiswa Papua, Joice Etulding Eropdana, rasisme sudah menjadi makanan sehari-hari. Mulai dari tatapan sinis sampai cemooh merendahkan.

“Tidak hanya dari ucapan-ucapan yang membawa isi kebun binatang dan lain sebagainya, tatapan sinis pun itu selalu kami alami. Dan itu jadi sesuatu yang membekas, selalu dialami mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua,” jelas mahasiswi yang berkuliah di Bali ini.

Dalam diskusi ‘Papuan Lives Matter’ (Nyawa Orang Papua itu Penting), Jumat (5/6) siang, Joice mencontohkan kasus rasisme di Surabaya pada 2019 lalu. Saat itu, sejumlah mahasiswa di asrama mahasiswa Papua mendapatkan ujaran merendahkan. Namun mereka dituding sebagai pembuat onar.

Seorang mahasiswa Papua dengan wajah dicat bendera “Bintang Kejora” meneriakkan slogan-slogan dalam unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 28 Agustus 2019. Foto: AP via VOA

“Padahal yang mengeluarkan ujaran rasial, ujaran kebencian itu adalah orang-orang di Surabaya. Ada ormas dan ada pihak dari kepolisian yang merupakan institusi negara ada di situ, dan mereka yang mengeluarkan ujaran rasial,” tegasnya lagi.

Menurut Joice, orang Papua Hanya ingin menyuarakan berbagai pelanggaran di Bumi Cenderawasih.

“Tentang kekerasan di Papua, pelanggaran HAM di Papua. Saat kami ingin memberikan pendapat di ruang publik, itu kami direpresi oleh aparat. Dan berbagai ujaran rasial itu selalu kami terima, itu bukan hal yang satu dua kali kami alami, tapi sering kami alami,” tambahnya.

Hukum Indonesia Dinilai Tebang Pilih

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menyatakan, hukum berlaku lebih tajam kepada orang Papua. Yuliana Yabansabra dari Elsham Papua mengatakan, dalam kejadian di Surabaya, pelaku ujaran kebencian hanya dihukum 7 bulan.

“Tri Susanti itu mendapat hukuman hanya tujuh bulan. Dia tuntutannya itu 12 bulan, putusannya tujuh bulan. Itu sangat tidak adil,” tambahnya.

Sementara mahasiwa Papua yang berdemonstrasi mengutuk ujaran rasisme itu dihukum lebih berat, ujar Tigor Hutapea dari Pusaka Foundation.

“Aktivis-aktivis yang melakukan kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat itu harus menghadapi pidana 8-9 bulan penjara. Mereka yang melakukan kebebasan ekspresi dan berorganisasi, itu dituntut lebih berat. Karena membentuk organisasi dan dijadikan wadah berpendapat mereka, ini hukumannya lebih berat, 5-17 tahun penjara,” terangnya dalam kesempatan yang sama.

Tigor menambahkan, di balik rasisme kepada orang Papua, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung tuntas. Kasus-kasus ini antara lain Pelanggaran HAM Wasior 2001, Wamena 2003, Paniai 2014, dan Nduga 2018. Selain itu ada pula kriminalisasi kepada pembela HAM dan jurnalis yang mengangkat masalah di Papua.

Mahasiswa Papua menggelar demo di Yogyakarta menolak tim bentukan Menko Polhukam1. Foto: VOA/Nurhadi

Berbagai kekerasan dan rasisme terhadap orang Papua akan diangkat ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bulan Juni ini. Organisasi masyarakat sipil berharap, berbagai pelanggaran HAM itu bisa dihapuskan.

Bagi mahasiswa Papua, Joice Etulding Eropdana, rasisme sudah menjadi makanan sehari-hari. Mulai dari tatapan sinis sampai cemooh merendahkan.

“Tidak hanya dari ucapan-ucapan yang membawa isi kebun binatang dan lain sebagainya, tatapan sinis pun itu selalu kami alami. Dan itu jadi sesuatu yang membekas, selalu dialami mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua,” jelas mahasiswi yang berkuliah di Bali ini.

Dalam diskusi ‘Papuan Lives Matter’ (Nyawa Orang Papua itu Penting), Jumat (5/6) siang, Joice mencontohkan kasus rasisme di Surabaya pada 2019 lalu. Saat itu, sejumlah mahasiswa di asrama mahasiswa Papua mendapatkan ujaran merendahkan. Namun mereka dituding sebagai pembuat onar.

Seorang mahasiswa Papua dengan wajah dicat bendera “Bintang Kejora” meneriakkan slogan-slogan dalam unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Jakarta, 28 Agustus 2019.

“Padahal yang mengeluarkan ujaran rasial, ujaran kebencian itu adalah orang-orang di Surabaya. Ada ormas dan ada pihak dari kepolisian yang merupakan institusi negara ada di situ, dan mereka yang mengeluarkan ujaran rasial,” tegasnya lagi.

Menurut Joice, orang Papua Hanya ingin menyuarakan berbagai pelanggaran di Bumi Cenderawasih.

“Tentang kekerasan di Papua, pelanggaran HAM di Papua. Saat kami ingin memberikan pendapat di ruang publik, itu kami direpresi oleh aparat. Dan berbagai ujaran rasial itu selalu kami terima, itu bukan hal yang satu dua kali kami alami, tapi sering kami alami,” tambahnya.

Hukum Indonesia Dinilai Tebang Pilih

Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua menyatakan, hukum berlaku lebih tajam kepada orang Papua. Yuliana Yabansabra dari Elsham Papua mengatakan, dalam kejadian di Surabaya, pelaku ujaran kebencian hanya dihukum 7 bulan.

“Tri Susanti itu mendapat hukuman hanya tujuh bulan. Dia tuntutannya itu 12 bulan, putusannya tujuh bulan. Itu sangat tidak adil,” tambahnya.

Sementara mahasiwa Papua yang berdemonstrasi mengutuk ujaran rasisme itu dihukum lebih berat, ujar Tigor Hutapea dari Pusaka Foundation.

“Aktivis-aktivis yang melakukan kebebasan berekspresi kebebasan berpendapat itu harus menghadapi pidana 8-9 bulan penjara. Mereka yang melakukan kebebasan ekspresi dan berorganisasi, itu dituntut lebih berat. Karena membentuk organisasi dan dijadikan wadah berpendapat mereka, ini hukumannya lebih berat, 5-17 tahun penjara,” terangnya dalam kesempatan yang sama.

Tigor menambahkan, di balik rasisme kepada orang Papua, ada banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tak kunjung tuntas. Kasus-kasus ini antara lain Pelanggaran HAM Wasior 2001, Wamena 2003,Paniai 2014, dan Nduga 2018. Selain itu ada pula kriminalisasi kepada pembela HAM dan jurnalis yang mengangkat masalah di Papua.

“Dari impunitas-impunitas terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi, tidak ditegakkannya, dihukumnya, atau dituntutnya pelaku-pelaku pelanggar HAM, ini menyebabkan adanya disparitas penegakan hukum,” pungkasnya.

Diangkat ke PBB

Amnesty International Indonesia akan mengangkat berbagai pelanggaran HAM dan rasisme itu ke PBB. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pihaknya memasukkan laporan kepada Komite Hak Sipil dan Politik PBB yang akan menggelar sidang ke-129 pada bulan Juni hingga Juli ini.

“Ini adalah laporan berkala yang biasanya masuk dalam tahap penyusunan daftar-daftar masalah yang akan dibahas di dalam sesi mereka,” egas Usman dalam konferensi pers tersebut.

Di dalam laporan bertajuk “Civil and Political Rights: Violations in Papua and West Papua” itu, Amnesty mengajukan 5 pelanggaran utama.

Kasus-kasus ini adalah pembunuhan di luar proses hukum terhadap puluhan orang Papua, pemberangusan atas kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat, penahanan terhadap tahanan politik, pemberangusan kemerdekaan pers di Papua serta pemblokiran internet, serta lambannya penanganan ribuan pengungsi di Nduga.

Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. foto: courtesy

“Karena mereka (orang Papua) sudah begitu lama mengalami pelanggaran HAM termasuk rasisme yang sistemik, yang saya kira kita perjuangkan agar itu dihapuskan,” tandasnya.

Konferensi Pers Diganggu

Konferensi pers virtual tersebut diganggu oleh teror telepon dan Zoom-bombing. Beberapa kali, para pembicara ditelepon terus menerus oleh nomor luar negeri yang tidak dikenal. Selain itu, muncul pula suara-suara berbahasa asing yang mengganggu para pembicara.

Menanggapi gangguan tersebut, Yuliana mengatakan ada pihak yang ingin menutup-nutupi pelanggaran di Papua.

“Mereka tidak mau kita bicara, mereka tidak mau kita menyampaikan apa yang betul-betul terjadi di Papua,” kata dia lagi. (rt/ft)

Reporter : Rio
Editor : VOA

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

BREAKING NEWS. Helikopter Milik TNI AD Jatuh di Kawasan Industri Kendal

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, KENDAL– Helikopter milik TNI AD mengalami kecelakaan, Sabtu (6/6/2020). Seperti informasi yang dihimpun, helikopter tersebut jatuh di Kawasan Industri Kendal (KIK). “Info sementara 5 persons on board selamat,” kata pesan singkat yang diterima Suara.com, mitra media Kanalkalimantan.com.

Helikopter type Mi17 ini didiga membawa 9 orang penumpang. Dari jumlah tersebut 6 berhasil dievakuasi. Hingga berita ini diunggah belum ada keterangan resmi dari pihak otoritas.

Di sisi lain, Humas Basarnas Semarang, Zulhawary membenarkan hal tersebut. “(Kecelakaan terjadi pada) sekitar jam 14.00 WIB,” lanjutnya.

Pria yang akrab disapa Zul ini mengaku belum bisa menyampaikan informasi lebih detail tentang kecelakaan itu. Termasuk soal korban dan kondisi terkini di lokasi kejadian. Sedangkan Basarnas Semarang baru mendapatkan infromasi tentang kecelakan itu pada sekitar pukul 15.00 WIB. (suara)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

NASIONAL

Setara Institute: Alkitab Bahasa Minang Membangun Literasi Keagamaan Lintas Iman

Diterbitkan

pada

Diunggah oleh

Aplikasi Alkitab bahasa Minang. foto: tangkapan layar/VOA
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Alkitab Injil dalam bahasa Minang dihapus dari Google Play Store setelah Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengirimkan surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, untuk menghapus aplikasi tersebut.

Direktur riset Setara Institute, Halili Hasan, menyesalkan hal itu karena menilai aplikasi kitab suci agama Kristen – yakni Alkitab dengan bahasa Minang – merupakan inisiatif yang baik untuk membangun literasi keagamaan lintas iman dalam kerangka keberagaman Indonesia. Ditambahkannya Alkitab bahasa Minang tersebut tidak melanggar hukum dan konstitusi Republik Indonesia. “Mestinya Menkominfo menolak permintaan Gubernur Irwan agar Dirjen Aplikasi Informatika menghapus aplikasi tersebut,” kata Halili melalui siaran persnya kepada VOA, Jumat (5/6) malam.

Dalam pandangan Setara Institute, permintaan Gubernur Sumbar bisa menjadi preseden buruk. Kemungkinan hal tersebut bisa digunakan oleh kelompok yang tidak menghargai kemajemukan untuk melakukan hal serupa, yaitu menolak dan menyangkal berbagai hal yang berkenaan dengan identitas agama yang berbeda.

Surat Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang ditujukan kepada Menkominfo Johnny G Plate agar menghapus aplikasi Alkitab bahasa Minang di Google Play Store.

Lebih lanjut, kata Halili, aplikasi Alkitab berbahasa Minang merupakan sebuah inovasi digital yang bersifat netral dan tidak mengandung unsur pemaksaan kepada siapa pun untuk membaca atau sekadar mengunduhnya. Aplikasi semacam ini harus diapresiasi sebagai upaya untuk membangun pemahaman lintas agama, sehingga psikologi kecurigaan, ketakutan, keterancaman akibat ketidaktahuan tentang identitas yang berbeda dapat dikikis.

“Sehingga mestinya pemerintah Sumbar dan pusat melihat manfaat aplikasi tersebut untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat toleransi beragama,” ujarnya.

Setara Institute menilai dua alasan yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat ketika meminta penghapusan aplikasi itu terlalu berlebihan, dan tidak mewakili masyarakat serta budaya Minangkabau. Kendati masyarakat Sumbar memegang teguh falsafah ‘Adat basandi syarak. Syarak basandi Kitabullah’ tidak berarti bahwa Minangkabau adalah budaya yang tertutup.

Masyarakat Minang melakukan salat Ied di masjid Baiturrahmah di Padang, Sumatra Barat tahun lalu (foto: ilustrasi). Masyarakat Sumbar memegang teguh falsafah ‘Adat basandi syarak. Syarak basandi Kitabullah’. Foto: VOA

Sebaliknya, Minangkabau sebagai entitas kultural dalam bentangan sejarahnya, sangat terbuka dan mudah berinteraksi dengan entitas kultural yang berbeda.

“Keberadaan aplikasi Injil berbahasa Minangkabau tidak akan meruntuhkan kuatnya keislaman di tengah-tengah masyarakat Minang,” ungkap Halili.

Pejabat Sumbar: Aplikasi Alkitab Berbahasa Minang Timbulkan Kegelisahan Masyarakat

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar, Zardi Syahrir mengatakan munculnya aplikasi tersebut menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat Minangkabau. Atas dasar tersebut Gubernur Sumbar menyurati Menkominfo agar menghapus aplikasi tersebut dari Google Play Store.

“Masyarakat gelisah karena orang Minang identik dengan Islam. Nah itu (menyurati Menkominfo) yang kami lakukan untuk menjaga entitas budaya Minang,” kata Zardi saat dihubungi VOA.

Gubernur Sumbar pada 28 Mei lalu mengirimkan surat kepada Menkominfo untuk menghapus aplikasi tersebut. Surat tersebut berisi tentang masyarakat Minang yang sangat keberatan dan resah dengan adanya aplikasi itu. Lalu, aplikasi tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan budaya masyarakat Minangkabau. Setelah ditelusuri saat ini tak ada lagi aplikasi Alkitab bahasa Minang di Google Play Store atau telah dihapus. (aa/em)

 

Reporter : Anugrah
Editor : VOA

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lanjutkan membaca

Paling Banyak Dibaca

-->